Claim Missing Document
Check
Articles

IMPLEMENTASI SISKOHAT DALAM PELAYANAN HAJI STUDI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG Eka Prameswari Devi; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 7 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.832 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berisi tentang bagaimana implementasi SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) dalam Pelayanan Haji di Kantor Kementerian Agama Kota Malang. SISKOHAT merupakan suatu sistem yang diciptakan Kementerian Agama RI untuk mengelola data dan informasi jemaah haji. SISKOHAT hadir bertujuan untuk memudahkan pelayanan bagi calon jemaah haji. Mengingat calon jemaah haji yang mendaftar setiap tahunnya terus bertambah, hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya daftar waiting list di Indonesia. Dimana saat ini waiting list di Kota Malang pada tahun 2021telah mencapai 31, tahun sehingga diperlukan suatu sistem untuk mengelola data tersebut, namun dalam implementasinya tentu terdapat faktor pendorong dan penghambat. Penelitian ini, menggunakan jenis penilitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data ialah primer dan sekunder, dengan menggunakan teknik analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari, pengumpulan data (data collection), kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Hasil penelitian menunjukkan Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya SISKOHAT pada Kementerian Agama Kota Malang telah memiliki standar kebijakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan pemerintah, memiliki sumberdaya manusia maupun nonmanusia sebagai pendukung, komunikasi yang terjalin diantara pegawai dan kepala seksi, struktur birokrasi pada PHU dengan didasari oleh norma dalam pemberian layanan serta dukungan penuh dari semua pihak yang ada. Sehingga SISKOHAT dapat memberikan pengaruh pada kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu organisasi. Namun dalam implementasinya ternyata masih ditemukan kendala dalam hardware dan peopleware.  Kata Kunci: Implementasi, SISKOHAT, Pelayanan, Haji, Kementerian Agama
ANALISIS SWOT STRATEGI PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN MALANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG TAHUN 2020 DI MASA PANDEMI COVID-19 Miftakhul Aini; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 16, No 4 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (84.122 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi atas dasar adanya kekhawatiran terhadap tingginya pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran serta strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan pemilihan umum. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas, maka penulis memfokuskan pokok permasalahannya yaitu: (1) Analisis strategi Bawaslu Kabupaten Malang dalam pengawasan rencana pemilihan kepala daerah tahun 2020 di masa pandemic Covid-19. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis SWOT berdasarkan teori Rangkuti (2006) dan mengenai strategi pengawasan penulis menggunakan teori Pengawasan Melekat sesuai dengan Inpres No. 1 tentang Pedoman Pengawasan Melekat (2) Kerawanan dan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Fokus menjadi acuan penulis ialah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelangaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Buapti Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (3) Faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini faktor pendukung dan penghambat dipengaruhi oleh aspek internal dan eksternal. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Malang dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yakni observasi yang dilakukan secara terus terang, wawancara dengan metode tidak terstruktur dengan narasumber, dan dokumentasi yang pengambilan gambar dan rekaman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan tahapan startegis dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang tahun 2020 serta telah melakukan startegi pengawasan secara melekat. Dalam pelaksanaan pemilihan terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan diproses oleh Bawaslu Kabupaten Malang. Selain itu dalam pengawasan pemilu, bawaslu masih memiliki kelamahan yang dipengaruhi oleh factor eksternal maupun internal. Meskipun telah melakukan pengawasan yang melekat, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terutama dalam peraturan batas waktu penyidikan dan penindakan. Hal ini dikarenakan masih banyak laporan dugaan pelanggaran yang tidak ditindak lanjuti dengan alasan kurangnya unsur-unsur pelanggaran. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Strategi Pengawasan, Dan Kerawanan Dan Pelanggaran Pemilihan Umum
INOVASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (OGP) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR DESA (Studi pada Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) Mega Senja Selfia; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 14, No 5 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (115.045 KB)

Abstract

ABSTRAKKabupaten Bojonegoro telah menjadi salah satu daerah yang berhasil menerapkan kebijakan Open Government Partnership (OGP) bahkan hingga ketingkat desa. Salah satunya adalah Desa Pejambon. Ada tiga permasalahan yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Pertama, tentang apa saja inovasi dari kebijakan OGP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pejambon. Kedua, bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur setelah adanya kebijakan OGP. Ketiga, pengaruh dari inovasi kebijakan OGP terhadap Desa Pejambon. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis inovasi dari kebijakan Open Government Partnership (OGP) dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakatnya serta pengaruh inovasi bagi Desa Pejambon. Teori yang digunakan adalah teori inovasi menurut Rogers dalam buku Suwarno yang berkaitan dengan karakteristik inovasi kebijakan dan teori partisipasi menurut Yadav. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. Analisis Data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi-inovasi dari kebijakan OGP, sudah memenuhi atribut inovasi menurut Rogers yaitu aspek keunggulan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemampuan diujicobakan, dan kemudahan diamati. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan masyarakat Desa Pejambon yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan pembangunan, dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi pembangunan. Pengaruh OGP terhadap Desa Pejambon untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah cukup baik dan juga banyak infrastruktur yang berhasil dibangun. Inovasi Kebijakan Open Government Partnership (OGP) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pejambon dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun begitu, Pemerintah Desa masih perlu melakukan sosialisasi terkait kebijakan Open Government Partneship (OGP) kepada masyarakat serta melibatkan lebih banyak komunitas masyarakat di Desa Pejambon untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kata kunci : Inovasi, Open Government Partnership (OGP), Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur
IMPELEMENTASI PELAYANAN PUBLIK PADA PTSP DALAM MEMPERMUDAH AKSES PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Madiun) Dinda Hayyi Nur Azizah; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 14, No 1 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.018 KB)

Abstract

Berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan aparatur Negarakepada masyarakat dengan membuat penyederhanaan pelaksanaan pelayanan melalui kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sebagai upaya untuk mengurangi pelayanan yang cenderung berbelit-belit. Salah satu wilayah di Kabupaten Madiun yang turut aktif menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kabupaten Madiun. Pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Agama Kabupaten Madiun mulai dari keterbatasan Fasilitas, Sumber Daya Manusia yang dimiliki, masih minimnya tingkat pengetahuan petugas pelayanan mengenai pelayanan perizinan, sistem online yang masih sering error, Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai Impelementasi Pelayanan Publik Pada PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Upaya Mempermudah Akses Layanan Publik di Kementerian Agama Kabupaten Madiun Teori yang digunakan adalah teori Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurut Rusli (2010). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles  dan Huberman. Hasil dari penelitian ini adalah belum maksimalnya pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun karena masih menemukan beberapa hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga masih membutuhkan perbaikan demi peningkatan kualitas pelayanan yangdiberikan. Kata kunci : Impelementasi pelayanan publik, Manajemen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ANALISIS PERILAKU SISWA ZAMAN MILENIAL (Studi Gadget dan Informasi Online di Sekolah MAN 1 Kota Malang) Nurlita Sari; Afifuddin Afifuddin; Roni Pindahanto
Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (43.095 KB)

Abstract

Teknologi sudah menhadu bagiah keseharian dalam hidup. Teknologi saat ini sudah bisa dinikmati oleh siapa saja dari kalangan mana saja, tidak ketinggalan  para siswa. Gadget sebutan untuk sebuah peranti teknologi sudah dimiliki oleh siapa saja. Tak hanya orang dewasa, remaja dan anak-anak pun sudah banyak memiliki gadgetnya sendiri. Bahkan sat ini banyak sekolah-sekolah yang mengijinkan para siswanya untuk membawa gadgetnya ke sekolah berbeda dengan sistem dahulu. Perubahan zaman yanag diikuti perkembangan teknologi merubah standar tersendiri di masyarakat. Penggunaan gadget bagi para siswa pun menjadi hal yang lumrah. Akibatnya terdapat berbagai dampak akibat penggunaan gadget oleh para siswa pun mengikuti dibelakangnya. Saat ini gadget sudah mempengaruhi perilaku, sifat dan sikap para siswa milenial.  Keleluasaan akses informasi, dan banyaknya konten yang menghibur semakin menignkatkan penggunaan gadget pribadi di masyarakat. Kata Kunci : Teknologi, Siswa, Dampak
UPAYA PEMERINTAH DALAM PROGRAM JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK MENGATASI DAMPAK KRISIS EKONOMI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Evaluasi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan) Yunita Aldama; Afifuddin Afifuddin; Retno Wulan Sekarsari
Respon Publik Vol 15, No 10 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.965 KB)

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini dilakukan atas dasar adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mengatasi dampak krisis ekonomi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada diatas maka penulis menyimpulkan pokok permasalahannya yaitu: (1) Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? (2) Bagaimana kinerja para petugas Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa? (3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan? Penelitian ini dilaksanakan di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tentang konsep implementasi kebijakan publik, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menangani dampak krisis ekonomi pandemi Covid-19 ini dengan mengadakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berupa uang tunai. Kinerja petugas yang cepat, tanggap, disiplin sehingga penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa cepat, tepat sasaran dan merata. Adapun faktor pendukung seperti letak geografis dan kinerja para petugas. Faktor penghambat seperti letak geografis, administrasi penduduk, kurangnya informasi, kecemburuan sosial, tidak menerapkan protokol kesehatan dan lambatnya penyaluran dana untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat bermanfaat bagi penerima bantuan, para petugas program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Manaruwi dan Desa Masangan Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan program ini dengan efektif dan efisien berdasarkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kata Kunci: Implementasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD, Krisis Ekonomi, Pandemi Covid-19.
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN LANSIA TERLANTAR ( Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu) MARIAMA QAMARIAH; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 14, No 4 (2020): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (59.512 KB)

Abstract

ABSTRAKPertumbuhan lanjut usia dari tahun ketahun jumlahnya semakin meningkat. Negara mempunyai tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakatnya termasuk pada lanjut usia terlantar, oleh karena itu pemerintah sendiri sudah menyadari bahwa betapa pentingnya memberikan perhatian kepada lanjut usia dengan pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi lanjut usia terlantar agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lanjut usia terlantar di Dinas Sosial Kota Batu juga mengetahui faktor pendukung dari pelaksaan program bantuan sosial juga faktor yang menjadi kendala, dimana dalam pelaksanaan implementasi program bantuan sosial tersebut terdapat kendala-kendala yang terjadi sehingga pihak Dinas Sosial  juga harus memiliki solusi dalam menghadapi kendala yang timbul dalam pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif  (Interactive model) dari Milles and Hubberman (2014). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu sudah baik, karena lansia terlantar sudah merasakan terbantu dengan program bantuan sosial yang diadakan Dinas Sosial Kota Batu untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan lansia terlantar yang berada di Kota Batu. (2) Faktor pendukung implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah kerjasama yang dilakukan oleh para aparat pelaksana dengan berbagai instansi lain. Dukungan publik yaitu antusias dari masyarakat dan komitmen dari para aparat pelaksana. Faktor penghambat implementasi program bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan lansia terlantar pada Dinas Sosial Kota Batu adalah minimnya sumber daya manusia sehingga kekurangan terjadi yang membuat kurang maksimalnya kinerja dilapangan, alokasi anggaran yang masih sangat terbatas, dan tidak terpenuhinya fasilitas. Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Sosial, Lansia Terlantar
ETOS KERJA PEGAWAI PADA BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 Totok Mujiarianto; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 15, No 3 (2021): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.668 KB)

Abstract

Pelayanan administrasi, jenis pelayanan yang diberikan oleh unit penyedia layanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumen, serta perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis bidang perlengkapan, rumah tangga, tata usaha, arsip, ekspedisi dan telekomunikasi. Dalam skripsi yang dianalisa, etos kerja pegawai pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Adapun hubungan erat dengan Etos kerja, yaitu kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan giat dan konsekuen dalam mengejar tujuan bersama untuk melakukan suatu  pekerjaan dengan giat dan antusias sehingga penyelesaian pekerjaan cepat dan baik. Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berada dibawah Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dan dikepalai oleh seorang Kepala Bagian serta dibantu oleh       3 Kepala Sub Bagian dengan susunan organisasi. Kata Kunci: Etika Kerja, Pegawai, Administrasi, Sekretariat.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PENANGGULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Kabupaten Pamekasan) Mailatus Sarifah; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 16, No 3 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.877 KB)

Abstract

Implementasi kebijakan tenaga kerja transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Banyaknya jumlah TKI di luar negri bisa menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negri terutama tentang ketidak sesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidak lengkapan dokumen kerja (TKI illegal). Dengan permasalahan yang telah terjadi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan perlu melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan untuk di implemtasikan kembali dengan tujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya penyeludupan pengiriman TKI Ilegal di Kabupaten Pamekasan demi terjaganya keselamatan dan keamanan dari TKI itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pristiwa ataupun fenomena yang terajadi. Pengumpula data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal di Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposis dan struktur birokrasi.  Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Masyarakat
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REVITALISASI TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR KEPUTIH SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURABAYA (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya) Fairuz Kharisma Wardhani; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno
Respon Publik Vol 16, No 1 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (93.4 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan tentang Efektivitas Kebijakan Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir Keputih Sebagai Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya (Studi pada Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya). Latar belakang penelitian ini berawal dari pencemaran lingkungan Tempat Pembuangan Akhir Keputih pada lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan tersebut menyebabkan beberapa penyakit diantaranya penyakit kulit, asma, dan diare. Sehingga sekitar tahun 2000-an masyarakat Keputih melakukan aksi dan penghadangan truk pengangkut sampah yang menuju TPA Keputih. Hingga pada Tahun 2012 Pemkot Surabaya melakukan Revitalisasi TPA Keputih menjadi Ruang Terbuka Hijau yang diberi nama Taman Harmoni Keputih. Hal ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat, bukan hanya karena dampak positif lingkungan, tetapi juga karena dampak positif secara ekonomi kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui Bagaimana Efektifitas Kebijakan Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir Keputih Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya serta faktor pendukung dan penghambat Revitalisasi Tempat Pembuangan Akhir Keputih sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan, pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis deskritif kualitatif yaitu dengan cara data yag diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Revitalisasi TPA Keputih terbukti efektif. (1)Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat. Sebagai area wisata akan tercipta produktifitas, inovasi, peluang, dan penghasilan yang baru sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. (2) Peningkatan Kualitas Hidup Sehat Masyarakat. Kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar menjadi lebih baik dan sudah tidak ada lagi keluhan dari masyarakat akibat dari dampak negatif yang ditimbulkan. (3) Dengan adanya sarana dan prasarana yang disediakan serta didukung dengan sejarah pembangunan Taman Harmoni, fasilitas olahraga, area bermain, serta banyaknya fasilitas spot foto yang disediakan membuat Taman Harmoni Keputih menjadi sebuah Taman dengan sejuta manfaat dan memiliki potensi sebagai area wisata edukatif. Faktor pendukung dalam melakukan revitalisasi diantaranya keluhan dari masyarakat sekitar akibat pencemaran TPA Keputih menyebabkan faktor terbesar dalam revitalisasi. Namun, ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam proses revitalisasi, yaitu tidak suburnya lahan, sering terjadinya kebakaran, kualitas air tanah belum memenuhi standar. Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : keterbukaan dan dukungan masyarakat terhadap setiap kebijakan revitalisasi TPA Keputih serta dukungan dan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat setempat dalam menjaga kelestarian Taman Harmoni Keputih.