Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.815

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Sosioteknologi Yustitiabelen Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Bina Praja Jurnal Moral Kemasyarakatan JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal HAM Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Surya Masyarakat Academy of Education Journal Jurnal Eduscience (JES) Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Kepariwisataan: Jurnal Ilmiah Jurnal Surya Masyarakat Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Integralistik Alamtana Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan

Muharam, Ricky Santoso

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Author-ID : 3446064

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia Sabit Irfani; Ricky Santoso Muharam; Sunarso Sunarso
Jurnal HAM Vol 13, No 1 (2022): April Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

The study aims to analyze “Thursday’s struggle for action” in seeking justice for human rights. This research is a type of descriptive research with a qualitative approach. Techniques used to collect data uses observations, interviews, and searches of documents and archives. The subject of this study is a “Thursday Action” and determination of the study subject using Purposive. This study shows the struggle of the victims’ families who never get tired, showing their longing related to the clarity provided by the government. Komnas HAM has recommended that there have been human rights violations against various cases of disappearances and acts of violence. There are indications that the perpetrators of human rights violations are not ordinary people. The state’s commitment to resolving cases of human rights violations is a key variable in resolving stalled cases in the Attorney General’s Office.

Membangun Toleransi Umat Beragama di Indonesia Berdasarkan Konsep Deklarasi Kairo Ricky Santoso Muharam
Jurnal HAM Vol 11, No 2 (2020): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Pelanggaran kebebasan beragama di beberapa wilayah di Indonesia masih terjadi. Pelanggaran kebebasan agama ini bahkan didukung dengan adanya regulasi peraturan perundang-undangan maupun surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun tujuan Penulisan ini untuk dapat melihat berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia dan bagaimana membangun toleransi umat beragama berdasarkan konsep Deklarasi Kairo. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan deskriptif analisis mengolah data. Analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder dan primer dalam penelitian ini. Penelitian ini menemukan bagaimana membangun toleransi beragama di Indonesia berdaraskan konsep Deklarasi Kairo. Konsep ini dapat ditemukan pada Pasal 10 yang dapat dijabarkan menjadi dua konsep yakni: 1) Memahami Hakikat Kebebasan Beragama; dan 2) Melarang Adanya Diskriminasi. Konsep yang terdapat pada Pasal 10 Deklarasi Kairo ini dapat ditemukan di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Direkomendasikan pemerintah Indonesia perlu mengacu Cairo Declaration On Human Rights In Islam bukan hanya Universal Declaration Of human Right. Hal ini karena Deklarasi tersebut mengajarkan nilai-nilai toleransi untuk dipraktekkan di Indonesia

Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Ricky Santoso Muharam; Danang Prasetyo
Jurnal HAM Vol 12, No 2 (2021): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Penelitian ini membahas tentang hak politik perempuan sebagai pengawas pemilihan kepala daerah di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dari tingkat kabupaten sampai tingkat dusun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis mendalam yang menonjolkan proses dan makna. Data primer berasal dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen, regulasi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun laporan hasil penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hak-hak politik perempuan sebagai pengawas Pemilu sudah terpenuhi sesuai dengan regulasi yang mengatur tentang keterwakilan perempuan sebagai pengawas Pemilu. Pemenuhan hak politik perempuan sebagai pengawas khususnya pada Pilkada Bantul 2020 sebetulnya secara regulasi sudah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun berdasarkan Pilkada Bantul 2020 beberapa faktor unsur keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi secara utuh seperti kasus hak-hak politik perempuan sebagai Pengawas Desa/Kelurahan. Selain karena masalah gender, adanya beban resiko sebagai Pengawas juga cukup berat. Tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas sangat berbeda dengan tugas penyelenggara Pemilu lainnya misalnya di Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, maupun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Gerakan Politik Lokal Waria dalam Perjuangan Hak Bekerja Muharam, Ricky Santoso; Pradhanawati, Ari; Fitriyah, Fitriyah; Supratiwi, Supratiwi
Jurnal HAM Vol 14, No 3 (2023): December Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2023.14.251-266

The enactment of Regional Regulation No. 1 of 2014 concerning the Handling of Vagrants and Beggars, which has an impact on the waria (transgender) community of Yogyakarta. Most work as buskers and (art workers) reject the existence of Gepeng Regional Regulation. This rejection was based on the fact that the waria community refused to be categorized as vagrants and beggars. Research using qualitative with case studies. This research focuses on the strategy of the Yogyakarta transgender political movement by forming an advocacy coalition in response to the implementation of the Gepeng Regional Regulation which is considered to have an impact on the waria community working on the streets. The results of this study found that carrying out resistance or rejection actions was carried out in two ways. First, build a network of advocacy coalitions between communities. Second, Strategy through the media. The enactment of Perda Gepeng gave rise to two advocacy coalitions, namely the IWAYO, advocacy coalition which was formed as a result of the consolidation of several waria communities in Yogyakarta and the Gepeng Regional Caucus Coalition consisting of various organizations, NGOs and various communities that support the struggle in rejecting the Gepeng Regional Regulation by trying to influence government decisions that are considered damaging democratic values and harming the poor.

Co-Authors AA Sudharmawan, AA Andhika Djalu Sembada Ari Pradhanawati Danang Prasetyo Danang Prasetyo Danang Prasetyo, Danang Dwi Riyanti Fitriyah Fitriyah Irfani, Sabit Natalia Heni Primawati Prasetyo, Danang Pravita, Vina Dini Pravita, Vina Dini Primawati, Natalia Heni Puput Dani Prasetyo Adi Riyanti, Dwi Sabit Irfani Sembada, Andhika Djalu Subagio, Hani Sudaryatie Sudaryatie Sudaryatie, Sudaryatie Suharno Suharno Sunarso Sunarso Supratiwi SUPRATIWI SUPRATIWI Vina Dini Pravita Widya Tri Utomo Yulianto, Wahyu Wibowo Eko

Title Search

Found 4 Documents Search Journal : Jurnal HAM

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal HAM