Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

The Relationship between Knowledge of Balanced Nutrition and the Nutritional Status of Female Adolescents at SMA N 1 Moyo Utara, Sumbawa Regency Fitri Setianingsih; Luh Putu Sriyuliastuti; Galuh Permatasari; Ana Lestari; Nurlaila Agustikawati
International Journal Of Health Science Vol. 5 No. 1 (2025): : International Journal of Health
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/ijhs.v5i1.5703

Abstract

The nutritional health status of adolescent girls is a picture of the physical well-being of women due to the fulfillment of nutritional needs in the body. Adolescent nutrition can affect reproductive health to prepare for reproduction from preconception, pregnancy, childbirth and postpartum. Stunting prevention efforts can be done by optimizing nutrition & child health from pregnancy to the age of 2 years. Therefore, the readiness of adolescent girls to undergo the pregnancy process later so as not to give birth to stunted children needs to be questioned. The knowledge of adolescent girls is very influential in the action of preparing for pregnancy in order to prevent stunting. To avoid the occurrence of KEK and BMI underweight category, it is expected that adolescent girls prepare themselves by fulfilling nutritional needs in the body. Thus, adolescent girls must understand and pay attention to the daily food intake consumed that contains nutrients so that nutritional needs in the body can be met. The purpose of this study was to determine the analysis of the relationship between knowledge of balanced nutrition and the nutritional status of adolescent girls at SMA N 1 Moyo Utara. This type of research is quantitative research with a cross-sectional design. The population in this study were adolescent girls at SMA N 1 Moyo Utara. The sampling technique was Accidental sampling. The results of the study showed that the knowledge of female adolescents about balanced nutrition was mostly sufficient, as many as 63 (63.6%) respondents. The nutritional status of female adolescents at SMA N 1 Moyo Utara, Sumbawa Regency was mostly thin, as many as 51 (51.5%). The results of the Fisher Exact test showed a p value of 0.044, meaning Ho was rejected and Ha was accepted, which means there is a relationship between knowledge about balanced nutrition and nutritional status in female adolescents at SMA N 1 Moyo Utara, Sumbawa Regency.
PEMANFAATAN FLORA LOKAL BELIMBING WULUH (AVERRHOA BILIMBI L.) SEBAGAI KURMA UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN TUBUH Desy Fadilah Adina Putri; Galuh Permatasari
Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2022): Juli: Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpikes.v2i2.235

Abstract

Salah satu cara meningkatkan derajat kesehatan mandiri dengan memanfaatkan bahan alami seperti belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) yang kaya akan kandungan kimiawi. Inovasi yang dilakukan agar masyarakat mengkonsumsi buah ini dengan membuat kurma. Tujuan pengabdian ini yaitu memanfaatkan flora lokal Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) menjadi kurma untuk meningkatkan kesehatan tubuh. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan penyuluhan dan pembuatan kurma belimbing wuluh. Metode pelaksanaan meliputi survei kebutuhan masyarakat, persiapan dan proses pembuatan, pengemasan, dan monitoring. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pengabdian telah dilakukan sesuai metode pelaksanaan dan mencapai target 100%. Adapun hasil olahan memiliki struktur lembek di dalam dan keras di lapisan luar kulit, warna coklat kehitaman, rasa dominan manis, dan aroma menyukai. Sifat sensori dari pangan fungsional yang dilakukan pada pengabdian ini dapat berupa penampakan warna, tekstur, dan cita rasa yang dapat diterima konsumen, serta tidak memberikan kontradiksi dan efek samping terhadap metabolisme zat gizi lainnya jika digunakan dalam jumlah yang dianjurkan. Oleh karena itu, setelah mengetahui manfaat belimbing wuluh diharapkan masyarakat juga dapat terus mengonsumsi belimbing wuluh untuk meningkatkan derajat kesehatan secara mandiri.
Sosialisasi Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa Galuh Permatasari; Ana Lestari; Fitri Setianingsih; Asri Reni Handayani
Jurnal Abdimas Indonesia Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34697/jai.v6i1.3056

Abstract

Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang adalah hak kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak kesehatan yaitu Hak atas kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh berbagai regulasi di Indonesia. Namun, implementasi hak tersebut seringkali menghadapi kendala, khususnya bagi perempuan yang masih kurang mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu metode sosialisasi yang bertujuan dalam penyampaian informasi secara langsung pada masyarakat khususnya wanita usia subur. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh Masyarakat khususnya di dusun olat rarang desa labuhan sumbawa dapat membawa dampak positif dan mampu memperjuangkan hak nya untuk mendapatkan perlindungan, serta dapat memberikan gambaran dan motivasi kepada Masyarakat khususnya pada Wanita usia subur. Kesimpulan dari kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wanita usia subur serta masyarakat setempat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi yang mereka miliki.
Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan di Upt Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 Galuh Permatasari; Asri Reni Handayani; Herni Hasifah
Dinasti Health and Pharmacy Science Vol. 3 No. 4 (2026): Dinasti Health and Pharmacy Science (April - June 2026)
Publisher : Dinasti Research & Yayasan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/dhps.v3i4.3431

Abstract

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan profesional. Tenaga kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi, namun dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai risiko hukum yang dapat timbul dari hubungan pelayanan dengan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kesehatan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan fakta empiris di lapangan dengan teori dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Labuhan Badas Unit 1 telah diimplementasikan melalui kepatuhan terhadap standar profesi, penerapan standar operasional prosedur (SOP), penggunaan informed consent, pengelolaan rekam medis, serta pembinaan dan pengawasan internal. Implementasi tersebut didukung oleh keberadaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, komitmen manajemen, dan pelatihan berkala, namun masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi hukum sebagian tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tingginya ekspektasi terhadap hasil pengobatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan. Peningkatan literasi hukum, komunikasi terapeutik, edukasi masyarakat, dan penguatan sistem pelayanan kesehatan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
Legal Responsibility and Regulatory Framework for the Prevention and Management of Violence Against Healthcare Workers Asri Reni Handayani; Ana Lestari; Nur Arifatus Sholihah; Rafi'ah Rafi'ah; Galuh Permatasari; Hamidatun Rabayya Yusuf
Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 4 No. 02 (2026): Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Violence against healthcare workers in healthcare facilities is a serious issue that affects both the safety of healthcare personnel and the quality of healthcare services. Such violence may take the form of verbal, psychological, or physical abuse triggered by dissatisfaction with healthcare services, limited facilities, heavy workloads, and ineffective communication. Although the legal protection of healthcare workers has been regulated under various laws and regulations, its implementation in practice remains suboptimal. This study aims to analyse the forms of violence experienced by healthcare workers, the legal responsibilities related to their protection, and the barriers to the implementation of legal protection within healthcare facilities. This study employed a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, and sociological approaches. The research was conducted at Sumbawa Public Health Center, West Nusa Tenggara Province, Indonesia, with healthcare workers serving as the research subjects. Data were collected through interviews, observations, and document studies and were analysed qualitatively. The findings indicate that verbal violence and psychological pressure were the most dominant forms of violence experienced by healthcare workers. The implementation of legal protection for healthcare workers has not been optimal due to the absence of specific standard operating procedures (SOPs) for handling violence, weak security systems, low reporting rates, and a culture of informal conflict resolution. Legal protection remains largely normative and tends to be more repressive than preventive. Therefore, stronger and more operational regulations, the establishment of national SOPs, improved security systems in healthcare facilities, and the implementation of a zero-tolerance policy toward violence in healthcare settings are urgently needed.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI STIKES GRIYA HUSADA SUMBAWA Galuh Permatasari; Nur Arifatus Sholihah
Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan Vol. 2 No. 2 (2022): Juli: Jurnal Rumpun Ilmu Kesehatan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1290.257 KB) | DOI: 10.55606/jrik.v2i2.359

Abstract

Merokok berdampak buruk bagi kesehatan tubuh manusia sehingga menghambat pembangunan dibidang kesehatan. Hal ini menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Masalah dari Implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di STIKES Griya Husada Sumbawa yaitu masih kurang adanya aturan terkait kawasan tanpa rokok. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi peraturan daerah tersebut dalam penerapan kawasan tanpa rokok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris melalui observasi mengamati kegiatan, tingkah laku nonverbal dan dokumentasi dari mengumpulkan dokumen-dokumen terkait. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi peraturan daerah di STIKES Griya Husada Sumbawa sudah cukup berhasil, karena pada umumnya para pegawai /dosen dan mahasiswa/mahasiswi cukup patuh terhadap peraturan daerah kawasan tanpa rokok, meskipun belum ada diberikan batasan tempat kawasan tanpa rokok akan tetapi pengunjung dari luar masih ada beberapa yang kurang paham terkait kawasan tanpa rokok dikarenakan belum adanya aturan terkait kawasan tanpa rokok jadi perlu adanya aturan yang mendisiplinkan dan penyediaan kawasan khusus merokok.