Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

Sosialisasi Digital Marketing Pada UMKM Kerupuk Kulit Di Desa Kediri Induk Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Baiq Kisnawati; Ni Nyoman Yuliati; I Made Suardana; Topan Siswanto; Hikmah; Sukma Hidayat Kurnia Abadi
Valid Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 1 (2024): Vol. 2 No. 1 Juli 2024
Publisher : Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kediri Induk is a village located in Kediri sub-district, West Lombok district. This village is a village that has many Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). One of the MSMEs in Kediri Induk village is the very promising Murni Leather Crackers MSME, namely processing cowhide into cowhide cracker products. The problems currently faced by MSMEs are weak product innovation and weak marketing networks. To motivate and develop these MSMEs by providing an innovation that is more attractive than previous products both in terms of packaging, flavor variants, logos and marketing networks. After motivation and assistance, this MSME succeeded in developing its production with new variants and succeeded in marketing its products through digital marketing
PENGUATAN USAHA JAJANAN TRADISIONAL IBU MISNAH DI DESA GERIMAX INDAH KABUPATEN LOMBOK BARAT Erviva Fariantin; Indah Ariffianti; Hikmah; Ulfiyani Asdiansyuri; Sukma Hidayat Kurnia Abadi
Valid Jurnal Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2026): Vol. 4 No. 1 Januari 2026
Publisher : Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Strengthening Ibu Misnah's traditional snack business in Gerimax Indah Village, West Lombok Regency was the topic of a community service activity carried out by lecturers at STIE AMM Mataram. The community service partners were Ibu Misnah's MSMEs, who had been operating for years but lacked legal business registration. Therefore, they needed to understand formal legality as a first step towards the sustainability and success of their business in the future and to be able to compete with other business owners. This was achieved through discussions and mentoring. The results of the community service activity showed that the business owners fully understood the importance of having a Business Identification Number (NIB), a halal certificate, a well-designed label on product packaging, and preparing simple financial reports. They also emphasized the importance of having a precise and clear business location via Google Maps
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Corporate Criminal Liability in Person Trafficking Crimes Ana Rahmatyar; Sukma Hidayat Kurnia Abadi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5412

Abstract

Permasalahan terkait HAM di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh korporasi. “Perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan manusia modern dan juga merupakan salah satu bentuk pelecehan martabat manusia yang paling buruk.” Namun dalam perkembangannya terdapat kesulitan dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. “Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian” menunjukkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat disamakan dengan manusia karena mengandung hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang dan hukum pidana. oleh karena itu kompetensi perusahaan. juga disamakan dengan kemampuan manusia.” Ketentuan mengenai tanggung jawab korporasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: “Suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana yang umum seperti kesanggupan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. bertanggung jawab, baik ada kesalahan, baik disengaja maupun lalai.
Aspek Hukum Administrasi Dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Prosedur dan Kontrol Yuridis atas Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah pada Masa Bencana Alam Gempa: Aspects of Administrative Law in the Procurement of Goods and Services, Procedures and Juridical Control Over the Appointment of Government Goods/Services Providers During Natural Disasters Earthquake Saparudin Efendi; Sukma Hidayat Kurnia Abadi; Maulana Syekh Yusuf
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6493

Abstract

Sejumlah kasus bencana gempa bumi di Indonesia menunjukkan pentingnya penunjukan langsung penyedia barang/jasa yang dapat bekerja dengan cepat. Misalnya, saat terjadi gempa di Lombok pada tahun 2018, Saat terjadi gempa bumi, kebutuhan akan barang dan jasa yang cepat dan tepat menjadi hal yang sangat krusial. Bantuan logistik, medis, makanan, air bersih, dan kebutuhan dasar lainnya harus segera disediakan untuk para korban. Dalam situasi bencana, penunjukan langsung digunakan untuk mempercepat penanganan krisis. Meski penunjukan langsung dianggap sebagai solusi efektif dalam kondisi bencana, mekanisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satunya adalah potensi penyalahgunaan wewenang, Penunjukan penyedia barang/jasa pemerintah pada masa bencana alam seperti gempa merupakan langkah yang vital untuk memastikan percepatan dalam penanganan krisis. Namun, mekanisme ini memerlukan pengawasan ketat agar tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan, norma, dan literatur. Hasil penelitian” Dalam konteks keadaan darurat, prosedur pengadaan yang biasanya harus melalui proses lelang dapat diabaikan demi efisiensi waktu dan respons cepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan segera tersedia tanpa hambatan birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan krisis. Penunjukan penyedia barang/jasa dalam situasi gempa bumi merupakan diskresi yang harus mematuhi syarat dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22-24 UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 175 UU No. 6/2023. Diskresi tersebut harus objektif, sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan dilakukan tanpa konflik kepentingan.