Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Tulis Non-Ilmiah Yang Dimuat Dalam Media Sosial Putu Bella Mania Madia; A.A Gede Oka Parwata
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p5

Abstract

This study aims to examine the legal protection arrangements for non-scientific papers published on social media and legal sanctions related to plagiarism of non-scientific papers published on social media. This study uses a type of normative legal research method. The approach in this research is the statutory approach and conceptual approach. The legal materials in writing this research are obtained through literature study. The results of the study explain that legal protection for non-scientific written works published on social media is in accordance with the principle of copyright law protection, wich is based on the recognition of economic rights and moral rights, but these works have not received comperhensive protection because the copyright has not been registered. Legal sanctions related to plagiarism of non-scientific papers published on social media are in the form of imprisonment or a fine as stated in Article 44 Paragraph (1) letter a, Article 113 Paragraphy (2), and Article 120 of the Copyright Law, and in Article 380 Paragraph (1) of the Criminal Code. Settlement of copyright disputes can be reached through litigation or non-litigation.
KEABSAHAN KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DITUANGKAN DALAM AKTA NOTARIS Ayu Chitra Permatasari Dewi; A.A. Gede Oka Parwata; I Gusti Ngurah Dharma Laksana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p18

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai keabsahan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham yang tidak dituangkan dalam Akta Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukumnormatif. Keabsahan keputusan sirkuler pemegang saham yang tidak dituangkan dalam akta notaris ialah syarat mutlak keabsahan dari keputusan circular resolution adalah keputusan tersebut harus berdasarkan suara bulat para pemegang saham dengan hak suara ketentuan ini tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1), (2), (3), dan (5) UUPT. Karena keputusan sirkuler pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pemegang saham. Keabsahan suatu keputusan sirkuler dikatakan sah sepanjang semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dan menandatangani usul keputusan sirkuler dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 kuhperdata. Bukan berdasarkan di akta notariskan atau tidak. Kekuatan hukum keputusan sirkuler pada perseroan terbatas bahwa Keputusan circular resolution merupakan keputusan mengikat. Keputusan circular resolution memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS yang dilakukan secara konvensional dan fisik, artinya ialah para pemegang saham harus hadir dalam rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya untuk memutuskan sesuatu yang berhubungan dengan kelangsungan hidup perseroan. Meskipun memiliki kekuatan hukum yang sama namun kebanyakan ahli hukum berpendapat bahwa circular resolution bukanlah RUPS itu sendiri. ABSTRACT The purpose of this writing is to find out, study and analyze the validity of the Circular Decision of Shareholders which is not stated in the Notary Deed. This study uses normative legal research. The validity of circular resolution decisions of shareholders that are not stated in a notarial deed is an absolute requirement for the validity of circular resolution decisions, namely that decisions must be based on the unanimous vote of shareholders with voting rights. This provision is stated in Article 82 Paragraphs (1), (2), (3), and (5) UUPT. Because a circular decision is basically an agreement or agreement made by the shareholders. The validity of a circular decision is said to be valid as long as all shareholders with voting rights agree in writing and sign the proposed circular decision and fulfill the legal requirements of an agreement as referred to in Article 1320 of the Civil Code. Not based on the notarized deed or not. The legal force of circular resolutions in limited liability companies is that circular resolution decisions are binding decisions. Circular resolution decisions have the same legal force as conventional and physical GMS resolutions, meaning that shareholders must be present at meetings that have been scheduled beforehand to decide on matters relating to the survival of the company. Even though they have the same legal force, most legal experts are of the opinion that circular resolutions are not the GMS itself.
KEDUDUKAN WANITA BALI YANG NINGGAL KEDATON TERHADAP HAK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI I Kadek Arya Wiguna Obara; A.A. Gede Oka Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengkaji bagaimana kedudukan wanita Bali yang ninggal kedaton dan akibat hukumnya terhadap hak waris dalam perspektif Hukum Adat Bali. Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil dari penulisan artikel ini menunjukan bahwa sistem kekerabatan patrilineal menimbulkan akibat hukum bagi sistem pewarisan. Wanita yang ninggal kedaton dianggap telah melepaskan segala tanggung jawab dengan rumah asal dan orang tuanya ketika perkawinan. Sehingga hal itu menyebabkan wanita yang ninggal kedaton tidak berhak atas hak waris. Dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan III MUDP Bali (Nomor 01/KEP/ PSM-3/MDP-BALI/X/2010) wanita mempunyai kedudukan dalam hal pewarisan ketika ninggal kedaton yakni keluar meninggalkan rumah asalnya ketika kawin. Akibat hukum ketika wanita ninggal kedaton adalah tidak mendapat hak warisan dari keluarga asalnya, hal itu bersamaan lepas dengan tanggung jawab yang dimiliki oleh wanita tersebut ketika kawin. Namun dengan dikeluarkannya Keputusan Pesamuhan III MUDP Bali tersebut, wanita Bali berhak atas hak waris ditentukan dari jenis ninggal kedaton yang dilakukannya. Kata Kunci: Wanita Bali, Ninggal Kedaton, Hak Waris ABSTRACT The purpose of writing this scientific article is to examine how the position of Balinese women who died in kedaton and its legal consequences on inheritance rights in the perspective of Balinese customary law. The writing of this scientific article uses normative legal research methods, with two approaches, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of writing this article show that the patrilineal kinship system has legal consequences for the inheritance system. The woman who leaves the kedaton is considered to have released all responsibilities with her home and parents at the time of marriage. So that it causes women who live in kedaton are not entitled to inheritance rights. With the issuance of the Decision of the Pemsamuhan III MUDP Bali (Number 01/KEP/PSM-3/MDPBALI/X/2010) women have a position in terms of inheritance when leaving the kedaton, namely leaving their home when they are got married. The legal consequence when a woman leaves kedaton is that she does not receive inheritance rights from her family of origin, it is simultaneously separated from the responsibilities that the woman has when she married. However, with the issuance of the Decision of the Pemamuhan III MUDP Bali, Balinese women are entitled to inheritance rights, which are determined from the type of stay in the kedaton that they do. Key Words: Balinese Woman, Leaving Kedaton, Inheritance Rights