Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Tinjauan Undang-Undang Perkawinan terhadap Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg Tentang Itsbat Nikah Poligami Siri dalam Rangka Perceraian Dinda Danesya Wahyudi; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i1.12120

Abstract

Abstract. This research is motivated by the Decision of the Judge of the Bandung Religious Court Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg, which in its ruling states that the marriage of the Plaintiff and the Defendant is valid, then imposes divorce one ba'in sugra Defendant against the Plaintiff, while the Defendant's status at the time of marriage to the Plaintiff was still in a legal marriage with another person. This study aims to determine the basis for the judge's decision-making and to ascertain their verdict according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative juridical approach with a qualitative analysis method. The results of the study explain that the essential consideration of the judge used in deciding the case is because the marriage of the Plaintiff and the Defendant has fulfilled the pillars and conditions of marriage in Islam, so the judge thinks that itsbat nikah in the context of divorce can be justified by the provisions of Article 7 Paragraph 3 letter (a) of the Compilation of Islamic Law and does not question the illegal polygamy committed by the Defendant against the Plaintiff. Judge Decision Number 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg contradicts Article 9 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that a person still bound by a marriage rope with another person cannot remarry, except in the cases mentioned in Article 3 paragraph (2), Article 4 of this Law, namely there must be permission from the Religious Court before the polygamous marriage is carried out to be legally recognized. Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dalam amar putusanannya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah, kemudian menjatuhkan talak satu ba’in sugra Tergugat terhadap Penggugat, sedangkan status Terguguat pada saat melangsungkan perkawinan dengan Penggugat adalah masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut dan untuk mengetahui putusan hakim tersebut ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peneliti menggunakan metode analisis bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa pertimbangan hakim yang paling mendasar yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut yaitu karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam Islam, sehingga hakim berpendapat bahwa itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan tidak mempermasalahkan poligami liar yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Putusan Hakim Nomor 6158/Pdt.G/2021/PA.Badg bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini, yaitu harus ada izin dari Pengadilan Agama sebelum perkawinan poligami tersebut dilakukan agar dapat diakui secara hukum.
Regulasi Zakat dan Pranata Sosial Dalam Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan Taufik, Muhamad; Irwansyah, Shindu
Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies (AJIQS) Vol. 2 No. 2 (2020): Asyahid
Publisher : STAI AL-FALAH CICALENGKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Almost every Eid al-Fitr, thousands of people jostle until several people pass out to fight over zakat mal from a businessman or public official. Poor people risk their lives to get a little money (between 10 thousand and 25 thousand rupiah). This direct distribution of zakat is because the muzaki feel they are more targeted or do not trust the accountability of zakat management institutions. In contemporary economics, zakat has a distributional effect on reducing the income gap between the rich and the poor. Zakat can also stimulate the economic demands of the poor by increasing output and employment. So, if zakat is paid according to the Shari'a, poverty can be eliminated by reducing poor Muslims. Muslims are also encouraged to give donations, such as the establishment of waqf institutions. Waqf institutions can be modified to promote the progress of Muslims and increase their ability to face the challenges of economic globalization. Poverty alleviation requires Muslims to carry out a radical transformation that includes buildings with complete capacities, commitment to cooperation, government political will, and regulation and implementation of the principles of justice in Islam. Keywords: Zakat mal, zakat management institutions   Abstrak Hampir setiap menjelang Idul Fitri, ribuan orang berdesak-desakan sampai beberapa orang pingsan untuk berebut zakat mal dari seorang pengusaha dan atau pejabat publik. Warga miskin mempertaruhkan jiwanya untuk mendapatkan sedikit uang (antara 10 ribu sampai 25 ribu rupiah). Pembagian zakat secara langsung ini karena muzaki merasa lebih tepat sasaran atau kurang percaya dengan akuntabilitas lembaga-lembaga pengelola zakat. Dalam ekonomi kontemporer, zakat memiliki dampak distributional untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara golongan kaya dan miskin. Zakat juga dapat menstimulasi tuntutan ekonomi kaum miskin dengan meningkatkan output dan lapangan pekerjaan. Jadi, apabila zakat ditunaikan sesuai syariat, kemiskinan dapat dihilangkan dengan mengurangi umat muslim yang miskin. Umat muslim juga dianjurkan berinfak, seperti pendirian institusi wakaf. Institusi wakaf dapat dimodifikasi untuk mempromosikan kemajuan umat Islam dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Pengentasan kemiskinan menuntut umat Islam melakukan transformasi radikal yang mencakup bangunan berkapasitas lengkap, komitmen kerjasama, political will pemerintah, serta regulasi dan implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Kata kunci: Zakat mal, lembaga pengelola zakat
Ḥaḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Kompilasi Hukum Islam Irfandi Setiya Nugraha; Irwansyah, Shindu
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3853

Abstract

Abstrak. Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 550 K/Ag/2020 menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 huruf (a) dengan memberikan hak ḥaḍānah anak di bawah umur kepada ayah, bertentangan dengan ketentuan yang menegaskan bahwa hak tersebut seharusnya menjadi hak ibu dalam konteks perceraian. Penyebab hak ḥaḍānah jatuh kepada ayah disebabkan oleh ibu sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya dan kurang memberikan perhatian kepada anak, yang mengakibatkan anak menjadi tidak terurus atau terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqāṣid asy-syarī’ah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak ḥaḍānah diberikan kepada ayah. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi dan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim. dalam menentukan pemberian hak ḥaḍānah kepada ayah mengikuti prinsip maqāṣid asy-syarī’ah yang bertujuan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Keputusan tersebut juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), karena kondisi ibu dianggap tidak mampu menjaga keselamatan fisik dan mental anak. Abstract. The Supreme Court judge's decision No. 550 K/Ag/2020 deviates from the Compilation of Islamic Law Articles 105 and 156 letter (a) by granting the right of ḥaḍānah of minor children to the father, contrary to the provisions which emphasize that the right should be the mother's right in the context of divorce. The reason why ḥaḍānah rights fall to the father is because the mother often leaves the house without her husband's knowledge and pays less attention to the child, which results in the child becoming unattended or neglected. This study aims to determine the maqāṣid ash-sharī'ah and the Compilation of Islamic Law reviews regarding the right of ḥaḍānah given to the father. The method in this research uses qualitative research, with a normative juridical approach and the data used are primary and secondary legal data collected through documentation and literature study methods. The data analysis technique used in this research uses the inductive method. The results of this study conclude that the judge in determining the granting of ḥaḍānah rights to the father follows the principle of maqāṣid ash-sharī'ah which aims to realize good while avoiding bad. The decision also refers to the Compilation of Islamic Law Article 156 letter (c), because the mother is considered unable to maintain the physical and mental safety of the child.
Dampak Fatherless terhadap Ketahanan Keluarga pada Perspektif Kompilasi Hukum Islam Helzi Nurlita Rizqillah; Titin Suprihatin; Shindu Irwansyah
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13819

Abstract

Abstract. The fatherless phenomenon is more often caused by a parenting paradigm that is influenced by patriarchal culture. The fatherless phenomenon also affects in terms of family resilience, one of the factors of harmony in the household. Hadhanah / child maintenance in the compilation of Islamic Law is a necessity or necessity for the benefit of the child himself, even though both parents have a bond or have divorced the child still has the right to get attention from both parents.The purpose of this study is to determine the impact of fatherless on Sharia Faculty Students from the perspective of the Compilation of Islamic Law. The method used in this research is a qualitative method with an empirical juridical approach. there are several impacts of fatherless found, namely, difficulty controlling emotions, sensitivity, difficulty socializing, and not easily trusting others. The importance of childcare and the fulfillment of children's rights as in Article 80 paragraph 4 letter (c) KHI states that family maintenance which includes life support and education for children is borne by the father. Abstrak. Fenomena fatherless lebih sering disebabkan karena adanya paradigma pengasuhan yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. fenomena fatherless juga berpengaruh dari segi ketahanan Keluarga yang salah satu faktor keharmonisannya ada dalam rumah tangga. Hadhanah /pemeliharaan anak dalam kompilasi Hukum Islam merupakan kebutuhan atau keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, meskipun kedua orang tua mereka memilki ikatan ataupun sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya.Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dampak fatherless pada Mahasiswa Fakultas Syariah menurut perspektif Kompilasi hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. terdapat beberapa dampak fatherless yang ditemukan yaitu, sulit mengontrol emosi, sensitif, sulit bersosialisasi, dan tidak mudah percaya kepada orang lain. Pentingnya pengasuhan anak dan pemenuhan hak anak seperti pada Pasal 80 ayat 4 huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah.
Ketahan Keluarga Dihubungkan Dengan Wanita Karir Di Desa Mekaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya Ifan Ardiansyah; Shindu Irwansyah; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Islamic Family Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsifl.v4i2.13833

Abstract

Abstract. After marriage, men and women are assigned duties and responsibilities that align with their respective roles. These responsibilities are not easily fulfilled. One of the central issues and challenges in marriage is the failure to execute the functions and duties associated with these responsibilities by both parties (husband and wife), which can lead to the goals of the marriage not being realized. This study addresses the issue of the responsibilities of husbands and wives within the framework of family law, and provides a legal analysis of these responsibilities from the perspective of Islamic family law. The research employs a qualitative method with a descriptive analysis approach. The data sources used in this study include both qualitative and quantitative data, with primary and secondary sources. The research utilizes an empirical juridical approach to address the issues, and data collection was conducted through library research.The findings of the study highlight the responsibilities of husbands and wives as outlined in family law, which are informed by the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Specifically, the study identifies the responsibilities of husbands and wives and provides a legal analysis of these responsibilities within the context of Islamic family law, drawing from the Al-Qur'an, Hadith, the Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. Keywords: Living, Islamic Family Law, Responsibility, Husband and Wife, family resilience Abstrak. Setelah perkawinan, laki-laki dan perempuan mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kodrat masing-masing. Tanggung jawab ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Salah satu masalah utama dan hambatan dalam perkawinan adalah ketidakmampuan suami dan istri untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dalam perkawinan. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga serta bagaimana peran wanita karir dianalisis dari perspektif Hukum Islam dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, memanfaatkan data primer dan sekunder sebagai sumber data kualitatif. Masalah dianalisis melalui pendekatan yuridis empiris dan teknik analisis sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran wanita karir terkait dengan ketahanan keluarga dari perspektif Hukum Islam dapat dilihat dalam Al-Qur’an dan Hadits, serta didukung oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan analisis hukum ini, tanggung jawab suami dan istri dalam hukum keluarga Islam diatur oleh Al-Qur’an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci: Nafkah, Hukum Keluarga Islam, Tanggung Jawab, Suami dan Istri, Ketahanan Keluarga
Analisis Mediasi Perceraian yang dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut Nurulita Farhana; Irwansyah, Shindu
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i2.5157

Abstract

Abstrak. Dasar hukum dari mediasi adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Terdapat kebaruan dari peraturan ini yaitu kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung, akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik dan kriteria mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Namun realitanya pengaplikasian peraturan baru ini tidak mudak dilapangan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Garut terdapat proses mediasi perceraian yang hanya dilaksanakan oleh mediator non-hakim dengan pihak penggugat saja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak yang didasarkan kepada PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak terjadi karena pihak tergugat yang tidak menghadiri proses mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dengan pembayaran mediasi ditanggung oleh pihak penggugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediasi perceraian ini tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 23, dan pasal 32 ayat (2) Huruf c. Abstract. The legal basis for mediation is PERMA No. 1 of 2016. There is a novelty of this regulation, namely the obligation for the parties to attend the mediation process directly, because of the parties not having good faith and the mediation criteria are not successful and cannot be implemented. However, the reality is that the application of this new regulation is not young in the field as happened in the Garut Religious Court, there is a divorce mediation process that is only carried out by non-judge mediators with the plaintiff only. The purpose of this study is to find out divorce mediation attended by one party based on PERMA No. 1 of 2016. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Divorce mediation attended by one party occurs because the defendant who does not attend the mediation process 2 times in a row without a valid reason with the mediation payment borne by the plaintiff and the mediation is declared unsuccessful. This divorce mediation is not in accordance with PERMA No. 1 of 2016 because it is contrary to Article 6 Paragraph (1), Article 23, and Article 32 paragraph (2) Letter c.  
The Role of Islamic Boarding Schools In Developing Attitude and Morals of Cimahi City Students Of STAI Al-Musdaryah Laela Nasrani, Silvia; Irwansyah, Shindu
AIM: Journal of Islamic Education Management Vol. 2 No. 1 (2024): AIM: Journal of Islamic Education Management
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/aim.v2i1.39444

Abstract

This research aims to establish the role of Islamic boarding schools in developing the attitudes and morals of students at STAI Al-Musdariyah Cimahi City. The research uses qualitative analysis methods. Where the data is obtained and analyzed using qualitative methods to gain a comprehensive understanding of the research subject. Several descriptions are used to discover principles and explanations that lead to conclusions. Then data is collected using accurate observations, including descriptions in detailed context accompanied by detailed interview notes. The data used is secondary data obtained from the results of a questionnaire published by the author to students of STAI Al-Musdariyah Cimahi City. This subject concerns the decline in attitudes and morals of the younger generation which is currently caused by an unconducive environment and a lack of order in the social environment in controlling existing social changes, and in the end, it can hurt them. All problems experienced by the younger generation r
Improving Zakat Literacy of Managers at Nurul Huda Pajagalan Islamic Boarding School through Mentoring and Empowerment Activities Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani; Intan Manggala Wijayanti; Shindu Irwansyah; Nanik Eprianti; Maman Surahman
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 3 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1547

Abstract

In a legal country like Indonesia, people are not allowed to establish a kind of zakat management unit without permission from the authorities (government), as explained in Law No. 23 of 2011 concerning zakat management in article 38, where everyone is not allowed to intentionally act as amil zakat without legality or permission from the authorized official. Based on the preliminary study, the manager of the Nurul Huda Pajagalan Cililin Islamic Boarding School needs skills in bookkeeping and report-making from the collection, management, and distribution of zakat. The partners then conveyed this to the service team to be able to assist in this regard. The service team conducted mentoring and empowerment activities for the managers, both from the aspect of literacy, bookkeeping of zakat objects, starting from collection, management, and distribution, as well as making zakat management reports by sharia and laws and regulations regarding zakat. The method used is participatory action research (PAR). The results of this activity show an increase in the literacy of the managers through the pre-test obtained an average value of 72.56 and the post-test obtained an average value of 128.20, so when the percentage is increased by 76.68%.
Dampak Praktek Poligami di Kecamatan Sukajadi Sabraniyah; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6432

Abstract

Abstrak. Praktik poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, praktik poligami sering menimbulkan berbagai konflik dan dampak psikologis negatif terutama pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak praktik poligami terhadap psikologi anak menggunakan studi kasus di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik poligami dan dampaknya terhadap psikologi anak di Sukajadi Kota Bandung? Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang melibatkan wawancara dan observasi langsung terhadap anak-anak yang terpengaruh oleh praktik poligami dalam keluarga mereka. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anak-anak, sedangkan data sekunder diambil dari sumber hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui reduksi data, penyajian data, dan akhirnya menarik kesimpulan serta verifikasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami, terutama yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, seperti ketidakpercayaan, kecemasan, dan masalah perilaku. Anak-anak mengalami stres dan ketidaknyamanan akibat pembagian perhatian yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi tentang praktik poligami yang bertanggung jawab, penegakan hukum terhadap KDRT, serta dukungan psikologis bagi korban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Abstract. The practice of polygamy is something that is permitted under certain conditions. However, the practice of polygamy often gives rise to various conflicts and negative psychological impacts especially on children. This research aims to examine the impact of the practice of polygamy on child psychology using a case study in Sukajadi District, Bandung City. The problem formulation in this research is: What is the practice of polygamy and its impact on child psychology in Sukajadi, Bandung City? The method used is descriptive qualitative, which involves interviews and direct observation of children who are affected by the practice of polygamy in their families. Primary data was obtained from interviews with children, while secondary data was taken from legal sources, such as the Compilation of Islamic Law and Law no. 1 of 1974, as well as related literature. Data analysis is carried out interactively, through data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions and verifying the results. Research results show that the practice of polygamy, especially when accompanied by domestic violence, causes deep psychological impacts, such as distrust, anxiety and behavioral problems. Children experience stress and discomfort due to unfair distribution of attention. This research recommends the need for education about responsible polygamy practices, law enforcement against domestic violence, and psychological support for victims to create a safe and harmonious family environment.
New Student Pesantren Program as an Instrument for Enhancing Fiqh Worship Literacy among Islamic University Students Parihat; Muhammad Fauzi Arif; Ahmad Mujahid Rasyid; Shindu Irwansyah; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
At-Taqaddum Vol. 17 No. 1 (2025): At-Taqadum
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/at.v17i1.28168

Abstract

Islamic higher education institutions play a strategic role in shaping students' religious understanding, particularly in the area of fiqh worship practices. This foundational aspect of Islamic studies is essential for cultivating a balanced and contextualized approach to religious life among students. The New Student Pesantren Program serves as an integrated religious orientation model aimed at strengthening students’ comprehension and practice of fiqh from the beginning of their academic journey. This study seeks to evaluate the effectiveness of the program in enhancing students’ understanding of fiqh worship within Islamic universities. A mixed-methods approach was adopted, incorporating both quantitative and qualitative data through surveys, comprehension tests, and case study observations. The research involved first-year students selected through purposive sampling. Key instruments included a structured questionnaire and a fiqh worship comprehension test. Data were analyzed using triangulation techniques to ensure the validity and reliability of findings. Results from the Wilcoxon Signed-Rank Test showed a significance value of 0.000, which is lower than the threshold of 0.05. This confirms a statistically significant improvement in students’ understanding of fiqh worship after participating in the program. Therefore, the New Student Pesantren Program is proven to be an effective initiative in improving fiqh worship literacy, contributing to the broader goal of religious development in Islamic higher education settings.