Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Current Patterns and Trends on Occupational Health and Safety Research in England, Brazil and India Muhammad Khairul Ikhsan Nasution; Aisyah Makafta Karina; Jamaluddin Jamaluddin; Kurniawan Abdillah; Nanda Safira Ersa; Wisnu Prayogo
Composite: Journal of Civil Engineering Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/cjce.v4i2.15764

Abstract

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kini menjadi bagian penting dari pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan, meski pola penelitiannya sangat berbeda-beda antarnegara. Penelitian ini bertujuan memetakan tren ilmiah terkini dalam riset K3 di Inggris, Brasil, dan India periode 2000–2024 melalui pendekatan bibliometrik. Data dikumpulkan dari Web of Science dan dianalisis menggunakan Bibliometrix (R) serta VOSviewer untuk melihat dinamika publikasi, jaringan kolaborasi, ko-kemunculan kata kunci, dan dampak sitasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Inggris unggul dalam riset berbasis kebijakan dan integrasi teknologi, didukung kolaborasi internasional yang kuat; Brasil lebih fokus pada risiko ergonomi dan tantangan di sektor informal; sementara India mulai mengembangkan minat riset pada paparan bahan kimia dan keselamatan di sektor konstruksi, terutama setelah pandemi. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti maupun pembuat kebijakan dalam menyusun strategi K3 yang selaras dengan perkembangan ilmiah secara global.
ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN PUTUSAN MAHKAMAH SYARYAH TAKENGON NOMOR 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn oleh MAHKAMAH SYARIYAH ACEH NOMOR 70/Pdt.G/2023/MS.Aceh TENTANG PERKARA CERAI GUGAT fazilah febriana; Jamaluddin Jamaluddin; Herinawati Herinawati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 13 No. 2 (2025): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2025
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v13i2.20860

Abstract

Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatanperceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipangil untuk menghadiri sidang tersebut.Namun dalam perkara cerai gugat di Mahkamah Syariyah Takengon dengan register perkara Nomor112/Pdt.G/2023/MS.Tkn Tergugat tidak dipanggil untuk menghadiri persidangan sehingga putusan tersebutdibatalkan oleh Mahkamah Syariyah Aceh Nomor Perkara 70/Pdt.G/2023/Ms.Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor112/Pdt.G/2023/Ms.Tkn pada tingkat pertama dan pada putusan Nomor 70/Pdt.G/2023/Ms.Aceh pada tingkat bandingtentang perkara Cerai Gugat serta akibat hukum dari pembatalan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Hakim di dalam memutuskan perkara Nomor112/Pdt.G/2023/MS.Tkn sudah memenuhi prinsip benar, baik, dan adil dengan mempertimbangkan landasan yuridis,sosiologis dan filosofi akan tetapi setelah Terugat mengajukan banding, Putusan dalam tingkat banding nomor70/Pdt.G/2023/MS.Aceh perkara Mahkamah Syariyah Takengon Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn ternyata tidakmemanggil Pembanding yang semula Tergugat tidak memanggil Terbanding mengakibatkan persidangan yangdilaksanakan batal dan tidak sah, sehingga putusan Nomor 112/Pdt.G/2023/MS.Tkn dibatalkan oleh hakim dalamtingkat banding yang memenuhi unsur sosiologis para pihak. Sehingga akibat hukumnya putusan pengadilan tingkatpertama sudah tidak mempunyai daya ikat dan daya laku lagi terhadap suami istri yang bersangkutan, sehinggaPenggugat dan Tergugat tetap sah sebagai suami istri.
Penguatan Peran Lembaga Adat dalam Mediasi di Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara Jamaluddin Jamaluddin; Yulia Yulia
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Juli 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i3.26960

Abstract

Lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial melalui mekanisme mediasi berbasis adat. Penguatan peran lembaga adat merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga kerukunan dan ketertiban sosial di tingkat lokal, khususnya dalam penyelesaian sengketa masyarakat melalui mekanisme mediasi. Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara, memiliki lembaga adat yang secara historis berperan dalam penyelesaian konflik sosial, namun dalam praktiknya peran tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan kapasitas kelembagaan, pemahaman hukum, serta lemahnya sinergi dengan aparatur pemerintahan gampong. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga adat dalam fungsi mediasi sebagai upaya menjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Metode pelaksanaan pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif melalui sosialisasi, diskusi kelompok terarah (FGD), pelatihan mediasi adat, dan pendampingan kepada aparatur gampong serta tokoh adat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman lembaga adat mengenai prinsip-prinsip mediasi, hukum adat, serta keterkaitannya dengan sistem hukum nasional. Selain itu, terbangun pola koordinasi yang lebih baik antara lembaga adat dan pemerintah gampong dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Penguatan peran lembaga adat ini berkontribusi positif terhadap terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga mendukung terjaganya kerukunan hidup bermasyarakat di Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara.