Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Justice Voice Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum
Mutiarany
Universitas Krisnadwipayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Program Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (PTSL) di Jakarta Mutiarany, Mutiarany; Perdana, Dea
Begawan Abioso Vol. 13 No. 1 (2022): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3299.877 KB) | DOI: 10.37893/abioso.v13i1.29

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah secara sistematis dan kendala beserta cara penyelesaian dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis dan lengkap (PTSL) di wilayah Jakarta. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan melihat hukum sebagai suatu kaidah hukum yang berisi secara otonom. Hasil penelitian PTSL tersebut merupakan program lanjutan sebelumnya yaitu PRONA sebagai perwujudan program catur tertib di bidang pertanahan, sehingga program sertifikat hak atas tanah secara massal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti yang kuat. Pelaksanaan yang terdapat di Jakarta sudah seharusnya lebih ditegaskan, mengingat luas wilayah dari Jakarta dan terdapat banyak masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Jadi sudah seharusnya di wilayah Jakarta lebih diperbanyak jumlah sumber daya manusia yang memiliki kapasitas untuk menangani permasalahan PTSL.
Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali Mutiarany, Mutiarany; Agustini, Dsk Putu Ayu Leni
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (240.938 KB) | DOI: 10.37893/jv.v1i2.193

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan banyak dipengaruhi oleh bentuk, tradisi, kebudayaan, dijiwai oleh ajaran agama maka bagi masyarakat Hindu yang kawin beda agama terlebih dahulu harus disatukan agamanya melalui proses upacara Sudhi Wadani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif. Upacara Sudhi Wadani suatu upacara perkawinan di mana pihak laki-laki beragama Hindu sedangkan pihak perempuan menganut agama lain, tujuannya adalah agar status perempuan sama dengan pihak laki-laki dan sekaligus bertujuan agar pihak perempuan menjadi sah memeluk agama Hindu. Sehingga, upacara Sudhi Wadani adalah merupakan prasyarat mutlak dalam perkawinan yang berbeda agama. Filosofi yang terdapat upacara Sudhi Wadani akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara Sudhi Wadani diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui bahwa jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya.
Challenges and Reforms in the Implementation of Collateral Seizure on Land within Indonesia’s Banking System: A Study of the Mortgage Law Nurwidianto, Eko; Setyowati, Retno Kus; Mutiarany, Mutiarany
Justice Voice Vol. 3 No. 1 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i1.1098

Abstract

This study aims to analyze the challenges faced in the implementation of collateral seizure on land mortgages in Indonesia, particularly in the context of legal uncertainty and complicated execution procedures. Using a descriptive method and a juridical-normative approach, this study finds that the main issue in the execution of land collateral is the uncertainty regarding the ownership status of the land, often caused by unresolved land disputes or unregistered ownership. Additionally, the land execution process, which involves lengthy court procedures and the existence of land mafia, further worsens the efficiency of execution. Based on these findings, the study suggests several reforms, including improvements to the land registration system, more efficient judicial procedures, and enhanced legal protection for all parties involved. These reforms are expected to accelerate and simplify the process of executing land collateral as a legitimate and accountable form of credit guarantee.
Breach of Contract in Credit Agreements Secured by Land Rights at PT BPR Gajah Mungkur Apriyani, Nada Karima; Asmaniar, Asmaniar; Mutiarany, Mutiarany
Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i2.1124

Abstract

This study examines defaults in credit agreements secured by land collateral at PT BPR Gajah Mungkur, with particular emphasis on legal protection mechanisms available to creditors when debtors fail to meet their obligations. Although credit agreements are supported by a strong legal framework, incomplete registration of mortgage rights can undermine the creditor’s legal standing. The objective of this research is to address gaps in existing studies concerning creditor protection in mortgage enforcement and to analyze the implications of the Supreme Court Decision No. 469 K/Pdt/2024 on the practice of credit agreements in Indonesia. A normative juridical approach was employed, utilizing data sources such as court decisions, statutory regulations, and pertinent legal literature on credit agreements. The findings indicate that incomplete or delayed registration of mortgage rights significantly impedes creditors’ ability to execute collateral. The case study of PT BPR Gajah Mungkur demonstrates that, despite the formal validity of credit agreements, failure to register as a preferred creditor adversely affects the creditor’s right to debt repayment. This research contributes to legal theory by reinforcing the critical role of mortgage registration in enhancing creditor protection. Practically, it offers valuable insights for legal practitioners, emphasizing the necessity of properly completing the mortgage registration process to safeguard creditor interests in cases of debtor default.
Co-Authors Agustini, Dsk Putu Ayu Leni Apriyani, Nada Karima Arief Hidayat Asmaniar Asmaniar Grace Sharon Hendra Haryanto Louisa Yesami Krisnalita Mardani Mardani Mohamad, Ani Munirah Murendah Tjahyani Novia Risa Safira Nurwidianto, Eko Perdana, Dea Putri Ramadhani Putri Ramadhani Qonitah Elghina Dzakiyyah Kamilah Rahmat Nuryanto Retno Kus Setyowati Riri Ajeng Anjani Riri Ajeng Anjani Sardjana Orba Manullang Titin Samsudin Verawati Br. Tompul Yessy Kusumadewi