Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.681
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum NOTARIUS LAW REFORM Jurnal Hukum Progresif Badamai Law Journal Halu Oleo Law Review Lex Scientia Law Review Unes Law Review Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Gema Wiralodra Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Legislasi Indonesia
Aju Putrijanti
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search
Journal : NOTARIUS

 1   2 
Harmonisasi Pengaturan Cyber Notary dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di Era Digitalisasi Fadhilah, Sarah; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 18, No 3 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i3.65545

Abstract

ABSTRACTDisharmonization related to the application of Indonesian cyber notary is an obstacle in terms of legal substance aspects. This legal vacuum occurs because the contradiction of the conflict between Notary Public Law on Article 15 paragraph (3) of the UUJN and Information and Transaction Electronic Law on Article 5 paragraph (4) of the ITE Law. Therefore, it is necessary to harmonize the laws and digital instruments of the notary profession into the Indonesian legal system. The purpose of this research is to examine the regulations that should be applied regarding electronic deeds in Indonesia. This research uses the juridical-normative method, using secondary data legal materials. The results of this study indicate that harmonization of integrated and consistent legal arrangements in order to create the concept of cyber-notary in Indonesia. Keywords: Cyber Notary; Legal Reconstruction; Digitalization.ABSTRAKDisharmonisasi hukum terkait penerapan cyber notary di Indonesia menjadi hambatan dari segi substansi hukum. Kekosongan hukum ini terjadi karena adanya pertentangan antara Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan Pasal 5 ayat (4) UU ITE. Hal ini mengakibatkan tidak adanya keabsahan akta yang memiliki kekuatan hukum sempurna. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi aturan hukum dan instrumen digital profesi notaris ke dalam sistem hukum Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peraturan yang seharusnya dapat diterapkan terkait akta elektronik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan hukum yang terintegrasi dan konsisten guna terciptanya konsep cyber notary di Indonesia.Kata Kunci: Cyber Notary; Rekonstruksi Hukum; Digitalisasi.
Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Disebabkan Salah Satu Pihak Homoseksual Hutagalung, Welly Angriani; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 18, No 4 (2025): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v18i4.74100

Abstract

ABSTRACTThis study analyzes the juridical aspects of divorce caused by one party engaging in homosexual behavior. The purpose of this research is to examine the legal basis, judicial considerations, and legal consequences of Divorce Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. The research employs a normative approach by analyzing court decision documents and relevant laws. The results show that the judge, in Decision Number 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong, granted the divorce due to the Defendant’s homosexual behavior, which led to continuous conflict, based on considerations balancing the values of maslahah (public interest) and legal certainty. This decision affirms that divorce due to homosexual orientation entails legal consequences for the marital relationship, child custody, and alimony obligations, aiming to achieve justice, public welfare, and legal certainty for the parties involved.Keywords: Divorce; Homosexual; Legal ConsequencesABSTRAKPenelitian ini menganalisis aspek yuridis perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yang berperilaku homoseksual. Tujuan penelitian ini adalah menelaah dasar hukum, pertimbangan hakim, dan akibat hukum putusan perceraian Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA Cibinong. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan studi dokumen putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim dalam Putusan Nomor 3714/Pdt.G/2021/PA. Cibinong memutus perceraian karena perilaku homoseksual Tergugat yang menimbulkan konflik berkelanjutan, dengan pertimbangan yang menyeimbangkan nilai maslahah dan kepastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa perceraian akibat orientasi homoseksual membawa konsekuensi hukum terhadap hubungan suami istri, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum bagi para pihak.Kata Kunci: Perceraian; Homoseksual; Akibat Hukum
Analisis Yuridis tentang Pelanggaran Notaris terhadap Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 19, No 1 (2026): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v19i1.75280

Abstract

ABSTRACTNotary have an important role in making authentic deeds as valid evidence, but in practice there is often abuse of authority, especially in falsifying deeds. This study aims to analyze the forms of violations committed by notaries in making authentic deeds and their legal responsibilities based on the Notary Law and the Criminal Code (KUHP). The method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. The results of the study indicate that notaries who are proven to have falsified deeds can be subject to administrative, ethical, and criminal sanctions as regulated in the Notary Law and the Criminal Code (KUHP), and have the potential to harm interested parties legally and materially.Keywords: Notary; Forgery of an Authentic Deed; Accountability.ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktiknya sering terjadi penyalahgunaan wewenang terutama di dalam melakukan pemalsuan akta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran yang dilakukan notaris dalam pembuatan akta otentik serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris yang terbukti melakukan pemalsuan akta dapat dikenakan sanksi administratif, etik, dan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berpotensi merugikan pihak-pihak yang berkepentingan secara hukum dan materiil.Kata Kunci: Notaris; Pemalsuan Akta Otentik; Pertanggungjawaban.
Pertanggungjawaban Hukum terhadap PPAT yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perpajakan Arsanti, Anisa Anggit; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.48667

Abstract

ABSTRACTCorruption can be committed by anyone, including Land Deed Officials (PPAT). This study aims to examine corruption committed by PPATs in the field of taxation and the associated criminal liability. The research method used is a normative juridical approach with a positivist legal concept, viewing law as a closed and independent system closely related to societal life. The study's findings indicate that PPATs have the potential to commit corruption, especially in overseeing tax payments related to the transfer of land and building rights. The criminal liability of PPATs is regulated by the Tax Law, the Anti-Corruption Law, and is linked to their oath of office and professional code of ethics. This underscores the importance of integrity in the execution of PPAT duties.Keywords: PPAT; Corruption; Accountability.ABSTRAKTndak pidana korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan mengkaji tindakan korupsi oleh PPAT dalam bidang perpajakan serta pertanggungjawaban pidana yang dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan konsep legis positivis, di mana hukum dipandang sebagai sistem yang tertutup dan independen, namun erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki potensi untuk melakukan korupsi dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam pengawasan pembayaran pajak yang terkait dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Pertanggungjawaban pidana PPAT diatur oleh UU Perpajakan, UU Tindak Pidana Korupsi, serta dikaitkan dengan sumpah jabatan dan kode etik PPAT. Hal ini menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas PPAT.Kata Kunci: PPAT; Korupsi; Pertanggungjawaban.
Analisis Pengabaian Majelis Hakim terhadap Wasiat Pewaris dalam Sengketa Waris Islam Hapsari, Novitri Eka; Putrijanti, Aju
Notarius Vol 17, No 2 (2024): Notarius
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v17i2.53819

Abstract

ABSTRACTThe testator had instructed that the inheritance should be divided equally between the daughters and sons. It was the duty of heirs to adhere to their wishes. However, during a dispute that was resolved in court, it was found that the judges disregarded the testator's will and divided the inheritance with the sons receiving twice as much as the daughters. The research is a normative juridical study with two objectives: 1. to understand the considerations of the judges in disregarding the testator's will; 2. to determine if all court decisions are in accordance with KHI. Research findings: 1. Testator's will disregarded due to principle of ultra petitum, limited to the claims submitted, and conflicting with hadith; 2. All decisions are in line with KHI.Keywords: Testator’s Wish; Islamic Inheritance; KHI; Abandonment.ABSTRAKPewaris pernah berwasiat agar kelak harta warisan dibagi rata antara bagian anak perempuan dan laki-laki. Sepeninggal pewaris, sudah seharusnya isi wasiat dilaksanakan oleh ahli warisnya. Namun, saat terjadi sengketa hingga berakhir di persidangan ternyata majelis hakim dalam memutus perkara mengabaikan wasiat pewaris dan justru membagi harta warisan dengan bagian anak laki-laki sebesar dua kali lipat bagian anak perempuan. Penelitian ini adalah yuridis normatif. Tujuan Penelitian adalah untuk: 1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan wasiat pewaris dalam memutus perkara; 2. Mengetahui apakah seluruh putusan Majelis Hakim telah sesuai KHI. Hasil penelitian: 1. Pengabaian wasiat oleh Majelis Hakim disebabkan adanya Asas Ultra Petitum sehingga hanya dapat memutus sebatas gugatan yang diajukan dan karena isi wasiat bertentangan dengan hadist; 2. Semua putusan telah sesuai KHI.Kata Kunci: Wasiat; Waris Islam; KHI, Pengabaian.
Co-Authors Adya Paramita Prabandari Anggraini, Puspa Ariq, Muhammad Arsanti, Anisa Anggit Ayu Leni Agustini, Dsk Putu Denata, Brigita Cynthia Liwandra Dinda Prasetiani, Norika Fadhilah, Sarah Fajar Ibrahim Fatchullah, Muchamad Ja'abik Firdaus, Kusuma Garunja, Evis Habibi, Dani Hafidh Prasetyo, Mujiono Hapsari, Novitri Eka Hidayat, Fitri Hutagalung, Welly Angriani Irma Cahyaningtyas, Irma Irmawati, Wiwi Johan Utama, Yos Kadek Cahya Susila Wibawa Kartika Widya Utama Kuning, Fazahra Rimbani Lumbanraja, Anggita Doramia Lumbanraja, Brata Yoga Lydia Apriliani, Lydia Muchamad Ja'abik Fatchullah Muzizat, Aliff Nugraha, Eril Aditya Pertiwi, Astri Sekar Pratama Herry Herlambang Prayogo, Silvan Susanto Puspitaarum, Indah Putri, Gessy Andrina Rafidah, Nur Atika Sianipar, Gretel Marlene Yola Sopyana Br Marpaung, Yohana Tamara Sugeng Sulistyo, Trisoko Widiyanti, Ida Yos Johan Utama Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yumna, Daffa Dzaky