Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.08
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman Jurnal Lakidende Law Review (DELAREV) Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara Law Journal J-CEKI PESHUM
Ahmad Fuadi
Universitas Bina Insan
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search
Journal : Law Journal

 1   2 
TINJAUAN FILSAFAT HUKUM TENTANG NUSYUZ (TELAAH PASAL 80 DAN PASAL 84 KOMPILASI HUKUM ISLAM KHI) Ardi Muthahir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.41

Abstract

Divorce is a failure in building a household, Allah really hates this divorce event, but in Islamic teachings it is still permissible, there are many factors that cause divorce, one of which is the existence of nusyuz (durhaka) both nusyuz carried out by wives and husbands. a wife is said to be nusyuz if she does not obey the husband's orders as long as these orders do not contradict the syari'at. Meanwhile, a husband is classified as nusyuz if he does not give his wife's rights properly, because husband and wife are ordinary human beings who at any time can make mistakes and mistakes. However, in the Islamic Law Compilation, there is no confirmation of the rules regarding the husband who performs nusyuz as the wife. In other words, if the husband does Nusyuz there is no legal consequence, based on the above assumptions, it can be concluded that there are various problems related to Nusyuz. This research aims to find out the true nature of nusyuz in KHI. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that there should be improvements and improvements to the compilation of Islamic law by considering the interests and rights of women in the provisions of the article on nusyuz, because in the compilation of Islamic law there are no articles regulating the problem of husband nusyuz, this tends to be more detrimental to the wife.
KEWAJIBAN SUAMI NARAPIDANA TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ahmad Fuadi; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.61

Abstract

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah yang dibebankan kepada laki-laki, bahwa mereka wajib memberikan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hak dan kewajiban suami istri sudah di atur oleh UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 30,31,32,33,dan 34. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini lebih rinci. Ketentuannya di mulai dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 83. Kendatipun suami besetatus sebagai narapidana, kewajiban suami memberikan nafkah tersebut tetap ada karena akibat setatus perkawainannya. Hal ini kemudian yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang kewajiban suami narapidana terhadap pemenuhan nafkah keluarga prespektif hukum Islam dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah terhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian penelitian ini juga dilakukan dengan menelaah dilokasi penelitian, hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pemenuhan nafkah keluarga suami narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemenuhan nafkah keluarga oleh suami narapidana di Lapas Muara Beliti adalah sesuai dengan Hukum Islam dan Hukum
POLIGAMI SEBAGAI JAWABAN ATAS PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMANUSIAAN Ahmad Fuadi; Devi Anggreni; Fitriyani Fitriyani
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.67

Abstract

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur bahwa azas pernikahan di Indonesia adalah monogami, poligami hanya dibolehkan dengan sarat yang sangat ketat serta dalam keadaan tertentu/kondisi darurat. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga didapati pasal yang membolehkan pernikahan poligami, ini tertuang pada Pasal 55 dan 56, kebolehan tersebut hanya berlaku pada kondisi khusus serta telah memenuhi beberapa persyaratan yang sudah di atur. Kendati demikian banyaknya aturan yang mengatur tenteng poligami dari landasan hukum serta dasar-dasar teologis dan sosiologisnya, tampaknya praktik poligami selalu mengandung masalah tersendiri bagi beberapa kalangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dikaitkan dengan praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa poligami tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Sebab kebolehan poligami merupakan pintu darurat bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat. Orang yang melaksanakan poligami adalah orang yang memiliki jiwa dan misi kemanusiaan. Mereka yang berpoligami harus berdasarkan situasi bukan berdasar kepada syarat-syarat tertentu.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ahmad Fuadi; Ardi Muthahir; Devi Anggreni Sy
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA Fitriyani 1Fitriyani; Devi Anggreni; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.82

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan Dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas I B) Jimmy Celvin; Agustinus Samosir; Ahmad Fuadi
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
ANALISA TERHADAP PERMOHONAN GANTI NAMA ANAK MENURUT HUKUM PERDATA Fitriyani, Fitriyani; Anggreni, Devi; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.82

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab atau alasan seseorang mengajukan permohonan ganti nama dan untuk mengetahui aturan ganti nama anak menurut Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang didapat melalui wawancara kepada narasumber yang terkait yakni Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang meliputi peraturan Perundang-undangan, para ahli hukum, buku hukum, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dalam suatu kesimpulan bahwa alasan seseorang melakukan permohonan ganti nama terutama nama anak pemohon bernama Vhelicia Ronika Ayuningtyas menjadi Priscilla Azzahra dikarenakan kepercayaan dari pemohon bahwa nama Vhelicia Ronika Ayuningtyas tidak cocok untuk anaknya sehingga anak pemohon sering sakit-sakitan dan guna kepentingan pendidikan anak pemohon selanjutnya, sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Nomor 61/Pdt.P/2018/PN-LLG. Selain itu analisa permohonan ganti nama anak menurut Hukum Perdata yaitu terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN DISPENSASI PERNIKAHAN DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU KELAS I B) Celvin, Jimmy; Samosir, Agustinus; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 1 (2023): Law Journal (LAJOUR) April 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i1.102

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah. Landasan kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang batas usia minimum untuk menikah—19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan—serta ayat 2 dan 3 tentang pemberian dispensasi perkawinan karena alasan yang sangat mendesak. Latar belakang permohonan dispensasi nikah agama, tata cara pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak tercakup dalam uraian tesis ini. . Ada penelitian normatif-empiris yang termasuk dalam penelitian ini. Melalui studi kepustakaan, dokumentasi, observasi, dan wawancara, data dikumpulkan. Analisis data kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran tentang data yang telah diolah melalui deskripsi. Berdasarkan hasil temuan, alasan permohonan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama Lubuklinggau adalah karena faktor agama, ekonomi, pendidikan, dan hamil di luar nikah (Kawin Karena Kecelakaan). Hakim mempertimbangkan, selain kepatuhan hukum keluarga, keharusan menolak kerugian (manfaat), dan asas kemanfaatan. Berdasarkan hasil temuan, disarankan agar mahasiswa hukum yang memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan sosial secara langsung berkontribusi dalam pengajaran dan pembelajaran tentang bahaya perkawinan di bawah umur, undang-undang yang mengatur permohonan dispensasi perkawinan, dan perkawinan di bawah umur.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Wijaya, Rena; Putranto, Rian; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.
Co-Authors Agustinus Samosir Al-Kautsar, Muhammad Ibnu Alvina Aliya Amanda, Olga Angelina Ariq’ah Ruslan Anggreni, Devi Ardi Muthahir Celvin, Jimmy Devi Anggraini Devi Anggreni Devi Anggreni Sy Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Fransisco, Wawan Jimmy Celvin Kuswoyo, Bahet Edi Muhammad Saleh Putranto, Rian Rahmawati, Lilis Rezika, Nadila Rizki Amaliah Romadhon, Muhammad Dimas Samosir, Agustinus Suharto, Tentiyo Tentiyo Suharto Turnip, Anju Chornelus Wanti, Sahiro Wijaya, Rena