Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analysis Of The Influence Of Financial, Environmental Performance And Corporate Governance On Performance Of Corporate Social Responsibility Of Energy And Mineral Companies Listed In Indonesian Stock Exchange Festus Evly R.I. Liow; Imam Hanafi; Loso Judijanto; Tanti Widia Nurdiani; Musran Munizu
JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi) Vol. 9 No. 6 (2023): Desember 2023
Publisher : Sekretariat Pusat Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35870/jemsi.v9i6.1691

Abstract

The purpose of this study is to determine how company governance, financial performance, and environmental performance affect the disclosure of corporate social responsibility. With secondary data from all energy businesses that have released annual reports, this study employs quantitative methodologies. All companies in the energy sector listed on the Indonesian Stock Exchange comprise the population considered in this study. Purposive sampling was used as the technique for selecting the sample. The partial least squares (PLS) approach is the data analysis technique employed in this study. Microsoft Excel was utilized by researchers to do descriptive statistical computations. The evaluation of the PLS model, which consists of two models, the outer model and the inner model, comes next once descriptive statistics have been completed. Disclosure of corporate social responsibility is positively and significantly impacted by corporate governance using KP, DKI, and KA indices. This demonstrates that a company's corporate social responsibility disclosure is more widely disclosed the better its governance. Disclosure of corporate social responsibility is positively and significantly impacted by environmental performance as measured by the PROPER indicator. This demonstrates that greater corporate social responsibility disclosure corresponds with improved environmental performance. The relationship between financial performance as measured by NPM, ROA, and ROE and corporate social responsibility disclosure is nonexistent. This demonstrates that a company's level of corporate social responsibility disclosure is not always influenced by its financial performance.
Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Imam Hanafi; Sulaiman Sulaiman; Ahmad Robiul Aziz
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14793

Abstract

Letak objek pajak PBB-P2 tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga merupakan potensi yang besar untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Namun jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang dibayarkan selalu menurun setiap tahunnya, ini mengakibatkan jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang belum dibayarkan meningkat setiap tahunnya. Penerimaan realisasi PBB-P2 di tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun, kendati demikian jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 di tahun 2022 hanya sebesar 38% atau 87.238 lembar SPPT, ini menunjukkan masih ada potensi yang masih bisa digali untuk menambah PAD dari sektor PBB-P2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, hambatan dari strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, solusi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan strategi peningkatan pendapatan PBB-P2 dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi serta strategi lain seperti penyesuaian NJOP, Kegiatan jemput pajak PBB-P2, Penghapusan denda administrasi, serta melakukan razia. Adapun hambatan yang dialami oleh BKD dalam peningkatan PBB-P2 yaitu terkait kesadaran masyarakat serta terkait data warisan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum valid. Untuk mengatasi hambatan ini BKD melakukan sosialisasi tentang PBB-P2 kepada wajib pajak serta melakukan cleansing/pemutakhiran data secara bertahap.
The association between human development and citizen happiness in Indonesia: Study at 34 Provinces of Indonesia Imam Hanafi; Sekar Aqila Salsabilla
Gema Wiralodra Vol. 15 No. 1 (2024): Gema Wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v15i1.633

Abstract

Work on happiness and human development share a common lineage, both have been driven partly by an interest in understanding and measuring human progress and well-being. The paradox of the relationship between human development and happiness encourages us to examine the factors that influence happiness. The study of happiness is considered to be important in public administration due to public administration's concern with the relationship between government and society. For policies and programs to be truly effective to this end, they must gain a better understanding of happiness. This research uses a quantitative approach as the research design with the correlational study. This study uses two units of analysis, the first one being provinces in Indonesia and the second one being people. The Provincial data used are taken from the Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik) (BPS), about 34 Provinces. The second level unit is individuals or people and uses data from Survey Pengukuran Tingkat Kebahagian (SPTK) 2017 conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS), which consists of 72,317 household heads. The result shows that human development is associated with citizen happiness in Indonesia. Overall, HDI is associated with happiness. These findings suggest that improving human development is fundamental for the happiness of Indonesian citizens, especially improving expected years of schooling, mean years of schooling, and income per capita.
IMPLEMENTASI PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN Imam Hanafi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.216

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan Apakah Kendala dalam Proses penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer, yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwaimpelementasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dikarenakan ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu mind set dan budaya kerja pegawai serta kurangnya kesadaran PNS terhadap peraturan dan tata tertib kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
PROGRAM KEWIRAUSAHAAN BERBASIS TEKNOLOGI DAN LINGKUNGAN PADA KOMPLEK PERUMAHAN BARU DENGAN PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK Agus Suryono; Imam Hanafi; Riyanto Riyanto; Sama' Iradat Tito; Hamdani Dwi Prasetyo; Muhammad Ma’ruf; Ghomamul Karim
Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024 Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) 2021
Publisher : Konferensi Nasional Pengabdian Masyarakat (KOPEMAS) #5 2024

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perumahan Griya Tama Pakis merupakan salah satu perumahan yang terletak di Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Perumahan ini dikelola langsung oleh PT. Griya Karya Tama dan menjadi perumahan baru didaerah tersebut Dengan itu, perumahan baru akan menghasilkan permasalahan lingkungan yang cukup kompleks terhadap permasalah sampah yang berasal dari rumah tangga maupun daun-daun dari tumbuhan yang terdapat di setiap rumah ini. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan lingkungan yakni dengan melakukan pengolahan sampah tersebut menjadi pupuk organik. Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan langsung, ceramah dan praktek. Metode pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada di Perumahan Griya Tama Pakis. Metode ceramah dilakukan memberikan informasi tentang manfaat dari pupuk organik. Metode praktek dilakukan untuk memberikan pelatihan pengolahan pupuk organik yang baik dan benar. Hasil yang didapat melalui kuisioner uji organoleptik didapat 13 dari 20 panelis menyatakan sangat suka terhadap tekstur dari pupuk organik dengan persentase (65%), kemudian 12 dari 20 panelis menyatakan sangat suka terhadap aroma dari pupuk organik dengan persentase (60%), dan 12 dari 20 panelis menyatakan sangat suka terhadap warna dari pupuk organik dengan persentase (60%)
LEGAL STUDY ON ETHICAL ISSUES IN THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR LEGAL DECISIONS: CRITICAL LITERATURE REVIEW Imam Hanafi; Kaharuddin Syah; Loso Judijanto; Irma Rachmawati Maruf; Ihat Subihat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i2.4659

Abstract

This comprehensive research embarks on meticulously exploring the intricate ethical nuances at the convergence of artificial intelligence (AI) and legal decision-making. Through an exhaustive literature review, the study meticulously navigates the complexities woven into algorithmic bias, the multifaceted dimensions of data privacy concerns, the profound implications on human agency, imperatives surrounding transparency, the socio-economic impacts stemming from the integration of AI, and the global perspectives that cast a profound influence on this intricate landscape. The synthesis of these insights reveals a dynamic interplay between the rapid evolution of technological capabilities and the intricate ethical considerations that underpin responsible AI integration into legal frameworks. The study underscores the need for ongoing interdisciplinary discourse, urging scholars, practitioners, and policymakers to engage in a continuous dialogue to ensure that ethical frameworks evolve in tandem with the relentless progression of AI technology. The conclusion advocates for a flexible and adaptive ethical framework poised to navigate the evolving ethical horizon, thereby ensuring AI's judicious and equitable integration into legal decision-making.