Garuda - Garba Rujukan Digital

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Claudia Natasha; Zul Akli; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8388

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.

Temporary Detention in Investigating Criminal Cases and Their Legal Consequences Zul Akli; Zainal Abidin; Muhammad Nasir; Johari Johari; Zulkifli Zulkifli
Interdisciplinary Social Studies Vol. 1 No. 3 (2021): Reguler Issue
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/iss.v1i3.157

Background: In the provisions of Article 28(A) of the 1945 Constitution it is stated that "everyone has the right to live and has the right to maintain his life and life. "This guarantee is not only limited to the order of discourse, the realization of the guarantee can be seen in the Criminal Code and in the provisions of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Law (KUHAP) also aims to find and obtain material truth or at least approach the complete material truth. Aim: To uphold the rule of law, thus realizing a national legal system that serves the national interest based on justice and truth. Method: This research is normative legal research, so it requires primary legal material sourced from primary sources, namely legislation, official records or treatises in the making of legislation, and judge's rulings related to the formulation of the problem Findings: The temporary detention in the examination of criminal cases based on the provisions of Article 21 of the Kuhap is appropriately carried out by the relevant parties, but there are still many weaknesses faced. Although the purpose of temporary detention is to detain criminals temporarily, for learning and law enforcement in the community, to realize legal certainty in the midst of society, detention is also only the result of a choice over the purpose of law enforcement that is temporarily taken.

Penyuluhan Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pelajar di Sawang, Aceh Utara Johari Johari; Husni Husni; Joelman Subaidi; Cut Khairunisa
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkoba secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar sebagai persoalan serius karena mereka adalah kelompok usia produktif dan menjadi generasi penurus bangsa. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan bahwa 3.2% pelajar di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum kepada pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. Menyahuti permasalahan tersebut, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh telah mengadakan penyuluhan hukum tentang penyalahgunaan narkoba di Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 1 Sawang Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk Tridarma Perguruan Tinggi dimana setiap insan civitas akademika melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan solusi setiap permasalahan sedang dialami masyarakat.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

Criminal Liability Towards Corporations Acting As Narcotics Traffickers In Indonesia Muhammad Hatta; Sumiadi Sumiadi; Zulfan Zulfan; Johari Johari; Husni Husni; Mohd Zamre Mohd Zahir
International Journal of Law, Environment, and Natural Resources Vol. 3 No. 1 (2023): April Issue
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/injurlens.v3i1.61

Corporate crime is often referred to as a crime committed by a legal entity or organization. Corporate involvement in criminal activity can enable criminal access to methods of production, storage, distribution, or trading. In the context of narcotics crime, corporations could play a significant role in the trafficking of narcotics through a variety of modus operandi including production, distribution, and sales to the general public. Therefore, corporation as a legal subject can be held accountable. This study uses a statutory approach and is normative (doctrinal). It solely employs secondary data and is processed qualitatively to describe facts, documents, information, and other data related to criminal liability for corporations as perpetrators of narcotics trafficking in Indonesia. The embodiment of criminal liability towards corporations as perpetrators of narcotics trafficking is regulated in several provisions, including Article 130 of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics as well as Articles 60 to 64 and Article 70 of Law No. 5 of 1997 concerning Psychotropics. The crime of narcotics distribution through corporation involves businesses or legal entities such as hospitals, health clinics, pharmacies and others. Revocation of business licenses can be used as punishment for those companies, while the management may also face further legal repercussions.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

KEDUDUKAN PIDANA DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN ACEH UTARA Akbar Naluri; Muhammad Hatta; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10237

Pasal 69 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh diantaranya menyatakan “setiap orang atau korporasi dilarang melakukan perambahan Kawasan Hutan, serta dilarang melakukan penggunaan Kawasan Hutan secara illegal dalam berbagai bentuk”. Qanun ini mewajibkan kepada penanggung jawab tindakan itu guna melunasi ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan atau dampak yang dimunculkan kepada negara, bagi dana rehabilitasi, penyembuhan situasi hutan, atau perbuatan lain yang dibutuhkan. Tetapi pada pelaksanaan hukumnya atas perusakan kawasan hutan Aceh Utara tidak pernah dilakukan penjatuhan sanksi pidana denda yang bisa di pakai guna menyembuhkan situasi hutan dampak penebangan liar itu.Tujuan pengkajian skripsi ini yaitu guna mengetahui mengetahui aturan kedudukan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara, guna mengetahui implementasi penjatuhan pidana denda atas tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara.Metode penelitian skripsi ini yakni pengkjian hukum yuridis normatif yang memakai sumber data sekunder yang dihimpun dari studi kepustakaan (Library Research) selaku data pokok.Hasil pengkajian menyimpulkan bahwasanya aturan hukum kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di Kawasan Hutan Aceh Utara yakni dimuat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Kehutanan Aceh yaitu “pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh pelaku apabila dalam proses pemeriksaannya terbukti melakukan tindak pidana perusakan hutan”. Kedudukan pidana denda terhadap tindak pidana perusakan hutan di kawasan hutan Aceh Utara belum berlangsung dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak terpenuhinya tiga unsur sistem hukum yaitu bentuk hukum, isi hukum dan budaya hukum yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya, adanya denda untuk mengembalikan kondisi hutan yang dirusak di lapangan sebenarnya tidak mempan bagi pelaku perusakan hutan seperti yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan.Disarankan kepada petugas pelaksana hukum supaya memaksimalkan kinerja pada upaya represif (penanggulangan) dan upaya preventif (pencegahan) tindak pidana perusakan hutan, kepada pemerintah lewat lembaga bersangkutan supaya senantasa meningkatkan penyuluhan perlindungan hutan dengan memaksimalkan kinerja lembaga-lembaga yang berwenang.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search