Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.203
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS) Al-Qalam Industrial Engineering Journal (IEJ) Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JURNAL EKONOMIKA INDONESIA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Muhammad Nur
Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
Religion Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakraiza F; Muhammad Nur; Harun Harun
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7141

Abstract

The purpose of this study is to find out and explain the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court, to find out and explain the power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, and to know and explain the obstacles in evidence in the trial at the online criminal justice trial at the Court. Lhokseumawe country. The implementation of online criminal trials which are implemented based on a joint agreement between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General's Office and the Supreme Court can create a huge potential for the loss of the purpose of finding material justice in criminal cases. The process of examining criminal cases in court requires high precision/accuracy in examining facts which will then be reviewed with the application of the law. If the facts cannot be observed, then precise justice will be difficult to find, in fact there will be a neglect of justice. The research method of this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court remains in accordance with the provisions issued by the Government as regulated in PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Online provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely offline and online. The power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, where the quality of evidence in online criminal trials will be well maintained if the online trial continues to uphold the principle of doe process of law. Online criminal trials must be able to guarantee and ensure a transparent and accountable trial by minimizing all risks and crucial problems, especially in the evidentiary process. It is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. So that the online criminal case trial runs smoothly, obeys the principles in accordance with the applicable legal system in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ridwan Ridwan; Muhammad Nur; Sulaiman S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i1.7007

Abstract

Peretasan (hacking) adalah suatu perbuatan penyambungan dengan cara menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer tanpa izin atau secara melawan hukum dari pemilik sah jaringan komputer tersebut, ada perbedaan dalam penjatuhan putusan terhadap kasus yang sama apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuahan sanksi tersebut, dan selanjutnya melihat mengenai pertanggungjawaban didalam UU ITE mengenai terhadap tindak pidana peretasan (hacker). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus yang sama dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan peretasan dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data primer, sekunder, dan tersier maka penelitian hukum normtif disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu pada pertanggugjawaban pidana dalam undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (dolus) dan kealpaan (culpa), bahwa asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dan dalam penjatuhan sanksinya adanya pengabungan antara pidana penjara dan denda. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dari kedua kasus yang diuraikan yaitu melihat dari segi ada perbedaan cara dalam meretas dimana dalam kasus pertama hanya meretas dan berjalan-jalan saja dalam situs web tersebut, dan kasus kedua dilakukan dengan cara merusak merubah tampilan dari web tersebut dan membuat perkataan yang tidak senonoh, dan setelah menyadari hal tersebut tidak langsung mengubah tampilan seperti semula. Disarankan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para Hakim sebagai batasan mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok, dan kepada legislatif yang diberi wewenang untuk membuat dan merancang undang-undang dapat mungatur secara khusus tindakan peretasan ini dalam UU ITE.
PENUNTUTAN PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA KORUPSI YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL KORUPSI Nazamuddin Nazamuddin; Muhammad Nur; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.8061

Abstract

This study discusses the handling of corruption crimes that have been handled by the Central Aceh District Attorney with the formula for the problem: (1) how is the arrangement for prosecuting the confiscation of the property of the accused perpetrators of corruption which allegedly originates from the proceeds of criminal acts of corruption based on Law Number 20 of 2001 Regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and (2) what is the legal procedure for confiscation of assets of perpetrators of corruption as determined by the Prosecutor's Office. This type of research is normative-empirical law research (applied law research), the data source is a direct source (primary data) or data obtained from indirect sources (secondary data). The method of collecting data is through document or literature research techniques (library research) and field research techniques (field research). Based on the results of the study, the authors conclude: (1) The mechanism for prosecuting the confiscation of the defendant's property from a criminal act of corruption is carried out by two mechanisms, namely criminal instruments (criminal charges) and civil instruments (civil lawsuits). (2) The process carried out by the Prosecutor in prosecuting the confiscation of the assets of the defendant in a criminal act of corruption is regulated through the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020. (3) The obstacles faced by the prosecutor in prosecuting the confiscation of the defendant's property resulting from a criminal act of corruption consist of assets resulting from the act of corruption. corruption crimes are obscured or transferred to other parties, corruption assets are exhausted, assets are pledged to other parties, the perpetrators of corruption crimes have died, assets resulting from corruption crimes have been transported abroad.
IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN Rista Zullibar PA; Jamaluddin Jamaluddin; Muhammad Nur
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dngan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.
ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH Sabri Taryus; Yusrizal Yusrizal; Muhammad Nur
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9977

Abstract

Pendekatan restorative merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan restorative, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak– pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak, namun kenyataannya terdapat berbagai hambatan sehingga menyebabkan penegakan hukuman penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, serta hambatan–hambatan yang dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani tindak pidana pencurian gabah kopi dengan menerapkan pendekatan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah dilaksanakan secara efektif, namun dalam pelaksanaanya terdapat berbagai hambatan diantaranya adalah disebabkan minimnya anggaran dan infastruktur, minimnya pemahaman hukum masyarakat, dan jumlah korban yang terlalu besar meminta uang ganti rugi.
SEXUAL HARASSMENT BY CHILDREN IN THE ACEH PROVINCE: A CASE STUDY ON THE JINAYAT BYLAW Muhammad Nur; Harun Harun; Nurdin Bakry
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i2.183

Abstract

The Aceh province is a special autonomous region with the authority to carry out Islamic Sharia. Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government emphasizes that the Sharia implemented in Aceh includes aqidah (creed), syar'iyah, and akhlaq (disposition). However, Sharia implementation in Aceh has not fully affected the social conditions of its people, especially since child crimes, such as sexual harassment, still happen. Acehnese people are religious and view the relationship between men and women as sacred and can only happen through marriage. Hence, sexual harassment is against the Acehnese people's Islamic life views and beliefs. This study aims to explain the factors that cause children to commit sexual harassment in Aceh Province. This study is empirical legal research that collects primary and secondary data. Data analysis employed a descriptive-analytical approach. The study shows that children commit sexual harassment in Aceh due to two factors, namely internal factors, i.e., children's lack of religious knowledge and sexual desire, and external factors, i.e., lack of parental supervision as well as influence from communication and social media. Abstrak: Propinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi khusus mempunyai kewenangan untuk menjalankan syari’at Islam, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pada Pasal 125 ditegaskan bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Namun kebijakan penerapan syari’at Islam di Provinsi Aceh belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi social masyarakatnya, terutama masih terjadi tindak criminal yang dilakukan oleh anak yaitu Pelecehan seksual. Pada dasarnya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, dan memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang sakral. Hubungan tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga perkawinan. Sehingga tindak pidana pelecehan seksual sangat bertentangan dengan pandangan hidup dan keyakinan masyarakat Aceh yang Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal, berupa; anak kekurangan ilmu pengetahuan agama dan dorongan nafsu birahi. Adapun faktor eksternal, anak melakukan pelecehan seksual karena kurang mendapatkan pengawasan orang tua dan pengaruh media komunikasi dan media social. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak Sebagai Pelaku, Hukum Jinayat
The Politics of Criminal Law on The Protection of Rape Victims Based on the Qanun of Jinayah in Aceh Muhammad Nur; Muhammad Salda; Hamdani Hamdani
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 23, No 2 (2021): Vol. 23, No. 2, August 2021
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v23i2.20311

Abstract

A country must protect its citizens, including the rape victims. Unfortunately, the protection is not clearly regulated in the form of restitution and compensation in the Criminal Code (KUHP) and Law Procedures Code (KUHAP). The issuance of Qanun Number 6 the Year 2014 about Jinayah Law has contributed significant changes and progress to the protection of rape victims. The study focused on how the politics of criminal law protects rape victims based on the Qanun of Jinayah law in Aceh. The research applied the normative juridical method, specifically analytical descriptive research. The data sources were primary and secondary legal sources. The data analysis was conducted qualitatively. The result indicated that there are two types of protection in the politics of criminal law on the protection of rape victims based on the qanun of jinayah law. First, the ta'zir penalty or fines in the form of gold to the perpetrators. Second, the payment of uqubat restitution from the perpetrators to the rape victims, a maximum of 750 grams of pure gold.
Co-Authors Ahmad Fauzul Hakim Hasibuan Ananda Rizky Syahreza Siregar Cut Putri Mellita Sari Dessy Aryanti Eva Ayuzar Fakraiza F Fuadi Fuadi Hamdani Hamdani Harun Harun Hidayat, Hidayat Husni Husni I Gusti Ngurah Antaryama Ifaldy Riski Fahlepy Islahuddin I Jamaluddin J Muhammad Salda Nazamuddin Nazamuddin Nazli Hasan Nurdin Bakri Prama Hartami Ridwan Ridwan Rista Zullibar PA Sabri Taryus Solly Aryza Sugiarto Sugiarto Sulaiman Sulaiman Wahyu Diniarsa Yulia Yulia Yusrizal Hasbi