Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Wisata di Kawasan Darajat Garut Anisah Noviyantini F; Muhammad Yunus; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Syariah Banking Vol. 1 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Syariah Banking
Publisher : UNISBA Press

Abstract. After five years of making various efforts, Indonesia was finally selected as the best halal tourist destination in the world last year. Halal tourism is not only about religion, but halal food tourism, sharia tourist attractions and has started to develop towards Islamic swimming pools. In practice, there are still some that do not comply with the provisions. therefore the authors will analyze in terms of the MUI DSN Fatwa No. 108 DSN / MUI / X / 2016 at one of the hot spring tourist spots with the aim of knowing the practices being carried out and analyzing the DSN MUI fatwa on the Darajat Pass Garut Hot Springs.The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach and the type of field research. Data collection was carried out by observation, interviews and literature study.Based on this research, it can be concluded that the facilities and services provided by the tourism sector and the location of the tourist destinations are in accordance with the MUI DSN Fatwa because the location of tourist destinations is directed at efforts to realize benefit, but restrictions between the bathing pool areas for men and women still not given a limit and not in accordance with the MUI DSN fatwa, then the provision of consumption of hot water baths in the Garut pass darajat is not in accordance with the MUI DSN fatwa because the manager does not have a halal certificate from the MUI. Then the hot springs of Darajat Pass do not have ornaments such as statues and paintings that lead to idolatry. Because the provisions in the fatwa state that sharia tourism must not provide facilities that lead to polytheism, immorality, and pornography. Abstrak. Setelah lima tahun melakukan berbagai upaya, akhirnya Indonesia terpilih menjadi destinasi wisata halal terbaik di dunia tahun lalu. Wisata halal tidak hanya tentang religi saja melainkan wisata makanan halal, tempat wisata syariah dan sudah mulai berkembang terhadap kolam renang syariah. Dalam praktiknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengen ketentuan. maka dari itu penulis akan menganalisis dari segi Fatwa DSN MUI No. 108 DSN/MUI/X/2016 pada salah satu tempat wisata pemandian air panas dengan tujuan mengetahui praktik yang dijalankan dan analisis fatwa DSN MUI terhadap Pemandian Air Panas Darajat Pass Garut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang di berikan oleh pihak wisata dan letak destinasi wisata sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI karna letak destinasi wisata diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi pembatasan anatar area kolam pemandian untuk laki-laki dan perempuan masih belum di beri pembatas dan belum sesuai dengan fatwa DSN MUI, kemudian dalam penyediaan konsumsi pemandian air panas darajat pass Garut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI karna pihak pengelola belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Kemudian pemandian air panas darajat pass tidak memiliki ornamen seperti patung dan lukisan yang mengarah kepada kemusyrikan. Sebab ketentuan dalam fatwa disebutkan bahwa wisata syariah tidak boleh menyediakan fasilitas yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, dan pornografi.

Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yuni Juniarti; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1185

Abstract. That interfaith marriages are marriages between adherents of different religions, or marriages between a man and a woman of different beliefs. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. The method used in this study is a normative legal method with data collection in the form of library research and using secondary data types with primary and tertiary materials. Law Number 1 of 1974 Article (2) paragraph (1), which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Abstrak. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak dapat didaftarkan di kua, tetapi harus didaftarkan pada kantor catatan sipil, tujuan penelitian ini adalah metodeP hukum dengan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan dan menggunakan tipe data sekunder dengan Perkawinan beda agama dicatat bukan di kua, melainkan di kantor catatan sipil, karena menurut UU no. 1 1974, pasal (2), ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Penerapan Etika Menjaga Kebersihan Lingkungan Menurut Peraturan Daerah dan Etika Bisnis Islam Refa Rahmah; Shindu Irwansyah; Intan Manggala Wijayanti
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5197

Abstract. Ethics are customs, habits, behavior or character that apply in relation to human activities in certain groups or groups. A person's habits in his environment are not necessarily correct, either in the rules made by the Law or the rules of Allah swt. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) How is the application of ethics in maintaining environmental cleanliness in Sayati Market according to waste management regulations in the Regency? (2) How is the application of ethics in maintaining environmental cleanliness in Sayati Market according to Islamic business ethics? The researcher used a qualitative approach. The population selected in this study were traders in the Sayati Market, Bandung Regency, totaling 720 shops. With the sampling technique, namely In-Depth Interview, the number of research samples obtained was 3 traders. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and literature study. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis technique. The results of this study are: The community has not fully implemented the ethics in maintaining cleanliness that exists in several points of the Bandung Regency Regional Regulation and while according to Islamic business ethics exemplified by the Prophet Muhammad saw. the community has not fully implemented, especially in the nature of trustworthiness, namely not implementing regulations made by the government which is one of the criteria for trustworthiness in maintaining environmental cleanliness. Abstrak. Etika merupakan adat, kebiasaan, perilaku atau karakter yang berlaku dalam hubungannya dengan kegiatan manusia pada golongan atau kelompok tertentu. Kebiasaan seseorang di lingkungannya belum tentu benar, baik dalam peraturan yang dibuat oleh Undang-Undang ataupun aturan Allah swt. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan etika dalam menjaga kebersihan lingkungan di Pasar Sayati menurut peraturan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung? (2) Bagaimana penerapan etika dalam menjaga kebersijhan lingkungan di Pasar Sayati menurut etika bisnis Islam? Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pedagang di Pasar Sayati Kabupaten Bandung yang berjumlah 720 toko. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu in-Depth Interview diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 3 pedagang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: Masyarakat belum seutuhnya menerapkan etika dalam menjaga kebersihan yang ada pada beberapa poin Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan sedangkan menurut etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. masyarakat belum sepenuhnya menerapkan terutama pada sifat amanah yaitu tidak menerapkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menjadi salah satu kriteria amanah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/206 terhadap komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Yandi Maryandi; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5240

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Analisis FATWA DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 terhadap Komoditas Upacara Maras Taun Anggun Hidayati; Shindu Irwansyah; Yandi Maryandi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5320

Abstract. Indonesia is a pluralistic and heterogeneous country that creates and shapes indonesia identity as a nation, one of wich is by maintaining a a sustainable cultural heritage. Sharia tourism is a tourism activity that is supported by various facilities and services in accordance with sharia principles. The legal instrument that serves as a legal basis related to the implementation of the sharia tourism business currently still refers to the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulama Council No: 108/DSNMUI/X/2016 concerning guidelines for organizing tourism based on sharia tourism principles. Sharia tourism is a tourist destination that is currently of great interest to various world travelers. Utilizing the tourism organization (UNWTON). The research method used in this research is qualitative research and the type used in this research is field research or called naturalistic research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques are using interview and observation techniques. The result of this research is the development of sharia tourism potential in Kab. East Belitung which takes from the side of Islamic customs and values whose process and implementation are not in accordance with the implementing regulations issued by DSN MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang majemuk dan hitrogen keberagaman tersebut yang membuat dan membentuk identitas indonesia sebagai suatu bangsa, salah satunya dengan cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Pariwisata syariah adalah suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen hukum yang berfungsi sebagai landasan hukum terkait pelaksanaan bisnis pariwisata syariah saat ini masih mengacu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelnggaran pariwisata berdasarkan prinsip pariwisata syariah. Pariwisata syariah merupakan tujuan wisata yang saat ini banyank di minati di berbagai kalangan traveler dunia. Utillzing the tourism organization (UNWTON). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini penelitian lapangan (fieled research) atau disebut penelitian naturalistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan potensi pariwisata syariah di Kab. Belitung Timur yang mengambil dari sisi adat Maras Taun yang proses dan pelaksanaan nya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016.

Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 1/1974 terhadap Larangan Perkawinan Semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli Iii Sumatera Utara Siti Aisyah; Siska Lis Sulistiani; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9375

Abstract. The prohibition on same-sex marriages in the Batak Customary Village of Tapian Nauli III is a ban on same-sex marriages that has existed since the time of our ancestors. If you continue to carry out same-sex marriages, unwanted things will arise, such as family disputes, and avoiding the risk of genetic disorders that may arise as a result of marriages within the same clan. The perpetrators of the same clan marriage must receive very heavy sanctions, because it has been determined by the adat party and community agreement. This study aims to find out the review of Islamic law and Law No.1/1974 regarding the prohibition of same-sex marriages. This study uses a normative juridical approach using library data and field data in the form of interviews with the people of Tapian Nauli III Village, North Sumatra. Primary data sources were obtained from interviews, while secondary data came from the Koran, hadith, Marriage Law, Criminal Code, KHI, and journals related to research issues. Data analysis used descriptive qualitative. The results of the study concluded that the prohibition on marriage is appropriate and does not conflict with Islamic law because customary law is non-binding and only applies to the indigenous Batak community. In addition, the prohibition on same-sex marriages is in accordance with Law No. 1/1974 concerning marriage. Because it is not included in the prohibition of marriage in the Law, but in this case, the Marriage Law adheres to the principle of family participation, in which the agreement of parents as guardians becomes the benchmark when their children want to marry in the same clan because it refers to the validity of marriage. Abstrak. Larangan Perkawinan semarga Adat Batak Desa Tapian Nauli III merupakan suatu larangan perkawinan semarga yang ada sejak zaman nenek moyang. Apabila tetap melaksanakan perkawinan semarga maka akan timbul hal yang tidak diinginkan seperti percekcokan dalam Keluarga, dan menghindari resiko kelainan genetik yang mungkin timbul akibat perkawinan dalam semarga. Pelaku perkawinan semarga tersebut harus mendapatkan sanksi yang sangat berat, karena sudah di tetapkan oleh pihak adat dan kesepakatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No.1/1974 mengenai larangan perkawinan semarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data pustaka dan data lapangan berupa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tapian Nauli III Sumatera Utara. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder dari al-Qur’an, hadist, UU Perkawinan, KUHPdt, KHI, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan perkawinan ini, sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hukum adat itu sifatnya tidak mengikat dan hanya berlaku untuk masyarakat adat Batak. Selain itu, larangan perkawinan semarga sesuai dengan UU No.1/1974 tentang perkawinan. Karena bukan termasuk larangan perkawinan dalam Undang-Undang tersebut akan tetapi dalam hal ini, Undang-Undang Perkawinan menganut asas partisipasi keluarga yang mana persetujuan orang tua sebagai wali yang menjadi patokan ketika anaknya hendak melangsungkan perkawinan semarga karna mengacu kepada keabsahan Perkawinan.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 tentang Wakaf terhadap Kematian Nadzir Wakaf dan Implikasinya Isnaini Mubarokah; M. Abdurrahman; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.vi.9482

Abstract. The existence of Nadzir on waqf land is needed because it is one of the pillars of waqf. Nadzir as someone who manages waqf land must be dismissed or replaced if he is unable to carry out his obligations properly. So the feelings formulated in this study are as follows: What is the Status of Nadzir's Death on Waqf Land in Al-Hidayah Mosque Margaasih Village According to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. This study was conducted with the aim of knowing how the status of nadzir death on the management of waqf property in Al-Hidayah mosque and to find out This research includes field research and uses qualitative research. The approach used is an empirical juridical approach. The results of this study are: Al-Hidayah Mosque has not replaced Nadzir since 2007 until now. Law Number 41 of 2004 Article 45 states that a nadzir is terminated or replaced when he has died, disbanded or disbanded, does not carry out his duties as a nadzir, at his own request and is sentenced to criminal punishment. Abstrak. Eksistensi Nadzir pada tanah wakaf sangat dibutuhkan karena merupakan salah satu rukun wakaf. Nadzir sebagai seseorang yang mengelola tanah wakaf harus diberhentikan atau digantikan apabila tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Maka perasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana Status Kematian Nadzir pada Tanah Wakaf di Masjid Al-Hidayah Desa Margaasih Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kematian nadzir terhadap pengelolaan harta benda wakaf di masjid Al-Hidayah serta untuk mengetahui Penelitian ini termasuk kepada penelitian lapangan (field Research) dan menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah : Masjid Al-Hidayah belum ada penggantian Nadzir semenjak tahun 2007 hingga pada saat ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 mengatakan bahwa seorang nadzir diberkentikan atau digantikan apabila sudah meninggal dunia, bubar atau dibubarkan, tidak menjalankan tugasnya sebagai nadzir, atas permintaan sendiri dan dijatuhi hukuman pidana.

Efektivitas Program Pusaka Sakinah Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam Mengurangi Masalah Perceraian Ivan Parjianto; Shindu Irwansyah; Encep Abdul Rojak
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1764

Abstract. The Sakinah Family Service Center is a program originating from the Ministry of Religion which aims to create a sakinah family and reduce divorce rates. Based on the Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance Number 378 of 2019 concerning Guidelines for Implementing Sakinah Family Service Centers. The increase in the number of divorces at the KUA in Kiaracondong District, Bandung City, the Sakinah family service center with its abbreviation (Pusaka Sakinah). The divorce rate from year to year continues to increase. Based on the problems above, this study aims to analyze the program with the theory of effectiveness on divorce problems. This study aims to determine the effectiveness of the KUA's sakinah inheritance program, Kiaracondong District, Bandung City in reducing divorce problems. The research approach method used is empirical juridical and the type of qualitative research data is field data with primary and secondary research data sources, data collection techniques through interviews, observation. The results of this study concluded that the sakinah heritage at KUA, Kiaracondong District, Bandung City was effective from a scientific point of view and ineffective from the point of view of holding it to reduce the problem of divorce rates. Abstrak. Pusat layanan keluarga sakinah merupakan program yang berasal dari Kementrian Agama bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka prceraian. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layann Keluarga Sakinah. Meningkatnya angka perceraian di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, pusat layanan keluarga sakinah dengan singkatanya (pusaka sakinah) program tersebut hanya dilaksanakan di KUA Kecaamatan Kiaracondong, sempat terhenti dengan adanya wabah vitus covid-19. Angka perceraian dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan permasalahan di atas penelitian ini bertujuan menganalisis program tersebut dengan teori efefktivitas terhadap permasalahan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program pusaka sakinah KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam mengurangi permasalahan perceraian. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris dan jenis data penelitian kualitiatif adalah data lapangan dengan sumber data penelitian primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi. Hasil penelitian ini menasil penelitian ini menyimpulkan pusaka sakinah di KUA Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung efektif dari sisi keilmuan dan tidak efektif dari sisi tujun diselengarakannya untuk mengeruangi masalah tingkat perceraian.

Analisis Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Yuni Juniarti; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.vi.1185

Abstract. That interfaith marriages are marriages between adherents of different religions, or marriages between a man and a woman of different beliefs. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. The method used in this study is a normative legal method with data collection in the form of library research and using secondary data types with primary and tertiary materials. Law Number 1 of 1974 Article (2) paragraph (1), which states that marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Abstrak. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda, perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda keyakinan. Berkenaan dengan pencatatan perkawinan beda agama yang tidak dapat didaftarkan di kua, tetapi harus didaftarkan pada kantor catatan sipil, tujuan penelitian ini adalah metodeP hukum dengan mengumpulkan data berupa studi kepustakaan dan menggunakan tipe data sekunder dengan Perkawinan beda agama dicatat bukan di kua, melainkan di kantor catatan sipil, karena menurut UU no. 1 1974, pasal (2), ayat (1), yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Tinjauan Etika Bisnis terhadap Sistem Bagi Hasil Pohon Aren Ray Agam Insan Akbar; Amrullah Hayatudin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.8029

Abstrak. Kerjasama pohon aren sudah sangat lama dilakukan masyarakat salah satunya berbisnis atau bentuk kerjasama dalam bidang perkebunan/pertanian yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan kerjasama pohon aren yang akan menjadi gula aren. Kerjasama dalam Islam disebut Muzara’ah. Kerjasama pohon aren di Desa Cigentur sudah menjadi tradisi dan melakukan akad dari dulu yaitu dengan lisan tidak dengan tulisan dan pembagian bagi hasil dari kerjasama tersebut. Masyarakat disini melakukan akad perjanjian dengan lisan tidak secara tertulis. Maka dari itu rawan terjadinya perselisihan antara penggarap dan pemilik pohon aren. Pohon aren yang sudah ada di kebun yaitu kewajiban penggarap merawat pohon aren dari segi pemupukan, pengobatan, dan lain-lainnya, sehingga pohon aren tersebut menghasilkan lahang bagus untuk dijadikan gula aren, dan hak pemilik hanya menunggu bagi hasi dari penggarap yaitu yang sudah menjadi gula aren. Dengan minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki pemilik dan penggarap, masyarakat masih belum paham cara beretika bisnis Islam seperti apa maka berdasarkan latarbelakang ini maka penulis menyusun rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; dan Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang; sementara tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan diatas. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriftif, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang melakukan kerjasama yaitu pemilik pohon dan penggarap pohon aren. Dan hasil penelitiannya adalah praktek sistem bagi hasil pohon aren di Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tidak memberikan hasilnya sesuai dengan akad kerjasama diawal; dan praktek tersebut belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Abstract. Palm tree collaboration has been carried out by the community for a very long time, one of which is doing business or a form of cooperation in the plantation/agriculture sector which can be used as a profitable business by cooperation with palm trees which will become palm sugar. Cooperation in Islam is called Muzara'ah. Palm tree cooperation in Cigentur Village has become a tradition and has carried out contracts from the past, namely verbally not in writing and the distribution of profit sharing from the collaboration. The people here do the contract verbally, not in writing. Therefore it is prone to disputes between cultivators and owners of palm trees. Palm trees that are already in the garden, namely the cultivator's obligation to care for the palm trees in terms of fertilization, treatment, and so on, so that these palm trees produce good land to be used as palm sugar, and the owner's right is only to wait for the yield from the cultivator, namely those that have become palm sugar. With the lack of knowledge possessed by owners and cultivators, the community still does not understand how Islamic business ethics are like, so based on this background, the authors compile a problem formulation, namely how to implement a profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; and How is the review of Islamic business ethics towards the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency; while the purpose of this study is to answer the above problems. In this study using qualitative research methods with descriptive methods, researchers conducted interviews with those who collaborated, namely the tree owners and palm tree cultivators. And the results of the research are that the practice of the profit-sharing system for palm trees in Cigentur Village, Tanjungkerta District, Sumedang Regency, does not provide results in accordance with the cooperation agreement at the beginning; and these practices are not in accordance with Islamic business ethics.

Title

Found 33 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 33 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 33 Documents
Search