Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam Lucky Imam Santoso; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.754

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensible sesuai prinsip legalitas serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparatur Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE (β=0.435; T=5.281; p=0.000), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE (β=0.704; T=6.410; p=0.000), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE (β=−0.181; T=2.741; p=0.006), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.
Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana Yossy Wisata; Indra Sakti; Isfandir Hutasoit; Rabu
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.755

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban. Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah ekses tindakan.
Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam Pelayanan Publik Berbasis Quick Response Service: Studi Kuantitatif Deskriptif Slamet Pribadi; Isfandir Hutasoit; Indra Sakti; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.778

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam pelayanan publik berbasis Quick Response Service. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Data diperoleh dari 42 responden yang memiliki pengalaman langsung terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang mengukur lima dimensi kinerja, yaitu kecepatan respons layanan, ketepatan penanganan, koordinasi antarpetugas, kemudahan akses layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,74. Dimensi ketepatan penanganan memperoleh skor tertinggi, diikuti oleh kecepatan respons layanan. Sementara itu, sarana dan prasarana menjadi dimensi dengan skor terendah, meskipun tetap berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama layanan terletak pada kapasitas operasional petugas dalam merespons dan menangani keadaan darurat, sedangkan aspek pendukung masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan akses layanan, koordinasi operasional dan dukungan sarana-prasarana agar Quick Response Service dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nakhoda Akibat Penundaan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Oleh Syahbandar Mega Mell Pina; Indra Sakti; Evi Febri Sartika
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.956

Abstract

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar merupakan instrumen hukum yang berfungsi menjamin bahwa kapal telah memenuhi persyaratan administratif, kelaiklautan, keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan sebelum melakukan pelayaran. Dalam praktiknya, masih terjadi penundaan penerbitan SPB yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian bagi nakhoda sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal, awak kapal, penumpang, dan muatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap nakhoda akibat penundaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar berdasarkan perspektif hukum pelayaran di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap nakhoda diwujudkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif dilaksanakan melalui mekanisme pemeriksaan kelaiklautan kapal, verifikasi dokumen, dan pengawasan sebelum penerbitan SPB untuk menjamin keselamatan pelayaran serta memberikan kepastian hukum bagi nakhoda. Sementara itu, perlindungan represif diberikan apabila penundaan penerbitan SPB dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, melampaui kewenangan, atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga nakhoda memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan Syahbandar dalam menerbitkan maupun menunda SPB harus dilaksanakan secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel agar tercipta keseimbangan antara fungsi pengawasan keselamatan pelayaran dengan perlindungan hak-hak hukum nakhoda serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayaran di Indonesia.
Peran Hukum Perdata Dalam Perlindungan Hak Milik Individu Di Era Digital Laode Saman; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM) Vol. 3 No. 2 (2025): JURDIKUM - DESEMBER
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/jurdikum.v3i2.1002

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal perlindungan hak milik individu. Munculnya fenomena digitalisasi dan transaksi online mengubah cara pemilik hak milik berinteraksi dengan asetnya. Dalam konteks ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap hak milik individu, baik berupa barang fisik maupun aset digital. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum perdata berfungsi dalam melindungi hak milik individu di era digital, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penegakan hak-hak tersebut di dunia maya. Selain itu, pembahasan juga mencakup pentingnya penyesuaian norma hukum yang ada dengan dinamika perkembangan teknologi untuk memastikan hak milik individu tetap terlindungi secara optimal dalam konteks digitalisasi. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang relevansi dan peran hukum perdata dalam menghadapi tantangan hukum di dunia digital.
Supremasi Hukum dalam Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Raja Zukifli; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Dwi Afni Maileni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3647

Abstract

Penegakan peraturan daerah (Perda) oleh Kepolisian Kota (Satpol PP) berada di titik temu antara mandat ketertiban umum dan kewajiban konstitusional negara hukum, di mana pengejaran ketertiban semata tidak dapat membenarkan tindakan penegakan hukum kecuali jika tindakan tersebut mematuhi legalitas, proporsionalitas, dan keadilan prosedural sesuai dengan Prinsip-Prinsip Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artikel ini menyelidiki implementasi supremasi hukum dalam penegakan peraturan Satpol PP dengan mengevaluasi struktur kekuasaan, batasan diskresi, dan mandat akuntabilitas administratif yang membatasi kegiatan penegakan hukum. Studi ini menggunakan metodologi normatif-yuridis, memanfaatkan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus untuk mengubah prinsip-prinsip supremasi hukum menjadi kriteria evaluatif praktis yang didasarkan pada landasan hukum, tahapan prosedural, dan bukti dokumenter. Analisis menunjukkan bahwa kepatuhan substansial terhadap supremasi hukum bergantung pada tiga kriteria operasional yang saling terkait: (1) legalitas operasional, yang memerlukan “dasar hukum” yang pasti (peraturan Perda/wali kota/SOP) dan verifikasi faktual atas dugaan pelanggaran; (2) proporsionalitas, yang dilaksanakan melalui eskalasi bertahap dengan intensitas yang terukur; dan (3) keadilan prosedural sebagai proses hukum administratif, yang mewajibkan pemberitahuan, penjelasan rasional, kesempatan untuk kepatuhan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Kerentanan utama ada pada tingkat operasional ketika prosedur operasi standar gagal untuk secara konsisten menjamin langkah-langkah prosedural dan ketika catatan administratif tidak memadai, sehingga meningkatkan keleluasaan diskresioner dan membahayakan kemampuan audit. Oleh karena itu, artikel ini menganjurkan standardisasi bukti administratif minimum (jejak perintah/penugasan, peringatan/pemberitahuan, dokumentasi faktual, notulen resmi, dan laporan pasca-tindakan) untuk menjamin penegakan hukum yang tidak sewenang-wenang dan dapat diaudit sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
FORMULASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN DIGITAL BERBASIS SMART CONTRACT DI INDONESIA Febriadinata Febriadinata; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 1 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i1.3342

Abstract

Digital transformation through blockchain technology has introduced smart contracts as an automated agreement mechanism, creating challenges for legal protection in Indonesia. This study aims to analyze and formulate legal protection for parties involved in smart contract-based digital agreements to ensure legal certainty, justice, and utility. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through literature reviews and document analysis, then analyzed qualitatively. The findings indicate that existing electronic contract regulations have not fully accommodated the characteristics of smart contracts, particularly regarding the validity of consent, automated execution, legal liability, electronic evidence, information security, and dispute resolution. Therefore, comprehensive and adaptive regulatory harmonization, along with strengthened consumer protection, is necessary to establish balanced legal protection for all parties involved. ABSTRAKTransformasi digital melalui teknologi blockchain menghadirkan smart contract sebagai mekanisme perjanjian otomatis yang menimbulkan tantangan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merumuskan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian digital berbasis smart contract untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kontrak elektronik yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik smart contract, terutama terkait keabsahan persetujuan, eksekusi otomatis, pertanggungjawaban hukum, pembuktian elektronik, keamanan informasi, dan penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang komprehensif dan adaptif serta penguatan perlindungan konsumen untuk mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak.
KEDUDUKAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK TERSERTIFIKASI DALAM PEMBUATAN AKTA PPAT PADA SISTEM PERTANAHAN ELEKTRONIK Helen Helen; Dwi Afni Maileni; Indra Sakti
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 4, No 2 (2025): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v4i2.3343

Abstract

The digital transformation of land administration services raises legal issues concerning the use of certified electronic signatures in the execution of deeds by Land Deed Officials (PPAT), particularly regarding authenticity and evidentiary force. This study aims to analyze the regulations governing certified electronic signatures, the authority of PPATs, and the legal implications for deed validity. The study employs normative legal research with statutory and conceptual approaches through prescriptive analysis of primary and secondary legal materials. The findings indicate that the recognition of electronic documents and signatures does not automatically eliminate the formal requirements for authentic deeds. Electronic land certificates issued through land registration must also be distinguished from electronic certificates used to verify signatories’ identities. Therefore, the implementation of electronic signatures in the execution of PPAT deeds requires regulatory harmonization, identity verification standards, secure archiving, and clear allocation of legal responsibilities to ensure legal certainty. ABSTRAKTransformasi digital layanan pertanahan menimbulkan persoalan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dalam pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya terkait autentisitas dan kekuatan pembuktian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tanda tangan elektronik tersertifikasi, kewenangan PPAT, serta implikasi hukumnya terhadap keabsahan akta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis preskriptif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik tidak secara otomatis menghapus persyaratan formal akta autentik. Sertipikat tanah elektronik sebagai dokumen hasil pendaftaran tanah juga berbeda dari sertifikat elektronik untuk verifikasi identitas penanda tangan. Dengan demikian, penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta PPAT memerlukan harmonisasi regulasi, standar verifikasi identitas, keamanan pengarsipan, dan kejelasan tanggung jawab hukum guna menjamin kepastian hukum.