Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
7.614
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PubBis : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis JAPB
Budi Setiawati
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 85 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 85 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR MEREK HONDA PADA PT NUSANTARA SURYA SAKTI KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG Budi Setiawan; Budi Setiawati; Sukardi Pakaja
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor merk Honda di NSS Jaro (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merk Honda di NSS Jaro (3) Untuk mengetahui besarnya pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merk Honda di NSS Jaro. Populasi sampel adalah customer PT Nusantara Surya Sakti Jaro Kabupaten Tabalong. Teknik sampel yang digunakan teknik simple random sampling. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 30 customer PT Nusantara Surya Sakti Jaro Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada sepeda motor merk Honda di dealer NSS Jaro sebesar 10,79% dan sisanya 89,21% di pengaruhi oleh faktor lain diluar dari indikator yang digunakan dari penelitian ini (2) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian sepeda motor merk Honda di NSS Jaro sebesar 27,15% dan sisanya 72,85% di pengaruhi oleh faktor lain diluar dari indikator yang digunakan dari penelitian ini (3) Secara simultan pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada sepede motor Merk Honda di dealer NSS Jaro dapat dilihat dari AFIT dengan nilai sebesar 33,6% dan sisanya 66,4% di pengaruhi oleh faktor lain diluar dari indikator yang digunakan dari penelitian ini. Kata kunci : harga, kualitas pelayanan dan keputusan pembelian
FORMULASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KABUPATEN TABALONG Erni Yulianti; Budi Setiawati; Muhammad Noor
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Merokok merupakan sebuah kebiasaan yang dapat merugikan kesehatan baik untuk para pelaku sendiri maupun orang lain di sekelilingnya. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 tentang kawasan Tanpa Rokok adalah kebijakan yang mana tercantum pada Pasal 1 ayat 10 : “Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/ atau penggunaan ROKOK” meliputi : Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat Ibadah, Tempat anak bermain, Angkutan umum, Tempat Kerja, Tempat Umum. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam mengenai Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tabalong, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor- faktor yang mendukung dan mengahambat Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Tabalong. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif dengan pendekanatan kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengenai Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Tabalong belum optimal untuk dijadikan kebijakan. Hasil penelitian ini adalah 1) sumber daya manusia, 2) sosial budaya, 3) pengaruh intern, 4) pengaruh ekstern dan 5) ekonomi atau pendanaan benar merupakan faktor penghambat. Kata Kunci : Formulasi; Kebijakan Publik; Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-LELANG DI UNIT PELAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TABALONG (STUDI DI BAGIAN PELAYANAN PENGADAAN) Farida Dwi Yulianti; Budi Setiawati; Desak Putu Butsi Triyanti
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan E-lelang oleh Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Tabalong (Studi di Bagian Pelayanan Pengadaan) Melalui Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan E-lelang pada Unit Pelayanan Pengadaan di Kabupaten Tabalong. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan berupa pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah dengan mengumpulkan informasi dengan cara mengamati gejala yang diteliti dan mencoba memahami permasalahan yang dibahas secara mendetail. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan E-Lelang Di Unit Pelayanan Pengadaan Kabupaten Tabalong (Studi Di Bagian Pelayanan Pengadaan) sudah berjalan dengan baik, hal tersebut meliputi indikator Komunikasi dengan sub indikator transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi, Sumberdaya dengan sub indikator staf, fasilitas dan kewenangan, Disposisi dengan sub indikator insentif, dan sikap pelaksana, dan Struktur Birokrasi dengan sub indikator Standar Operasional Prosedur, Penyebaran tanggung jawab. Hasil penelitian ini mendukung teori dari Edrward III (Suharsono, 2006:90). Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Alfred Mainassy (2013), Andri Firmansyah (2014) serta Dewi Sartika dan Febri Yuliani (2013). Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, E-Lelang.
PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS DILIHAT DARI ASPEK RESPONSIVITAS DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERSOSIALISASI PADA DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN GT Wahyu Ilahi; Budi Setiawati; Jamaludin Jamaludin
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk mewujudkan penyandang disabilitas yang mandiri dan mampu bersosialisasi, Melihat hal tersebut, maka penting untuk melihat bagaimana pelayanan rehabilitasi sosial dilihat dari aspek responsivitas Dinas Sosial Kota Banjarmasin agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat sehingga pelayanan yang lebih baik dapat diwujudkan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilihat dari aspek reponsivitas dalam rangka meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 informan yang dianggap memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian ini. Reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan adalah teknik analisa data yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dilihat dari aspek reponsivitas dalam rangka meningkatkan kemampuan bersosialisasi pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin dapat dikatakan baik. Hal ini diukur menggunakan indikator yang dikemukakan oleh zeithaml yang terdiri dari kemampuan merespon, kecepatan melayani, ketepatan melayani, kecermatan melayani, ketepatan waktu melayani yang dilakukan dengan baik. Walaupun dalam indikator kemampuan menanggapi keluhan yang dilakukan dengan cukup baik, hal ini dikarenakan tidak semua keluhan masyarakat atau pengusulan bantuan dapat terpenuhi, karena banyaknya pengusulan bantuan dan terbatasnya anggaran. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Disabilitas, Responsivitas
EVALUASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TANJUNG KABUPATEN TABALONG Helda Rina; Budi Setiawati; Wahyu Subadi
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Evaluasi Kebijakan Sertifikasi Guru Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kabupaten Tabalong. Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kabupaten Tabalong dengan menggunakan teori yang digagas oleh William Dunn berupa, efektifitas, efisien, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan ketepatgunaan dimana keenam variabel/indikator ini sangat berperan dalam evaluasi kebijakan. Dan faktor-faktor penghambat evaluasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kabupaten Tabalong. Pada penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada nara sumber dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan sertifikasi guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tanjung Kabupaten Tabalong telah berjalan dengan cukup baik. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Sertifikasi Guru, Kualitas Guru
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DIBADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO TIMUR Indah Purnama Dewi; Budi Setiawati; Wahyu Subadi
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui sejauhmana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang izin belajar Aparatur Sipil Negara dilihat dari segi proses pada BKPSDM Kabupaten Barito Timur. (2) faktor apa saja yang dihadapi dalam administrasi pemberian izin belajar dan jalan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi dalam pemberian izin belajar, khususnya yang diselenggarakan oleh Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Penelitian ini menggunakan metode Deskriftif Kualitatif, dengan melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data tabel frekuensi dan juga menggunakan skala Likert dengan mengumpulkan hasil tanggapan dari 25 orang responden di BKPSDM Kabupaten Barito Timur sebagai instansi yang memberi kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini pemberian izin belajar yang diberikan sudah dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kebijakan BKPSDM Kabupaten Barito Timur dalam pemberian izin belajar menunjukan bahwa : (1). Kebijakan yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Barito Timur sudah dilakukan dengan persentasi 67,82% yang diperoleh dari hasil angket dengan 25 Responden. (2) Faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur meliputi 2 masalah utama yaitu : Sumber Daya Manusia dan Waktu yang berpengaruh terhadap proses penerbitan administrasi izin belajar. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan ; Izin Belajar ; Aparatur Sipil Negara
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DILIHAT DARI ASPEK KECENDRUNGAN PELAKSANA (IMPLEMENTOR) DI SMA NEGERI 2 TANJUNG KABUPATEN TABALONG Kamilah Kamilah; Budi Setiawati; Suwandi Suwandi
JAPB Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dilihat Dari Aspek Kecendrungan Pelaksana (Implementor) pada SMA Negeri 2 Tanjung Kabupaten Tabalong. penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 2 Tanjung dengan menggunakan teori yang digagas oleh Van Meter dan Van Horn berupa, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakterisitik agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial dan politik serta disposisi implementor dimana keenam variabel/indikator ini sangat berperan dalam proses implementasi kebijakan. Dari ke enam Indikator itu peneliti memfokuskan pada Disposisi Implementor. Pada penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara langsung kepada nara sumber dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di SMA Negeri 2 Tanjung telah berjalan dengan cukup baik. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Sertifikasi Guru, Kualitas Guru
ANALISIS KOORDINASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BARITO TIMUR Oktavia Dwi Murpramita Lestari; Budi Setiawati; Muhammad Riyandi Firdaus
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Barito Timur; 2) Faktor penghambat dalam koordinasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Barito Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: kuisioner, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Barito Timur sudah terkoordinasi, hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dengan presentasi 86%. Adapun yang menjadi faktor penghambat koordinasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kabupaten barito timur yaitu disebabkan oleh perumusan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada tiap satuan kerja kurang jelas serta tidak terdapat hubungan hirarkies antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan. Kata Kunci : Koordinasi, Pajak Bumi dan Bangunan
PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MOTIVATOR DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARAT DI KANTOR DESA HALANGAN KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG Rudiah Rudiah; Budi Setiawati; Susiani Susiani
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil kerja yang dicapai atas pelaksanaan tugas tertentu oleh seseorang atau organisasi untuk meningkatkan kemajuan bangsa. Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kinerja aparat dalam pemerintahan desa. Namun keberhasilan kerja tergantung kepada kepala Desanya. Dimana seorang kepala desa harus bisa menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin. Seperti yang telah diungkapkan Bintoro Tjokroamidjojo bahwa sebagai seorang pemimpin ia mempunyai peran sebagai Motivator artinya ia harus mampu menjalankan perannya dalam memberikan dorongan semangat, membina, serta memberi pengaruh. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja aparat di kantor desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. 2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat peran kepala desa dalam memotivasi aparat untuk meningkatkan kinerjanya di Kantor Desa Halangan Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan teknik kualitatif, dimana analisis data yang dipergunakan adalah anailisis tabulasi yaitu analisa dengan menggunakan data-data tabulasi yang merupakan data olahan dari hasil penelitian yang dimasukkan kedalam tabel dengan menggunakan rumus frekuensi yang dikemukakan oleh Muhamad Ali (1987). Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara, 2) Angket dan 3) Dokumentasi. Instrumen utama yaitu pembagian angket/kuesioner kepada 8 orang responden dan wawancara dengan Kepala Desa untuk pembuatan hasil dalam pembahasan. Hasil penelitian tentang peran kepala desa sebagai motivator dalam meningkatkan kinerja aparat di kantor Desa Halangan sudah cukup berperan. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi dengan presentasi 46%. Adapun yang menjadi faktor penghambat peran kepala desa dalam memotivasi aparat untuk meningkatkan kinerja yaitu pemimpin sulit mengetahui motivasi kerja setiap bawahan dan pemimpin sulit memberikan perlakuan yang adil bagi setiap bawahan. Kata Kunci: Peran Motivasi ; Kepala Desa, Kinerja
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 75 TAHUN 2015 PASAL 12 TENTANG PENERTIBAN PKL DI KECAMATAN TANJUNG KABUPATEN TABALONG Rusman Fauzi; Budi Setiawati; Lilis Suryani
JAPB Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : lppm.stiatabalong.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pemahaman dan keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Penrtiban PKL di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dan mengetahui faktor penghambatnya. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik dalam pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara dan analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu model analisis interaktif 1. Tahap kondensasi data, 2. Display data/Penyajian data, 3. Conclusions; drawing/veriflying (penarikan kesimpulan). Kebijakan itu juga terbukti belum terimplementasi maksimal karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh pedagang kaki lima. Pelaksanaan penegakan perda tersebut dimulai dengan proses sosialisasi, teguran dan berlanjut dengan penindakan tegas dari pihak pelaksana kebijakan terhadap pelaku PKL yang melanggar di kawasan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilokasi penelitian yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2015 Pasal 12 tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong sudah terimplementasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Sumber Daya Manusia, 2) Dana, 3) informasi, 4) Struktur Organisasi dan 5) Fasilitas memang benar merupakan faktor penghambat. Kata kunci: implementasi ; kebijakan peraturan daerah ; penertiban pedagang kaki lima (PKL)
Co-Authors Agus Suhendriyo Ahmad Afdaludin Ahmat Harahap Amalia Amalia Ani Norlatifah Annisa Fahriyah Ayu Apriani Bambang Hermanto Budi Setiawan Dedi Irvansyah Desak Putu Butsi Triyanti Desi Rufita Dewi Rahmah Dina Rusalina Dwi Ria Ade Saputra Elianata Elianata Erni Ekawati Erni Yulianti Farida Dwi Yulianti Fauzi Febri Nur Hayati Firmansyah Firmansyah Fitria Fitria GT Wahyu Ilahi Gusti Ilham Husada Helda Rina Heni Suparti Herliani Herliani Ika Mala Indah Armanda Rahmadani Indah Purnama Dewi Indria Sardianti Putri Indriati Sumarni Irpan Irpan Irwan Saputra Jamaludin Jamaludin Jauhar Arifin Jesika Dwi Yuniarti Kamilah Kamilah Keithran Ali Saragih Kiswanul Arifin Lilis Suryani Listianor Fitri Madonna Maningke Mahrita Mahrita Maimunah Maimunah Miftahuljannah Mira Yulia Rahmah Moh Ridwan Muhammad Jaini Muhammad Noor muhammad Riyandi Firdaus Natanail Tarigan Noor Fadiah Noor Jannah Nopiasari Nopiasari Nor Anisa Norjanah Norjanah Norjannah Norjannah Norlena Oktavianti Nur Cholipah Murni Eki Syaputri Oktavia Dwi Murpramita Lestari Rahmadi Rahmadi Rahmi Hayati Rifka Annisa Rudiah Rudiah Rusman Fauzi Rusminah Rusminah Safrul Rijali Salamah Salamah Samsu Suargana Sarinah Sarinah Serlien Selvia Rani Siti Arbayah Siti Norjauhariah Siti Wardatun Nisa Sri Devi Anggraeni Sri Indarti Sukardi Pakaja Sukma Pandaya Sumardi Sumardi Supian Hadi Supiani Supiani Susiani Susiani Suwandi Suwandi Syamsul Arifin Wahyu Subadi Widea Wati Williana Williana Yogi Saptahadi Yulia Nor Asiva Yunita Anastasia Anin Yunita Sri Rahayu Yuzan Noor Yuzan Noor