Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Critical Reflection on the Empty Box Phenomenon and Political Party Cadre Crisis Sudiarsana, I Kadek; Fithrian Luthfan, Gusti Fadhil; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8656

Abstract

Indonesia's democratic life in the 2024 elections is characterized by complex dynamics, such as demonstrations against the alleged constitutional disobedience by the Baleg DPR and the empty box phenomenon in 37 regions. This indicates the degradation of the quality of democracy, where political parties that should be a forum for political education are instead shackled by the hegemony of fat coalitions, ignoring the function of regeneration. This normative juridical research uses statutory and conceptual approaches, with qualitative data analysis, concluding that parties fail to optimize their strategic role in democracy. The empty box phenomenon reflects the pragmatism of political parties that are trapped in the comfort zone of coalitions, even losing the basic philosophy of their establishment. The implications include election budget inefficiency, inhibition of regional strategic programs due to risk-averse acting regional heads, and threats to the quality of development. To restore democracy, the author proposes: (1) limiting political party coalitions, (2) reformulating the requirements for independent pathways in regional elections, and (3) preventing power domination in order to create a competitive democratic ecosystem with integrity.
Analisis Hukum Sebagai Kewajiban Kontraktor dalam Pembayaran Upah Pekerja: Teras Samarinda Tahap Pertama Aulya, Muhammad; Sasmitha, Rahmat Mubaroh Mulya; Yosua, Ricard Michail; Fakhri, Arsyad Raziq; Pratama, George Christian; Susanti, Erna; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4245

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum kontraktor atas keterlambatan pembayaran upah pekerja pada Proyek Teras Samarinda Tahap Pertama. Sebanyak 84 pekerja belum menerima upah dengan total tunggakan sekitar Rp500 juta, meskipun proyek telah diresmikan dan bernilai Rp36,9 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kontraktor wajib membayar upah tepat waktu. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan dan pengawasan pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan solusi seperti penguatan perencanaan keuangan, penggunaan escrow account, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran serupa. Studi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta perlindungan hukum bagi pekerja.
Reformulasi Pengaturan Subjek Hukum Tippee dalam Sistem Hukum Pasar modal Indonesia Tombi, Johan Tri Noval Hendrian; Larasati, Kandi Kirana; Amri, Ulil; Luthfan, Gusti Fadhil Fithrian; Fajrin, Fera Wulandari; Sanata, Kalen
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi hukum terkait cakupan subjek hukum tippee dalam Undang-Undang Pasar Modal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil peneltian ditemukan bahwa regulasi yang ada belum menjangkau dinamika transaksi digital dan pola penyebaran informasi yang kompleks. Studi ini menawarkan pendekatan baru dengan mengadopsi prinsip constructive knowledge dan teori misappropriation untuk memperluas tanggung jawab hukum terhadap pihak yang “seharusnya tahu” mengenai sifat informasi yang diperoleh. Temuan ini menegaskan bahwa reformulasi pengaturan hukum terhadap tippee pasif menjadi langkah strategis untuk memperkuat integritas pasar, memperbaiki mekanisme pembuktian, dan mengatasi asimetri informasi dalam praktik insider trading kontemporer. Kata Kunci: Insider Trading, Pasar Modal, Tippee
Digital Prenuptial Agreement through Electronic Notary in Indonesian Legal System Syafruddin, A. Ummu Fauziyyah; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian; Raden, Andi Nur Fikriana Aulia; Ulil Amri
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 7 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v7i1.1956

Abstract

Implementing digitalization in prenuptial agreements will still face many challenges, such as the readiness of digital infrastructure for notaries, public legal awareness, and guarantees related to personal data protection. Therefore, studying the legality and practice of digital prenuptial agreements through electronic notaries is important to provide legal certainty in the Indonesian legal system, which continues to undergo significant developments over time. This study employs a normative legal method with a legislative, case, and conceptual approach to analyze the urgency of legal recognition for prenuptial agreements through electronic notaries. The findings indicate that implementing the Remote Notary concept in Indonesia is not possible under current law, as the concept utilizes electronic tools as a means of communication, such as teleconferencing or video calls, which would inevitably impact the process of reading and signing the deed. Existing legal provisions do not fully support the legitimacy of electronic notarial deeds, particularly because they still require the physical presence of the parties and witnesses. Article 16(1)(m) of the Notary Public Act contradicts cyber notary practices, while the Electronic Information and Transactions Law explicitly excludes notarial deeds from the category of valid electronic documents. This makes digital prenuptial agreements vulnerable to being classified as private documents with weaker legal standing. Therefore, comprehensive regulatory harmonization efforts are needed to integrate principles of civil law, marriage law, and advancements in information technology.
KEABSAHAN SERANGAN DRONE OLEH RUSIA TERHADAP UKRAINA DI WILAYAH KURSK BERDASARKAN PRINSIP JUS AD BELLUM Kandi Kirana Larasati; Fajrin, Fera Wulandari; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
Jurnal Yustisiabel Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v9i1.3931

Abstract

States are legal subjects with international personalities subject to the provisions of international law. However, differences in jurisdiction and interests between states can lead to conflicts that risk disrupting world peace. International Humanitarian Law plays a role in reducing the suffering caused by war by regulating the law in armed conflict, including the Jus Ad Bellum Principle that determines the legality of the use of military force. This legal research is conducted through a statute approach, conceptual approach and case approach. The purpose of this research is to analyze the rules of the use of weapons based on the Jus Ad Bellum Principle and Russia's legal basis in attacking Ukraine in Kursk from the perspective of International Humanitarian Law.
PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM SISTEM KEPAILITAN INDONESIA: ANTARA NORMA HUKUM DAN KENYATAAN Ababil, Muhammad Afghan; Hartanto; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Vol. 4 No. 1 (2025)
Publisher : Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/jrkhm.v4i1.69

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK 2004). UUK 2004 dinilai progresif karena mengadopsi norma baru untuk melindungi kreditor dari debitor wanprestasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, mengkaji instrumen seperti kreditor terstruktur, actio pauliana, dan badan hukum paksa untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, implementasi UUK 2004 masih bermasalah, merugikan kreditor, khususnya kreditor konkuren. Kendalanya antara lain tumpang tindih klaim kreditor preferen dan separatis, biaya kepailitan yang memberatkan, dan potensi penyalahgunaan oleh kurator dan debitur (misalnya, pengalihan aset saat PKPU). Maraknya mafia kepailitan, seperti manipulasi aset oleh kurator nakal, memperburuk ketidakpastian hukum. Meskipun ada sanksi pidana (Pasal 372, 378, dan 263 KUHP), realitas penegakan hukum masih lemah. Kajian ini merekomendasikan revisi UUK 2004 untuk memperjelas hierarki kreditor, menyesuaikan biaya, memperketat sanksi pidana, dan meningkatkan pengawasan oleh hakim dan asosiasi profesi. Reformasi substansi dan struktur hukum kepailitan diperlukan untuk mengoptimalkan perlindungan hak-hak kreditor, khususnya hak atas kepastian hukum yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia