Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.573

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL HUKUM Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Hukum Lex Generalis Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum: Alethea Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)

Sri Harini Dwiyatmi

Universitas Kristen Satya Wacana

Author-ID : 3354717

Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

MENEMBUS RAHASIA BANK TERKAIT HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN Sri Harini Dwiyatmi; Indirani Wauran
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2 No 1 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

This Article discusses about bank secrecy upon joint marital property which is kept in a bank. A standpoint offered by this article leads to a statement that there is no obligation of bank to not provide a husband or a wife account information about their joint marital property. The argument is based on an idea that joint marital property is acquired during marriage, it is obtained by husband and wife who decide not to do a prenuptial agreement. As a consequence, there is no obligation of bank to keep the account secrecy in which the joint marital property is saved. This judgment lays on a reasoning that a husband or a wife who owns a bank account holds a position as the owner of the kept property in the form of bank account. Therefore, it must be understood as a norm, that a limitation on an individual’s right to have access to his/her own property shall not be applied.

ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL (HORIZONTALE SCHEIDING BEGINSEL) DAN ASAS PERLEKATAN (VERTICALE ACCESSIE) DALAM HUKUM AGRARIA NASIONAL Sri Harini Dwiyatmi
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2020): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

The National Land Law, regulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, was formed from the Indonesian customary law as the original character of the Indonesian people. From 1960, the principles in the national customary law, which are suitable with the Indonesian features, have contributed to the National Land Law development. One of its Principles is the Principle of Horizontal Separation. This Principle is not absolute as the Principle of vertical accesssie may be applied as well. This research observed the application of the Principle of Horizontal Separation and the Principle of vertical accessie in the National Land Law.

UPAH PEKERJA DALAM PERUSAHAAN PAILIT (KAJIAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PUU-VI/2008; 018/PUU-VI/2008 DAN 67/PUU-XI/2013) Nymphyra Jasmine Sulistyo; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 2 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara. With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.

RESTORASI MATERI PENGAJARAN HUKUM ADAT Sri Harini Dwiyatmi; R.E.S Fobia
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Mata kuliah Hukum Adat tetap relevan namun secara substansi seyogyanya dilakukan restorasi secara garis besar. Cara melakukan restorasi adalah dengan memberi makna atas materi Hukum Adat secara tidak keliru melalui materi yang relevan dengan situasi kini. Restorasi ini harus dilakukan dengan bertumpu pada hal-hal ini. Pertama pemahaman atas persekutuan hidup teritori, kedua Hukum Adat sebagai instrumen pembentukan hukum di persekutuan hidup teritori, ketiga Hukum Adat sebagai hukum positif, keempat relevansi Hukum Adat dengan mata kuliah lain dan pemahaman Hukum Adat serta masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundangan. Dengan adanya restorasi ini maka Hukum Adat dapat menyesuaikan dengan kondisi kekinian tanpa meninggalkan nilai-nilainya yang masih relevan. Even though the customary law subject still remains relevant, it is necessary to restore the main substances. Restoration can be done by giving proper meaning to customary law subject through material that is relevant to current issues. This restoration shall be done by relying on four things: first, an understanding to territorial life alliance; second, customary law as an instrument of law creation in territorial life alliance; third, customary law as positive law; fourth, the relevance of customary law and other subjects and also a well understanding of customary law and indigenous people that are regulated in laws. It is believed that customary law may adjust to nowadays situation without leaving its relevant values.

IMPLIKASI POSITIVISME HUKUM TERKAIT PENGATURAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA Citra Metasora Wau; Marihot Janpieter Hutajulu; Sri Harini Dwiyatmi
Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA Vol 3 No 2 (2020): Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

Tulisan ini membahas tentang aliran positivisme hukum dan pengaruhnya terhadap sistem hukum di Indonesia serta kaitannya dengan pengaturan teknologi finansial. Tulisan ini berargumen bahwa sistem hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum dan berimplikasi pada sistem dan penegakan hukum yang hanya didasarkan pada menjalankan undang – undang. Lebih lanjut, tulisan ini menjelaskan pengaruh positivisme hukum tersebut terkait pengaturan teknologi finansial yang sampai saat ini belum diatur dalam sebuah peraturan perundang – undangan. Hal ini disebabkan oleh positivisme hukum yang bersifat logis, tetap dan tertutup tanpa mempertimbangkan tuntutan – tuntutan sosial, politik, ukuran moral dan faktor non yuridis lainnya sehingga penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif karena memiliki kelemahan pada hukum positif yang sering ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Berangkat dari pemikiran bahwa hukum seharusnya dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan sosial, maka penegakan hukum tidak seharusnya dipumpunkan peraturan perundang-undangan semata.

KEABSAHAN KONTRAK YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING Tunggono, Michael; Dwiyatmi , Sri Harini
The Juris Vol. 8 No. 1 (2024): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v8i1.1178

Making an agreement basically contains rules to regulate an agreement that is valid and can be implemented so that it is not null and void by law. Decision Number 35/PDT.G/2010/Pn.Pra is a case of an agreement that occurred in only one (1) language, namely English. In this decision the judge gave the consideration that an agreement made only in English was a valid agreement because there was an agreement that the agreement was made only in English. In this research the author discusses the judge's considerations and the validity of contracts that only use one language, namely a foreign language. The judge's considerations in this decision were wrong because they did not refer to the legal terms of an agreement and violated Article 31 of Law Number 24 of 2009 which requires agreements to be made in Indonesian.

Problematika Koordinat Tanah Untuk Peralihan Hak Atas Tanah Sri Harini Dwiyatmi; Selvie Novitasari; Clivio Rahardjo; Devina Athalia Putri; Stevanus Andrian Dewangga
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v5i11.5949

Koordinat suatu bidang tanah sebagai penentu untuk pensertifikatan tanah, juga untuk peralihan hak. Koordinat tanah berinti pada data fisik tanah. Tanpa diketahui di mana letak dan batasnya maka titik koordinat tanah tidak diketahui. Ketika tidak diketahui letak bidang tanah tersebut maka tidak memberikan kepastian hukum atas suatu obyek sehingga menimbulkan keraguan bidang tanah tersebut di mana letaknya. Manfaat lebih lanjut koordinat tanah ini adalah untuk menentukan nilai pajak suatu bidang tanah. 10% lahan di desa penelitian koordinat tanahnya tidak bisa ditentukan karena para pemiliknya tidak mengetahui letak tanah yang dibelinya. Berakibat terjadi kemandekan atas bidang tanah tersebut dari aspek ekonomi, tidak bisa dialihkan, tidak bisa baliknama meski telah bersertifikat. Akibat lebih lanjut tanah tersebut tidak terkelola, tidak bisa diberi tanda batas tanah sebagai milik seseorang

Advancing Access to Justice for Female Victims of Sexual Violence Through Restitution Indah, Christina Maya; Dwiyatmi, Sri Harini
Jurnal Hukum Vol 40, No 1 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.40.1.171-186

Victims of sexual violence often face numerous obstacles in accessing justice, including limited access to restitution mechanisms. Restitution is a form of compensation that victims can receive from perpetrators to recover the losses they have suffered. This paper aims to analyze how access to justice for female victims of sexual violence can be enhanced through restitution mechanisms. The method used is a literature review, examining relevant laws and regulations as well as the practice of implementing restitution in various countries. The analysis reveals that strengthening the implementation of restitution could improve access to justice for victims. This can be achieved by simplifying procedures, providing legal assistance, and enhancing coordination between related institutions, namely law enforcement and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Additionally, efforts are needed to raise public awareness and increase the sensitivity of law enforcement officers to the issue of sexual violence. By doing so, victims can achieve proper recovery through both institutional and legal mechanisms that support victim protection.

Pendidikan Anti Korupsi untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Setyo Pamungkas; Selvie Novitasari; Sri Harini Dwiyatmi; Yonathan Imananta; Marsela Dorthea Maabuat
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this community service is to disseminate anti-corruption to the younger generation-students through anti-corruption education. This activity was carried out because of the fact that information about anti-corruption is still low among the younger generation. The method used is using Anti-Corruption Education game props. The two main materials in this activity are material about corruption, corrupt behavior and anti-corruptionbehavior and games. Anti-Corruption Education uses props as the second main material. Games using these props are an implementation of knowledge and understanding about corruption, corrupt behavior & anti-corruption behavior. On average, students participating in this education have only participated in anti-corruption education once. This education is able to provide knowledge and understanding about corruption, corrupt behavior and anti-corruption behavior to students. There is an increase in understanding of corruption, corrupt behavior and anti-corruption behavior. This can be seen in the results of the pre-test and post-test that were made. In the post-test, students can understand and identify various types of corruption, forms of corrupt behavior and forms of anti-corruption behavior that were previously unknown.

Pendidikan Anti Korupsi terhadap Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga Marihot Janpieter Hutajulu; Sri Harini Dwiyatmi; Christina Maya Indah S.; Belby Sahyang Binela; Rachel Angeline Saragih
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 10 (2024): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i10.858

The title of this article is “Anti-corruption Education for Students and Vocational High School Students in Salatiga”. The purpose of the implementation of this activity is to disseminate anti-corruption education to the community, in this case for the younger generation. The method of implementation is by conducting socialization and training by using game tools to the participants. The results of this anti-corruption education provide more understanding to the participants about the basic concepts of corruption, corruption crimes, corruption behaviors, and how to prevent corruption with anti-corruption education. In this case, students are expected to become agents of change and the agents help to socialize anti-corruption education to other students, friends and the wider community. Corruption is a crime that destroys the joints of the state, so the government and the people of Indonesia society should have a zero tolerance towards corruption, namely advancing anti-corruption education from an early age and making it a subject in schools.

Co-Authors Abigail Prasetyo Alfret, Alfret Alsabilla, Fadilla Putri Belby Sahyang Binela Christina Maya Indah S. Christina Maya Indah Susilowati Citra Metasora Wau Clivio Rahardjo Devina Athalia Putri Indriani Bastian Christy Wauran Marihot Janpieter Hutajulu, Marihot Janpieter Marsela Dorthea Maabuat Nymphyra Jasmine Sulistyo Putri, Devina Athalia R.E.S Fobia Rachel Angeline Saragih Rahmadini Eka C. Van Hanoch Rasendria Bimo Permana Rasendria BP Selvi Novitasari Selvie Novitasari Selvie Novitasari Setyo Pamungkas Setyo Pamungkas Stevanus Andrian Dewangga Tunggono, Michael Yonathan Imananta

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search