Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffudin; Nurhan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2978

Abstract

The basis of labor law in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "every citizen has the right to work and a living worthy of humanity". This article reflects that work is very important to create prosperity for everyone. Certain Time work agreements are regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Certain Time Workers means all workers who are bound by a Certain Time Work Agreement. The provisions regarding Specific Time Work Agreements are regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100/MEN/IV/2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements. In the implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) in Indragiri Hilir Regency, there are indications that many irregularities have occurred. Therefore, there is a need for legal protection for these workers.
KAJIAN AKADEMIK DARI SUDUT LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR wahyuni, Fitri; Wandi, Wandi; Muhsin, Muhsin; Syarifuddin, Syarifuddin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 1 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i1.362

Abstract

One of the Government Affairs which falls under the authority of the Regional Government is to carry out Mandatory Government Affairs which are not related to Basic Services, namely Investment as regulated in Article 12 paragraph (2) point I of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. To encourage community and private sector participation, Regional Government administrators can provide incentives and/or facilities to the community and/or investors as regulated in Regional Regulations (PERDA). Drafting regional regulations must begin with conducting academic studies from philosophical, sociological, and juridical aspects. This research is normative legal research by collecting secondary data which is analyzed using the concept of deductive logic. Academic studies from the philosophical basis of the formation of this Regional Regulation are in order to create a prosperous society as the state's goal in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia through investment instruments. From a sociological point of view, the formation of this Draft Regional Regulation means that there is a lot of regional potential that can be offered to investors or the public if they want to invest their capital or carry out business activities. However, attracting the interest of investors or the public requires extra efforts, such as through providing incentives or providing various business conveniences. From a juridical point of view, the formation of this Draft Regional Regulation is to carry out the mandate as well as freedom from higher regulations such as Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its amendments, and Government Regulation Number 24 of 2019 concerning Providing Incentives and Facilitation of Investment in the Regions. which gives authority to regions to be creative and provide solutions in attracting investment to their regions to support development and improve community welfare. Salah satu Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yakni Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) butir I UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mendorong peran sertamasyarakat dan sektor swasta tersebut penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA). Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah dimulai dengan melakukan kajian akademik dari aspek Filosifis, sosiologis dan yuridis. Penelitian ini merupkan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data secara sekunder yang dianlisis dengan konsep logika deduktif. Kajian akademik dari sudut landasan Filosofis pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui instrumen investasi. Dari sudut sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah bahwa banyak potensi daerah yang dapat ditawarkan kepada Investor atau Masyarakat apabila ingin menanamkan modalnya atau melakukan kegiatan usaha. Namun untuk menggiring minat Investor atau Masyarakat memerlukan upaya ekstra seperti melalui pemberian Insentif atau memberikan berbagai kemudahan berusaha. Dari sudut yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah menjalankan amanat sekaligus keleluasaan dari peraturan-peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Di Daerah yang memberikan kewenangan bagi daerah untuk berkreasi dan solutif dalam menarik investasi ke daerahnya guna mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ANALISIS PERAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENYELESAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF: Jurnal hukum Tata Negara Syarifudin, Syarifudin; Wandi, Wandi; Jamri, Jamri
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol. 10 No. 2 (2024): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v10i2.409

Abstract

The core meaning of general elections (elections) in the context of democratic political life is as an institution for changing power which is carried out with standards, regulations, and ethics. In terms of the process, it cannot be separated from the history of the election itself, which began in 1971 as the second election in the history of elections in Indonesia. At that time, there was a crisis of confidence in election organizers due to allegations of widespread manipulation. Since then, the background to the formation of election monitoring institutions has become increasingly clear. The crisis continued in the 1977 election, where more massive fraud and violations occurred. However, it was only in 1982 that an election supervisory institution was formed with the name of the General Election Oversight Committee (Panwaslak Pemilu) as a refinement of the General Election Institution. The role and authority of Bawaslu in handling election administration violations start from the findings of City Panwaslu members, the formation of an examination panel led by the Chair of Bawaslu, an examination hearing, and finally the holding of a final hearing. decision. There are three obstacles at this stage, namely the difficulty of presenting witnesses at the trial, limited authority to execute decisions, and a lack of institutional members to carry out their duties during the trial. Inti makna dari pemilihan umum (pemilu) dalam konteks kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai sebuah lembaga untuk pergantian kekuasaan yang dijalankan dengan standar, peraturan, dan etika. Dalam hal proses, tidak dapat dipisahkan dari sejarah pelaksanaan pemilu itu sendiri, yang dimulai pada tahun 1971 sebagai kali kedua dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pada waktu itu, muncul krisis kepercayaan terhadap petugas pemilu akibat dugaan manipulasi yang marak dilakukan. Sejak saat itu, latar belakang terbentuknya lembaga pengawas pemilu menjadi semakin jelas. Krisis terus berlanjut pada pemilu 1977, di mana terjadi kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Namun, baru pada tahun 1982, lembaga pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) sebagai penyempurnaan dari Lembaga Pemilihan Umum. Peran dan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif pemilu dimulai dengan temuan dari anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kota, pembentukan majelis pemeriksa yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu, persidangan untuk pemeriksaan, dan akhirnya pembuatan putusan akhir, terdapat tiga hambatan pada tahap ini, kesulitan dalam mendatangkan saksi dalam persidangan, keterbatasan kewenangan dalam eksekusi putusan, dan kekurangan anggota lembaga untuk menjalankan tugas saat persidangan berlangsung.
PELAKSANAAN PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA (DMIJ) PLUS TERINTEGRASI GUNA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syarifudin; Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 10 No 2 (2024): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v10i2.3780

Abstract

Dalam rangka implentasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membuat suatu program yanag di beri nama Desa Maju Inhil Jaya. Program Desa Maju inhil Jaya adalah suatu program dimana desa diberi otonomi yang luas dalam pelaksanan pembangunan desa dengan prinsip-prinsip desentralisasi, keterpaduan, musyawarah, kemandirian, partisipasi, kesetaraan dan keadilan gender, akuntabel dan transfaran,efektif dan efisien, dan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 7 Tahun 2021 tentang Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi. Permasalahan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi seperti jalan memang menjadi faktor penghambat dalam percepatan pembangunan dihampir setiap desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan kondisi jalan yang rusak, mustahil warga di desa bisa dengan leluasa menjalankan perekonomiannya. Dalam penjelesan diatas tentunya program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi dapat memberikan dampak yang positif terhadap proses pembangunan yang terjadi di desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.
Peningkatan Tertib Administrasi Pendaftaran Tanah dan Literasi Hukum Pertanahan Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Rawan Kabupaten Indragiri Hilir Bambang Sasmita Adi Putra; Ridwan, Muannif; Azhar , Ali; Gushairi; Syariffuddin; Syaputra, Didi
IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa Vol. 4 No. 2 (2025): IKHLAS: Jurnal Pengabdian Dosen dan Mahasiswa
Publisher : Indra Institute Research & Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58707/ikhlas.v4i2.1294

Abstract

Forest and land fires (Karhutla) are recurring ecological disasters in vulnerable regions such as Indragiri Hilir Regency. One of the main triggers is the lack of public awareness regarding land ownership legality and weak legal literacy in land administration. This study aims to enhance community legal awareness through legal education activities on the importance of land registration administration and law-based land management as a preventive measure against Karhutla. The method employed is a qualitative participatory approach through field observation, discussion, and evaluation during a community service program in Teluk Dalam Village, Kuala Indragiri District. Participants included village officials, community leaders, and land users. The findings show increased understanding among participants regarding land registration procedures, legal sanctions for land burning, and the importance of legality in securing land rights. The interactive discussions also revealed a shift in public attitude towards traditional land clearing by burning. This study concludes that community-based legal education is an effective approach to developing sustainable legal awareness in fire-prone areas.
Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir Darmiwati, Darmiwati; Rahmah, Siti; Wahyuni, Fitri; Wandi, Wandi; Syariffuddin, Syariffuddin; Jamri, Jamri
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 4 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i4.1753

Abstract

The rise of illegal online lending practices in Indonesia has caused serious problems, particularly among housewives in rural areas who have low levels of digital literacy and legal understanding. This community service activity aims to mitigate the risks of illegal online lending by enhancing legal understanding and digital literacy among housewives in Indragiri Hilir District. The implementation methods include interactive socialisation, focused group discussions, and case study simulations relevant to the participants' daily lives. A total of 45 housewives actively participated in this activity, alongside community leaders and village officials as supporters. The results of the activity showed a significant increase in participants' knowledge, understanding, and legal awareness of the characteristics of illegal online loans, the legal mechanisms available if they become victims, and the importance of a critical attitude towards digital financial offers on social media. The outputs of the activity included the development of an educational module based on digital consumer law and the establishment of the Illegal Online Loan Awareness Forum as a space for ongoing education. In conclusion, the participatory approach to legal empowerment has proven effective in strengthening social protection for housewives from the trap of illegal online loans and serves as a model for community-based interventions that can be replicated in similar areas.ABSTRAKMeningkatnya praktik pinjaman online ilegal di Indonesia telah menimbulkan masalah yang serius, khususnya di kalangan ibu rumah tangga di wilayah pedesaan yang memiliki tingkat literasi digital dan pemahaman hukum yang rendah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan mitigasi risiko pinjaman online ilegal melalui peningkatan pemahaman hukum dan literasi digital bagi ibu rumah tangga di Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi interaktif, diskusi kelompok terfokus, dan simulasi studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Sebanyak 45 ibu rumah tangga terlibat aktif dalam kegiatan ini, bersama tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai pendukung. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman serta kesadaran hukum peserta terhadap ciri-ciri pinjaman online ilegal, mekanisme hukum yang dapat ditempuh jika menjadi korban, serta pentingnya sikap kritis terhadap tawaran keuangan digital di media sosial. Luaran kegiatan meliputi penyusunan modul edukatif berbasis hukum konsumen digital dan pembentukan Forum Waspada Pinjol Ilegal sebagai ruang edukasi berkelanjutan. Kesimpulannya, pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan hukum terbukti efektif dalam memperkuat perlindungan sosial bagi ibu rumah tangga dari jerat pinjaman online ilegal dan menjadi model intervensi berbasis komunitas yang layak di replikasi di daerah serupa.
REFORMASI SISTEM HUKUM PIDANA MELALUI KUHP BARU: TANTANGAN DAN PELUANG MENUJU KEADILAN SOSIAL Setiawan, M. Nanda; Syariffuddin; Afita, Chindi Oeliga Yensi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4136

Abstract

Reformasi sistem hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru merupakan langkah monumental dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebutuhan masyarakat modern. Artikel ini mengkaji tantangan dan peluang yang muncul dari implementasi KUHP baru, khususnya dalam mencapai keadilan sosial. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti aspek-aspek penting seperti perlindungan hak asasi manusia, pengakuan hukum pidana adat, penerapan keadilan restoratif, dan kebijakan pemidanaan yang lebih humanis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru membawa banyak pembaruan positif, implementasinya menghadapi tantangan besar, termasuk resistensi budaya hukum lama dan keterbatasan infrastruktur hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk memastikan reformasi ini berjalan efektif. Kata Kunci: Reformasi; Sistem Peradilan Pidana; Tantangan; Peluang; Keadilan.