Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN SUNGAI LAKAM BARAT KECAMATAN KARIMUN KABUPATEN KARIMUN Ahmad Ridho Giovani; Kustiawan Kustiawan; Ryan Anggria Pratama
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 1 No. 1 (2024): Vol. 1 No. 1 Edisi Januari 2024
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v1i1.34

Abstract

Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ORANG TERLANTAR OLEH BIDANG REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025 Wiber Oktavianis Lase; Kustiawan; Mukhlis
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2173

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan orang terlantar oleh bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Tanjungpinang tahun 2025 dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data di lakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan orang terlantar telah berjalan cukup baik. Faktor komunikasi berjalan efektif melalui koordinasi internal dan eksternal yang mendukung pelaksanaan program. Faktor disposisi menunjukkan komitmen yang kuat dari para pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi struktur birokrasi, pembagian tugas telah jelas dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, faktor sumber daya masih menjadi kendala utama, seperti keterbatasan anggaran, jumlah pegawai, fasilitas pendukung, kurangnya pelatihan kepada petugas. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap implementasi kebijakan penanganan orang terlantar dengan mempertimbangkan keberadaan Tim Reaksi Cepat sebagai inovasi dalam percepatan penanganan masalah sosial. Oleh karena itu, di perlukan penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi lintas sektor, pelatihan kepada petugas, serta pengembangan program pemberdayaan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
PERAN BIDANG REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI ODGJ DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 Lesna Willy Helmi Laia; Kustiawan; Yani Mulitsih Pramukti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2190

Abstract

Dalam sebuah negara ada Undang-Undang yang mengatur perencanaan dalam masyarakat salah satunya pelayanan terhadap warga yang kehidupannya jauh dari segi kelayakan. Dalam hal ini pemerintah mendirikan satu organisir kedinasan yaitu dinas sosial yang di dalamnya memikiki bidang rehabilitas sosial yang berperan dalam pelayanan diatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk mendeskripsikan apa yang menjadi peran bidang rehabilitas sosial kota Tanjungpinang dalam menangani ODGJ khususnya di kota Tanjungpinang. Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan pemilihan informan secara teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menemukan bahwa ada beberapa yang menjadi peran bidang rehabilitas sosial dalam menangani ODGJ khususnya di Kota Tanjungpinang ada tiga hal  yakni ;1) peran aktif; 2) peran partisipasi; 3) peran pasif. Ketiga hal diatas memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang tertera dalam UUD yang berlaku.
PERAN IMIGRASI MENGENAI PEMULANGAN TKI DI KOTA TANJUNG PINANG PROVINSI KEPULAUAN Nazira Junita Putri; Evi Natalia Togatorop; Al-Zachra Aprilya Jasmon; Erta Kurnia Sapitri; Randa Zaki Saputra; Kustiawan Kustiawan
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.742

Abstract

ABSTRAKTingginya angka pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari luar negeri, khususnya melalui Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau menjadi tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran imigrasi dalam proses pemulangan TKI di Tanjung Pinang Tahun 2024 dari perspektif hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi berperan penting dalam pemeriksaan dokumen, pendataan identitas, serta penegakan hukum keimigrasian untuk memastikan pemulangan berjalan sesuai peraturan dan melindungi hak-hak dasar TKI. Proses pemulangan TKI di Tanjung Pinangmelibatkan koordinasi lintas sektor antara Imigrasi, BP2MI, Dinas Sosial, Kepolisian, dan instansi terkait lainnya serta menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas penampungan dan kurangnya data identitas. Upaya pencegahan keberangkatan TKI juga dilakukan melaui edukasi masyarakat, pengawaan dokumen, dan pengetatan pengawasan di pelabuhan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antar lembaga dan peningkatan perlindungan serta rehabilitasi bagi TKI yang dipulangkan, untuk menekan angka migrasi nonprosedural dan menjaga nama baik serta keselamatan WNI di luar negeri.Kata Kunci : Imigrasi, Perlindungan Pekerja Migran, dan Prosedur Keimigrasian
Peran Imigrasi Mengenai Pemulangan TKI  Di Kota Tanjung Pinang Provinsi  Kepulauan Riau Kustiawan Kustiawan; Nazira Junita Putri; Erta Kurnia Sapitri; Al-Zachra Aprilya Jasmon; Evi Natalia Togatorop; Randa Zaki Saputra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 6 (2025): Mei - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/yfy4a408

Abstract

The high number of repatriations of Indonesian Migrant Workers (TKI) from abroad, especially through Tanjung Pinang City, Riau Islands Province, is a serious challenge for the Indonesian government in its efforts to protect migrant workers. This study aims to analyze the role of immigration in the process of repatriating Indonesian Migrant Workers in Tanjung Pinang in 2024 from an immigration law perspective. The research method used is quantitative normative with a normative and sociological juridical approach, through literature studies, interviews, and field observations. The results of the study show that immigration plays an important role in document checking, identity data collection, and immigration law enforcement to ensure that repatriation is carried out according to regulations and protects the basic rights of Indonesian Migrant Workers. The process of repatriating Indonesian Migrant Workers in Tanjung Pinang involves cross-sector coordination between Immigration, BP2MI, the Social Service, the Police, and other related agencies and faces various challenges such as limited shelter facilities and lack of identity data.  Efforts to prevent the departure of Indonesian migrant workers are also carried out through community education, document control, and tightening supervision at ports. This study recommends strengthening synergy between institutions and increasing protection and rehabilitation for Indonesian migrant workers who are repatriated, to reduce the number of non-procedural migrations and maintain the good name and safety of Indonesian citizens abroad.
The Role of The Village Government in The Development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Numbing Village, Bintan Regency Nuranisyah Nuranisyah; Nazaki Nazaki; Kustiawan Kustiawan
Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations Vol. 1 No. 3 (2026): Iustitia: Journal of Legal Theory, Politics, and International Relations
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the role of the village government in developing village-owned enterprises within Numbing Village, Bintan Regency, utilizing an empirical qualitative design based on Ryaas Rasyid's theoretical framework of governmental functions. Primary data gathered through semi-structured interviews and field observations, combined with secondary administrative documentation from 2022 to 2026, reveal that the village administration actively regulates, dynamizes, and facilitates local economic initiatives through planning documents, deliberations, capital injections, and infrastructural support. However, empirical findings indicate that enterprise development remains constrained by limited managerial capacity, low community participation, administrative bottlenecks, and unfulfilled budgetary programs such as the 2025 food security allocation. The analysis demonstrates that while statutory mechanisms provide a legal foundation for village enterprises, operational success depends heavily on continuous capacity-building programs, transparent resource allocation, and direct field mentoring. Consequently, strengthening institutional sustainability necessitates adaptive administrative leadership, enhanced human resource readiness, and collaborative networks to transform village enterprises into effective drivers of sustainable rural economic independence and community welfare
DINAMIKA GLOBAL KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI : (STUDI KASUS KONFLIK ISRAEL-PALESTINA) Agung Catur Saputra; Kustiawan; Muhammad Haikal; Rizki, Zahru Latip
Jurnal Dialektika Politik Vol. 10 No. 1 (2026): Jurnal Dialektika Politik
Publisher : STISIP Widyapuri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37949/jdp.v10i1.299

Abstract

This article examines how, under President Joko Widodo's leadership, Indonesian foreignpolicy has undergone significant developments, adapting to modern global dynamics.This policy approach emphasizes economic diplomacy, national development, andIndonesia's active role in maintaining regional stability, particularly in the Israeli-Palestinian conflict. Indonesia strengthens the principle of an independent and activeforeign policy, prioritizes multilateral and humanitarian diplomacy, and supports thetwo-state solution as a path to just and permanent peace. Despite facing global anddomestic challenges, including the COVID-19 pandemic, Indonesia continues to strive toenhance its legitimacy and international role through an inclusive and pragmaticstrategy that reflects its moral commitment and national interests. This study usesdescriptive qualitative methods with analysis based on secondary sources to understandthe dynamics of Indonesia's adaptive and constructive foreign policy in addressing globalchallenges and striving for sustainable regional and global peace.
Tantangan BP3MI Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menangani Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Sumarningsih Sumarningsih; Della Julianti; Rofiah Adawiyah; Maureen Azizta; Riszky Safutra; Kustiawan Kustiawan
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2616

Abstract

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk melihat bagaimana tantangan yang dihadapi oleh BP3MI Provinsi Kepulauan Riau dalam menangani proses pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), terutama PMI berstatus non-prosedural dan ilegal. Pendekatan yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap pejabat BP3MI, mantan PMI, serta pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BP3MI menghadapi kendala berupa maraknya PMI ilegal tanpa dokumen dan pelatihan, perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara tujuan PMI, serta keterbatasan aksesibilitas dan koordinasi antarlembaga. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih lemah karena kurangnya sosialisasi dan pengawasan. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan terpadu dari berbagai pihak untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan bagi PMI.
Analisis Peran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Terhadap Imigran: Studi Kasus Kota Tanjungpinang Nivaldi Romadona; Fika Ramdhani; Ismet Akbar; Lukman Nur Hakim; Iswandio Fanreza; Kustiawan Kustiawan
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine and analyze the role of the Immigration Detention Center (Rudenim) in the management and handling of immigrants in Tanjungpinang City, as well as to identify the inhibiting factors faced by Rudenim in carrying out its duties. The research employs a descriptive qualitative method with a case study approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and documentation. The findings indicate that Rudenim Tanjungpinang plays a strategic role in the processes of detention, transfer, repatriation, and deportation of immigrants, in accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.01-PR.07.04. In addition to its administrative functions, Rudenim also strives to carry out its duties with a humanistic approach, especially in dealing with stateless individuals. The main challenges include the complex process of nationality identification. This study recommends enhancing inter-agency coordination and strengthening international cooperation to support Rudenim’s functions more effectively.
Implementasi Protokol Keimigrasian: Studi Kasus Enam WNA Asal Vietnam Diamankan Petugas Kanim Kelas I TPI Tanjungpinang Andika Andika; Jhon Agus Frando Sipayung; Raja Andreas Monang Pardede; Siti Nurafina; Grace Naomi Manullang; Kustiawan Kustiawan
Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2025): April - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jiksp.v2i4.2700

Abstract

This study analyzes the implementation of immigration protocols in handling immigration violation cases involving six Vietnamese foreign nationals apprehended by officers from Class I TPI Immigration Office Tanjungpinang in August 2024. The study aims to evaluate the effectiveness of immigration procedure implementation in handling visa and immigration document violations. The research employs a qualitative approach with case study methods, analyzing primary data from official reports and interviews with immigration officers, as well as secondary data from applicable immigration regulations. The findings indicate that the handling of this case has been in accordance with applicable immigration protocols, however challenges remain in inter-agency coordination and regulatory understanding by foreign nationals. This case emphasizes the importance of consistent immigration law enforcement and more comprehensive regulatory socialization to foreign nationals entering Indonesia.