Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.374
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas KERTHA WICAKSANA JURNAL HUKUM PRASADA International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Akses: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai Law Doctoral Community Service Journal
Anak Agung Gde Oka Parwata
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG LAGUNYA DINYANYIKAN TANPA IJIN BERDASARKAN UNDANGUNDANG HAK CIPTA Kadek Irman Septiana; A.A Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (245.228 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi sekarang ini membuat berbagai sengketa dalam bidang musik atau lagu sangatlah banyak. Salah satunya yaitu sengketa mengenai pihak lain yang menyanyikan atau menggandakan sebuah lagu tanpa ijin dari pencipta atau penyanyi aslinya. Dalam karya ilmiah ini akan membahas tentang bagaimanakah perlindungan hukum untuk penyanyi asli sebagai pemegang hak jika lagunya dinyanyikan tanpa ijin dan bagaimanakah penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin. Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perlindungan hukum untuk pencipta lagu sebagai pemegang hak jika lagu ciptaannya dinyanyikan tanpa ijin bisa dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Dalam hal penyelesaian sengketa untuk pelanggaran hak dalam konteks lagu yang dinyanyikan tanpa ijin dapat ditempuh melalui 2 cara yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Sengketa
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TENAGA KERJA WANITA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari; Anak Agung Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (409.393 KB)

Abstract

Tulisan yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Wanita di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” ini membahas mengenai adanya peraturan yang mengatur hak asasi bagi para tenaga kerja khususnya bagi pekerja wanita, sehingga tidak terjadi diskriminasi pekerja wanita. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi pekerja wanita. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan normatif, sehingga dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai perlindungan hukum tenaga kerja perempuan.Kata Kunci: Perlindungan, Hak, Tenaga Kerja, Wanita
KEDUDUKAN PT. PERTAMINA DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN MITRA USAHA SPBU Anom Basudewa Amijaya; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 05, Juli 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.171 KB)

Abstract

This article discusses the position of Limited Company. Pertamina in conductingbusiness contract with its partner candidates (gas station agents). The contract offered byLimited CompanyPertamina to its partner candidates is in the form of standard contractthat creates an unbalanced condition because the partner candidates do not have abargaining position. The problems encountered here are : what are the forms of contractoffered by Limited CompanyPertamina to its partner candidates? How is the position ofLimited CompanyPertamina in theexecution of the contracts ? The research methodemployed is normative-juristic research which is based on the absence of norms or lawprinciples.The research results show that the contracts offered by Limited CompanyPertaminaare in forms of Gas Stations COCO (Company Owned Company Operated), Gas StationsCODO (company owned dealer operated), and Gas Stations DODO (dealer owned anddealer operated). The position of Limited Company Pertamina in the contract to managingthe gas stations (SPBU) is as a State-owned Company, which acts as a private lawinstitution and is obliged to undergo good corporate governance principles or goodcompany management.
PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA(KPPU) DALAM MENCEGAH TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI MELALUI KARTEL Luh Mita Marhaeni; Anak Agung Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.725 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli Melalui Kartel”. Berkaitan dengan judul tersebut diperoleh suatu tujuan dari penulisan ini yaitu Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha di dalam mencegah terjadinya praktek monopoli di dalam persaingan bisnis yang dapat ditimbulkan dari adanya kartel yang dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di dalam dunia bisnis.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap fungsi dan wewenang komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam mencegah praktek monopoli melalui kartel dengan menggunakan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Kartel merupakan suatu hal yang dilarang oleh ketentuan undang-undang karena dapat mengakibatkan praktek monopoli sehingga Komisi Pengawas Persainga Usaha diberikan kewenangan untuk mencegah hal tersebut dengan melakukan pendekatan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Kata kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, monopoli, kartel
PEMEGANG POLIS YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBAYARAN PREMI DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA Liana Gunawan Wilatikta; A. A. Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.858 KB)

Abstract

Asuransi jiwa merupakan suatu perjanjian timbal balik yang berisi hak dan kewajiban antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis, dan dituangkan dalam polis asuransi jiwa. Judul penulisan jurnal ini adalah Pemegang Polis Yang Melakukan Wanprestasi Pembayaran Premi Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peran pemegang polis dalam perjanjian asuransi jiwa dan akibat hukum yang ditanggung oleh pemegang polis apabila melakukan wanprestasi pembayaran premi. Metode yang digunakan adalah penelitian secara normatif, penelitian ini ditujukan pada peraturan perundang-undangan, baik secara umum maupun khusus. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pemegang polis yang melakukan wanprestasi pembayaran premi dalam perjanjian asuransi jiwa dapat mengakibatkan berakhirnya perjanjian tersebut.
PERJANJIAN KERJASAMA DI BIDANG JASA ANTARA HOTEL PATRA BALI DENGAN BIRO PERJALANAN WISATA (BPW) PT. SERUM TRANSPORT Kadek Novira Hadi Jayanti; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 10, Oktober 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (39.536 KB)

Abstract

The purpose of this paper are to determine the scope of the agreement Patrahotel with a travel agency PT. Seruni Transport and to find remedies that can bedone in the event of default in the agreement between the PT. Patra Hotel withSeruni Transport.The method used is an empirical method that is in fact the approach in whichthe conduct of field research with the fact or facts that are applicable to the issuesraised and how the law operates in society.The results obtained from these problems is the scope of the cooperationagreement between the PT. Patra hotel with PT. Seruni Transport that the timing ofpayments, cancellation of the reservation, the rental price and in the event of defaultbetween the hotel Patra with PT. Transport Seruni the solution is to focus onsupporting the family (non-litigation).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TIMESHARE I Dewa Ayu Danu Saputri; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.575 KB)

Abstract

Timeshare is a tourist program where members can join for resort accommodation exclusively for a certain period as long as 20 to 50 years. Sometimes in a Timeshare transaction involving two different parties citizenship. The contract for timeshares is usually made in the English language. As a result a lot of information that is not obtained by consumers when signing a timeshare contract.Therefore, a normative study titled “Legal Protection for Timeshare’s Consumer” has been conducted. This normative research collected through literature study with a card system method. The study aimed to examine the legal protection for the consumer. This study shows that Government needs to make a law to regulate the timeshare business. The best option to make a legal protection in this business is from the contract.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA DENGAN PERUSAHAAN PENERIMA JASA Ni Luh Manik Muantari Suantari Sri Utami; Anak Agung Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.121 KB)

Abstract

Relationship between service providers and service recipients very close when service providers company provide labor services to service recipients company and remuneration paid as agreement of both parties. Laborers can do outside of the principal work except directly related activities with production process. Use normative method sourced on primary law nor secondary and regulatory legislation.
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 492/MENKES/PER/IV/2010 TENTANG PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM DI KOTA DENPASAR Komang Sheby Brahmatantri; A. A. Gde Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 11, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.625 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum di Kota Denpasar. Latar belakang masalah dari dibuatnya tulisan ini yakni, air yang dimana dipakai untuk mencuci, mandi, minum dan lain-lain merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Air yang bersih dan sehat merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi demi menciptakan air minum, karena air minum yang bersih berhubungan secara langsung dengan tubuh manusia. Air yang tidak bersih dapat melahirkan penyakit, antara lain munculnya penyakit kolera, malaria dan diare. Atas kerugian konsumen ini, pelaku usaha harus bertanggungjawab terhadap konsumen karena mengkonsumsi air minum isi ulang tidak bersih.Tulisan ini dibuat dengan metode penelitian hukum empiris berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yakni, untuk mengetahui bagaimana kriteria air bersih serta perlindungan hukum bagikonsumen yang dirugikan akibat air minum isi ulang yang tidak bersih. Selanjutnya kesimpulan dari tulisan ini adalah tanggung jawab pelaku usaha yang digunakan adalah prinsip praduga selalubertanggung jawab dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pengguna air minum isi ulang dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan pengawasan eksternal daninternal. Untuk kerugian yang dialami oleh konsumen dapat diganti dengan kompensasi (ganti rugi) yang merupakan tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan produknya.Kata Kunci: Konsumen, Air, Isi Ulang
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PRODUK KOSMETIK PALSU Agung Mira Diamanda; Anak Agung Gede Oka Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.068 KB)

Abstract

The rise of cosmetic products in the market makes consumers interest in cosmetics every year. This opportunity is a great chance for the business actor who are not responsible for producing fake cosmetic products. This has caused unrest for consumers who feel their rights have been harmed. This papper aim to find out abot the legal protections for consumers who used fake cosmetic products and how businessmen responsibility for faked cosmetics products distributed to the public. The method of writing is used in this journal is normative juridical. The results showed that business actors producing fake cosmetic products have against the article number 4 of Consumer Protection Act and must be held responsible for their actions, the liability of business actors for fake cosmetic products can be carried out by way of compensation under the article number 19 of Consumer Protection Act. Keywords : Consumer Protection, Fake Cosmetic
Co-Authors A. A. Ayu Ngr. Harmini Agung Mira Diamanda Anak Agung Anisca Primadwiyani Anak Agung Gede Ari Paramartha Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Istri Intan Argyanti Nariswari Anak Agung Sri Indrawati Anom Basudewa Amijaya Artha, I Gede Yoga Ayu Chitra Permatasari Dewi Debby Fitria Ulfa Dewi Dewa Made Pancadana Edy Nurcahyo Gandi Aditya, Ida Bagus Nyoman Gusti Ayu Mayani Kristina Dewi I Dewa Ayu Danu Saputri I Gede Abitha Satria I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Sri Haryanti Dewi Witari I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Dhian Prismanatha I Kadek Arya Wiguna Obara I Ketut Wirta Griadhi I Ketut Wirta Griadhi I N. Wita I Nyoman Adi Susila I Putu Bayu Pradnyana I Putu Eka Damara I Wayan Adi Purnama Sriada I WAYAN WINDIA Ida Ayu Vera Prasetya Josi Dedi Gultom K. Wirta Griadhi Kadek Devi Regina Melati Kadek Irman Septiana Kadek Novira Hadi Jayanti Kadek Yudhi Pramana Ketut Sista Putri Wijaya Komang Sheby Brahmatantri Krisna, Anak Agung Gede Liana Gunawan Wilatikta Luh Mita Marhaeni Made Adi Berry Kesuma Putra Made Putri Saraswati Ni Ketut Arie Setiawati Ni Luh Dyah Pranaswari Satrya Ni Luh Made Dwi Pusparini Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita Ni Luh Mahisa Mahardini Ni Luh Manik Muantari Suantari Sri Utami Ni Luh Putu Ayu Arsani NYOMAN MAS ARYANI Odik, Agung Putra, I Kadek Agus Wira Dharma Putu Bella Mania Madia Putu Endra Wijaya Negara Rozi Maulana Sagung Putri ME Purwani Sara Ida Magdalena Awi Suwacana, I Putu Gede