Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.619
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kewarganegaraan Journal Equity of Law and Governance Jurnal Cakrawala Ilmiah Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Justicia Journal ACCELERATION: Multidisciplinary Research Journal
Putri Maha Dewi
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Journal of Innovation Research and Knowledge

 1 
INOVASI PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA PROGRAM PAKET LAYANAN (PAKLAY) SATU HARI JADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DESA JATIROYO, KECAMATAN JATIPURO, KABUPATEN KARANGANYAR Diana Sukorina; Ana Mayasari; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 8: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i8.9352

Abstract

Salah satu wilayah Karanganyar yang menyediakan layanan administrasi kependudukan adalah Jatiroyo. Selain itu, masyarakat mengeluh tentang pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan saat ini dengan pemanfaatan Paklay Komplit karena masih ada beberapa kendala dan hambatan. Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Dalam teknik pengambilan sampel ini, metode pengambilan sampel purposive digunakan. Data dikumpulkan melalui wawancara. Reduction, presentation, and conclusion are the three stages of data analysis. Peneliti hanya menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paklay Kantor Desa Jatiroyo telah memberikan layanan administrasi kependudukan yang memenuhi standar kualitas, seperti yang ditunjukkan oleh penilaian indikator kualitas yang efektif dan responsif. Keunggulan termasuk ketepatan dalam pelayanan, ketepatan waktu, dan kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat. Kantor Desa Jatiroyo memiliki kekurangan sarana dan prasarana. Hasilnya adalah bidang administrasi kependudukan memberikan layanan yang baik dalam program paket layanan, atau paklay, dan dapat terus berkembang.
INOVASI PELAYANAN PUBLIK: PENGARUH KEWIRAUSAHAAN DAN KEPEMIMPINAN KEWIRAUSAHAAN DALAM REFORMASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Ana Mayasari; Harjono, Harjono; Putri Maha Dewi; Herwin Sulistyowati
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewirausahaan dan kepemimpinan kewirausahaan berkontribusi dalam mendorong inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi administrasi pemerintahan. Fokus utama diarahkan pada bagaimana nilai-nilai kewirausahaan seperti inovatif, proaktif, dan berani mengambil risiko diterapkan dalam konteks birokrasi publik, serta bagaimana kepemimpinan yang adaptif dan visioner mempengaruhi perubahan sistem pelayanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus pada beberapa instansi pemerintahan daerah yang telah melaksanakan inovasi pelayanan publik secara signifikan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam lingkungan birokrasi dapat memecah kebekuan struktural dan mendorong terwujudnya pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan kewirausahaan terbukti menjadi faktor kunci dalam membentuk budaya kerja yang kolaboratif, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap perubahan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi agenda reformasi birokrasi, yaitu perlunya penguatan kapasitas kepemimpinan yang mendorong inovasi serta adopsi nilai-nilai kewirausahaan dalam sistem pemerintahan yang adaptif dan partisipatif
PENEGAKAN HUKUM PERJANJIAN DALAM KONTRAK DIGITAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO. UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 Fatma Ayu Jati Putri; Putri Maha Dewi; Yudhi Widyo Armono; Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Riset ini mengkaji penerapan penegakan hukum terhadap kontrak digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian elektronik umumnya dikenal sebagai Click Wrap Agreement, yang memiliki ciri khas seperti dibuat melalui surat elektronik (email), disusun dengan situs web atau platform daring, memfasilitasi pemindahan informasi dan layanan secara virtual, memuat pertukaran data digital (Electronic Data Interchange/EDI), serta menggunakan lisensi click wrap atau shrink wrap dalam pembuatannya melalui internet. Penegakan hukum kontrak digital ini diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menegaskan kesepakatan para pihak bisa dilaksanakan dengansistem elektronik, namun keabsahannya tetap mengacu pada syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) , yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, sebab yang halal, serta asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, kepercayaan, dan kepastian hukum
INTEGRASI HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PROSES TRANSFORMASI IDE INOVASI DOING BUSINESS PRODUK EKONOMI SEKTOR INDUSTRI KREATIF Putri Maha Dewi; Supriyono, Supriyono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 4: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i4.8575

Abstract

Kekayaan sumber daya alam telah menjadi dasar ekonomi Indonesia. Munculnya industri kreatif modren yang mendukung sektor ini, ekonomi kreatif dipacu bersama pemirikan kontemporer generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif juga mengalami eskalasi cepat. Peningkatan ini menghadirkan konsekuensi yang substansial terhadap kemajuan suatu ekonomi nasional serta diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas institusional. Salah satu metrik penting yang menentukan daya saing negara adalah mengoptimalkan keunggulan kompetitif, terutama dengan meningkatkan kemudahan berbisnis. Pendekatan yuridis mewujudkan serangkaian penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan mengamati dan menganalisis hukum serta elemen teoritis tentang asas hukum, sejarah, perbandingan, dan tingkat sinkronisasi dengan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya, untuk memperkuat analisis, penelitian aturan hukum dan pengembangan ekonomi kreatif. Industri bisnis dalam pelaksanaan aktivitas tidak terlepas berkaitan dengan penyediaan dan pendistribusian komoditas yang mengandalkan pada ciptaan dan kreativitas memerlukan perluasan serta perservasi pengamanan hukum. Hal demikian dapat dicapai melalui kontribusi untuk pengembangan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Namun demikian, proses tersebut tidak berjalan secara optimal dalam praktik. Orang muda dan bisnis kecil yang belum memiliki izin biasanya adalah pelaku ekonomi kreatif. Akibatnya, dukungan pemerintah masih kurang. Begitu pula, konsumen dan dunia usaha terutama sektor perbankan belum sepenuhnya memberikan penghargaan yang cukup untuk produk kreatif. Tantangan yang ada, penting bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat, baik sekarang maupun di masa depan
EKSPLORASI FILOSOFIS MENGENAI DASAR PEMBUKTIAN HAK TANAH DALAM HUKUM AGRARIA INDONESIA Supriyono, Supriyono; Putri Maha Dewi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 4: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i4.8582

Abstract

Di Indonesia, pemikiran filsafat hukum memiliki peranan krusial dalam proses legislasi dan penyusunan undang-undang., terutama dalam hal hak atas tanah. Karena tanah berfungsi sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan utama bagi masyarakat dan individu, tanah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia yang esensial. Terdapat keyakinan bahwa tanah memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia dan merupakan elemen yang tak terpisahkan dari interaksi antara manusia dan tanah. Filsafat ilmu hukum melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dalam situasi ini. Selain menjadi sumber daya, tanah menunjukkan nilai-nilai sub sosial, ekonomi, dan budaya bermasyarakat. Untuk menjaga hak milik tanah, ada undang-undang pendaftaran tanah karena tanah melambangkan martabat dan kehormatan pemiliknya. Hak atas tanah merupakan bagian hak yang sangat penting, yang dapat diperjualbelikan atau ditransfer melalui berbagai cara, seperti waris, hibah, atau jual beli. Pemegang hak atas tanah yang diperoleh sah dan dengan niat baik dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, peta dan daftar umum UUPA memiliki kekuatan pembuktian yang diakui melalui asas hukum. Fokus arah tujuan adalah memberikan pemahamn lebih lanjut hak kepemilikan tanah yang diatur oleh UU Pertanian
Co-Authors Adhy Nugraha Aditya Restu Hapriyanto Aji Mahendra, Restu Ana Mayasari Anik Nursiti Arie Purnomosidi Ariwibowo Arifin, Herjuno Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Bakdo Lasito Aji Cahya Fitra Gemilang Desi Syamsiah Diana Sukorina Fatma Ayu Jati Putri Harjono Harjono Herwin Sulistyowati Herwin Sulistyowati, Herwin ITOK DWI KURNIAWAN Lilik Warsito Mada Kusuma, Leo Margiyanti, Margiyanti Musthofa Abdul Majiid SUPRIYONO Supriyono Supriyono Susilowardani Yudhi Widyo Armono