Garuda - Garba Rujukan Digital

Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) Dalam Pandangan Al-Qur’an dan Hadis Karimuddin
Al-Mizan Vol 3 No 2 (2016): Al-Mizan
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jiam.v3i2.436

Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT) merupakan suatu fenomena sosial yang tidak lagi mampu disangkal. Seiring dengan perkembangan jaman dan perubahan pola hidup masyarakat terhadap kaum yang memiliki rasa tertarik dengan sejenis ini mulai terbuka dan mengakui akan hasrat seksual mereka yang mungkin berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Keterbukaan mereka dewasa ini menjadi sebuah permasalahan baru dalam ranah hukum Islam karena perilaku mereka itu sudah menyimpang dengan fitrah manusia yang diciptakan Allah berlainan jenis untuk saling membutuhkan dan melengkapi kekurangan-kekurangan dari lawan jenisnya. Untuk menyikapi realita semacam ini perlu adanya suatu kajian tentang hukuman atau sanksi menurut al-Quran dan hadits. Maka berdasarkan hasil kajian tersebut Al-Qur’an dan hadits mengharamkan perilaku LGBT karena menyimpang dari fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah. Al-Qur’an dan hadits juga mengharamkan zina, gay, lesbian dan jenis penyimpangan seks lainnya, dan Islam juga menjatuhkan sanksi bagi pelakunya. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi atau hukuman bagi pelaku LGBT.

Legalitas Hak Guna Istri Terhadap Harta Suami Menurut Fiqh Syafi’iyah dan Hubungannya dengan Sistem Kekeluargaan di Indonesia Asnawi Abdullah; Karimuddin Abdullah Lawang
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v8i2.6089

Harta dalam perkawinan terbagi kepada harta pribadi dan harta bersama. Harta pribadi bisa dipergunakan secara bebas oleh pribadi tersebut dan harta bersama harus dipergunakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Fenomena dalam kehidupan keluarga sekarang ini terkadang istri mempergunakan harta yang disimpan oleh suami untuk kebutuhan rumah tangga mereka ataupun untuk kebutuhan pribadi istri itu sendiri. Penggunaan harta yang disimpan tersebut tanpa memperhatikan apakah harta tersebut milik bersama ataupun harta pribadi atau harta bawaan dari suami sebelum mereka berumah tangga. Permasalahan penggunaan istri terhadap harta suami tersebut, diperlukan ada sebuah penelitian mengenai legalitas atau keabsahan hukum berkaitan dengan penggunaan atau hak guna istri terhadap harta suami menurut fiqh Syafi’iyah serta hubungannya dengan sistem kekeluargaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan metode pengumpulan data telaah dokumentasi.

Keefektifan Komunikasi Interpersonal dalam Menyelesaikan Konflik Suami Istri Sy. Nurul Syobah; Agus Bambang Nugraha; Rina Juwita; Kamsiah Kamsiah; Karimuddin Abdullah Lawang
Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2023): Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ji.v7i1.13307

Dalam komunikasi tidak mungkin dielakkan pasti terjadi silang pendapat serta pandangan yang setelah itu bisa memusatkan pada terbentuknya sengketa atau konflik. Konflik itu merupakan perihal yang tidak bisa dihindarkan dalam seluruh ikatan berumah tangga. Pantas disayangkan kalau dalam pandangan masyarakat menyangka konflik suatu hal yang wajib dijauhi, namun sesungguhnya konflik juga bisa bersifat positif serta membuat ikatan perkawinan jadi lebih berarti. Riset ini beranjak dari kerangka kejadian terjadi persengketaan suami istri sebab seerat apapun dalam ikatan perkawinan tentu diantara mereka tetap menghadapi perselisihan. Oleh sebab itu, peneliti mau menelaah pemakaian komunikasi interpersonal dalam penanganan persengketaan suami istri. Metodologi riset yang dipakai adalah metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian membuktikan cara menyelesaikan persengketaan dengan metode mengutarakan perasaan, membuka diri buat menyambut dan menerima pendapat lain, berlagak empati, menekur serta paham, dan akur. Proses komunikasi yang dilakukan demikian dalam ilmu komunikasi disebut dengan metode komunikasi interpersonal. Sehingga hasil penelitian dinyatakan sangat penting penggunaan metode tersebut karena memberikan solusi yang baik secara efektif untuk menyelesaikan konflik suami istri.

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsekuensi Yuridisnya Dian Saputra; Karimuddin Abdullah Lawang
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v8i2.6137

Genital replacement is an interesting issue to be studied today. Especially with regard to the impact on civil rights after sex surgery is carried out. This study aims to comprehensively analyze the practice of sex change in the perspective of legislation and Islamic law and the juridical consequences of this sex change. The research method used is a normative juridical research method using data from library literature. In addition, researchers also use primary legal materials contained in the Civil Code and the Marriage Law. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that normatively the practice of sex change is allowed for reasons of benefit, whereas if the motivation is for other interests, Islamic teachings forbid it. The juridical consequences after sex change can occur in the aspect of marriage and the distribution of inheritance, because the Marriage Law only recognizes marriage between a man and a woman. The distribution of inheritance for people who change their genitals must be done carefully by taking into account their gender, both male and female.

Kegiatan Beut Seumeubeut Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pendidikan Dayah Al Misbahul Aziziyah Samalanga Saipul Bahri; Amiruddin Abdullah; Ibnu Mukti; Mahdir Muhammad; Fahmi Karimuddin; Nuril Khaira
Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2022): Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jkdm.v1i2.477

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan Pembinaan Santri Dayah Al Misbahul Aziziyah dalam meningkatkan kedisiplinan pendidikan. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) Metode PAR memiliki tiga kata yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu partisipasi, riset dan aksi. Semua riset harus di implimentasikan dalam aksi. Pada proses pengorganisasian, peneliti bersama tim dan pengurus Dayah Al Misbahul Aziziyah membentuk rencana aksi untuk melakukan perubahan sosial pada generasi muda. PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya. Hasil kegiatan ditemukan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan Beut Seumeubeut dalam meningkatkan kedisiplinan pendidikan Dayah Al-Misbahul Aziziyah Desa Gampong Baro Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen telah terlaksana semestinya. Kabupaten Bireuen mendapatkan respon yang antusias dari para santri. Pendidikan beut seumeubeut yang telah terlaksana di Dayah Al-Misbahul Aziziyah berjalan dengan semestinya, dan diharapkan ada kegiatan penyuluhan kembali terkait kegiatan beut seumeubeut.

Pelaksanaan Kewajiban Privat Untuk Meningkatkan Mutu Santri Dalam Memahami Ilmu Munakahat: (Pengabdian di Dayah Putri Muslimat Samalanga Bireuen) Ibnu Mukti; Karimuddin Abdullah Lawang; Muhammad Kharazi; Teungku Amiruddin; Multazimatul Ula
Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2022): Khadem: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54621/jkdm.v1i1.508

Kegiatan ini dilakukan untuk Meningkatkan Mutu Santri Dalam Memahami Ilmu Munakahat. Pengabdian ini menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) Metode PAR merupakan kolaboratif antara peneliti dan komunitas untuk melakukan research bersama, merumuskan masalah, merencanakan tindakan, melakukan aksi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. PAR dirancang memang untuk mengkonsep suatu perubahan dan melakukan perubahan terhadapnya. Kegiatan KPM Institut Agama Islam Al-Aziziyah berlangsung dengan baik. Program-program yang direncanakan dapat terealisasi dengan optimal walaupun mendapatkan sedikit kendala. Bekal yang kami berikan kepada santri pada dasarnya, kami memberikan dukungan dan pengetahuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya, serta adanya dampak positif atas kehadiran kita baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Maka kita sebagai mahasiswa harus menjadi motivator dan panutan yang baik bagi santri di Pondok Pesantren Dayah Putri Muslimat. KPM yang kami lakukan di Pondok Pesantren Dayah Putri Muslimat ini dengan tujuan membawa kenangan-kenangan positif dari kegiatan-kegiatan yang positif pula yang kami lakukan selama dua bulan kami mengabdi kepada santri di Pondok Pesantren Dayah Putri Muslimat.

Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Ganti Kelamin dan Konsekuensi Yuridisnya Dian Saputra; Karimuddin Abdullah Lawang
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/almaqasid.v8i2.6137

Genital replacement is an interesting issue to be studied today. Especially with regard to the impact on civil rights after sex surgery is carried out. This study aims to comprehensively analyze the practice of sex change in the perspective of legislation and Islamic law and the juridical consequences of this sex change. The research method used is a normative juridical research method using data from library literature. In addition, researchers also use primary legal materials contained in the Civil Code and the Marriage Law. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that normatively the practice of sex change is allowed for reasons of benefit, whereas if the motivation is for other interests, Islamic teachings forbid it. The juridical consequences after sex change can occur in the aspect of marriage and the distribution of inheritance, because the Marriage Law only recognizes marriage between a man and a woman. The distribution of inheritance for people who change their genitals must be done carefully by taking into account their gender, both male and female.

Implementasi Nilai Dakwah Melalui Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Nor Ipansyah; Jalaluddin Jalaluddin; Bahran Bahran; Akhmad Sukris Sarmadi; Nadiyah Nadiyah; Rusdiyah Rusdiyah; Karimuddin Abdullah Lawang
At-Ta'dib Vol. 19 No. 1 (2024): Islamic Educational Institutions and Their Dynamics in Facing the Times.
Publisher : Fakultas Tarbiyah, Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/attadib.v19i1.11968

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi nilai dakwah melalui toleransi beragama di pondok pesantren di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini penting dipahami karena tudingan yang mengatakan bahwa pondok pesantren di Kalimantan Selatan masih rawan tertular paham radikal keagamaan. Metodologi yang dipakai ini merupakan penelitian lapangan, sumber data berupa hasil wawancara dengan pimpinan pondok pesantren dan juga para guru pengasuh pondok pesantren yang berada dalam wilayah Kalimantan Selatan terkait isu-isu toleransi beragama. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan pendekatan sosiologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi nilai dakwah melalui toleransi beragama di pondok pesantren dalam Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan sangat baik. Pemahaman para usataz dan ustazah tentang toleransi beragama dan berkeyakinan semuanya merujuk kepada ayat Al-Quran dan contoh perilaku kebaikan Nabi Muhammad terhadap orang-orang non muslim. Di samping itu, negara Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila, UUD 1945, dan UU di bawahnya juga menjadi rujukan ketika para ustaz dan ustazah menjelaskan toleransi beragama. Toleransi beragama itu diimplementasikan dengan mempersilahkan kepada penganut agama lain untuk mendirikan tempat ibadah mereka di tengah masyarakat muslim, termasuk melakukan segenap aktivitas keagamaan lainnya. Tudingan bahwa pondok pesantren di Kalimantan Selatan telah terkontaminasi paham radikal tidak terbukti. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang mengkaji tentang toleransi beragama di pondok pesantren dalam Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga menjadi dasar kebijakan terhadap perumusan peraturan terhadap lembaga pendidikan.

Legal Protection for Wives in Murder Cases: An Islamic Law and Positive Law Perspective Muhammad Yasir; Syamsiah Nur; Rina Septiani; Solihah Sari Rahayu; Ratna Rintaningrum; Karimuddin Abdullah Lawang
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.5893

This study aims to analyze the legal protection for wives in murder cases from the perspectives of Islamic law and positive law. In the context of Islamic law, the principle of justice governs the rights of wives, including protection against domestic violence. However, the implementation of this principle in judicial practice still faces various challenges. On the other hand, Indonesia's positive law, despite regulating women's protection through the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), also encounters obstacles in effective law enforcement, particularly in cases of violence resulting in murder. This study also discusses the comparison of sanctions imposed on perpetrators of wife murder in both legal systems, highlighting significant differences in the determination and implementation of penalties. Additionally, this research identifies major challenges in law enforcement, such as the lack of gender sensitivity among law enforcers and the limited access victims have to effective protection. The proposed policy recommendations include strengthening regulations on wife protection, enhancing the capacity of law enforcement officers, and expanding access to legal and psychological services for victims. This study contributes to the development of a more responsive legal policy for women's protection.

Reconstructing spousal rights and obligations in islamic family law through a maqasid-based gender justice approach in the indonesian context Rina Septiani; Muhammad Saleh; Khurul Anam; La Hanuddin; Yeyen Subandi; Karimuddin Abdullah Lawang
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 24 No. 1 (2026): Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/alqodiri.v24i1.45

Contemporary debates on Islamic family law increasingly highlight a critical tension between enduring hierarchical legal formulations and evolving demands for gender justice in pluralistic societies. Despite extensive reform efforts, existing frameworks often fail to translate normative equality into substantive justice, particularly in the distribution of spousal rights and obligations. This study addresses this unresolved gap by reconstructing the conceptual foundation of spousal relations in Indonesian Islamic family law through a maqasid al-shariah–based gender justice approach. Using a qualitative normative–socio-legal design, the research analyzes legal texts, scholarly discourse, and institutional practices to examine how spousal roles are constructed, legitimized, and operationalized. The findings demonstrate that the prevailing legal framework remains structurally anchored in a hierarchical paradigm that equates economic provision with authority, thereby institutionalizing asymmetrical power relations and marginalizing non-material contributions. While material welfare is relatively safeguarded, broader maqasid objectives—particularly justice, reciprocity, and human dignity—are only partially realized. Unlike prior studies that address isolated dimensions of marital inequality, this research advances a comprehensive and integrative framework that reconceptualizes spousal relations as dynamic, reciprocal, and context-sensitive. The study thus moves beyond doctrinal critique by exposing the epistemological limitations of existing interpretations and proposing a relational and substantive justice model grounded in the holistic objectives of Islamic law. This contribution not only enriches Islamic legal scholarship but also positions the study within global discussions on gender, legal reform, and ethical governance. Practically, it provides a conceptual basis for developing more equitable and context-responsive legal interpretations in contemporary Muslim societies.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search