Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Moderat

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI DI DESA LIMUSGEDE KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN CIAMIS) BUDIAWAN, ARIE
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i2.2695

Abstract

Jenis penilitian ini yaitu analisis deskriptif dengan kuesioner sebagai sumber data. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa, Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis berjumlah 38 orang. Dalam menganalisa data hasil kuesioner digunakan alat bantu computer dengan program SPSS Ver. 16. Sebelum dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan analisis-analisis tersebut terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hipotesis yang diajukan, yaitu apakah motivasi kerja dan kemampuan kerja berpengaruh positif dan siginifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Hasil analisis pengujian uji t menunjukkan, bahwa: (1) t hitung untuk variabel motivasi kerja = 2.519 dan t tabel = 1.697 (to > tt). Dengan melihat posisi t hitung (2.519) lebih bedar dari ttabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Artinya ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. (2) t hitung untuk variabel kemampuan kerja = -3.035 dan t tabel = 1.697 (to<tt). Dengan melihat posisi t hitung (-3.035) lebih kecil dari t tabel (1.697), maka t hitung berada di daerah penolakan Ha dan penerimaan Ho, sehingga keputusannya menolak Ha dan menerima Ho. Artinya tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari kemampuan kerja terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uji F secara simultan dan bersama-sama diperoleh Fhitung = 5.297 dan F tabel = 2.042 (Fo > Ft). dengan melihat posisi Fhitung (5.297) lebih besar dari Fatbel (1.697), maka Fhitung berada di daerah penolakan Ho dan penerimaan Ha. Sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini berarti secara simultan dan bersama-sama variabel independen (motivasi kerja dan kemampuan kerja) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pemungutan PBB P2 di Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Ciamis.
ANALISA SKENARIO PLANNING KEBIJAKAN PUBLIK RT/RW KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT Arie Budiawan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.009 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v4i1.1080

Abstract

Metode dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.Fokus penelitian adalah Analisa Sekrenario Planning Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. Tekhnik pengumpulan data dengan cara library research dan filed work research yaitu observasi melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan, wawancara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pihak yang terkait yaitu informan dan dokumentasi dokumen yang berkaitan dengan penelitian berlangsung. Sumber data diperoleh melalui pengamatan langsung kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara langsung kepada key informan dalam penelitian ini adalah Bupati dan Wakil Pangandaran. Analisis data model interaktif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan gambaran pemahaman masalah teori atau konsep skrenario planning kebijakan publik, berkaitan dengan Kebijakan Publik RT/RW Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat agar menciptakan keterpaduan antara program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya alam sehingga tercipta suatu pembangunan yang berkelanjutan pembangunan Kabupaten Pangandaran sebagai acuan dan pedoman dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah serta mendayagunakan sumber daya alam secara seimbang. Serta untuk meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Skenario Planning, Kebijakan Publik, Kabupaten Pangandaran. 
PENGARUH PENGAWASAN OLEH INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2137.417 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i3.2754

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah rasa tanggung jawab pegawai dalam membuat laporan keuangan masih kurang. Hal ini masih terbukti dengan masih ditemukannya indikasi-indikasi yang menunjukkan masih adanya berkas-berkas laporan keuangan yang masih keliru dan belum diperbaiki padahal waktu penyerahan berkas tersebut sudah terlewati. Target pencapaian suatu program seringkali memerlukan  sumber daya dan biaya yang masih cukup tinggi, hal ini terbukti masih banyaknua biaya yang dianggap tidak perlu dalam menyelesaikan suatu program. Kurangnya keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan pengeluaran daerah. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pengawasan oleh inspektorat di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? (2) Bagaimanakah pengelolaan keuangan daerah di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis tahun 2014? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 46 orang pegawai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel X (pengawasan) adalah 2519. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 154,21. Apabila besar dipersentasekan sebesar 67,04 menunjukkan kategori tingkat pelaksanaan pengawasan pegawai kategori cukup baik. Artinya pembinaan oleh kepala cukup sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan menurut Handayaningrat (2007). Jumlah total skor yang diperoleh dari skor tiap indikator variabel Y (Pengelolaan Keuangan Daerah) adalah 1947. Dari jumlah total skor ini diperoleh rata-rata skor sebesar 162,25. Jika dipersentasekan sebesar 70,54 menunjukkan kategori tingkat pengelolaan keuangan daerah kategori baik. Artinya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ukuran prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Halim dan Iqbal (2012:29). Pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi pengawasan oleh Inspektorat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pengawasan oleh Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan daerah sebesar 59,29%, cukup baik 40,71% merupakan faktor lain yang tidak terbukti yang dapat mempengaruhi efektivitas kerja, seperti SDM, Sarana dan sebagainya.
PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN DESA DI DESA JADIMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN ARIE BUDIAWAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2325.895 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2739

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah melibatkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang mewakili setiap wilayah dusun. Sehingga sebagian besar pembangunan yang ada merupakan inisiatif pemerintah sendiri, bukan inisiatif masyarakat. Kepala desa kurang selektif dalam setiap menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya fasilitas umum yang rusak namun masih mengutamakan pembangunan yang lain. Masih lemahnya kemampuan kepala desa dalam menggiatkan masyarakat untuk melakukan gotong royong yang berkaitan dengan pembangunan jalan desa. Hal ini terbukti dengan banyaknya pembangunan umum yang dikelola oleh pihak rekanan kontraktor/pihak ketiga sehingga biaya yang tertuang dalam perencanaan APBDes menjadi mengurangi volume. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Hambatan apa yang dihadapi Kepala Desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa? Upaya apa yang dilakukan kepala desa untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 1 orang tokoh masyarakat, 2 orang anggota BPD, 1 orang anggota LPM, 2 orang perangkat desa dan 1 orang kepala desa. Peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa telah sesuai dengan peran Kepala Desa sebagaimana dikemukakan oleh Nawawi (2006:74). Hambatan yang dihadapi kepala desa dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah faktor partisipasi perangkat desa dalam melaksanakan program pembangunan. Hal ini terjadi karena lebih mengedepankan tugas pokoknya sebagai perangkat desa di kantor, sehingga kurang berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan desa, alasannya karena kesibukan dalam pekerjaan. Upaya yang dilaksanakan Kepala Desa dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perbaikan jalan desa di Desa Jadimulya Kecamatan Langlap Lancar Kabupaten Pangandaran adalah meningkatkan rasa dan pemupukan tanggung jawab, meningkatkan keprofesionalan perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai SDM perangkat desa sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan serta pembinaan.