Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Lisa Aletrino; Mahdi Mahdi; Rina Sari
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA) Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.408

Abstract

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dan mengetahui sejauh mana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan program perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey, dengan alat analisis Uji Paired Sample T Test. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 29 responden masyarakat Sungai Buluh yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat per bulan setelah adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621 sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola Hutan Nagari memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini diperoleh dari hasil Uji Paired Sample T Test yang memperoleh nilai t-hitung sebesar 11.127 t-tabel sebesar 2.048 sehingga H0 ditolak Ha diterima. Sehingga masyarakat Nagari Sungai Buluh diharapkan selalu menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
Peran Stakeholder dalam Pengusulan Izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman) Visca Ramadhany; Mahdi Mahdi; Rusda Khairati
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture (Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Tropis) (JOSETA) Vol 3, No 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan wawacara mendalam dengan key informan, yakni orang yang berperan dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap tahapan. Pemerintah dan LSM tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pangusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian, stakeholders sudah berperan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Namun dalam pengelolaan Hutan Nagari selanjutnya diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
Dampak Program Perhutanan Sosial terhadap Pendapatan Masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Lisa Aletrino; Mahdi Mahdi; Rina Sari
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 3 No. 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.408

Abstract

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan Negara yang melibatkan masyarakat yang tinggal disekitar hutan sebagai pelaku dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan program perhutanan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan namun tetap menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan perhutanan sosial dan mengetahui sejauh mana program perhutanan sosial merubah pendapatan masyarakat dari hasil hutan dalam kawasan program perhutanan sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survey, dengan alat analisis Uji Paired Sample T Test. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 29 responden masyarakat Sungai Buluh yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat per bulan setelah adanya program perhutanan sosial yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 3.433.621 sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat pengelola Hutan Nagari memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh. Hal ini diperoleh dari hasil Uji Paired Sample T Test yang memperoleh nilai t-hitung sebesar 11.127> t-tabel sebesar 2.048 sehingga H0 ditolak Ha diterima. Sehingga masyarakat Nagari Sungai Buluh diharapkan selalu menjaga kelestarian hutan agar dapat dimanfaatkan dengan baik.
Peran Stakeholder dalam Pengusulan Izin Hutan Nagari di Sumatera Barat (Studi Kasus Hutan Nagari di Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman) Visca Ramadhany; Mahdi Mahdi; Rusda Khairati
Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 3 No. 1 (2021): April
Publisher : UNIVERSITAS ANDALAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v3i1.409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para pihak (stakeholders) dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, dilakukan wawacara mendalam dengan key informan, yakni orang yang berperan dalam pengusulan Penetapan Areal Kerja dan Hak Pengelolaan Hutan Nagari Sungai Buluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengusulan Penetapan Areal Kerja Hutan dilakukan atas inisiatif masyarakat sendiri yang didampingi oleh Pemerintah dan LSM disetiap tahapan. Pemerintah dan LSM tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan. Pada pangusulan Hak Pengelolaan Hutan Nagari, semua stakeholder berperan berdasarkan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian, stakeholders sudah berperan sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing. Namun dalam pengelolaan Hutan Nagari selanjutnya diperlukan transparansi dan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.
Analisis Social Return on Investment (SROI) Program CSR PT Bukit Asam pada Kelompok Peternak Dusun Kayu Gadang Kota Sawah Lunto Provinsi Sumatera Barat Nuraini Budi Astuti; Yonariza; Mahdi; Cut Mutiani
JOSETA Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 8 No. 1 (2026): April
Publisher : Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v8i1.957

Abstract

Keberadaaan suatu aktivitas bisnis saat ini tidak hanya ditunjukkan untuk mendapatkan keuntungan tapi juga memberikan manfaat bagi linkungndan dan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan investasi sosial. Untuk mengukur efektivitas suatu program, perlu dilakukan evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program CSR PT Bukit Asam (PT BA) pada kelompok peternak Dusun Kayu Gadang dengan menggunakan metode Social Return On Investment (SROI). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mendeskripsikan implementasi program CSR PT BA dan menganalisis keberhasilan program melalui hasil nilai SROI. Hasil perhitungan dalam 10 tahun setelah investasi nilai SROI dalam program ini menunjukkan rasio 5,18, artinya setiap Rp. 1,- investasi yang dilakukan PT BA akan memberikan manfaat sebesar Rp. 5,18,-. Program ini dapat dikategorikan berhasil karena dapat melebihi rasio 1 dalam SROI. Jika dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, program ini memiliki potensi keberlanjutan yang baik dan layak untuk dilanjutkan.
Pengembangan Perhutanan Sosial Berbasis Sosial Budaya dan Adat Minangkabau di Nagari Indudur, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Dwi Mulyani; Vonny Indah Mutiara; Mahdi Mahdi
JOSETA Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture Vol. 8 No. 2 (2026): August
Publisher : Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/joseta.v8i2.1118

Abstract

Social forestry is not only a means of providing legal access to forest resources but also a process shaped by local social, cultural, and customary institutions. This study analyzed social forestry development based on Minangkabau practices in Nagari Indudur, Solok Regency, West Sumatra. A qualitative case study used in-depth interviews, observation, and document analysis, with thematic coding and triangulation. Findings show that social forestry integrates formal institutions with customary and nagari institutions. One Community Forestry (HKm) permit is managed by six Forest Farmer Groups (KTHs), reflecting adaptation to local management structures. Women retain customary inheritance rights, while forest management and strategic decisions remain largely dominated by men and ninik mamak. Deliberation, mutual cooperation, and customary legitimacy strengthen community acceptance and reduce tenure conflicts, but participation remains unequal. The findings highlight the need to integrate formal and customary institutions while strengthening inclusive participation for sustainable forest governance.