Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Claudia Natasha; Zul Akli; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8388

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.

Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara Johari Johari; Husni Husni; Joelman Subaidi; Cut Khairunisa
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia Muhammad Hatta; Sumiadi Sumiadi; Zulfan Zulfan; Johari Johari; Husni Husni; Mohd Zamre Mohd Zahir
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.61

Corporate crime is often referred to as a crime committed by a legal entity or organization. Corporate involvement in criminal activity can enable criminal access to methods of production, storage, distribution, or trading. In the context of narcotics crime, corporations could play a significant role in the trafficking of narcotics through a variety of modus operandi including production, distribution, and sales to the general public. Therefore, corporation as a legal subject can be held accountable. This study uses a statutory approach and is normative (doctrinal). It solely employs secondary data and is processed qualitatively to describe facts, documents, information, and other data related to criminal liability for corporations as perpetrators of narcotics trafficking in Indonesia. The embodiment of criminal liability towards corporations as perpetrators of narcotics trafficking is regulated in several provisions, including Article 130 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as well as Articles 60 to 64 and Article 70 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics. The crime of narcotics distribution through corporation involves businesses or legal entities such as hospitals, health clinics, pharmacies and others. Revocation of business licenses can be used as punishment for those companies, while the management may also face further legal repercussions.

SOSIALISASI KESADARAN HUKUM SEJAK DINI: PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (ANTI-BULLYING) DAN DAMPAK HUKUMNYA BAGI ANAK DI PANTI ASUHAN YAYASAN NOORDEEN ACEH TENGAH Shira Thani; Budi Bahreisy; Birrul Walidaini; Johari; Sumiadi
DEVELOPMENT: Journal of Community Engagement Vol. 5 No. 2 (2026): Juni
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/fk9xvj69

Bullying in the orphanage environment is often considered a joke or a disciplinary tradition; this is due to the ignorance of the law (ignorantia juris) by foster children. Acts of bullying have been strictly prohibited in Article 76C of Law Number 35 of 2014. This community service aims to increase legal awareness from an early age regarding the prevention of bullying and its legal impact on children in the Noordeen Foundation Orphanage in Central Aceh. The implementation method is carried out through a participatory educational approach that includes interactive lectures on the Child Protection Law and the Child Criminal Justice System Law, educational video screenings, questions and answers, and the Declaration of Bullying-Free Homes. The measurement of the effectiveness of activities was analyzed using legal awareness theory and social control theory through pre-test and post-test instruments. The results of the service showed a very significant spike in cognitive understanding of foster children, from 35% at the pre-test to 88% at the post-test. This success indicates an awareness from the phase of legal awareness to a substantive law understanding. In addition, the joint declaration strengthens the internal social control bond of the orphanage to reduce seniority in the dormitory. This service concluded that positive legal debriefing for administrators is able to create an orphanage ecosystem that is legally responsive, independent, and child-friendly in a sustainable manner.

The role and opportunities of indigenous justice systems in promoting restorative justice Husni Husni; Nurarafah Nurarafah; Joelman Subaidi; Johari Johari; Zulfan Zulfan
Lentera Negeri Vol. 7 No. 1 (2026): Lentera Negeri
Publisher : Indonesian Institute For Counseling, Education and Therapy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/992450

The Indonesian criminal justice system struggles to achieve substantive justice due to the dominance of a retributive approach, resulting in prison overcrowding and high recidivism rates. Restorative justice offers an alternative emphasizing reconciliation and social balance, consistent with long-standing indigenous justice practices in the archipelago. This study analyzes the juridical construction of customary justice recognition within the national legal system, explores the opportunities and challenges of integrating it as an instrument of restorative justice, and formulates an ideal synergy model between customary and formal justice systems. This systematic review examines the role, opportunities, and challenges of indigenous justice systems in promoting restorative justice in Indonesia. Operating under a rigorous systematic protocol to eliminate convenience sampling bias, electronic searches were conducted across the Scopus, Web of Science, and Garuda databases using the query (indigenous justice or adat) and (restorative justice) Indonesia. Strict, explicit selection criteria requiring peer-reviewed journal articles published between 2021 and 2026 that directly analyze Indonesian customary law and localized restorative values narrowed a total of 142 initially identified articles down to exactly five core publications. Synthesizing these five selected studies reveals that formal recognition remains a primary opportunity, while human rights standardization and statutory synchronization present significant hurdles. Furthermore, conflict resolution effectiveness is highlighted through comparative illustrative examples extracted directly from the reviewed literature specifically focusing on the customary practices of the Baduy community and dispute resolution in Peniti Village rather than through empirical field data collected by the author. Ultimately, rather than overreaching to formulate an absolute ideal model, this targeted review proportionately proposes a conceptual framework and identifies key design principles to guide policymakers in harmonizing customary mechanisms with Indonesia's national criminal justice reform.

Sosialisasi Pencegahan Perundungan dan Kekerasan Berbasis Sekolah: Cegah Bullying, Hindari Narkoba, Raih Prestasi di SMAN 2 Kesuma Bangsa Fauzah Nur Aksa; Herinawati Herinawati; Nuribadah Nuribadah; Jamidi Jamidi; Johari Johari; Tri Widya Kurniasari Widya
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Januari 2026
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v5i1.25067

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai respons terhadap meningkatnya kasus perundungan (bullying) dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar yang berdampak negatif terhadap perkembangan karakter dan prestasi siswa. Lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman dan nyaman untuk belajar, sering kali justru menjadi lokasi terjadinya kekerasan verbal, fisik, maupun psikologis antar siswa. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menciptakan budaya sekolah yang ramah anak, bebas kekerasan, dan mendukung tumbuh kembang positif peserta didik. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman siswa terhadap bahaya bullying dan narkoba, serta menumbuhkan empati, disiplin, dan tanggung jawab sosial di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMAN 2 Kesuma Bangsa melalui metode sosialisasi interaktif, diskusi kelompok, dan pendampingan berbasis kasus. Melalui pendekatan partisipatif ini, siswa diajak mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami dampaknya, serta menemukan strategi pencegahan dan penyelesaian secara bijak. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan siswa sebesar 85% mengenai dampak negatif bullying dan narkoba. Selain itu, terbentuk pula komitmen kolektif antara guru, siswa, dan pihak sekolah untuk menjaga lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berprestasi. Dampak lanjutan yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran siswa dalam mengelola emosi, menghargai perbedaan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi. Luaran dari kegiatan ini berupa edukasi pencegahan bullying dan narkobal edukatif pencegahan bullying dan narkoba, laporan kegiatan, serta komitmen tertulis sekolah untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari gerakan pendidikan karakter berkelanjutan

Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi: Effectiveness of Non-Litigation Dispute Resolution Rengga Kusuma Putra; Ummi Kalsum; Johari; Rica Gusmarani; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5548

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam sengketa, tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Keuntungan dari penyelesaian sengketa non litigasi adalah prosesnya yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Para pihak dapat mengatur sendiri proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu, penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih baik antara para pihak, karena mereka bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keefektivannya tergantung kepada para pihak yang berperkara namun non litigasi ini diangap lebih cepet dan memakan biaya yang tidak banyak serta fleksibel prosesnya.

Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.

Title

Found 21 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 21 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 21 Documents
Search