Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.81
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Autotech: Jurnal Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Muhammadiyah Purworejo Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil UPP FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Proceeding SENDI_U Jurnal Mahasiswa Teknik Jurisprudence Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law Research Review Quarterly Supremasi Hukum Jurnal Kewarganegaraan Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Innovative: Journal Of Social Science Research Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Mahadi : Indonesia Journal of Law Journal of Innovative and Creativity
FATKHUL MUIN
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Tektualitas dan Kontektualitas Pancasila dalam Paradigma Kehidupan Berbangsa Muin, Fatkhul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.3658

Abstract

AbstrakRelasi utama dalam tektual dan kontekstual Pancasila selalu berkorelasi dengan hakikat kehidupan berbangsa dan kehidupan bernegara. Pluralitas, multikulturalias dalam aktualisasi Pancasila dalam sila-sila yang termaktub dalam batang tubuh Pancasila menjadi hakikat anatomi dari paradigma kehidupan bangsa Indonesia. reflekesi dan realitas Pancasila harus mendorong perubahan fundamental kebangsaan, kerusakan dan kehancuran akibat dari Tindakan-tindakan sistemik yang dilakukan oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab terhadap eksistensi Pancasila. Pemahaman terhadap akomodasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi jalan tengah untuk menciptakan tatanan bernegara bangsa Indonesia, dimana rumusan Pancasila sebagai rumusan sumber hukum dan jalan tengan akomodasi bagi kehidupan bangsa Indonesia tergambar dalam dialektika Pancasila dengan rumusan-rumusan universalitas dengan doktrin utama nusantara.Kata Kunci: Paradigma, Tektualitas, Kontektualitas, Pancasila AbstractThe main relationship in the textual and contextual context of Pancasila is always correlated with the nature of national life and state life. Plurality, multiculturalism in the actualization of Pancasila in the precepts embodied in the body of Pancasila is the anatomical nature of the paradigm of the Indonesian nation's life. the reflection and reality of Pancasila must encourage fundamental national changes, damage and destruction as a result of systemic actions carried out by groups who are not responsible for the existence of Pancasila. The understanding of the accommodation of Pancasila in the life of the nation and state is a middle way to create a state order for the Indonesian nation, where the formulation of Pancasila as the formulation of the source of law and the middle way of accommodation for the life of the Indonesian nation is reflected in the dialectic of Pancasila with the formulations of universality with the main doctrine of the archipelago.Keywords: Paradigm, Factuality, Contextuality, Pancasila
Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Malpraktek Medik Suhendi, Ade; Mohas, Muhyi; Muin, Fatkhul
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i2.4015

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka metode yang digunakan adalah melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum Pidana terhadap Korban Malpraktek Medik, bahwa Hukum pidana merupakan hukum publik yang melindungi masyarakat dari kejahatan yang semakin berkembang dari konvensional menjadi profesional yang didalam aksi kejahatannya melibatkan keahlian atau profesi seperti kasus malpraktek medik. Malpraktek adalah tindakan tenaga profesional yang bertentangan dengan SOP, kode etik, dan undang-undang yang berlaku, baik disengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Masyarakat atau seseorang yang merupakan korban malpraktek tentu akan menuntut ganti kerugian yang dialaminya baik materil maupun imateril melalui gugatan perdata, tuntutan pidana maupun secara administrasi. Sebagai salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan hukum terhadap hak azasi manusia. Berkaitan dengan korban malpraktek bahwa hukum pidana memeberikan perlindungan hukum melalui perangkat hukum, seperti penegak hukum memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap korban dan atau keluarga korban, kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur dan memberikan hak untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku Malpraktek. Seperti diatur di dalam Kitab Undang –undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang no. 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran. Ada dua model perlindungan Hukum, yaitu : pertama, model hak-hak prosedural (the procedural right model), Secara singkat model ini menekankan agar korban berperan aktif dalam proses peradilan pidana, seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Dan Kedua, model pelayanan (the services model) yang menekankan pada pemberian ganti rugi dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan terekan akibat kejahatan.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Korban Malpraktek Medik.
Smart And Green Campus Regulatory Design As Untirta's Legal Policy To Improve the Quality of Participatory Higher Education P.S., Agus Prihartono; Dewi, Lia Riesta; Muin, Fatkhul
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 1 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i1.2265

Abstract

The formation of a policy regulation does not have general guidelines because it is the authority of each institution which is not binding on other institutions and is weak in giving sanctions, while the formation of a statutory regulation must be guided by Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment Laws and regulations that have been amended by Law Number 15 of 2019 by providing space for the public to participate. This research uses qualitative research methods with a normative juridical approach. Sultan Ageng Tirtayasa University is one of the State campuses in Banten, which needs to design smart and green campus regulations to improve the quality of participatory higher education. This policy is a legal policy to shape the quality of higher education as smart and green campuses
Insurance Agreement Through A Digital System In The Framework Of Consumer Protection Approach For Insured Participants Mucharom, Rully Syahrul; Muin, Fatkhul
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study: This study focuses on legal developments regarding digital agreements that occur in insurance offerings to the public and are considered a legally valid written agreement. Law No. 40 of 2014 concerning Insurance establishes the basis of insurance as an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder, which serves as the basis for the insurance company's premium receipt as compensation. With the development of technology, digital insurance offerings are often conducted on the basis of a valid insurance agreement. Electronic insurance policies can be used and are recognized as stipulated in Article 21 Paragraph (1) of OJK Regulation No. 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products. Consumer protection in insurance in the form of digital agreements is necessary. Materials and Methods: This study focuses on qualitative methods with a legal approach, conducting an in-depth analysis of insurance agreements through digital systems within the framework of a consumer protection approach for insurance participants. Results: The development of technology and information has driven behavioral changes in the business world, one of which is the insurance business. Therefore, aspects of Law No. Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection must be aligned. Conclusions: This research focuses on Law No. 40 of 2014 concerning Insurance and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, in insurance, the interests of insurers must be safeguarded and protected.
Co-Authors ARIE SYAHRUDDIN, ARIE Aspihanto, Aan Bambang Edison Dewi, Lia Riesta Diya Ul Akmal Karsa, Pipih Ludia Kusnandar, Mas Iman Mucahrom, Rully Syahrul Muhimah, Uum Ummul Muhyi Mohas Mu’ammar, Mu’ammar P.S., Agus Prihartono Rully Syahrul Mucharom, Rully Syahrul Suhendi, Ade Suyitno Suyitno Syahrul Mucharom, Rully Tahir, Palmawati