Articles
<![CDATA[Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan di Kabupaten Merauke ]]>
<![CDATA[Muzizat, Aliff]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>;
<![CDATA[Hafidh Prasetyo, Mujiono]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 14, No 1 (2021): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v14i1.38829
<![CDATA[AbstractLand is a very basic human necessity. Humans live and carry out activities on the ground so that every time humans are always in touch with land, it can be said that almost all activities of human life, both directly and indirectly, always require land. The concept of national land law is based on customary law, thus recognizing the existence of customary rights of customary law communities in various regions in Indonesia which had already existed and inhabited lands in Indonesia, even before Indonesia's independence. One of the places where customary law is very effective is the eastern part of Indonesia, Papua, because indigenous Papuans uphold ancestral rules, in local myths if they break traditional rules, they will experience disasters and difficulties in life. The process of releasing adat and the legal release of adat land in Merauke Regency is carried out by the local Indigenous Peoples Institution (LMA). Keyword: customary land; customary rights; customary lawAbstrakTanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga mengakui adanya hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai wilayah di Indonesia yang telah lebih dahulu ada dan mendiami tanah-tanah di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Salah satu tempat dimana sangat berlakunya hukum adat adalah wilayah Indonesia bagian Timur yaitu Papua karena masyarakat adat Papua menjunjung tinggi aturan leluhur, dalam mitos setempat jika melanggar aturan adat maka akan mendapatkan musibah serta kesusahan dalam hidup. Proses pelepasan adat dan sahnya pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke di lakukan oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) setempat. Kata kunci: Tanah adat; hak ulayat; hukum adat ]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum dan Pendampingan Oleh INI Kepada Notaris Dalam Proses Peradilan Perdata ]]>
<![CDATA[Rafidah, Nur Atika]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.41225
<![CDATA[AbstractLegal issues between the two interested parties who are bound by an authentic deed made by a Notary as a general official resulted in not a few notaries being dragged both as defendants and co-defendants in a civil case. The method used is to use normative juridical legal research methods. Based on the discussion it can be known that the legal basis of supervision and protection measures by the Ikatan Notaris Indonesia is based on the provisions of Article 6 paragraph (5) of the Ikatan Notaris Indonesia Household Budget so that the issuance of association regulation number 08/PERKUM/INI /2017; Efforts to protect the Ikatan Notaris Indonesia against Notaries in civil cases are in the form of assistance and legal assistance starting from legal consultation to assist in the stages of the court case.Keyword: notary; notary protection; legal aid AbstrakPermasalahan hukum antara kedua belah pihak yang yang berkepentingan yang terikat berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tidak sedikit notaris ikut terseret baik sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam suatu perkara perdata. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum/yuridis Normatif. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa dasar hukum tindakan pengawasan dan perlindungan oleh Ikatan Notaris Indonesia ialah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, sehingga diterbitkannya peraturan perkumpulan nomor 08/PERKUM/INI/2017; Upaya perlindungan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris dalam perkara perdata ialah berupa pendampingan dan bantuan hukum dimulai dari konsultasi hukum hingga turut membantu dalam tahapan-tahapan perkara di peradilan.Kata kunci: notaris; perlindungan notaris; bantuan hukum]]>
<![CDATA[Kekuatan Surat Kuasa Jual Pada Pembelian Tanah Yang Tidak Dibalik Nama Untuk Developer Perumahan ]]>
<![CDATA[Puspitaarum, Indah]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.43766
<![CDATA[AbstractThe use of this selling poweriofiattorney becomesithe basis of ownership by the developer who has paid for the land he bought to act legally, but his power of attorney is revoked unilaterally by the seller. Of course the developer can lose the rights to the land he bought. This is justified because the power of attorneyirelated to theitransfer ofilandirights cannot be absolute in accordance with theiInstruction of the Minister of Home Affairs number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of an Absolute Power of Attorney. The formulation of the problem that will be discussed in this thesis is how the power and position of the selling power of attorney are used by the developer as the basis for transferring land rights and”how”legal protection is for parties who have transferred land rights on the basis of a selling power of attorney. In this study using empirical juridical research methods and the specifications used in the research are descriptive analytical. From the results of research using the Triadism Law Theory, it can be seen that the power of the selling power of attorney on the purchase of unnamed land for housing developers is not legally strong.Keywords: power of attorney; agreement; sale and purchase of landAbstrakPenggunaan surat kuasa jual ini menjadi dasar kepemilikan oleh developer yang sudah membayar lunas tanah yang dibelinya untuk bertindak secara hukum, akan tetapi kuasanya dicabut sepihak oleh pihak penjual. Tentu saja pihak developer dapat kehilangan hak atas tanah yang”dibelinya. Hal ini dibenarkan oleh karena kuasa yang berhubungan dengan peralihan hak atas tanah tidak dapat berlaku mutlak sesuai Instruksi”Menteri Dalam”Negeri nomor 14”Tahun 1982”Tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa”Mutlak. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana kekuatan dan kedudukan surat kuasa jual yang digunakan developer sebagai dasar pemindahan”hak”atas tanah dan bagaimana perlindungan”hukum bagi para”pihak”yang telah melakukan”pemindahan hak atas”tanah dengan dasar surat”kuasa jual. Dalam penelitian”ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif”analitis. Dari hasil penelitian”dengan menggunakan”Triadism Law Theory dapat dapat diketahui bahwa kekuatan surat kuasa jual pada pembelian tanah yang tidak dibalik nama untuk developer perumahan adalah tidak kuat secara hukum.Kata kunci: surat kuasa; perjanjian; jual beli tanah]]>
<![CDATA[Sema No. 2 Tahun 2023: antara Kebebasan, Syariat, dan Pluralisme Hukum ]]>
<![CDATA[Hidayat, Fitri]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.68032
<![CDATA[ABSTRACTCircular Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 2 of 2023 clarifies regulations related to interfaith marriage in Indonesia. This article analyzes the SEMA from the perspective of human rights in Islam about interfaith marriage. It also explores whether the regulation is in line with the principles of human rights in Islam. Using a legislative approach, a conceptual approach, and a systematic interpretation as well as teleology, it was concluded that SEMA Number 2 of 2023 concerning interfaith marriage is a step that tries to solve social problems in Indonesia, which are multicultural and multireligious. From the perspective of Islamic human rights, the freedom to choose a spouse remains recognized, but is limited by sharia principles aimed at protecting religion and heredity.Keywords: SEMA; Freedom; Islamic Law; Legal PluralismABSTRAKSurat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 memperjelas regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Artikel ini menganalisis SEMA tersebut dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya mengenai kebebasan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan beragama dengan perspektif hukum Islam. Juga mengeksplorasi apakah regulasi tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta penafsiran sistematis juga teleologi, disimpulkan bahwa SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang perkawinan beda agama adalah langkah yang mencoba untuk menyelesaikan persoalan sosial di Indonesia, yang multikultural dan multiagama. Dari perspektif hak asasi manusia Islam, kebebasan untuk memilih pasangan tetap diakui, tetapi dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi agama dan keturunan.Kata Kunci: SEMA; Kebebasan; Syariat; Pluralisme Hukum]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Tagihan Yang Tidak Benar ]]>
<![CDATA[Denata, Brigita Cynthia Liwandra]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 3 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i3.40817
<![CDATA[AbstractCredit card holder and credit card Issuer have a legal relationship that creates rights and obligations for the parties. Credit card Issuer commit an act that is contrary to the obigations that is regulated by Bank of Indonesia’s Regulations, which also violate the card holder’s rights that regulated in the Consumer Protection Act. The act of credit card Issuer when reviewed by the Civil Code can be categorized as an illegal action. By conducting normative juridical law research and conducting library studies, it can be concluded that the credit card Issuer have commited an illegal action, and as a legal protection to credit card holder can make legal remedies by making complaints to credit card Issuer. If there is no settlement agreement is reached, dispute resolution can be done outside the court or through the court.Keywords: legal protection; credit cardAbstrakPemegang kartu kredit dan penerbit kartu kredit mempunyai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Penerbit kartu kredit melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, serta melanggar hak pemegang kartu kredit yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perbuatan penerbit kartu kredit tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila ditinjau dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerbit kartu kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai perlindungan hukum, pemegang kartu kredit dapat melakukan upaya hukum seperti melakukan pengaduan kepada penerbit kartu kredit. Apabila dengan upaya tersebut tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.Kata kunci: perlindungan hukum; kartu kredit ]]>
<![CDATA[Implikasi Penafian Peran Notaris dalam Eksistensi Perseroan Perorangan ]]>
<![CDATA[Widiyanti, Ida]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 17, No 3 (2024): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v17i3.45641
<![CDATA[ABSTRACTThe existence of individual companies after the promulgation of the Job Creation Act has the government's policies in facilitating the formation of companies for UMK. This convenience is company can be done electronically, without the need notary role. The existence of Company legalized without Notary. This research purpose to understand and comprehensively analyze the role of Notary in the existence of individual company. Researchers use normative juridical methods and use an approach in literature. The conclusion is individual company that is formed without involving the role of notary will lead to responsibilities must be borne by the founders themselves. Notaries have’t the authority to form companies, especially for UMK. The existence of electronic incorporation statement is considered sufficient for the legality company.Keyword: Role of Notary; Existence; Private CompanyABSTRAKKeberadaan Perseroan Perorangan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja adalah kebijakan pemerintah mempermudah pembentukan perseroan bagi UMK. Kemudahan tersebut yaitu pembentukan perseroan dapat dilakukan secara elektronik, tanpa membutuhkan peran Notaris. Eksistensi Perseroan dilegalkan tanpa adanya akta Notaris. Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisia secara komprehensif tentang peran Notaris dalam eksistensi perseroan perorangan. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dan metode pendekatan kepustakaan. Kesimpulan penelitian ini adalah perseroan perorangan yang dibentuk tanpa melibatkan peran Notaris akan menimbulkan tanggungjawab yang harus ditanggung sendiri oleh pendiri. Notaris tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan perseroan khususnya untuk UMK semenjak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Keberadaan pernyataan pendirian elektronik dianggap sudah cukup untuk legalitas perseroan.Kata Kunci: Peran Notaris; Eksistensi; Perseroan Perorangan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Retail terhadap Pemotongan Upah Akibat Hilangnya Nota Barang ]]>
<![CDATA[Yumna, Daffa Dzaky]]>;
<![CDATA[Putrijanti, Aju]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 18, No 1 (2025): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v18i1.58175
<![CDATA[ABSTRACTThe wage deduction penalty due to the Lost Goods Note in the employment agreement of PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk is considered unfair because it does not account for the fairness to employees who are not always responsible for the loss. This study aims to examine the provisions of the employment agreement that include the Lost Goods Note (NBH) clause at Alfamart and the legal protection for retail workers due to the NBH clause. The research method used is normative juridical. The results show that the NBH clause in Alfamart's Employment Agreement regulates the employee's responsibility for lost or damaged goods, provided the process is conducted transparently. Legal protection is regulated by the Labor Law, ensuring minimum wages and fair law enforcement.Keywords: Legal Protection; Retail WorkersABSTRAKSanksi pemotongan upah karena Nota Barang Hilang dalam perjanjian kerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dianggap tidak adil karena tidak mempertimbangkan keadilan bagi pekerja yang tidak selalu bertanggung jawab atas kehilangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan perjanjian kerja yang memuat klausula Nota Barang Hilang (NBH) di Alfamart dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja ritel akibat klausula NBH. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Klausula NBH dalam Perjanjian Kerja di Alfamart mengatur tanggung jawab pekerja atas barang hilang atau rusak, dengan syarat prosesnya transparan. Perlindungan hukum diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, menjamin upah minimum dan penegakan hukum yang adil.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tenaga Kerja Retail]]>
