Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Widya Bhumi

Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL) Rohmat Junarto; Muh. Arif Suhattanto
Widya Bhumi Vol. 2 No. 1 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i1.24

Abstract

The activity of registering land plots ownership from village to village faces challenges in terms of quantity and reliability of data quality. The problem of incomplete document digitization, land plots that have not been georeferenced and/or incompatibility with the real conditions requires an emphasis on improving service quality. This study aims to determine how quality control is applied to PTSL, the implementation of street vendors, and the significance of technology as a step to improve the land data quality. This research uses descriptive qualitative method. Primary and secondary data comes from a series of land registration activities or street vendors that synergize between students, instructors, and the community in Grogol Village, Gunungkidul Regency. The data analysis were done by examining all research data, reducing it, and compiling abstractions to logically proportional statements. The results show that the latest PTSL scheme emphasizes quality control as an integrated part in every stage. Public participation (academics and community) is able to realize an intact village with the best quality. Optimizing the use of digital-based technology is a necessity in digital transformation for electronic services. Discipline, accuracy, portability, interoperability, and spatial representation of land registration activities are the keys to the realization of guaranteed land rights/laws. Kegiatan pendaftaran kepemilikan bidang tanah pada suatu desa demi desa menghadapi tantangan dari sisi kuantitas maupun keandalan kualitas datanya. Masalah digitalisasi dokumen yang tidak lengkap, bidang tanah yang belum tergeoreferensi dan/atau ketidaksesuaian dengan kondisi di lapangan memerlukan penekanan peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontrol mutu diterapkan pada PTSL, implementasi PKL dan signifikansi teknologi sebagai langkah meningkatkan kualitas data pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer dan sekunder berasal dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah atau pun PKL yang menyinergikan antara mahasiswa, instruktur dan masyarakat di Desa Grogol, Kabupaten Gunungkidul. Analisis datanya dengan menelaah seluruh data penelitian, mereduksinya, menyusun abstraksi hingga pernyataan proporsional secara logis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema terbaru PTSL menekankan kontrol kualitas sebagai bagian terintegrasi di setiap tahapan. Partisipasi publik (akademisi dan masyarakat) mampu mewujudkan desa lengkap dengan kualitas terbaik. Optimasi penggunaan teknologi berbasis digital menjadi sebuah keniscayaan dalam transformasi digital untuk layanan elektronik. Kedisiplinan, akurasi, portabilitas, interoperabilitas dan representasi spasial atas kegiatan pendaftaran tanah menjadi kunci terwujudnya jaminan kepastian hak/hukum tanah
Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah Yudhiana Irawan; Rohmat Junarto
Widya Bhumi Vol. 2 No. 2 (2022): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v2i2.44

Abstract

The advantages of secure land ownership through land certificates have long been recognized as the foundation for developing regional economies. However, less than half of the land plots in Ayah Subdistrict's coastal villages have not yet been certified. This study aims to assess coastal communities' perceptions and interests in land certification, as well as the factors that influence them, in five coastal villages in Ayah District, Kebumen Regency. The descriptive research method is combined with a qualitative approach. Techniques for gathering primary and secondary data include observation, interviews, and documentation studies. The descriptive qualitative analysis is used in the data analysis technique. The study's findings indicate that coastal communities in five villages have distorted perceptions of land certificates and differing levels of interest in them. Perception distortion It has been confirmed that land certificates are similar to Letters of Notification of Taxes Payable on Land and Building Tax (SPPT-PBB) and Motor Vehicle Ownership Books (BPKB). Knowledge, the need for security, the need for capital, and the value of land are all factors that influence people's interest. To gain sympathy and empathy from the community, the land certification program necessitates best practices and long-term program goals. Manfaat dari kepemilikan tanah yang aman melalui sertipikat tanah telah lama dipahami sebagai basis menumbuhkan ekonomi pembangunan daerah. Namun, kurang dari 50% bidang tanah di desa-desa pesisir Kecamatan Ayah belum bersertifikat. Penelitian ini mempunyai tujuan mengevaluasi persepsi dan minat masyarakat pesisir terhadap sertifikasi tanah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di lima desa pesisir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di lima desa memiliki distorsi persepsi dan diferensiasi minat terhadap sertipikat tanah. Distorsi persepsi terkonfirmasi bahwa sertipikat tanah layaknya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Faktor yang mempengaruhi minat masyarakat adalah pengetahuan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan permodalan dan nilai tanah. Program sertipikasi tanah memerlukan praktik terbaik dan sasaran program yang berkelanjutan untuk mendapatkan simpati dan empati masyarakat.
Pengaruh Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan, Lingkungan, dan Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Sleman Putri, Indriana Diani; Martanto, Rochmat; Junarto, Rohmat
Widya Bhumi Vol. 4 No. 2 (2024): Widya Bhumi
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/wb.v4i2.108

Abstract

Land conversion in Sleman Regency is on the rise, driven by population growth, economic development, and urbanization, posing risks to food security, farmer welfare, and environmental sustainability. This study seeks to assess the effects of land conversion and effective management strategies to ensure sustainable food security. The employed methods consist of image interpretation, observation, interviews, and document analysis, complemented by quantitative analysis to assess changes in land area and distribution patterns of land conversion. The research findings indicate that land conversion in Sleman exhibits a clustered pattern, leading to a decrease in agricultural land area. This reduction impacts food security, environmental quality, and biodiversity while simultaneously increasing land value and the cost of living. Food security zoning has been categorized into three distinct types: convertible land zones, characterized by low food security, located in Depok, Ngaglik, and Mlati; buffer land zones found in Godean, Ngemplak, and Berbah; and land designated for sustainable agriculture, situated in Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, and Moyudan. Strategies for controlling land conversion encompass spatial planning regulations, LP2B protection, cross-sector collaboration, community participation, and regular monitoring and evaluation by pertinent agencies. Land conversion adversely affects food security and environmental conditions in Sleman. Effective control strategies are essential for achieving a balance among development, environmental sustainability, and community welfare. Alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman meningkat akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, dan urbanisasi, yang mengancam ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan dan strategi pengendalian yang tepat untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan. Metode yang digunakan meliputi interpretasi citra, observasi, wawancara, dan studi dokumen, dengan analisis kuantitatif untuk mengukur perubahan luas lahan dan pola persebaran alih fungsi lahan. Hasil penelitian menunjukkan alih fungsi lahan di Sleman berpola mengelompok, mengakibatkan pengurangan luas lahan pertanian yang mempengaruhi ketahanan pangan, kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, serta peningkatan nilai tanah dan biaya hidup. Zonasi ketahanan pangan diidentifikasi menjadi tiga: Zona Convertible Land (ketahanan pangan rendah) di Depok, Ngaglik, dan Mlati; Zona Buffer Land di Godean, Ngemplak, dan Berbah; serta Zona Land For Sustainable (pertanian berkelanjutan) di Turi, Pakem, Cangkringan, Tempel, Kalasan, Prambanan, Seyegan, Minggir, dan Moyudan. Strategi pengendalian alih fungsi lahan meliputi peraturan tata ruang, perlindungan LP2B, kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi rutin oleh instansi terkait. Alih fungsi lahan berdampak negatif pada ketahanan pangan dan lingkungan di Sleman. Diperlukan strategi pengendalian yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.