Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Dari Legalisasi ke Pemulihan: Rekonstruksi Konstitusional Kebijakan Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan Tengku Indira Larasati; Siti Dinar Rezki Ramadhani; Rohatul Qolby
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v6i1.4435

Abstract

Konflik antara legalitas administratif dan perlindungan kawasan hutan menjadi persoalan utama dalam kebijakan penyelesaian perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas kebijakan penyelesaian administratif perkebunan sawit dalam kawasan hutan serta kesesuaiannya dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan konstitusional melalui analisis peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyelesaian sawit dalam kawasan hutan memiliki dasar legalitas formal melalui Pasal 110A dan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 beserta peraturan pelaksananya. Namun, konstitusionalitas kebijakan tersebut bersifat bersyarat. Kebijakan ini hanya dapat dibenarkan apabila dilaksanakan berdasarkan kepastian status kawasan, validitas riwayat perizinan, diferensiasi pelaku, perlindungan masyarakat nonkomersial, pemulihan ekologis, transparansi, dan pengawasan negara. Penelitian ini menawarkan model penyelesaian administratif bersyarat konstitusional yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak warga negara dalam tata kelola kawasan hutan. Model ini juga berkontribusi pada penguatan hak-hak warga negara, literasi hukum publik, dan pendidikan hukum berbasis lingkungan sebagai dasar pembentukan kewarganegaraan ekologis dalam pengelolaan sumber daya alam.
PERSPEKTIF HUKUM TERHADAP LATAR BELAKANG PENDIDIKAN ANGGOTA DPR Tengku Indira Larasati; Hesti Yulianti
The Juris Vol. 9 No. 2 (2025): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v9i2.1846

Abstract

According to Law Number 7 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in lieu of Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections into Law, a candidate for the House of Representatives must have completed senior high school or its equivalent. A key component of Indonesia's constitutional framework is the DPR. Considering the significance of the DPR's function within Indonesia's constitutional framework, the aforementioned minimal educational prerequisites must be revised. Normative legal research is the methodology employed. Legal literary research, or normative legal research, is legal research that uses literature as its primary source. In this research, the research approach is descriptive and analytical, meaning that the researcher will provide a comprehensive, systematic, accurate, and factual explanation of the facts found in the research object and then correlate them with relevant legal theories. Primary and secondary data are among the data types. By characterizing the data collected using legal norms, theories, and pertinent legal doctrines and regulations, the normative qualitative technique of data analysis was employed in this study. According to research findings, in order to create leaders and/or representatives with superior skills and capacities, it is imperative to change the prerequisites for joining the House of Representatives, particularly the minimal educational requirements for candidates. The quality of the legislative body's constitutional duties is directly impacted by the low educational backgrounds of House of Representatives (DPR) members. A lack of assured protection of people' constitutional rights, poor argumentation in the formulation of laws, and multi-interpretable legal norms are only a few of the issues that might arise when the majority of DPR members lack formal education.
Pelatihan Daur Ulang Sampah Kertas dalam Pembuatan Paper Seed di SD As Salikin Riri Nasirly; Nuraini Rahmad; Widya Laila; Fadli Arsi; Tengku Indira Larasati; Winda Herman; Rohatul Qolby; Siti Dinar Rezki Ramadhani
Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 9 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bina Sarana Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31294/jabdimas.v9i2.8642

Abstract

Sampah kertas menjadi salah satu limbah padat dengan jumlahnya terus meningkat seiring bertambah aktivitas manusia, terutama di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Berbagai kegiatan seperti proses belajar mengajar, administrasi, serta aktivitas pendukung lainnya, menghasilkan limbah kertas dalam jumlah yang cukup besar. Namun, sampah kertas tersebut sering kali belum dikelola secara optimal sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain penumpukan sampah, estetika lingkungan sekolah yang kurang baik, serta dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan. Selain itu, praktik pengelolaan yang tidak tepat, seperti membakar sampah, dapat menghasilkan polusi udara dan meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan tahapan pertaman yakni sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan pembuatan paper seed, selanjutnya refleksi melalui evaluasi pre-test dan post-test. Kegiatan ini diikuti oleh 17 guru SD IT As Salikin di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta tentang pengolahan limbah kertas, dimana sebelum pelatihan sebanyak 77% peserta belum mengetahui proses pembuatan paper seed, sedangkan setelah pelatihan 100% peserta telah memahami dan mampu mempraktikkan pembuatan paper seed. Selain itu, hasil survei kepuasan mitra menunjukkan tingkat penerimaan materi yang sangat baik dengan nilai lebih dari 90%. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong kreativitas dan peluang kewirausahaan berbasis daur ulang limbah kertas di lingkungan sekolah.