Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.44
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM BINAMULIA HUKUM Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Justice Voice Begawan Abioso Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Binamulia Hukum
Mutiarany
Universitas Krisnadwipayana
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENINGKATAN KESADARAN KONSUMEN DALAM PELAYANAN JASA USAHA KULINER Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2023): Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i1.12543

Abstract

Pelanggaran hak konsumen di bidang jasa kuliner terjadi pada bulan Januari 2018. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya Jakarta, dimana pihak yang dirugikan adalah seorang konsumen berusia 30 tahun. Konsumen harus dilindungi dari segala bentuk kerugian yang diakibatkan dari penggunaan produk barang dan/atau jasa yang dalam hal ini berupa jasa pelayanan di bidang kuliner. Dalam hal telah terjadinya kerugian, konsumen mempunyai hak untuk melaporkan kerugian yang didapat melalui prosedur litigasi maupun non litigasi. Apabila konsumen yang dirugikan menggunakan prosedur litigasi dapat diawali dengan membuat laporan ke penyidik dengan didampingi oleh kuasa hukum. Berdasarkan laporan tersebut penyidik akan menindaklanjuti dengan memanggil pelaku usaha, pihak yang dirugikan beserta saksi untuk memberikan keterangan mengenai kasus terkait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diperlukan untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 4, 16 dan 62 sebagai bentuk sanksinya. Sampai dengan saat ini proses mencari keadilan bagi konsumen masih berlangsung.
MEMBANGUN KESADARAN MASYARAKAT DALAM JUAL BELI TANAH DI WILAYAH JAKASAMPURNA BEKASI Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Mutiarany Mutiarany; Sardjana Orba Manullang; Verawati BR Tompul
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Volume 2 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i1.16262

Abstract

Masyarakat di wilayah Jakasampurna Bekasi Barat masih belum memahami pentingnya melakukan jual beli tanah sesuai aturan hukum yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya kasus jual beli tanah di bawah tangan tanpa adanya sertifikat tanah, sehingga banyak menimbulkan sengketa dikemudian hari. Hasil data yang diperoleh 4 (empat) dari 10 (sepuluh) warga di Jakasampurna, Bekasi Barat melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang terkadang tidak adanya sertipikat sebagai bukti bahwa sudah beralihnya hak milik dari penjual ke pembeli oleh karena itu tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada warga Jakasampurna mengenai proses jual beli tanah.
PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN HUKUM DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN NEGARA MAJU Sardjana Orba Manullang; Mutiarany Mutiarany; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Yessy Kusumadewi
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Vol. 6 No. 4 (2023): Volume 6 No 4 Tahun 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v6i4.20876

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang dan negara maju. Dengan metode studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi perbedaan signifikan dalam pendekatan pendidikan hukum, tantangan yang dihadapi, dan potensi perbaikan dalam sistem pendidikan hukum. Hasil penelitian menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan tinggi, transparansi dalam penggunaan dana pendidikan, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Kolaborasi internasional dan pendekatan inklusif dalam pengajaran hukum juga ditekankan. Implikasi kebijakan melibatkan upaya meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan mendukung perkembangan hukum dan keadilan. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang cara meningkatkan sistem pendidikan hukum di negara-negara berkembang.
MEDIASI KOMUNITAS SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT Mutiarany Mutiarany; Yessy Kusumadewi; Louisa Yesami Krisnalita; Verawati BR Tompul; Sardjana Orba Manullang
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 3: September-Desember 2023
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v3i3.2821

Abstract

Keberadaan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia tidak bisa dikesampingkan dalam perjalanan sejarahnya bahkan harus dapat hidup berdampingan dan selaras dengan Hukum Positif yang ada mengingat Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku yang masing-masing memiliki ketentuan adatnya termasuk dalam hal jika terjadi sengketa atau konflik dan dilindungi serta diakui oleh Pasal 18 (B)UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa atau konflik dalam Masyarakat Hukum Adat adalah melalui pendekatan Mediasi Komunitas dimana dalam Mediasi Komunitas, Pemimpin (Tokoh Adat) memiliki peran penting serta harus memiliki keterampilan dalam menyelesaikan sengketa dengan menggunakan ritual-ritual adat yang terdapat dalam Masyarakat Adat. Adapun tujuan dari adanya Mediasi Komunitas ini adalah untuk tetap menjaga keseimbangan dan harmoni Masyarakat Adat dengan lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.
Hambatan-Hambatan Adopsi Anak dari Perkawinan Campuran Mutiarany
Binamulia Hukum Vol. 8 No. 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.339

Abstract

Hidup bersama antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, lazim disebut sebuah perkawinan. Akan tetapi, suatu perkawinan belum dikatakan sempurna, apabila suami-istri tidak dikaruniai anak. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan salah satu perbuatan manusia termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Motif pengangkatan anak bervariatif baik yang dilakukan oleh WNI maupun WNA yang melakukan perkawinan campuran. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pelaksanaan adopsi anak dari perkawinan campuran dan hambatan-hambatan dalam pengangkatan anak tersebut beserta solusinya.
Penolakan Isbat Nikah Dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/Pdt.P/2018/PAJT) Mutiarany; Putri Ramadhani
Binamulia Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i1.379

Abstract

Isbat nikah adalah salah satu upaya hukum pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Permasalahan isbat nikah yang timbul apabila permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh para pemohon ditolak berdasarkan analisis yang dilakukan prosedur permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) Pengajuan permohonan; 2) Penerimaan perkara; 3) Pemeriksaan perkara dalam persidangan; 4) Kesimpulan dan kemudian keputusan hakim. Sedangkan pertimbangan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan isbat nikah pemohon yaitu terdapat larangan ataupun pelanggaran dalam perkawinan tersebut, di mana wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penolakan permohonan isbat nikah nantinya menimbulkan dampak atau akibat hukum yaitu perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan atau kepastian hukum, status hukum anak tidak jelas.
Perlindungan Hak Alimentasi Bagi Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur Mutiarany; Riri Ajeng Anjani
Binamulia Hukum Vol. 10 No. 2 (2021): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v10i2.385

Abstract

Setiap manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban yang sudah dimiliki pada saat manusia itu dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Dalam hukum keluarga alimentasi merupakan kewajiban bagi anak untuk memelihara orang tuanya seperti memberikan penafkahan dan memberikan bantuan mengingat usia 60 tahun atau lebih adalah fase di mana seseorang memasuki masa lanjut usia yang membutuhkan bantuan orang lain yang dikarenakan tidak semua lansia dapat melakukan kegiatan seorang diri, dan sangat membutuhkan kasih sayang dari anak-anaknya, maka dari itu adanya hak alimentasi yang wajib dilakukan oleh seorang anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan penulis ingin menjelaskan hak alimentasi beserta akibat hukum bagi lansia yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh anak-anaknya. Dalam hal ini penulis melakukan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1, Jakarta Timur. PSWT memberikan pelayanan sosial, psikologis, perawatan medis, bimbingan fisik, mental, spiritual dan bimbingan pemanfaatan waktu luang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas hidup dan keberfungsian sosial lansia terlantar sehingga dapat membuat hari tuanya dengan mengikuti ketenteraman lahir dan batin.
The Legal Position of Amicus Curiae's Opinion on Criminal Judicial Processes in Indonesia Krisnalita, Louisa Yesami; Mutiarany, Mutiarany; Sharon, Grace; Mohamad, Ani Munirah
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v7i1.12807

Abstract

Amicus curiae comes from the Latin "amicus" which means "friend" and "curiae" which means "court". In English it is called "Friends Of Court" in Indonesian it is called Friends of Court. Amicus curiae is derived from Roman law, which was later developed and practiced in the common law system, which allows courts to invite third parties to provide information or legal facts relating to unfamiliar issues. Amicus curiae's opinion, when displayed in court, can increase the judge's confidence in the criminal evidence system. Regarding the Amicus curiae's opinion, there is no regulation in the provisions of the criminal procedural law so that the judge is still hesitant to use the Amicus curiae's opinion. The research method used is normative juridical. The results of the research in writing that because Amicus curiae does not yet have clear rules in the judiciary in Indonesia, it is difficult for judges to consider the opinion of Amicus curiae submitted in court and also difficult to relate to the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code because The Amicus curiae does not yet have a clear form in the Indonesian judiciary
Keabsahan Hukum dan Prosedur Isbat Nikah Contentius: Studi Kasus Putusan Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks Pengadilan Agama Bekasi Mutiarany, Mutiarany; Hidayat, Arief; Tjahyani, Murendah
Begawan Abioso Vol. 15 No. 2 (2024): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v15i2.1106

Abstract

Penelitian ini berfokus pada prosedur dan keabsahan pengajuan isbat nikah contentius, dengan kasus yang melibatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2394/Pdt.G/2023/PA.Bks. Isbat nikah contentius merupakan proses hukum yang diperlukan untuk mengesahkan pernikahan yang belum terdaftar secara resmi, terutama ketika salah satu pihak telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami prosedur pengajuan, mempertimbangkan keabsahan hukum yang diberikan oleh majelis hakim, serta dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan pihak terkait, termasuk anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif digunakan, dengan data diperoleh dari studi dokumen, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan menunjukkan bahwa isbat nikah contentius memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sosial dan keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Proses hukum ini juga memenuhi kebutuhan administratif seperti pencatatan akta kelahiran dan status ahli waris. Dengan mengesahkan pernikahan melalui isbat nikah contentius, pemohon memperoleh perlindungan hukum yang diperlukan, serta memberikan dasar hukum bagi pengurusan hak-hak di kemudian hari.
PENGARUH BULLYING TERHADAP KESEHATAN MENTAL KHUSUSNYA PADA REMAJA Verawati BR Tompul; Louisa Yesami Krisnalita; Yessy Kusumadewi; Mutiarany Mutiarany
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Volume 5 No. 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i2.26613

Abstract

Bentuk perilaku negatif yang terjadi dikalangan remaja adalah bullying, kasus bullying terus meningkat pada masa anak-anak hingga remaja. Konsep bullying diartikan sebagai suatu bentuk dari perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan, terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan maupun kekuatan. Karakteristik bullying nampak pada tingkah laku agresif atau kejahatan disengaja, dilakukan berulangkali dalam waktu lama, dan dilakukan pada kondisi interpersonal yang tidak seimbang kekuatannya. Bullying dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. bullying yang bersifat fisik yaitu melakukan agresi dengan kontak fisik, agresi verbal baik dengan kata-kata maupun tulisan.
Co-Authors Agustini, Dsk Putu Ayu Leni Apriyani, Nada Karima Arief Hidayat Asmaniar Asmaniar Grace Sharon Hendra Haryanto Louisa Yesami Krisnalita Mardani Mardani Mohamad, Ani Munirah Murendah Tjahyani Novia Risa Safira Nurwidianto, Eko Perdana, Dea Putri Ramadhani Putri Ramadhani Qonitah Elghina Dzakiyyah Kamilah Rahmat Nuryanto Retno Kus Setyowati Riri Ajeng Anjani Riri Ajeng Anjani Sardjana Orba Manullang Titin Samsudin Verawati Br. Tompul Yessy Kusumadewi