Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

KOLABORASI GOVERNANCE DALAM PENANGANAN COVID19 (DI DESA PANJI SUKASADA DAN DESA SARI MEKAR KECAMATAN BULELENG) Sandiasa, Gede; Sudianing, Ni Ketut
Jurnal Widya Publika Vol 11 No 1 (2023): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v11i1.1025

Abstract

Desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dinas dan desa adat. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik, desa dinas dan desa adat, berkewajiban untuk melaksanakan program kerjasama kemitraan, disini disebutkan sebagai kolaborasi governance. Sinergitas dua institusi ini sangat perlu diperhatikan dan didorong agar terjadi keselarasan gerak antara desa dinas dan desa adat. Permasalahan yang dihadapi desa terkait dengan pandemi covid-19 tidak bisa ditangani oleh sebagian institusi yang ada di masyarakat, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, sebab dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengajukan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) bagaimana proses Kolaborasi Governance antar Institusi di tingkat desa dalam Penanganan Covid-19?; b) bagaimana Partisipasi masyarakat mendukung Kolaborasi Governance Penanganan Covid-19 ?; dan faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam mewujudkan kolaborasi governance di tingkat desa?.Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, guna memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut secara komprehensif, sesuai fakta-fakta di lapangan, yang digali dengan teknik pengumpulan data, yaitu FGD, wawancara, observasi, dokumentasi, dan menggunakan teknik analisis data interaktif Miles Huberman. Temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) kolaborasi dalam penanganan covid 19 ditingkat desa berjalan sangat baik, dengan pelibatan berbagai aktor pelaksana dan sumberdaya yang dimiliki sebagai kekuatan inti “autonomous energy” masyarakat dalam menghadapi permasalahan desa. 2) partisipasi masyarakat desa cukup tinggi, baik secara mandiri maupun kelembagaan 3) Masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama penanganan covid19, antara lain: terbatasnya akses informasi dan sarana kesehatan bagi masyarakat, jalur distribusi dan tatakelola bantuan, terbatasnya produk peraturan pendukung tindakan penanganan covid 19. Rekomendasi penelitian 1) perlunya penguatan dan sosialiasi tentang penanggulangan bencana dan wabah penyakit, secara berkesinambungan, dan membentuk desa tangguh bencana. 2) adanya penguatan peraturan desa dan awig-awig desa adat, berkenaan dengan penanggulangan bencana dan wabah penyakit. Dan 3) membuat pedoman dan tatalaksana penanggulangan bencana dan wabah penyakit ditingkat desa.
KUALITAS PELAYANAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA PUCAK SARI SINGARAJA Krisna Dewi, Luh Novi; Sandiasa, Gede
Jurnal Widya Publika Vol 12 No 2 (2024): Widya Publika
Publisher : Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70358/widyapublika.v12i2.1333

Abstract

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap saran-saran nasabah yang memengaruhi fleksibilitas layanan, seperti kendala dalam penarikan tabungan pada hari Minggu karena LPD tutup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan LPD Desa Adat Pucaksari dengan fokus pada aspek keandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), kemampuan (competence), faktor penghambat, dan upaya penyelesaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan dari manajer LPD Desa Pucaksari, staf LPD, dan masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan LPD Desa Pucaksari secara umum sudah baik, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Namun, terdapat faktor penghambat seperti dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi proses pekreditan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar kredit, yang menyebabkan kredit macet. Upaya penyelesaian yang dilakukan LPD mencakup pemberian surat peringatan secara lisan dan kunjungan langsung kepada debitur bermasalah. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong nasabah untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajibannya.
Pemberdayaan Kelompok Petani Penangkar Bibit di Desa Julah dalam Upaya Pengembangan Usaha Berkelanjutan Suwardike, Putu; Sandiasa, Gede; Arnawa, Gede; Jaya, I Komang Ardika; Yani, Komang Virga
Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek Vol 6 No Risdamas (2024): Jurnal Aplikasi dan Inovasi Iptek No. 6 Vol. Risdamas Desember, 2024
Publisher : Denpasar Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52232/jasintek.v6iRisdamas.203

Abstract

Desa Julah merupakan salah satu sentra penangkaran bibit tanaman di Bali. Dari 77 anggota kelompok, sebanyak 31 orang atau 40,26% diantaranya berprofesi rangkap sebagai petani dan penangkar bibit tanaman. Jenis bibit yang rutin diproduksi adalah jeruk, sawo, mangga, rambutan, kelapa, kelengkeng, dan bunga soka. Jumlah bibit yang dibuat berfluktuasi antara 1.000-10.000 bibit/orang/tahun. Secara prinsip, penangkar bibit tanaman memiliki motivasi yang tinggi mengembangkan usaha pembibitan dan berharap masyarakat tetap percaya terhadap mutu bibit yang dihasilkan. Kepercayaan masyarakat tersebut perlu dijaga melalui produksi bibit yang bermutu. Pelaksanaan PkM bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra dalam produksi bibit tanaman bermutu, (2) Meningkatkan kemampuan mitra menentukan harga pokok produksi bibit, (3) Meningkatkan kemandirian mitra dalam mengelola kelompok. Kegiatan yang telah dilakukan meliputi: (1) sosialisasi dan koordinasi, (2) pelatihan produksi bibit tanaman unggul, (3) pelatihan penentuan harga pokok produksi bibit, (3) pendampingan penyusunan SOP Penangkaran Bibit Tanaman, (4) serah terima alat dari Pelaksana kepada Mitra, (5) Pendampingan manajemen kelompok, dan (6) Pendampingan penerapan Iptek di lapangan, termasuk pemasangan perangkap imago hama gayas (Telebo). Hasil kegiatan, pengetahuan dan keterampilan mitra dalam produksi bibit tanaman bermutu meningkat sebesar 25%, sebanyak 65% mampu menghitung harga pokok produksi bibit, dan tersusun SOP Perbanyakan Bibit Tanaman
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME) DI RSUD KABUPATEN BULELENG Yulianita, Ayu Ade; Sandiasa, Gede
Locus Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37637/locus.v17i2.2490

Abstract

Implementasi Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan kebijakan strategisKementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022, yangmewajibkan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk RSUD KabupatenBuleleng, untuk menerapkan RME paling lambat 31 Desember 2023. Penelitian inibertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan RME di RSUD Kabupaten Bulelengdan dampaknya terhadap pengelolaan pelayanan kesehatan. Penelitian menggunakanmetode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta menganalisis implementasikebijakan melalui model George C. Edward III, yang mencakup variabel komunikasi,sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara,observasi, dan studi dokumentasi, dengan analisis interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi RME di RSUD KabupatenBuleleng masih berlangsung secara bertahap dan belum merata di seluruh unitpelayanan. Poliklinik rawat jalan telah menerapkan RME secara menyeluruh,sedangkan IGD dan rawat inap masih dalam tahap pengembangan. Dampak positif darikebijakan ini antara lain peningkatan efisiensi pelayanan, pengurangan kesalahanpencatatan, dan akses data pasien yang lebih cepat. Namun, juga ditemukan dampaknegatif seperti beban kerja awal yang meningkat, ketergantungan pada jaringaninternet, serta kebutuhan anggaran yang besar. Penelitian merekomendasikanpeningkatan pelatihan, penyempurnaan SOP, serta penguatan infrastruktur teknologiuntuk mendukung keberlanjutan kebijakan RME.
Peningkatan Publisitas PMI Kabupaten Buleleng Melalui Pelatihan Jurnalis dan Multimedia bagi Relawan Sandiasa, Gede; Agustana, Putu; Sukraaliawan, I Nyoman; Suprapta, I Nyoman; Joni Ardana, Dewa Made; Maheri Agung, I Gusti Ayu
Jnana Karya Vol 6, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas PanjiSakti kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Buleleng. Latar belakang kegiatan iniadalah untuk meningkatkan keterampilan relawan dalam era digital melalui pelatihan jurnalistikdan publikasi media. Metode pelaksanaan pelatihan terdiri dari penyampaian materi oleh tigapembicara ahli yang menjelaskan kiat peningkatan keterampilan digital, pembuatan kegiatanjurnalistik sederhana, dan keterampilan multimedia, yang dilanjutkan dengan praktik membuatberita jurnalistik dan multimedia.Hasil dari pelaksanaan pelatihan menunjukkan bahwa relawan PMI mampu mengaplikasikanteknologi digital dalam kegiatan mereka, yang berdampak positif terhadap efektivitas komunikasidan publikasi. Kesimpulannya, penguatan kapasitas relawan melalui pelatihan ini sangat pentinguntuk mendukung kegiatan kepalangmerahan di masyarakat. Saran yang diberikan adalah perlunyaevaluasi berkala dan pengembangan modul pelatihan yang lebih komprehensif untuk meningkatkankualitas pelatihan di masa mendatang.
REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT: PERAN PEREMPUAN BALI Sandiasa, Gede
Jnana Karya Vol 6, No 2 (2025)
Publisher : Universitas Panji Sakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pacung Village in Tejakula District, Buleleng Regency, is one of Bali’s traditionalcommunities rich in living heritage and local wisdom. Amid social change and economicpressures, Balinese women play a pivotal role in sustaining cultural traditions, managingcommunity-based natural resources, and supporting household economies. Thiscommunity service project aims to identify the strategic role of women in culturalpreservation and explore how local traditions can be revitalized to strengthen communitybased creative economies. A participatory approach was applied through counselingsessions, focus group discussions (FGDs), and field observations involving women’sgroups (PKK), customary leaders, and village youth. The findings reveal that women act ascultural guardians, informal educators, household economic agents, and communitymobilizers. Local traditions such as crafts, traditional food processing, ritual plants, andcultural tourism hold great potential to be developed into new sources of income. Four keyempowerment strategies are recommended: thematic and regular training, cross-sectorcollaboration, the use of digital media for cultural documentation and promotion, and theestablishment of women-led cooperatives based on customary values. The revitalization oflocal wisdom through women’s leadership proves to be an effective pathway for achievingculturally rooted and sustainable village development.
Eksistensi dan Perlindungan Hukum Jabatan Kepala Lingkungan di Kabupaten Buleleng Remaja, I Nyoman Gede; Sandiasa, Gede; Ary Sri Tjahyanti, Luh Putu
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 10, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um019v10i2p%p

Abstract

This study aims to analyze the existence and legal protection of the position of neighborhood head in the regional governance of Buleleng Regency. This study used a sociological juridical approach conducted in three areas: Buleleng District, Sukasada District, and Seririt District. Data collection techniques in this study include documentation, interviews, and questionnaires. Data analysis used qualitative and quantitative techniques. The results of the study indicate that the existence of neighborhood heads in Buleleng Regency plays a role in assisting village heads in services and decision-making at the village level, even though their employment status is only as contract workers. The role of neighborhood heads is not listed in the official village structure based on Government Regulation Number 17 of 2018, but remains a strategic partner in the implementation of government and public services. Legal protection for the position of neighborhood heads in Buleleng Regency lacks legal certainty, due to the lack of clear regulations. The position of neighborhood heads has the potential to cause legal problems in the future, so a legal basis is needed through regional regulations to ensure legal certainty, protect officials, and support the implementation of authority legally and effectively.
Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Menigkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah Gede Sandiasa; Putu Agustana
Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik Vol. 3 No. 1 (2018): Juli 2018
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/pi.3.1.2018.1-8

Abstract

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif, menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga hal, yaitu pertama adalah a) penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah; b) penerapan e-government dan e-governance dan c) kerjasama antar pemerintah “collaborative Governance”, bertujuan pertama, memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah melalui system kerja yang trasfaran, efektif, efisien, responsif dan di dukung oleh akuntabilitas yang tinggi. Rekomendasi, diperlukan sinergitas antar pemerintah yang bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah, serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang.
Preparing Smart Voters: Political Education and Public Policy Awareness Among High School Students (Case Study in SMAN 2 Tejakula, SMAN 1 Sukasada, dan SMAN 1 Singaraja, Bali) Sandiasa, Gede; Sudianing, Ni Ketut
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2026): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v10i2.66193

Abstract

This study aimed to explore the role of political education and public policy internalization in improving the political intelligence of first-time voters at SMAN 2 Tejakula, SMAN 1 Sukasada, and SMAN 1 Singaraja, Bali. The method used in this study was a qualitative approach, within a case study paradigm. The case study in this research was conducted through interviews, FGDs, and observations to examine the role of political education in enhancing political intelligence and the public policy dimension among first-time voters at SMAN 2 Tejakula, SMAN 1 Sukasada, and SMAN 1 Singaraja. Empirical findings indicated that first-time voters were still at a moderate level of political intelligence and social policy sensitivity and were not yet able to connect this knowledge to a critical evaluation of candidates or policies. The high participation of first-time voters in elections was crucial for the advancement of democracy, making a good understanding of the political system and the electoral process essential for students. Political education is a primary instrument in addressing the low level of political experience, the lack of political interest, and the challenges of spreading false information that first-time voters frequently face.