Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.765
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Interaksi : Jurnal Ilmu Komunikasi Interaksi Online Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Komunikasi dan Kajian Media PROGRESIF: Jurnal Hukum Journal of Public Administration and Local Governance AL MUNIR : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi Jurnal Audience Source: Jurnal Ilmu Komunikasi Jurnal Trias Politika Swadaya: Indonesian Journal of Community Empowerment Jurnal Studi Jurnalistik ABDIPRAJA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Comdent: Communication Student Journal
Jaduk Gilang Pembayun
Ilmu Komunikasi Universitas Tidar
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : PROGRESIF: Jurnal Hukum

 1 
Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation Satrio Ageng Rihardi; Jaduk Gilang Pembayun; Arnanda Yusliwidaka
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435

Abstract

Indonesia telah terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Anggota Tidak Tetap DK PBB) pada periode 2019-2020. Hal ini merupakan salah satu prestasi yang luar biasa, mengingat Indonesia dipercaya oleh negara-negara anggota PBB untuk menjadi salah satu anggota dari Organ Utama PBB yang memiliki tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Wilayah Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan wilayah yang tengah menjadi sengketa antara negara-negara sekitar yang merasa memiliki klaim atas wilayah tersebut. Sengketa ini telah menjadi perhatian dunia dimana ketegangan-ketegangan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara tersebut semakin hari semakin mencemaskan dalam stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Berbagai provokasi dan kebijakan luar negeri dari masing-masing negara dilakukan untuk memenangkan klaim atas wilayah tersebut. Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB memiliki salah satu kewajiban untuk ikut serta dalam menyelesaikan sengketa internasional atas wilayah LTS tersebut yang di klaim oleh negara-negara. Indonesia dapat menjadi pihak penengah untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keterlibatan Indonesia dalam upaya menyelesaikan sengketa di wilayah LTS berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan oleh tim peneliti. Bahan pustaka yang diteliti dan dikaji terdiri atas bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier. Pencarian data dilakukan dengan studi pustaka atau studi dokumen dan keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif.
Laut Cina Selatan: Menakar Peran Indonesia Dalam Dewan Keamanan United Nation: International Dispute Resolution; South China Sea; UNCLOS 1982. Rihardi, Satrio Ageng; Pembayun, Jaduk Gilang; Yusliwidaka, Arnanda
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 16 No 2 (2022): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v16i2.3435

Abstract

Indonesia has been elected as a Non-Permanent Member of the United Nations Security Council (Non-Permanent Member of the UN Security Council) in the 2019-2020 period. This is an extraordinary achievement, considering that Indonesia is trusted by UN member countries to be one of the members of the UN Main Organ which has the task of maintaining world peace and security. The South China Sea (LTS) is an area that is being disputed between neighboring countries that feel they have a claim to the area. This dispute has become the world's attention where the tensions shown by these countries are increasingly worrying about security stability in the region. Various provocations and foreign policies from each country were carried out to win claims to the territory. Indonesia as a non-permanent member of the UN Security Council has one of the obligations to participate in resolving international disputes over the LTS area which is claimed by countries. Indonesia can be a mediator to provide another point of view in resolving the dispute peacefully. The purpose of this study is to examine Indonesia's involvement in efforts to resolve disputes in the South China Sea region based on the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). The method used in this research is normative legal research. This research was conducted by researching and reviewing library materials that had been collected by the research team. The library materials that were researched and studied consisted of primary materials, secondary materials, and tertiary materials. Data search is done by literature study or document study and all data obtained will be analyzed qualitatively
Co-Authors Afrilia, Ascharisa Mettasatya Amaliyah, Anita Anisa Setya Arifina Anisa Setya Arifina Apsari Wahyu Kurnianti Arifina, Anisa Setya Arnanda Yusliwidaka Dwi Aryanti Fadillah, Azzahra Dyan Nur Ida Sutriani Khotiyah Khotiyah Lintang Citra Cristiani Mercedes Amanda Ningrum, Kisna Hesti Pandiangan, Chelsea Uly Artha Prinisia Nurul Ikasari, Prinisia Nurul Putri, Wahyu Eka Ratnasari, Eny Rihardi, Satrio Ageng RM Mahendradi Satrio Ageng Rihardi Sifara, Tsabita Najmi Cazandea Siswanto Siswanto Sri Mulyani Sukron Mazid