Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.223
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KOMUNIKASI TEKNIK SIPIL CIVED (Journal of Civil Engineering and Vocational Education) IPTEK Journal of Proceedings Series Jurnal Momentum Proceedings ACES (Annual Civil Engineering Seminar) Tazkia Islamic Finance and Business Review Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Rang Teknik Journal Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas Jurnal Rekayasa Sipil Journal of Infrastructure and Facility Asset Management APPLIED RESEARCH ON CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENT (ARCEE) Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Civil Engineering and Vocational Education
Akhmad Suraji
Universitas Andalas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Social Sciences Transportation Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS STRUKTUR RANTAI PASOK KONTRUKSI PADA PEKERJAAN JEMBATAN Febiana Maulani; Akhmad Suraji; Bambang Istijono
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol 10, No 2 (2014)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (258.816 KB) | DOI: 10.25077/jrs.10.2.1-8.2014

Abstract

Rantai Pasok adalah suatu item kegiatan atau jaringan kerjasama pengadaan barang atau jasa yang berkerja sama dan saling terkait satu sama lain untuk membuat dan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan, struktur rantai pasok adalah susunan suatu item kegiatan atau jaringan kerjasama pengadaan barang atau jasa yang berkerja sama dan saling terkait satu sama lain untuk membuat dan menyalurkan barang atau jasa. maka, pada suatu proyek kontruksi suatu sistem rantai pasok sangat mempengaruhi kelancaran suatu proyek. Baiknya suatu sistem rantai pasok kontruksi akan meningkatkan kinerja dari suatu kontraktor pada suatu proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja suatu kontraktor pada suatu proyek kontruksi jembatan dengan mengkaji melalui struktur rantai pasok yang digunakan. Hasil dari penelitian yang dilakukan pada kontraktor, subkontraktor dan supplier pada konstruksi jembatan dengan beberapa aspek penentu seperti hubungan dengan subkontraktor dan supplier seperti, jenis pengadaan, jenis kontrak, system pembayaran, dan interaksi antara dua perusahaan menunjjukn adanya keterkaitan antara hubungan kerja sama yang baik terhadap keefektifan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Keywords: rantai pasok, supplier, subkontraktor, Tier, konstruksi jembatan.
KONTRIBUSI KONTRAKTOR TERHADAP PENGURANGAN RESIKO KEGAGALAN BANGUNAN AKIBAT GEMPA DI KOTA PADANG Resi Elfitri; Akhmad Suraji; Abdul Hakam
Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand) Vol 12, No 1 (2016)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (321.989 KB) | DOI: 10.25077/jrs.12.1.51-60.2016

Abstract

Sumber data yang didapat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dampak bencana gempa bumi 30 september 2009 di Sumatera Barat terdapat kerusakan fisik terparah akibat gempa pada tanggal tersebut, yaitu kerusakan bangunan terutama Bangunan Konstruksi Gedung. Amir Partowiyatmo & Tri Harso Karyono (2008), dalam tema “Pesan Hari Standar Dunia Ke-39 : Intelligent dan Sustainnable Buildings”, mengatakan bangunan yang rusak akibat bencana alam seperti gempa diantaranya disebabkan karena bangunan-bangunan tersebut belum menerapkan standar secara baik dan benar. Fakta dampakgempa besar di Kota Padang menunjukkan tidak semua bangunan konstruksi gedung yang runtuh, dampak gempa pada bangunan konstruksi sangat tergantung dengan kualitas konstruksi. Menurut James Lewis (2001), mengatakan ketahanan struktur pada bangunan yang dirancang, untuk gempa bumi tergantung pada nilai-nilai yang telah ditentukan.Menurut Drajat Hoedayanto (2009), mengatakan salah satu kerusakan dan keruntuhan bangunan sipil akibat gempa adalah karena kesadaran kebijakan yang ada karena kurangnya kesadaran dari pejabat terkait, Industri konstruksi, praktisi konstruksi dan ahli konstruksi.Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk mengambil kebijakan-kebijakan konstruksi yang berpengaruh terhadap resiko dan menjadi masukan untuk membangun kamampuan kontraktor dalam berkonstribusi positif terhadap upaya-upaya dalam pengurangan resiko kegagalan bangunan. Penelitian ini menganalisis kontribusi kontraktor diteliti berdasarkan kategori pada pelaksanaan proyek konstruksi yaitu Sumber Daya Manusia, Metoda, Peralatan dan Material. Dimana ke empat katagori yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dinilai berkontribusi (71,9%), Metoda (79,84%), Peralatan (70%), Material (93,33 %), secara umum kontraktor telah berkontribusi terhadap pengurangan resiko kegagalan bangunan. Hasil uji statistik dipeoleh p – Value = 0,000 pada masingmasing katogori dengan nilai OR sebesar sumber daya manusia ( OR = 1,923 ), metoda ( OR = 7,259 ), Peralatan (1,709 ), dan material (5,127). Ke empat katagori ini mempunyai hubungan keterkaitan terhadap pengurangan resiko kegagalan bangunan akibat gempaKata kunci : Kontribusi Kontraktor, pengurangan resiko, kegagalan bangunan
Stakeholders Awareness of Safety Leadership Through Construction Safety Management System in Indonesia Desiderius Viby Indrayana; Akhmad Suraji
Applied Research on Civil Engineering and Environment (ARCEE) Vol. 3 No. 01 (2021): Health and Safety of Construction
Publisher : POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32722/arcee.v3i01.3945

Abstract

Construction workplace safety has become serious issues among global companies. Improvement on occupational safety and health has been carried out. However, construction still becomes a sector with the highest accident rate. Particularly in Indonesia, construction contributes to 32% of accident rate followed by transportation, forestry, and mining. Main driver to improve safety performance is safety leadership as the frontline part of Construction Safety Management System (CSMS). Since it is a non-technical aspect, stakeholders’ awareness is doubtful. Therefore, this study aims to describe Indonesia construction stakeholders’ awareness of safety leadership as part of CSMS. Questionnaire was distributed to 693 respondents comprises of government, planners, consultants, private contractors, and State-Owned Enterprise (SOE) contractors. The result was analyzed with descriptive statistic to reveal the stakeholders’ level of awareness. SOE contractor has the highest awareness of safety leadership. It is considered as obvious finding since SOE contractor becomes dominant in Indonesia’s construction industry. The majority of big-classified contractors are SOE. Meanwhile, contractors’ BOD is the lowest. The BOD commonly uses managerial leadership to run the company rather than safety leadership. However, the safety leadership should be owned by every stakeholder in construction industry whether they are in high or low management level.
EVALUASI PENERAPAN SPESIFIKASI UMUM PADA LAPISAN PONDASI PERKERASAN LENTUR Ella Nurhayati; Akhmad Suraji; Benny Hidayat
Rang Teknik Journal Vol 4, No 2 (2021): Vol. 4 No. 2 Juni 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.244 KB) | DOI: 10.31869/rtj.v4i2.2383

Abstract

Perkerasan jalan sering mengalami kerusakan sebelum umur rencana yang disebabkan oleh mutu material lapis pondasi rendah dan kepadatan lapis pondasi yang tidak tercapai. Perlunya evaluasi penerapan terhadap spesifikasi teknis atau spesifikasi umum yang harus dilakukan sejak awal konstruksi sampai pasca konstruksi agar proyek tersebut mencapai mutu yang diinginkan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat penerapan Spesifikasi Umum sebagai standar rujukan dalam dokumen kontrak pada pekerjaan perkerasan dan untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pencapaian mutu perkerasan. Penelitian dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara/kuesioner dengan variabel penelitian adalah material, pelaksanaan, hasil pengujian, sdm dan peralatan. Responden penelitian adalah kontraktor,konsultan dan pengawas PU. Hasil penelitian menunjukkan untuk tingkat penerapan telah 100% memenuhi Spesifikasi Umum pada kedua paket. Untuk hasil tingkat kesulitan/hambatan pada Paket Pembangunan Jalan Teluk Bayur – Nipah Purus DAK (P.098) Kota Padang menurut kontraktor,konsultan dan pengawas PU adalah Cash Flow perusahaan dengan tingkat kesulitan masing – masing 61%,68% dan 53%. Pada Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru – Alahan Panjang DAK (P.073) Kab. Pesisir Selatan tingkat kesulitan/hambatan tertinggi menurut kontraktor adalah kesulitan memahami substansi standar mutu dengan nilai 43%, menurut konsultan adalah kurangnya pelatihan keahlian dan keterampilan dalam metoda konstruksi dengan nilai 57% dan menurut pengawas PU adalah keterbatasan quarry yang mempunyai izin dengan nilai 79%.
Studi Penerapan Kebijakan Keselamatan Pada Proyek Gedung di Indonesia Akhmad Suraji
Jurnal Rekayasa Sipil Vol 18, No 3 (2022)
Publisher : Civil Engineering Departement, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jrs.18.3.230-243.2022

Abstract

Proyek konstruksi masih menjadi tempat yang memiliki tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Peristiwa kecelakaan tersebut dapat menyebabkan pekerja terbunuh, masyarakat terluka, tempat dan peralatan kerja rusak dan lingkungan terganggu. Beberapa penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa penerapan perundangan atau kebijakan keselamatan oleh perusahaan konstruksi adalah salah satu upaya yang efektif untuk mengurangi kecelakaan kerja. Pertanyaan selanjutnya adalah sudah sejauh mana kebijakan keselamatan mengakomodir fenomena kecelakaan kerja untuk meningkatkan keselamatan kerja di industri konstruksi dan sudah sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam pekerjaan konstruksi. Tujuan makalah ini adalah melaporkan hasil penelitian penerapan kebijakan keselamatan di  30 proyek konstruksi gedung pada tahun dan hasil penilaian sistem manajemen keselamatan. Penelitian ini mengukur kinerja perusahaan konstruksi dalam mengimplementasikan kebijakan keselamatan dalam bentuk norma, standar, pedoman dan kriteria. Elemen kebijakan berupa standar keselamatan konstruksi sebagai derivative kebijakan berupa norma hampir 100% masih belum lengkap. Dalam rangka menguji praktek kebijakan keselamatan di proyek gedung tersebut, studi mendalam di 8 proyek konstruksi dilakukan untuk menemukenali perilaku sistem manajemen sebagai manifestasi kebijakan keselamatan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan kebijakan keselamatan masih rendah dan manifestasinya dalam sistem manajemen keselamaan juga masih belum maksimal. Mereka para tim proyek lapangan secara proporsional masih banyak yang tidak mau dan merasa tidak wajib menerapkan kebijakan keselamatan. Studi mendalam juga mengkonfirmasi bahwa mereka di lapangan paling banyak mendapat teguran atas penerapan kebijakan keselamatan. Perencanaan dan perancangan keselamatan paling banyak proporsinya mendapat teguran. Evaluasi pengujian praktek sistem manajemen keselamatan terhadap British Safety Council (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem keselamatan masih banyak deviasi. Hasil dari studi ini dapat dijadikan dasar utama bagi perumusan kebijakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kinerja implementasi persyaratan dan ketentuan keselamatan dalam peraturan perundangan tentang keselamatan konstruksi oleh kontraktor. Penelitian selanjutnya perlu dilakukan untuk menemukan keselarasan antara kebijakan keselamatan oleh Pemerintah, kebijakan keselamatan oleh pemilik proyek dan kebijakan keselamatan oleh perusahaan baik konsultan maupun kontraktor.
Penentuan Prioritas Penanganan Jaringan Jalan Provinsi Metode Analytical Hierarchy Process (Ahp) Berdasarkan Provincial/Kabupaten Roads Management System (Pkrms) Ilham Halich; Akhmad Suraji; Benny Hidayat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i9.13656

Abstract

This PKRMS method combined with the Analytical Hierarrchy Process (AHP) method is expected to get optimal road maintenance results, get the required cost budget and prioritize road handling on strategic roads in West Sumatra province. Road maintenance is carried out to provide road services in accordance with the optimal road service life. West Sumatra Province has 58 provincial roads spread throughout the West Sumatra region, the condition of the road is lightly damaged and heavily damaged. Of the 58 provincial roads, there are 5 strategic sections in the object of research, namely: 2 sections which are transportation access, namely Teluk Bayur Nipah-Purus section (P.098) and Simpang Duku-Ketaping section (P.075) and 3 sections which are agricultural and plantation areas, namely Surantih-Kayo Aro Langgai section (P.086), Panti-Simpang Empat section (P.031) and Abai Sangir-Sungai Dareh section (P.056). The study was conducted by Survey and distributed questionnaires. The survey was conducted by recording inventory data, road condition data, road traffic data which was then processed with PKRMS. The types of handling obtained for the five sections are routine maintenance, periodic maintenance and rehabilitation, the largest budget in the following order: P.056 (Rp. 40,970.5 million), P.086 (Rp. 36,252.5 million), P.031 (Rp. 11,480.5 million), P.075 (Rp. 6,633.8 million), and P.098 (Rp. 5,853.1 million), priority road handling sections are in the following order: P.031, P.056, P.086, P.098, and P.075.
Deviasi Kontrak dalam Proyek Konstruksi: Sebuah Analisis Berbasis Temuan Audit Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Rahmat Fauzan; Benny Hidayat; Akhmad Suraji
Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Vol 5 No 3 (2023): Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jmiap.v5i3.898

Abstract

This research investigates the factors that contribute to deviations in the implementation of government construction projects through a case study approach in West Sumatra Province. This research is based on the primary secondary data, namely the West Sumatra Provincial Inspectorate Auditor Performance Audit Report from 2017 to 2021, totaling 15 (fifteen) Audit Reports (LHP). The findings of the inspection results are grouped into 3 (three) types of deviations based on the objectives of implementing a construction project, namely Cost, Quality, and Time. The results of the analysis show four dominant factors causing deviation. The first cause is contractor negligence, with a percentage of 16.13%, which highlights the problem of work implementation that is not by the contract. The second cause was negligence of the supervision consultant, with a rate of 11.29%. This included a lack of adequate supervision and producing reports that needed to reflect the actual conditions on the ground. Furthermore, the last two causes are the negligence of the Activity Technical Implementation Officer (PPTK) and the Commitment Making Officer (PPK), each with a rate of 29.03%. These two factors include problems in activity management and administration, as well as approval and payment processes that must be by the contract. Overall, the data indicates that administrative and managerial issues were the most dominant cause of deviations, at 58.06%.
The Role of Tourism Infrastructure in Tourism Development: A Literature Review Hesna, Yervi; Helmi, Helmi; Suraji, Akhmad; Lenggogeni, Sari
Journal of Infrastructure & Facility Asset Management Vol 5, No 1 (2023): Journal of Infrastructure & Facility Asset Management
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/jifam.v5i1.20526

Abstract

Tourism is well-known as a profitable economic activities both to developed and developing countries. Many scholar has identified some benefit from tourism. Tourism can accelerate economic growth and regional development from tourist needs and activity in the destination. This research examines studies on tourism infrastructure that have been published in journals and other venues to develop better knowledge about the position of past and current research and to create recommendations for future research. After reviewing 27 publications, this research shows the importance of the infrastructure to support tourism development.
Studi Kesiapan Daerah Untuk Investasi Infrastruktur Sosial Berbasis Pembiayaan Non APBN/APBD Yervi Hesna; Akhmad Suraji; Suchi Rahmadani; Eka Ikhwanul Satria
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas Vol 2 (2018): Edisi Khusus: Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas
Publisher : Departemen Teknik Sipil ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Infrastruktur harus dipenuhi dari sumber pendanaan lain gunamelakukan akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pemenuhannyadapat dilakukan dengan menggunakan skema pendanaan alternative seperti KerjasamaPemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran(PINA). Skema pendanaan alternatif ini dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhanpembangunan infrastruktur indonesia. Setiap daerah yang ada di indoneseia dapatmenjalanlan skema KPBU dan PINA untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur,khususnya infrastruktur sosial. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untukmenganalisis kesiapan daerah dalam investasi infrastruktur sosial berbasis PINA diSumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kesiapan daerahmengunakan faktor-faktor penentu kesiapan daerah berupa : (1) kesiapan regulasidaerah yang mendorong investasi infrastruktur, (2) kesiapan dari kemajuan ekonomidaerah, (3) kesiapan dari perangkat operasional. Dari hasil penelitian menunjukkanbahwa Sumatera Barat belum mengamanatkan kebijakan PINA dalam RPJMD danuntuk masih melakukan penyusunan regulasi terkait PINA.
A LEAN PERSPECTIVE ON POST-DISASTER HOUSING RECONSTRUCTION IMPLEMENTATION IN CIANJUR Dyla Midya Octavia; Taufika Ophiyandri; Akhmad Suraji; Benny Hidayat
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Post-disaster housing reconstruction is a critical recovery process that requires not only physical rebuilding but also effective coordination, administrative readiness, technical assistance, and community participation. However, reconstruction programmes often face delays, rework, quality problems, and low beneficiary satisfaction. This study aims to analyse the implementation of post-disaster housing reconstruction after the 2022 Cianjur earthquake from a Lean Construction perspective. A qualitative case study was conducted using institutional document analysis, semi-structured interviews, and field observations. The study involved 24 informants: 10 key informants from the central government, local government, technical actors, and local community leaders, and 14 beneficiary community members. The data were analysed through document review, thematic analysis, process analysis, and interpretation based on Lean Construction principles, including value, waste minimisation, flow, stakeholder coordination, and continuous improvement. The findings show that the reconstruction process in Cianjur was implemented through reimbursement, independent community-based reconstruction, and third-party implementation schemes. Four main implementation problems were identified: beneficiary data inconsistency, administrative complexity, limited technical knowledge and resources, and weak control of third-party implementation. From a lean perspective, these problems represent defects in information flow, overprocessing, resource bottlenecks, value leakage, and process interruptions that reduce value for beneficiaries. The study suggests that future post-disaster housing reconstruction should strengthen beneficiary data management, simplify administrative procedures, balance facilitator workloads, provide early technical education, and improve third-party monitoring to support more efficient, beneficiary-oriented reconstruction.
Co-Authors Abdul Hakam Ade Ilham, ST, Ade Adel Emir Fuadi Harahap Akhmad Affandi Mahfudz Amy Rahmadian Puteri Bambang Endroyo Bambang Istijono, Bambang Bambang Wijananto Bayu Martanto Adji Benny Hidayat Benny Hidayat Debataraja, Lisherly Reginancy Desiderius Viby Indrayana Detia Enda Trivilla Dyla Midya Octavia Eka Ikhwanul Satria Ella Nurhayati Enni Supriyani Febiana Maulani Helmi, Helmi Ikhwanul Satria, Eka Ilham Halich Irvan Guswandi Masrilayanti Masrilayanti Ophiyandri, Taufika Rahmadani, Suchi Rahman Arifin, Ari Syaiful Rahmat Fauzan Resi Elfitri Rhama Budi Setia Riki Saputra Sari Lenggogeni Shindy Meuthia Suchi Rahmadani Taufika Ophyandri Yervi Hesna Yuswar Zainul Basri