Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.677
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Unes Law Review Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Jurnal Hukum Adigama Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Kutei ANDREW Law Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jurnal Serina Abdimas Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry
Gunardi Lie
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
PELATIHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU Gunardi Lie; Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite; Louis Sebastian Anot Putra; Stanley Muljadi Art
Jurnal Serina Abdimas Vol 3 No 3 (2025): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v3i3.37022

Abstract

Indramayu Regency has great potential in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) spread across various economic sectors. However, the contribution of MSMEs to regional economic growth is still relatively low due to the non-optimization of inclusive and pro-investment regional policies. Based on these conditions, this community service activity aims to increase the capacity of local government officials in designing MSME development policies that are data-based, participatory, and adaptive to local needs. The methods used include workshops, focus group discussions (FGDs), and simulations of drafting regulations, with a collaborative approach between academics, government, and business actors. It is expected that this activity can produce a policy framework that is more adaptive to the needs of the business world, improve the investment climate, and strengthen the role of MSMEs in sustainable regional economic development. The results of this activity include scientific publication articles indexed by SINTA or international journals, registration of intellectual property rights (IPR) for educational materials, and development of products or prototypes that support digital legal literacy. With this activity, it is hoped that the Indramayu government can be more aware of the law and can be more effective in formulating MSME development policies. ABSTRAK Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Namun, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih tergolong rendah akibat belum optimalnya kebijakan daerah yang inklusif dan pro-investasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Metode yang digunakan meliputi workshop, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan simulasi penyusunan regulasi, dengan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini mencakup artikel publikasi ilmiah terindeks SINTA atau jurnal internasional, pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas materi edukatif, serta pengembangan produk atau prototipe yang mendukung literasi hukum digital. Dengan kegiatan ini, diharapkan pemerintah Indramayu dapat lebih sadar hukum dan dapat lebih efektif dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM .
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM KECELAKAAN KERJA DAN KETERLAMBATAN PELAPORAN (STUDI KASUS PT HARMONI PANCA USAHA KALIMANTAN TIMUR) Hanivah Fitriyani; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67000

Abstract

Abstrak Penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara mendalam konstruksi perlindungan hukum ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sebagai dampak dari tidak optimalnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) oleh perusahaan, sekaligus mengkaji konsekuensi yuridis yang muncul akibat keterlambatan dalam pelaporan kejadian kecelakaan kerja. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan peraturan perundang‑undangan dan pendekatan kasus, yang bertumpu pada bahan hukum hasil studi kepustakaan serta dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif aspek perlindungan hukum terhadap pekerja telah dirumuskan melalui pengaturan mengenai K3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), serta sistem jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di PT Harmoni Panca Usaha Kalimantan Timur, implementasi atas ketentuan tersebut belum berjalan secara efektif, sehingga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, keterlambatan penyampaian laporan kecelakaan kerja selama kurun waktu 19 hari menimbulkan berbagai implikasi hukum, antara lain tertundanya pemenuhan hak-hak pekerja, terhambatnya proses penyelidikan dan investigasi kecelakaan kerja, serta terbukanya kemungkinan penerapan sanksi administratif terhadap perusahaan yang bersangkutan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, kecelakaan kerja, ketenagakerjaan.   Abstract This research aims to examine in depth the legal protection provided to workers who experience workplace accidents resulting from the company's suboptimal implementation of occupational safety and health (OHS). It also examines the legal consequences arising from delays in reporting workplace accidents. This research was conducted using a normative legal research method that combines a statutory regulatory approach and a case study approach. It relies on legal materials from a literature review and is analyzed through a qualitative approach. The research findings indicate that normative aspects of legal protection for workers have been formulated through regulations regarding OHS, the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), and the employment social security system. However, in the workplace accident incident that occurred at PT Harmoni Panca Usaha, East Kalimantan, the implementation of these provisions has not been effective, contributing to the accident. Furthermore, the 19-day delay in submitting the workplace accident report has various legal implications, including delayed fulfillment of workers' rights, hampered investigations, and the possibility of administrative sanctions against the company. Keywords: Legal protection, work accidents, employment.
ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT PERNIKAHAN SESAMA PEGAWAI: TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 Keiko Patricia Liwe; Gunardi Lie
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 3 (2026): April
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i3.67060

Abstract

Abstrak Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melalui mekanisme judicial reviewyang diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU‑XV/2017 merupakan peristiwa penting dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Permohonan tersebut lahir dari adanya konflik antara norma ketenagakerjaan dengan jaminan hak konstitusional pekerja, khususnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hak konstitusional pekerja dalam konteks hubungan kerja serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai konstitusionalitas norma yang melegitimasi pemutusan hubungan kerja akibat perkawinan antarpekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada analisis ratio decidendi Mahkamah Konstitusi, terutama terkait penafsiran terhadap frasa pengecualian dalam Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dinilai bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan batas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hubungan kerja serta mendorong pergeseran paradigma hukum ketenagakerjaan menuju perlindungan hak pekerja yang lebih berkeadilan. Putusan tersebut memiliki implikasi normatif yang signifikan dalam membangun relasi kerja yang lebih seimbang dan memperkuat peran negara dalam menjamin perlindungan hak konstitusional pekerja. Kata kunci: hak konstitusional pekerja, judicial review, Mahkamah Konstitusi, hukum ketenagakerjaan, kebebasan berkontrak.   Abstract The judicial review of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, as decided in Constitutional Court Decision Number 13/PUU-XV/2017, represents a significant milestone in the development of labor law in Indonesia. The petition arose from a conflict between labor norms and the guarantee of workers' constitutional rights, particularly the right to form a family through marriage. This article aims to legally analyze the protection of workers' constitutional rights in the context of employment relations and examine the Constitutional Court's legal considerations in assessing the constitutionality of norms legitimizing termination of employment due to marriage between workers. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The discussion focuses on the Constitutional Court's ratio decidendi analysis, particularly regarding the interpretation of the phrase "exception" in Article 153 paragraph (1) letter f of the Manpower Law, which is deemed discriminatory and contrary to human rights principles. The research findings show that the Constitutional Court affirmed the limits of the application of the principle of freedom of contract in employment relationships and encouraged a paradigm shift in labor law toward more equitable protection of workers' rights. This ruling has significant normative implications for building more balanced employment relations and strengthening the state's role in guaranteeing the protection of workers' constitutional rights. Keywords: workers' constitutional rights, judicial review, Constitutional Court, labor law, freedom of contract
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja atas Tunjangan dan Upah yang Menunggak Kaniko Dyon Geraldi; Gunardi Lie
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (April 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i4.1835

Abstract

This research is motivated by the widespread violations of workers' rights regarding benefits and wages, which are frequently suspended or unpaid by companies due to the weak bargaining position of employees. Legally, an employment relationship obligates employers to fulfill the right to a decent living through wage components and allowances. The problem formulation in this study focuses on the legal protection provided to workers against the arrears of benefits and wages within the regulatory framework post-Reform. The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials.The results indicate that legal protection for wages and benefits has been reinforced through Article 88A of the Job Creation Law and the Manpower Law, which mandates employers to pay wages according to the agreed-upon terms. Violations regarding these components, including arrears in Social Security (BPJS Ketenagakerjaan) contributions, constitute not only a breach of contract but are also subject to administrative and criminal sanctions, with a maximum of 8 years imprisonment under the BPJS Law. However, the effectiveness of law enforcement is still hindered by passive labor inspection functions and the lengthy litigation process in the Industrial Relations Court. In conclusion, while the regulatory instruments are sufficiently robust, more active and consistent government oversight and firm enforcement of sanctions are required. It is recommended to strengthen the supervisory function and simplify dispute resolution mechanisms to ensure that workers' normative rights are fully protected for the sake of creating harmonious and fair industrial relations.
TINJAUAN HUKUM PEMENUHAN UANG KOMPENSASI DAN GANTI RUGI DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Jenita Tan; Gunardi Lie
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 4 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (April 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i4.1840

Abstract

A Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) is a type of employment contract explicitly regulated under Indonesian labor law. Following the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its related regulations, including Government Regulation Number 35 of 2021, additional provisions have been established regarding the obligation to provide compensation and damages to PKWT workers/laborers. This study aims to examine the legal provisions concerning the granting of compensation and damages in PKWT in accordance with the Job Creation Law. The methodology used is normative legal research, employing both statutory and conceptual approaches. The results of the study indicate that the Job Creation Law requires employers to provide compensation at the end of a PKWT based on the duration of employment and obliges the payment of damages if either party terminates the PKWT before the agreed contract period expires. The implementation of this regulation continues to face obstacles due to the lack of legal awareness among employers and the insufficient supervisory measures.
Co-Authors Adisty Padmavati Moha Allaysha Adindaputri Kirani Alvin Faizal Adhiaza Angelica Jovanka Sukarsaatmadja Anisa Puspitasari Arka Candias Hermawan Aryanti Agripina WInata Aufan Ahdi Dhea Dillah Probokusumo Diana Deborah Evangeline Fiona Ezravania Rahmat Fauzan Ravinda Putera Furguson, Felix Hanivah Fitriyani Indah siti aprilia Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite Jenita Tan Julius Taufik Kaniko Dyon Geraldi Kearen Elvira Naftali Keiko Patricia Liwe Louis Sebastian Anot Putra Marcia Gladys Rumambi Maria Angela Triwidyarti Marvin Candra Michael Vernando Sirait Michele Fedryca Moody Rizqy Moody Rizqy Syailendra Putra Moody Rizqy Syailenra Putra Muhammad Ramdhan Hananto Nisa Paujiah Oktri Defilania, Oktri Defilania Salsabila Putri Shierly Florensia Stanley Muljadi Art Vanessa Wijaya William Christopher Yang