Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.186
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Recital Review SELODANG MAYANG Jurnal Hukum Lex Generalis Rambideun : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Limbago: Journal of Constitutional Law JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Journal of Law, Education and Business Journal of Citizen Research and Development
Syamsir Syamsir
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
KEWENANGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Nadya Azzahra; Syamsir Syamsir; Muhammad Amin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.057 KB) | DOI: 10.22437/limbago.v2i2.20640

Abstract

Abstract The authority of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in eradicating criminal acts of terrorism in an effort to maintain the sovereignty of the Republic of Indonesia has been explicitly regulated in several laws and regulations. As regulated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, and Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. However, in the implementation of the law relating to the involvement of the TNI in eradicating acts of terrorism as mandated in Article 341 of Law Number 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, it has not been authorized in a concrete way because it is constrained by the formation of a Presidential Regulation as an implementing regulation. The involvement of the Indonesian National Army has not been completed so far, so that the involvement of the Indonesian National Army (TNI) in combating acts of terrorism is still in the nature of assistance to the National Police Institution through State Political Policy, and the position of the Indonesian National Army is the main component in the State defense system as mandated in Law Number 3 of 2002 concerning National Defense in the context of carrying out defense tasks in Indonesia. Keywords: Authority, TNI, Terrorism Abstrak Kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI secara eksplisit telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Seperti diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang­Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang­ undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, dalam penerapan Undang-undang yang berkaitan dengan pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme sebagaimana amanat pada pasal 341 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, belum dapat di kewenangan secara konkret di lapangan karena terkendala oleh pembentukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan pelibatan Tentara Nasional Indonesia yang belum rampung sampai saat ini, sehingga pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme masih bersifat perbantuan terhadap Institusi Polri melalui Kebijakan Politik Negara, dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan Negara sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pertahanan di Indonesia. Kata Kunci : Kewenangan, TNI, Terorisme
Kekuatan Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Secara Elektronik (Cyber Notary) Dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan Dwi Tubagus; Raffles Raffles; Syamsir Syamsir
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.19299

Abstract

This study aims to: 1.) To find out and analyze the Validity of the Authentic Deed against the Deed made electronically, 2.) To find out and analyze the Deed that was signed electronically. The main legal issue or legal issue to be investigated is the existence of a legal conflict between Article 15 paragraph (3) of Law No. 2 of 2014 concerning amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the position of a Notary and Article 18 Juncto Article 7 Juncto Article 5 paragraph (1) Juncto Article 5 paragraph (4) of Law 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 rning Information and Electronic Transactions. The problems studied in this concerning actions. study are: 1.) How is the application of the cyber notary concept based on the legislation? 2.) How is the validity of the deed made by a notary that is carried out electronically the era of in the era legal research i f the covid-19 pandemic?. The type of research used in this normative juridical law research. The approach used in this research is the Statute Approach and the Conceptual Approach. The legal materials include primary, secondary, and tertiary legal materials. The analysis of the materials in this research is carried out by taking an inventory of all laws and regulations in accordance with the problems discussed, systemizing legislation related to the problem under study, and interpreting the legal materials as mentioned above with the problems that will be discussed in this thesis problem. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) Untuk mengetahui dan menganalisis Keabsahan Akta Otentik terhadap Akta yang dibuat secara Elektronik, 2.) Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum terhadap Akta yang ditanda tangani secara Elektronik. Pokok persoalan hukum atau isu hukum yang akan diteliti adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 18 Juncto Pasal 7 Juncto Pasal 5 ayat (1) Juncto Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan konsep cyber notary berdasarkan peraturan perundang-undangan ? 2.) Bagaimana keabsahan akta yang dibuat oleh notaris yang dilakukan secara elektronik ?. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan Menginventarisasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, Mensistemisasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan Menginterprestasikan bahan-bahan hukum sebagaimana tersebut diatas dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam permasalahan tesis ini.
Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Hirma Hirma; syamsir syamsir
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i1.20114

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui alasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, 2) untuk mengetahui Implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa UU Cipta Kerja dinyatakan cacat secara formil, dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi prosedur pembentukan UU sebagaimana diatur dalam UU P3 khususnya berkaitan dengan kewenangan lembaga negara, teknik pembentukan, teknis penulisan, asas pembentukan peraturan dan partisipasi masyarakat, 2) implikasi hukum terhadap putusan tersebut bahwa pemerintah dan DPR harus melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun pasca putusan dibacakan, jika perbaikan tersebut tidak selesai, demi kepastian hukum. Seluruh ayat, pasal, maupun undang-undang yang dicabut dengan keberlakuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, serta dalam waktu perbaikan, UU Cipta Kerja masih berlakua dan tidak diperbolehkan membentuk peraturan pelaksana ataupun mengambil kebijakan strategis berdasarkan UU Cipta Kerja sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan.
PEMBUATAN AKTA RELAAS PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN NON TBK MELALUI TELEKONFERENSI M Jordan Pradana; Fauzi Syam; Syamsir Syamsir
Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2022): Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.888 KB) | DOI: 10.58707/jipm.v2i2.156

Abstract

The General Meeting of Shareholders (GMS) can be held via video telekonferensi and other electronic media facilities based on Article 77 paragraph (1) of the Law on Limited Liability Companies (UUPT). In this case, it has been regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and OJK Regulation Number 16 of 2020. However, the UUPT and POJK only regulates tbk companies, and does not regulate non-tbk companies, and does not explain the mechanism of the GMS. electronically. The aims of this research are: (1) To find out the arrangement for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non Public Company through Telekonferensi in the perspective of legislation. (2) To find out the mechanism for the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Non-Public Company and the form of the Deed of Minutes of Meeting by Telekonferensi.”
ANALISIS PENGATURAN PERIODE JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Sherly Dantis Suhamartha; Syamsir Syamsir; Muhammad Eriton
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v3i2.24165

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untukmengetahui dan menganalisis kajian pengaturanpolitik hukum mengenai periode jabatan kepala desadi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 2) mengetahui dan menganalisis konsekuensi dari pengaturan periodejabatan kepala desa berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jenis penelitianini adalah yuridis normative dengan pendekatanperundang-undangan, komparatif, sejarah dan konseptual. Hasil analisa menunjukkan bahwapengaturan politik hukum mengenai periode jabatankepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa justru menambahperiode jabatan kepala desa, dimana dalam pengaturansebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun2004 ditegaskan bahwa periode jabatan kepala desahanya 2 periode dengan masa jabatan 6 tahun per periode, sedangkan setelah terbit Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tersebut maka kepala desamenjabat selama menjadi 3 periode dengan lama jabatan 6 tahun per pediode, sehingga aturan periodejabatan kepala desa di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bertentangan denganperaturan perundang-undangan lainnya dan bukanmerupakan kebijakan politik yang tepat dalammengatur jabatan kepala desa. Konsekuensi daripengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desaadalah menimbulkan hal buruk yang tidakmemberikan manfaat bagi masyarakat, sepertimenyebabkan pertentangan atau ketidakselarasankebijakan mengenai periode jabatan kepala daerahlainnya dengan kepala desa yang berujung padadisharmonisasi peraturan perundang-udangan, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalamkonfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinyakonflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.
PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT SEBAGAI PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DI KECAMATAN ALAM BARAJO Cholillah Suci Pratiwi; Ratna Dewi; Syamsir Syamsir
RAMBIDEUN : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2022): Rambideun : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Al Muslim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51179/pkm.v5i2.1092

Abstract

Community Service Activity (PKM) in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo District, Jambi City, aims to: 1) Increasing community knowledge and understanding in Alam Barajo District, Jambi City so that it has an impact on increasing public participation in politics and decision-making policies at the regional, sub-district and village levels; 2) There is an active participation from the Jambi City government, sub-district government, village government, political parties, the General Election Commission, and others in providing political education for the community in Alam Barajo District both in the form of counseling and socialization as well as regular scheduled social gathering activities for politic educators for the people in Alam Barajo District; 3) Establishment of forums and facilities for public political education in the form of social gathering for political education for the community in Alam Barajo District. PKM activities are carried out through lecture, discussion, and audio-visual methods. The stages of implementing political education activities are carried out through the planning stage and the approach stage. Based on the results of the implementation of PKM activities in the form of political education for the community as a fulfillment of the constitutional rights of citizens in Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, it was appreciated by the community, seen from the level of attendance and participation in activity discussions, and it can be concluded that there was an increase in knowledge and understanding of the community in Alam Subdistrict. Barajo Jambi City so that it has an impact on increasing community participation in politics and policy making at the regional, sub-district and village levels in the future.
Pengaturan tentang Kewajiban Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu Umar Hasan; Syamsir; Muhammad Kaisar Irsandy Arfa
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Arrangements on the Obligation to Read Deed by Notaries to Deaf Client and to find out and analyze future Arrangements on Procedures for Reading Deed by Notaries to Deaf Client. Normative juridical is "normative jurisprudence is a science of law that is sui generic". The type of normative legal research is in the form of an "inventory of applicable legislation, seeking to find the principles or philosophical basis of the laws and regulations, or research in the form of efforts to discover laws that are appropriate to the level of regulation that provides the same treatment for deaf people in the drafting of Notary deeds in articles. The mechanism for the issuance of notarized deeds submitted by deaf persons already exists and can be referred to as a reference in making notary deeds, then notary deeds can be made with this mechanism. Legal support against the deaf in the text of the Notarіs deed. The regulation on the obligation to read the deed by a notary to the deaf person has not been accommodated, there is an ambiguity in the norm in Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P, where Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P does not provide a detailed explanation regarding the person who does not understand the language. Future arrangements regarding the procedure for reading the deed by a notary to a deaf person against Article 43 paragraph (2) of the UUJN-P need to be clarified.
Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia M. Adli Afriansyah; Rosmidah Rosmidah; Syamsir Syamsir
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 3 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Maret 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i3.5922

Abstract

Notarial deeds are a crucial legal instrument in the civil litigation system in Indonesia. The authenticity of a deed depends not only on the proper procedural creation but also on the substance contained within it. This research aims to analyze the legal consequences of formal and material defects in notarial deeds concerning their validity, evidentiary power, and status in civil litigation cases. The main focus of this study is to identify the impact of formal defects, such as non-compliance with procedural requirements, and material defects, which relate to the inconsistency of the deed’s substance with legal facts. The research uses a normative legal methodology, employing legislative, conceptual, and case approaches. The study analyzes court decisions related to formal and material defects in notarial deeds, such as the South Jakarta District Court Decision No. 235/Pdt.G/2013 and the Surabaya District Court Decision No. 157/Pdt.G/2017, to understand the application of the law in practice. The findings show that violations of formal requirements may cause the deed to lose its authentic evidentiary value, while material defects may lead to the annulment of the deed. Therefore, it is essential for notaries to ensure compliance with both formal and material requirements when creating deeds to maintain legal certainty and prevent potential disputes. This study contributes to the understanding of the notary’s role and the impact of defects on the authenticity of deeds in civil law.
Kekaburan Prosedural Pemberian Amnesti dan Abolisi oleh Presiden Secara Konstitusional Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Al Pansya Wijaya; Syamsir
Journal of Citizen Research and Development Vol. 3 No. 1 (2026): Mei 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v3i1.8482

Abstract

Penelitian ini menganalisis prosedur pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit mewajibkan Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, namun implementasiannya masih merujuk pada UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 yang bersifat anakronistik pasca amandemen. Menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini mengidentifikasi adanya legal gap yang memicu ketidakpastian hukum dan degradasi kewenangan konstitusional Presiden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disorientasi normatif ini menyebabkan pemberian amnesti dan abolisi rentan dipandang sebagai instrument politik pragmatis daripada sarana rekonsiliasi. Tanpa parameter kepentingan neara yang objektif, legitimasi kebijakan tersebut menjadi rapuh seacara yuridis. Sebagai Solusi konstitusional, diperlukan pembentukan ataupun pembaharuan Undang-Undang organic baru yang secara komperhensif mengatur mekanisme verifikasi transparan guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia.
Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Digital Dalam Perspektif Asas Efisiensi dan Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan Abu Bakar; Syamsir Syamsir; Arfa'I Arfa'I
Journal of Law, Education and Business Vol. 4 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v4i1.8064

Abstract

Masalah terkait pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dilihat dari sudut pandang asas efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan sangat penting dibahas karena membutuhkan regulasi yang tepat agar penerapan teknologi digital mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat proses birokrasi secara optimal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan mengombinasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa jurnal atau buku hukum, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum dan kamus. Seluruh data dan informasi hukum yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait isu yang dikaji. Hasil yang diperoleh yaitu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efisiensi tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan proses administrasi dan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan serta efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang berbelit dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan digital dalam perspektif asas efektivitas tata kelola pemerintahan adalah upaya untuk memastikan bahwa implementasi teknologi informasi dalam administrasi publik mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, sekaligus memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan tepat sasaran.
Co-Authors Abu Bakar Al Pansya Wijaya Arfa'i Arfa'i Bustanuddin . Deki Azhari Dwi Tubagus Elita Rahmi Erwandi Erwandi Fauzi Syam Firmansyah Putra Fitria Fitria Helmi Helmi Hirma Hirma Iqbal Anshori Iswandi Iswandi M Jordan Pradana M. Adli Afriansyah M. Thalib Melia Surya Dharma Muhammad Amin Muhammad Eriton Muhammad Kaisar Irsandy Arfa Nadya Azzahra Nys. Arfa Oga Hivasko Geri Oga Penti Zahara Putri Diana Raffles Raffles Ratna Dewi Rosmidah Rosmidah Sherly Dantis Suhamartha Suci Pratiwi, Cholillah Umar Hasan Yetniwati Yetniwati