Garuda - Garba Rujukan Digital

POLITIK DINASTI PADA PILKADA 2020 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI (Analisa Yuridis pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.

IMPLIKASI SISTEM MULTI PARTAI DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 84 UU NO. 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN DPRD YANG TIDAK MENJAMIN PEMENANG PEMILU DUDUK DI KURSI PIMPINAN DPR RI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi No.73/PUU-XII/2014) Isnu Harjo Prayitno
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Peristiwa terjadinya DPR Tandingan pada akhir tahun 2014 menunjukkan jika dibentuknya UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal UU MD3 dipenuhi sarat kepentingan. Manuver dari partai-partai yang berasal dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang duduk di DPR sebagai mayoritas merubah pasal 84 tentang pimpinan dewan dari yang awalnya sistem banyaknya kursi menjadi sistem paket yang diusulkan dari tiap anggota. Implikasi dari perubahan itu mengakibatkan pemenang pemilu yakni PDI-P bisa tidak dapat apa-apa baik di Pimpinan DPR maupun alat kelengkapan dewan lainnya. PDI-P yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kebetulan memiliki jumlah kursi lebih sedikit daripada KMP. Merasa diakali atau dicurangi, PDI-P beserta partai-partai koalisinya melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Namun permohonan ditolak secara keseluruhan. Berdasarkan pasal yang mengatur di UU NRI 1945 juga tidak mengatur terkait syarat dan ketentuan pimpinan dewan. Dalam sistem multi partai juga tidak mengenal partai dominan selama partai pemenang pemilu tersebut tidak mencapai 51% suara ataupun kursi.Kata Kunci : Sistem multi partai, kedaulatan rakyat, pemilu.

Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di 270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.

Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur Chessa Ario Jani Purnomo; Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati
Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022

The development of a local tax system is one of the policy themes of Law No. 1 of 2022. However, Law No. 1 of 2022 focuses exclusively on material tax law, such as adjustments to local tax tariffs, and makes no reference to formal tax law, such as the renewal of regional tax collecting methods. Whereas tax law can theoretically be classified into two categories, namely material tax law and formal tax law. The article employs a legal doctrinal method with a conceptual approach. This article advances the theoretical argument that fiscal decentralization is top-down in nature, that changes in local tax policy are made purely to fulfil national fiscal objectives, not to build regional tax systems in response to regional efforts. The paper begins with a discussion of fiscal decentralization, the policy narrative underlying Law No. 1 of 2022, and the pressing need to change municipal tax collecting policies. The study concludes that there is a policy imperative to strengthen municipal tax collection rules to keep pace with the policy environment's evolution in the digital and internet+ (internet plus)

Analisa Kewenangan Debt Collector dalam Penagihan Hutang Menurut Putusan MA Nomor 356 K/Pdt/207 Ekawati, Dian; Prayitno, Isnu Harjo; Hadi, Abdul
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v6i1.33819

Secara yuridis permasalahan penagihan tunggakan utang dapat dilakukan melalui upaya hukum yang berada dalam kewenangan lembaga peradilan. lembaga peradilan yang menangani perkara sebagaimana tersebut di atas dapat memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak melunasi utangnya melalui cara dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan bahkan juga melakukan penyitaan barang jaminan berupa benda bergerak (conservatoir beslag) dan benda tidak bergerak. (revindicatoir beslag). Hal ini dianggap sebagai bentuk kerja pengadilan sebagai Debt Collector sebagai penopang kekuasaan negara yang ada dibaliknya. Namun seiring berjalannya waktu, ketidakefektifan dan efisiensi lembaga peradilan dalam upaya hukum terkait dengan proses wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur dirasa tidak seimbang dengan kepastian hukum. orang-orang tertentu yang lebih dikenal oleh masyarakat disebut Debt Collector. Dalam kasus Standard Charter Bank yang menyebabkan nasabah kartu kredit merasa diteror oleh debt collector dan akhirnya menggugatnya ke pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 3192 K/Pdt/2012 tanggal 3 Oktober 2013, akhirnya menjatuhkan sanksi kepada Standard Chartered Bank. Salah satu alasan Mahkamah adalah Pasal 17 B Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, yang mana Tergugat telah melanggar. Kemudian Peraturan Kaporli (perkap) Nomor 8 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2011 adalah untuk mengamankan eksekusi jaminan fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 pada dasarnya melarang Debt Collector untuk melakukan penarikan paksa objek Fidusia. jaminan dari kemacetan lalu lintas yang dikreditkan dan mengatur tentang tata cara pengambilalihan obj

The Urgency of Increase in Judges' Salaries and Fair Decisions Nani Widya Sari; Guntarto Widodo; Oksidelfa Yanto; Isnu Harjo Prayitno; Rifka Zuwanda
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i4.775

This research will analyze the increase in judges' salaries and its impact on fair decisions for justice seekers. Furthermore, it also aims to analyze what aspects need to be considered to achieve the ideal goal of the criminal justice process so that judges' decisions can fulfill a sense of justice. The method used in this study is the normative juridical writing method using secondary data obtained through literature study. The results of the study indicate that with an adequate salary increase, judges can focus more on their duties to provide fair decisions and are not tempted by external factors that can affect their independence. In addition, there are several aspects that need to be considered so that the criminal justice process can produce decisions that fulfill a sense of justice, including decisions must be based on the principle of substantive justice, namely justice that considers the material aspects of the case, not just formal procedures. Then there is also consistent application of the law, transparency and accountability. And no less important is respect for human rights. Thus, increasing judges' salaries can be one effort to improve the quality of law enforcement and justice in Indonesia.

URGENSI ASPEK LEGAL DAN MUTU PRODUK BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN PONDOK CABE UDIK, TANGERANG SELATAN Prayitno, Isnu Harjo; Saâ€™adah, Nur
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2 (2023): Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/abdilaksana.v4i2.30957

Kepedulian Lembaga Perguruan Tinggi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk merealisasikan program tersebut diperlukan suatu rencana.Program pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada kali ini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya Aspek Legal dalam menjalankan usaha bagi UMKM terutama yang berada di Kelurahan Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan. Oleh kaena itu tema yang diangkat adalah Urgensi Aspek Legal dan Mutu Produk Bagi UMKM di Kelurahan Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan. Adapun bentuk kegiatan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat terutama para pelaku usaha UMKM. Para penyuluh dan narasumber yang dilibatkan adalah para Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dari Universitas Pamulang. Target dari Pelaksanaan PKM yang dilakukan tanggal 2 s.d 4 Maret 2023 adalah melengkapi aspek legal serta meningkatkan mutu produknya agar mampu bersaing dan mampu meningkatkan performa usahanya. Karena dalam penyuluhan disampaikan beberapa hal diantaranya mengenai beberapa bentuk badan hukum dan badan usaha, prosedur pendaftaran, resiko hukum jika tidak legal dan perlunya peningkatan mutu produk. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan disampaikan secara langsung kepada warga yang hadir di Aula Kelurahan Pondok Cabe Udik, Jl. Pala Raya No.2, Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan, Banten. Warga selain mendapat pemahaman tentang pentingnya aspek legal dan mutu produk dalam menjalankan usahanya, mereka juga dapat bertanya dan berdiskusi dengan para narasumber . Diharapkan kegiatan PKM ini dapat berjalan secara simultan dalam mendampingi UMKM yang berada di Kelurahan Pondok Cabe Udik.Kata Kunci : Aspek Legal, Mutu Produk, Pelaku UMKM

Impartial Law Enforcement By The Indonesian Criminal Justice System In The Civil Law System Sari, Nani Widya; Ekawati, Dian; Prayitno, Isnu Harjo; Munalar, Sri Siti; Purgito, Purgito
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.544-554.2024

This writing aims to understand law enforcement by the existing criminal justice system and to understand the existing legal system models in the world and Indonesia along with their characteristics. The method used in this writing is normative legal research through literature study with data collection methods in the form of secondary data. The results of the research show that law enforcement has not been implemented optimally, so it is very important that the existing criminal justice system can work well to create and realize a sense of justice in society. In this world, there are two models of the rule of law concept that have been developed, namely the Continental European model called rechstaat and the Anglo Saxon model called the rule of law. The concept of rechtsstaat was born from a struggle against absolutism so that it is revolutionary in nature. The concept of rechtsstaat relies on the Continental Law system called civil law. Meanwhile, the concept of the rule of law develops evolutionarily, which is based on a legal system called common law.

PENGANGKATAN PJ KEPALA DAERAH PADA PEMILU SERENTAK 2024 DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN DEMOKRASI Prayitno, Isnu Harjo; Pahlawan MP, HM Rezky
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2024): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v7i2.45857

The General Election held on February 14, 2024 has elected the President and Vice President, Members of the DPR, Members of the DPRD and Members of the DPD. In 2024, Regional Head Elections were also held simultaneously throughout Indonesia, in which there were 271 regional governments filled by Acting Regional Heads both in Provinces, Regencies or Cities. The Acting Regional Heads who were appointed directly by the Central Government through the Ministry of Home Affairs are under the responsibility of the President. Many people doubt the independence of the Acting Regional Heads appointed by the Ministry of Home Affairs, especially when associated with the political interests of the current rulers, although legally it is considered not to violate existing laws and regulations. However, in terms of democracy, it is considered to harm the spirit of democracy which prioritizes people's sovereignty through the results of regional head elections rather than the results of appointments from the central government. The problems raised are: 1) How are the arrangements for the appointment of Acting Regional Heads based on a legal perspective?; 2) How is the appointment of 271 Acting Regional Heads ahead of the 2024 Simultaneous Elections based on a democratic perspective? This research is a normative legal research using a statute approach, a conceptual approach and a case approach. Normative legal research relies on secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, so the data collection technique is to use documentary studies, namely studies that examine various documents, both those related to laws and regulations and existing documents. The research data is analyzed through qualitative legal analysis and the results are presented in a descriptive analytical manner

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA ERA SOCIETY 5.0 (Studi Kasus Toko Online Serba7ribu) Basri, Herlina; Prayitno, Isnu Harjo; Tajuddin
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2025): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to understand how legal protection is for consumers in e-commerce transactions if a dispute occurs, whether consumer protection regulations accommodate problems that occur in the era of society 5.0 and how the effectiveness of existing dispute resolution can resolve these problems and fulfill a sense of justice. Technological developments are changing the order of human values and life, one of which is the development of the economy in the digital era. The need for laws that can guarantee the rights of parties in business in the current digital era, especially consumer protection, is increasing rapidly as problems become increasingly complex. However, the regulations governing consumer protection were regulations that were born long before digitalization. The research method used is empirical juridical with analytical descriptive research specifications. Data collection was carried out through field studies with observations and interviews with related agencies BPKN, BPSK, LPK-RI, consumers and business actors, and literature studies, data analysis was carried out qualitatively through deductive logical thinking. The Consumer Protection Law, as a regulation that specifically regulates consumer protection, was published in 1999 before digitalization, so it does not regulate consumer problems in digital transactions. Although consumers can use the Information and Electronic Transactions Law as a legal basis, the ITE Law does not yet provide technical regulations regarding consumer protection. Despite regulatory limitations, there are new innovations related to dispute resolution models, namely ODR (Online Dispute Resolution) which is a synergy between ADR (Alternative Dispute Resolution) and ICT (Information and Computer Technology) which is able to simplify the dispute resolution process so that it is not obstructed by space and time by cheap and fast. The author hopes that this paper will achieve results by publishing it in the accredited journal Andalas Nagari Law Review University and can put it in the form of a book with an ISBN.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search