Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kualitas SOP, dan Pengawasan Internal terhadap Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Kota Batam Lucky Imam Santoso; Rizki Tri Anugrah Bhakti; Indra Sakti; Seftia Azrianti
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.754

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana faktor tata kelola internal mempengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah (Perda) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam. Penegakan pada level pemerintah daerah tidak memadai bila hanya dipahami sebagai intensitas operasi penertiban, melainkan harus dibaca sebagai kualitas tindakan pemerintahan yang sah secara prosedural, akuntabel, dan defensible sesuai prinsip legalitas serta Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan survei potong lintang. Data dikumpulkan dari 101 aparatur Satpol PP yang terlibat langsung dalam kegiatan penegakan Perda. Pengujian model dilakukan menggunakan PLS SEM untuk mengestimasi pengaruh Human Resource Capacity (HRC), SOP Quality (SOPQ), dan Internal Control (IC) terhadap Effectiveness of Local Regulation Enforcement (EE). Hasil menunjukkan bahwa HRC berpengaruh positif dan signifikan terhadap EE (β=0.435; T=5.281; p=0.000), yang menandakan bahwa penguasaan aturan dan batas kewenangan, keterampilan teknis penertiban, komunikasi persuasif, serta kualitas pemecahan masalah dan diskresi berasosiasi dengan meningkatnya konsistensi tindakan, kepatuhan prosedur dan dokumentasi, ketepatan penanganan, serta persepsi keadilan dan legitimasi penegakan. SOPQ tampil sebagai prediktor paling dominan terhadap EE (β=0.704; T=6.410; p=0.000), menegaskan bahwa SOP yang jelas, lengkap, konsisten, dan auditabel merupakan tuas utama untuk memastikan keseragaman tindakan dan akuntabilitas administratif. Sebaliknya, IC berpengaruh negatif dan signifikan terhadap EE (β=−0.181; T=2.741; p=0.006), yang mengindikasikan bahwa pengawasan internal yang lebih dirasakan sebagai pemeriksaan administratif dan pelaporan dibanding pengawasan korektif dapat mendorong kepatuhan semu, bukan perbaikan kualitas penegakan. Model menunjukkan daya jelaskan dan relevansi prediktif yang kuat, sehingga efektivitas penegakan Perda di Batam terutama ditentukan oleh kapasitas aparatur dan kualitas prosedur, dengan pengawasan internal perlu direorientasikan menjadi mekanisme korektif berbasis perbaikan berkelanjutan.
Kewenangan dan Batas Tindakan Represif Satpol PP dalam Perspektif Hukum Pidana Yossy Wisata; Indra Sakti; Isfandir Hutasoit; Rabu
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.755

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta merumuskan batas tindakan represif dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Batam dari perspektif hukum pidana, terutama untuk membedakan kapan tindakan tetap sah sebagai penegakan administratif dan kapan berpotensi memunculkan pertanggungjawaban pidana. Kerangka konseptual dibangun dari perdebatan hukum administrasi dan hukum pidana mengenai kewenangan, asas legalitas, proporsionalitas, subsidiaritas, dan alasan pembenar perintah jabatan yang sah sebagai parameter pembatas paksaan negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang diperkuat data empiris berbasis dokumen publik pemerintah daerah dan pemberitaan media lokal sebagai jejak bukti praktik penertiban. Temuan menunjukkan pola penertiban yang dominan berupa pembongkaran lapak dan pengangkutan barang, sehingga titik uji utama bergeser pada keterpenuhan prasyarat prosedural yang dapat ditelusuri, yaitu tahapan teguran dan peringatan, surat tugas atau perintah, berita acara, pendataan barang, serta mekanisme pasca penertiban, dan pada kesepadanan kadar pemaksaan dengan tujuan kebijakan daerah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya penguatan SOP, pembuktian administrasi, pendataan dan mekanisme pengembalian atau penyelesaian barang sebagai instrumen inti untuk menjaga legitimasi penegakan dan mencegah ekses tindakan.
Analisis Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam Pelayanan Publik Berbasis Quick Response Service: Studi Kuantitatif Deskriptif Slamet Pribadi; Isfandir Hutasoit; Indra Sakti; Agus Riyanto
Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital (Juli - September 2026)
Publisher : Siber Nusantara Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpd.v4i3.778

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam dalam pelayanan publik berbasis Quick Response Service. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik survei. Data diperoleh dari 42 responden yang memiliki pengalaman langsung terhadap layanan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang mengukur lima dimensi kinerja, yaitu kecepatan respons layanan, ketepatan penanganan, koordinasi antarpetugas, kemudahan akses layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana. Data dianalisis menggunakan SPSS melalui uji validitas, uji reliabilitas dan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam berada pada kategori tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan 3,74. Dimensi ketepatan penanganan memperoleh skor tertinggi, diikuti oleh kecepatan respons layanan. Sementara itu, sarana dan prasarana menjadi dimensi dengan skor terendah, meskipun tetap berada pada kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama layanan terletak pada kapasitas operasional petugas dalam merespons dan menangani keadaan darurat, sedangkan aspek pendukung masih memerlukan penguatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan perlu diarahkan pada penguatan akses layanan, koordinasi operasional dan dukungan sarana-prasarana agar Quick Response Service dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.