Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan

TAMAN NASIONAL UNTUK SIAPA? TANTANGAN MEMBANGUN WISATA ALAM BERBASIS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK Meti Ekayani; . Nuva; Rizqiyyah Yasmin K; Lidya Rahma Shaffitri; Bahroin Idris T
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 1 (2014): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Nasional Halimun Salak (TNGHS) dan kegiatan wisata alam di (TNGHS) mengalami perubahan pengelolaan akibat dari perluasan kawasan taman nasional pada tahun 2003. Kawasan wisata semula dikelola oleh Perum Perhutani bermitra dengan Dinas Pariwisata Bogor, dimana obyek wisata tersebut berada di kawasan hutan lindung Perum Perhutani (TNGHS, 2007). Perluasan kawasan taman nasional mengakibatkan obyek wisata tersebut menjadi bagian dari kawasan TNGHS, sehingga tanggung jawab dan kewenangan kawasan tersebut beralih kepada Balai Konservasi Sumberdaya Hutan (BKSDH). Perubahan status kawasan mengharuskan penyesuaian pemanfaatan dan pengelolaan kawasan wisata tersebut sesuai UU No 5 tahun 2009 tentang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Peralihan tersebut mengakibatkan posisi dan peran masyarakat secara langsung dalam pengelolaan wisata TNGHS menjadi tidak jelas. Peralihan kewenangan memerlukan waktu (time lag) sehingga konsep dan pemanfaatan menjadi tidak jelas. Perum Perhutani dan Dinas Pariwisata sudah tidak berwenang atas pengelolaan pemanfaatan kawasan wisata tersebut, sedangkan BKSDH belum memiliki kepastian jenis pemanfaatan kawasan wisata terkait dengan masalah penataan zonasi kawasan TNGHS. Untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, perlu segera di dorong kebijakan yang mengarah pada penguatan kelembagaan, kejelasan legalitas, sinergitas kebijakan antara semua stakeholder yang berkepentingan.
ESTIMASI NILAI PAJAK EMISI DAN KEBIJAKAN KENDARAAN UMUM BERBAHAN BAKAR BENSIN DI KOTA BOGOR Aceng Hidayat; Nuva Nuva; Sylviana Dewi Syafitri
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 3 No 1 (2016): April
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan jumlah sarana transportasi di Kota Bogor menyebabkan padatnya lalu lintas di Kota Bogor. Kendaraan yang dominan dipakai adalah sepeda motor dan mobil penumpang, kendaraan bermotor jenis mobil barang dan bus. Meningkatnya jumlah kendaraan tersebut menyebabkan peningkatan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan berdampak pada lingkungan. Pencemaran udara yang terjadi di kota besar termasuk di Kota Bogor pada umumnya berasal dari sumber bergerak, yaitu sebesar 70 persen. Konsumsi bahan bakar bensin di Kota Bogor sebanyak 90 persen dari total konsumsi semua bahan bakar di Kota Bogor. Kendaraan umum yang berbahan bakar bensin di Kota Bogor mengkonsumsi bahan bakar bensin sebesar tiga persen. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengestimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 2) Mengestimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin di Kota Bogor; 3) Menganalisis persepsi masyarakat dan key person terhadap pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum. Hasil estimasi nilai kerugian ekonomi akibat emisi kendaraan umum berbahan bakar bensin mencapai Rp 608.689.391 per tahun. Hasil estimasi nilai pajak emisi per zat pencemar yang dihasilkan oleh kendaraan umum berbahan bakar bensin adalah HC sebesar Rp 1,339/gram atau Rp 1.339/kg dan CO sebesar Rp 0,209/gram atau Rp 209/kg. Analisis pada persepsi pencemaran udara dan pajak emisi kendaraan umum adalah terdapat perbedaan persepsi di antara pengemudi angkutan kota, pengguna angkutan kota, dan pemerintah.
PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSa) BANTARGEBANG DALAM PRINSIP EKONOMI SIRKULAR Dharmawan, Arya Hadi; Nuva, Nuva; Tampubolon, Arisandy Fernando
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 12 No 2 (2025): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) dan Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/jkebijakan.v12i2.65768

Abstract

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Bantargebang dibangun sebagai respons terhadap krisis over kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dan menjadi proyek percontohan teknologi Waste-to-Energy (WtE) di Indonesia dengan menggunakan metode insinerasi. Namun, kontribusinya terhadap pengurangan sampah DKI Jakarta masih sangat kecil, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kerangka ekonomi sirkular. Tantangan utama mencakup karakteristik sampah yang basah dan heterogen, minimnya kesadaran sistem pemilahan di masyarakat, serta minimnya pelibatan pelaku daur ulang informal seperti pemulung. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis Strengths, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) untuk mengevaluasi potensi dan tantangan PLTSa dalam mendukung sistem ekonomi sirkular. Hasil menunjukkan bahwa PLTSa memiliki peluang sebagai solusi pengolahan sampah residu dan penyedia energi bersih, namun berisiko memperparah eksklusi sosial bila tidak dirancang secara inklusif. Solusi strategis mencakup penguatan pemilahan dan pre-treatment, integrasi pemulung, pemanfaatan residu sebagai produk sirkular, serta transparansi dan partisipasi publik. PLTSa seharusnya menjadi bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu yang menempatkan prinsip Reduce-Reuse-Recycle (3R) dan keadilan sosial sebagai fondasi utama menuju transisi ekonomi sirkular yang berkelanjutan.