Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ANALISIS PRINSIP KEADILAN TENTANG SYARAT MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF BAGI KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 Muhammad Sayuni; Elidar Sari; Sulaiman Sulaiman
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v9i1.4803

Abstract

General Election is a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, freely, secretly, honestly and fairly based on the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Implementation of Elections is the implementation of the stages of elections which are carried out freely, fairly, and honestly.   The purpose of this study is to analyze the principle of justice in the requirements to become a legislative member for the Village Head based on Law Number 7 of 2017 and Election Commission Regulation Number 20 of 2018. The results of the study showed that the first election held in 2019 did not implement the principles of justice in terms of the legislative candidate for the Village Head. The public can provide legal certainty for the implementation of the 2019 Election law. It is recommended to the General Election Commission to revise the Election Commission Regulation regarding the nomination of members of the DPR, Provincial DPRD, and Regency / City DPRD specifically in the requirements for candidates for the Village Head in Article 8 paragraph 1 letter b number 6 point b, to guarantee the rights of citizens and fulfill the principles of justice.
PROSES MEDIASI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI DAN MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Rida Nur Arifa; Sulaiman Sulaiman; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v7i1.1983

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menjadi upaya penyelesaian perkara perceraian, karena dapat merundingkan keinginan para pihak dengan jalan perdamaian.  Upaya mediasi tentunya akan menguntungkan pula bagi pengadilan karena penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Namun dalam praktik banyaknya kegagalan dalam mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses mediasi yang dilakukan oleh mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho sudah sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016, namun belum efektif. Hambatan bagi mediator dalam penyelesaian perkara cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sigli dan Mahkamah Syar’iyah Jantho adalah adanya sarana belum memadai, keterbatasan mediator, tidak ada itikad baik salah satu pihak atau para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Upaya penyelesaian hambatan melalui pendekatan psikologis, meningkatkan kemampuan mediator dan itikad baik dari para pihak.
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR NELAYAN BERDASARKAN HUKUM ADAT LAOT DI KECAMATAN SEUNEUDDON KABUPATEN ACEH UTARA Sofyan Sofyan; Sulaiman Sulaiman; Manfarisyah Manfarisyah
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7939

Abstract

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Panglima Laut memiliki kewenangan yaitu bidang pengembangan dan penegakan adat laut, peraturan-peraturan di laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laut. Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin adat istiadat, kebisaaan-kebisaaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan, dan penyelesaian sengketa antar nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyelesaian sengketa antara nelayan berdasarkan hukum adat laut melalui peradilan adat laut dilaksanakan secara tertutup di balai nelayan setempat dengan musyawarah dan semangat kekeluargaan masih relevan dilaksanakan demi menjaga kearifan lokal, namun belum terdokumentasi dengan baik
PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (StudiPenelitian di SatuanLaluLintasPolresLhokseumawe ) Resky Adhitama Nasution; Muhammad Hatta; Sulaiman Sulaiman
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe, dan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat Iangsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah Satlantas dalam melaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yaitu yaitu: 1. Upaya PreEmtif (upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran) 2. Upaya Preventif ( pencegahan) dan, 3. Upaya Represif ( penindakan) sedangkan Hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah 1. kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan trasportasi umum, Namun ada upaya yang dilakukan aparat kepolisian Lhokseumawe berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera anak sekolah