Articles
<![CDATA[PENGARUH SOSIALISASI OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2730
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan awal, diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program KB belum optimal. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program KB?; 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada program KB?; 3) Bagaimanakah pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 145 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket) dan studi dokumentasi. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,07 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 54,02%. Begitupula berdasarkan hasil observasi bahwa sosialisasi oleh petugas belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2) Partisipasi masyarakat pada program KB ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 183,65 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 61.22%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam program KB karena masih kurangnya pemahaman pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. 3) Terdapat pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB dengan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi product moment sebesar 0,833 sementara itu nilai koefisien determinasi sebesar 77.89%, begitupula demham hasil uji hipotesis diketahui Karena thitung sebesar 14.293 > dari ttabel sebesar 1,671. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB, terbukti.]]>
<![CDATA[TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018 (Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Agus Nurulsyam Suparman]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Gelar Pangestu]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1776
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Kata Kunci: Tipe Pemilih, Pilkada Serentak]]>
<![CDATA[TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2858
<![CDATA[Pola pendekatan pelayanan sebagaimana harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan lagi. Mengingat perubahan nyata dari praktek desentralisasi selah satunya yaitu perbaikan layanan publik yang dapat mengatasi keluhan, keinginan dan kebutuhan masyarakat yang baik (better), murah (Chepper) dan bisa diakses secara cepat (faster) oleh segenap lapisan masyarakat sebagai wujud konkrit terobosan membangun pelayanan publik. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana terobosan pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)? Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan terobosan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila semua elemen dan unsur pemerintah dan masyarakat terlibat aktif sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Penerapan asas, pembentukan tim pelaksana serta dukungan dana serta sarana prasarana yang lengkap mutlak diwujudkan. Dengan demikian tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNA MANUSIA OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2699
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan IPM belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa?; 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 6 bulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Kesehatan dan Tenaga Pendidik dan unsur pedagang kecil. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (2006:20). Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban informan bahwa sebanyak 54,29% informan menyatakan sudah baik, namun terdapat sebanyak 45,71% menyatakan kurang baik. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum dilaksanakan dengan baik karena masih adanya masyarakat yang kesulitan dalam meningkatkan pendapatannya selain itu tingkat pendidikan masyarakat masih kurang sementara pemerintahan desa tidak dapat membantunya. 2) Adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia belum tercapai sesuai dengan yang ditentukan hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran yang memadai dalam melaksanakan peningkatan IPM. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia dengan memperbaiki penyelenggaraan pelayanan di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan indeks pembangunan manusia oleh Pemerintah Desa dilakukan berbagai upaya dengan menyediakan anggaran yang disediakan untuk melakukan pengelolaan bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan serta melakukan penyuluhuan secara rutin kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PERANGKAT DESA DI DESA MEKARSARI KECAMATAN CIPARI KABUPATEN CILACAP ]]>
<![CDATA[Kasri Astuti]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Tatang Parjaman]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2710
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya Sumber Daya Manusia dan Produktvitas Kerja Perangkat Desa Di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuh puluh enam koma delapanbelas persen yang menunjukkan bahwa termasuk baik. Produktvitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabuapten Cilacap diperoleh rata-rata skor limapuluh tiga persen yang menunjukkan kategori baik. Apabila dipersentasekan diperoleh hasil sebesar tujuhpuluh lima koma delapan dua persen yang menunjukkan bahwa Produktivitas kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap berada pada kategori baik. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, setelah dihitung dengan korelasi product moment didapat koefisien korelasi sebesar nol koma tujuh lima satu maka hubungan keduanya termasuk kuat. Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh keduanya, maka menggunakan rumus Koefisien Determinasi sebesar limapuluh enam koma empat puluh persen Artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh kuat terhadap produktivitas kerja perangkat desa, sedangkan sisanya empat puluh tiga koma empat puluh persen merupakan faktor yang tidak diteliti. Selanjutnya dengan uji t hitung sebesar tiga koma dua nil satu dan t tabel dengan jumlah sampel 14 dengan derajat kebebasan nol koma nol lima persen uji satu pihak, maka diperoleh nilai = 1,7613. Dengan demikian, menyatakan bahwa t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Produktivitas Kerja Perangkat Desa di Desa Mekarsari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN OLEH PELAKSANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN TAHUN ANGGARAN 2011-2015 DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2743
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis bahwa implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Tahun Anggaran 2011-2015 belum optimal. Selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 2) Bagaimana hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015?; 3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang petugas pelaksana program dan 5 orang merupakan penerima program. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Studi lapangan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa: 1) Implementasi program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun anggaran 2011-2015 berdasarkan pendapat informan yang menyatakan sudah baik walaupun masih terdapat beberapa indikator yang masih harus ditingkatkan. Berdasarkan hasil observasi diketahui bagwa Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 belum terlaksana dengan baik mengingat masih adanya ketidakuratan data mengenai penerima program, masih kurangnya pelibatan petugas dalam perencanaan program keluarga harapan serta masih kurangnya keterlibatan semua pihak dalam melakukan verifikasi kepada masyarakat penerima program. 2) Adanya hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 yang antara lain seperti kurangnya kesadaran masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang tergolong mampu namun menginginkan menjadi peserta program keluarga harapan. 3) Adanya upaya dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Keluarga Harapan oleh Pelaksana Program Keluarga Harapan Tahun Anggaran 2011-2015 seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima program keluarga harapan sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan jelas.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI DESA PANAWANGAN KECAMATAN PANAWANGAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2779
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dan petugas perpustakaan keliling dirasa masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurang jelasnya jadwal keliling yang dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. (2) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. (3) Masih kurang nyamannya pengunjung dalam mempergunakan perpustakaan keliling, mengingat kursi yang disediakan oleh petugas terbatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan respon penelitian berjumlah 4 orang pegawai dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Masih ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan adalah (1) Jumlah kendaraan yang ada belum mampu memenuhi tuntutan. (2) Jumlah buku yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) Jumlah petugas pelayanan lapangan yang sangat sedikit. (4) SDM pelanggan yang ada perlu peningkatan. (5) Fasilitas penunjang perpustakaan keliling masih kurang. Upaya untuk mengatasi hambatan (1) Menambah unit kendaraan perpustakaan keliling agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu; (2) Menambah jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat (3) Menambah petugas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (4) Meningkatkan SDM pelanggan yang ada agar dapat bekerja lebih profesional. (5) Memperbanyak dan memperbaiki fasilitas penunjang perpustakaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH SOSIALISASI OLEH PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2429.265 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2730
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan awal, diketahui bahwa partisipasi masyarakat pada program KB belum optimal. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam program KB?; 2) Bagaimanakah partisipasi masyarakat pada program KB?; 3) Bagaimanakah pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebanyak 145 orang. Teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket) dan studi dokumentasi. Lamanya penelitian yang penulis lakukan 9 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,07 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 54,02%. Begitupula berdasarkan hasil observasi bahwa sosialisasi oleh petugas belum dilaksanakan dengan baik sehingga belum memberikan dampak yang besar terhadap keinginan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi. 2) Partisipasi masyarakat pada program KB ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 183,65 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan diperoleh hasil sebesar 61.22%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998:246) berada pada kategori cukup baik. Begitupula berdasarkan observasi diketahui selama ini masyarakat masih kurang berpartisipasi dalam program KB karena masih kurangnya pemahaman pasangan usia subur dalam mengikuti program KB. 3) Terdapat pengaruh sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB dengan hasil perhitungan diperoleh nilai korelasi product moment sebesar 0,833 sementara itu nilai koefisien determinasi sebesar 77.89%, begitupula demham hasil uji hipotesis diketahui Karena thitung sebesar 14.293 > dari ttabel sebesar 1,671. Maka hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima dengan kata lain hipotesis yang penulis ajukan, yaitu terdapat pengaruh yang positif antara sosialisasi oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) terhadap partisipasi masyarakat pada program KB, terbukti.]]>
<![CDATA[TIPE PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018 (Studi di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis) ]]>
<![CDATA[Agus Nurulsyam Suparman]]>;
<![CDATA[Endah Vestikowati]]>;
<![CDATA[Gelar Pangestu]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 4 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (162.051 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v4i4.1776
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terdapat tujuh gelombang Pilkada serentak yaitu Desember 2015, Februari 2017, Juni 2018, tahun 2020, tahun 2023 dan gelombang ketujuh, yaitu tahun 2027. Keberhasilan pelaksanaan Pilkada langsung dipengaruhi dua faktor antara lain faktor pemilih baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas; dan faktor organisasi penyelenggara Pilkada langsung. Dari aspek kualitas pemilih, kecenderungan menggantikan ideologi dengan apa yang dilihat lebih bersifat praktis berguna secara umum yakni melalui program kerja. Program kerja yang ditawarkan kandidat menjadi daya tarik tersendiri untuk memengaruhi pemilih. Rekam jejak dari calon juga menjadi prioritas oleh karenanya, pemilih berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang calon yang akan dipilih lalu dibandingkannya dengan calon lain. Kata Kunci: Tipe Pemilih, Pilkada Serentak]]>
<![CDATA[TEROBOSAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ]]>
<![CDATA[ENDAH VESTIKOWATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1369.542 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2858
<![CDATA[Pola pendekatan pelayanan sebagaimana harapan dan tuntutan kebutuhan masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan lagi. Mengingat perubahan nyata dari praktek desentralisasi selah satunya yaitu perbaikan layanan publik yang dapat mengatasi keluhan, keinginan dan kebutuhan masyarakat yang baik (better), murah (Chepper) dan bisa diakses secara cepat (faster) oleh segenap lapisan masyarakat sebagai wujud konkrit terobosan membangun pelayanan publik. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana terobosan pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)? Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merupakan terobosan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila semua elemen dan unsur pemerintah dan masyarakat terlibat aktif sesuai dengan proporsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Penerapan asas, pembentukan tim pelaksana serta dukungan dana serta sarana prasarana yang lengkap mutlak diwujudkan. Dengan demikian tugas pemerintah untuk memberikan pelayanan dengan mendekatkan pelayanan dapat menjamin terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.]]>
