Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

SUKUK NEGARA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA Anisa Ilmia
Finansha: Journal of Sharia Financial Management Vol 1, No 2 (2020): Finansha: Journal of Sharia Financial Management
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/fsfm.v1i2.10761

Abstract

The economic growth of a country is strongly influenced by the availability of infrastructure that will support various economic activities. The need for the availability of funds and infrastructure development is a dilemma given the limited sources of state budget revenue. The issuance of Sovereign Sukuk (SBSN) is one of the government’s breakthrough to overcome this problem and is expected to be a solution option that can be used for infrastructure financing. This study aims to identify the development and contribution of Sovereign Sukuk (SBSN) for infrastructure development in Indonesia, include during the Covid-19 pandemic. From the results of data analysis using the library research method, its known that Sovereign Sukuk have a role as a source of APBN financing. The issuance of Sovereign Sukuk with various series of sukuk has contributed greatly to the develpoment of the various infrastructure projects in Indonesia. The total value of issuance and outstanding of Sovereign Sukuk also tends to increase every year which shows that Sovereign Sukuk is a financial instrument that is in demand by investors, both institutional investors and retail/individual investors because apart from being able to nvest, investors can also contribute to the country’s development.
PERWUJUDAN NILAI AL-BIRR WA AL-TAQWA DALAM KEPEMILIKAN Anisa Ilmia
Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) Vol 2, No 1 (2020): AKSY : Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/aksy.v2i1.7856

Abstract

ABSTRACTIslamic economics is an economic system that is different from the capitalist economic system and the socialist economic system, one of which is the ownership rights. Islam recognizes the existence of human ownership, but still emphasizes that Allah SWT is the absolute owner of everything include the universe so that what humans have is only a mandate that must be obtained and utilized in accordance with Allah’s rules. Ownership is the integration of the Islamic economic system so that it contains an element of morality that will give birth to the value of the khilafah and the value of al-birr wa al-taqwa (goodness and obedience) in which both values are centered on divine value (Ilahiyah). The realization of these values in ownership has implications for the well-being and economic equalization to achieve “falah” (bliss of the world and the hereafter). Keywords : ownership, morality, value, Islamic economic, obedience
TAFSIR QS. AL-BAQARAH AYAT 168 DAN KORELASINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL Anisa Ilmia; Ahmad Hasan Ridwan
Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen Vol 4, No 2 (2023): KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen
Publisher : FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jim.v4i2.28724

Abstract

Perkembangan zaman yang semakin modern telah menyebabkan berbagai perubahan metode pembuatan suatu produk konsumsi sehingga memungkinkan bahan halal terkontaminasi bahan non halal. Padahal halal dan haram merupakan hal fundamental yang wajib diperhatikan konsumen muslim ketika mengkonsumsi sesuatu. Aturan tentang konsumsi yang halal terdapat dalam Al-Baqarah ayat 168. Maraknya peredaran berbagai produk baik pangan, obat-obatan maupun kosmetik dengan bahan dan metode pembuatan yang semakin kompleks menjadi salah satu alasan dilahirkannya Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Bagaimana undang-undang ini menjamin kehalalan produk yang sesuai dengan syariat? Penelitian ini menganalisis mengenai korelasi antara Al-Baqarah ayat 168 dengan UU No.33 tahun 2014. UU JPH berisi berbagai macam aturan dan panduan yang harus dipatuhi dalam menghasilkan suatu produk yang halal sehingga mampu memberi jaminan bahwa produk yang dikonsumi sudah dipastikan kehalalannya. UU ini juga ini menjadi sinyal bahwa pemerintah telah melindungi hak warganya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi khususnya yang bagi yang berbagam Islam.
FILSAFAT PRODUKSI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PROSES PRODUK HALAL (PPH) Anisa Ilmia; Ahmad Hasan Ridwan
Journal of Scientech Research and Development Vol 5 No 2 (2023): JSRD, December 2023
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jsrd.v5i2.168

Abstract

Sebagai aktifitas dasar ekonomi, produksi memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melangsungkan hidup. Dalam ekonomi syari’ah, produksi tidak hanya suatu proses untuk menghasilkan suatu produk, tetapi di dalamnya mengandung nilai-nilai filosofis yang menjadi ciri khasnya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji filsafat produksi dalam tinjauan ekonomi syariah serta implementasinya pada proses produk halal (PPH) yang merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi produsen untuk mendapatkan sertifikat halal di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode study literature dengan pendekatan filsafat yang dijadikan rujukan dalam mengkaji proses produksi. Penelitian membawa pada temuan bahwa produksi merupakan interaksi manusia dengan Pencipta, alam dan makhluk lainnya sehingga pada hakikatnya, produksi merupakan bentuk ibadah kepada Pencipta alam semesta sehingga melekat prinsip, norma dan nilai yang menjadi karakteristik produksi dalam Islam. Implemantasi produksi Islami contohnya dalam PPH yang dalam setiap tahapan produksinya dijaga agar bahan yang diproses tidak terkontaminasi dari unsur non halal sehingga produk yang dihasilkan kehalalannya terjamin.
ANOMALIES: WEEKEND AND JANUARY EFFECT IN STOCK RETURN Rizqi Pangestu; Anisa Ilmia
Finansha: Journal of Sharia Financial Management Vol 4, No 2 (2023): Finansha: Journal of Sharia Financial Management
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/fjsfm.v4i2.26449

Abstract

Investor akan lebih mudah untuk memperkirakan return pada waktu tertentu sehingga terjadi pola pergerakan harga saham yang dapat diprediksi oleh investor, yang mengakibatkan investor akan mengambil keuntungan dari pola tersebut untuk mendapatkan abnormal return. Hal ini disebut dengan anomali musiman. Penelitian ini menggunakan anomali musiman yang diukur menggunakan weekend dan january effect dan bertujuan untuk mengetahui pengaruhnya secara parsial dan simultan terhadap return saham. Penelitian dilakukan pada PT. Telkom Indonesia, dengan menggunakan metode deskriptif verifikatif dan analisis data regresi linear berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada PT. Telkom Indonesia return saham tidak dipengaruhi oleh weekend dan january effect. Ini mengindikasikan, investor tidak dapat lagi mengandalkan anomali musiman untuk mendapatkan keuntungan di pasar saham Indonesia yang semakin efisien. Investor harus lebih fokus pada faktor-faktor fundamental dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi.
Analisis Determinan Keputusan Investasi Saham Syariah Syakira, Sarah; Ilmia, Anisa
Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal Vol 2, No 2 (2022): LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal
Publisher : Sharia Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business UIN Sunan Gunun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (759.809 KB) | DOI: 10.15575/likuid.v2i2.18968

Abstract

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per Oktober 2019 jumlah investor Syariah tercatat meningkat menjadi sebanyak 62.840, naik 41 % dari posisi pada akhir tahun lalu sebanyak 44. 536 investor. Adapun jumlah investor Syariah saat    ini telah mewakilkan 5,7 % dari total keseluruhan investor di pasar modal Indonesia. Persepsi mahasiswa bahwa investasi akan menghasilkan passive income, dividend, dan keuntungan untuk masa depan serta menjaga dari inflasi masa yang akan datang, hal inilah yang membuat banyak orang tertarik dalam berinvestasi. Namun dalam berinvetasi tidaklah selalu berbicara keuntungan tetapi juga kerugian “High Risk High Return” kerugian yang diperoleh baik dari capital loss, Resiko suspend, Resiko Likuiditas, keadaan ekonomi yang memburuk, dan pengaruh mikro dan makro faktor inilah yang mempengaruhi mahasiswa dalam berivestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh modal minimal, persepsi return, dan persepsi resiko terhadap keputusan              investasi saham syariah pada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik secara parsial maupun secara simultan. Adapun metode penelitian yang digunakan yakni dengan metode kuantitatif analisis data yang digunakan analisis regresi linear berganda yang diawali dengan uji instrument penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Kemudian dalam pengolahannya menggunakan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa UIN Bandung ini adalah faktor modal minimal dan faktor persepsi return. Sedangkan faktor persepsi resiko tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan berinvestasi mahasiswa UIN Bandung.
Konsep Kerja dan Produksi Al-Syaibani Dihubungkan dengan Strategi Penanggulangan Pengangguran di Indonesia Ilmia, Anisa; Janwari, Yadi; Jubaedah, Dedah
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 17, No 5 : Al Qalam (September 2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v17i5.2636

Abstract

Al-Syaibani merupakan pemikir Islam yang memiliki kontribusi besar terhadap teori dan pemikiran ekonomi mikro yang ditulisnya dalam kitab Al-Kasb. Banyak pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Syaibaini yang dituangkannya dalam kitab tersebut, terutama mengenai kerja (kasb) dan produksi serta pengklasifikasian kerja. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Al-Syaibani tentang kerja (kasb) dan produksi melalui analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan historis. Konsep kerja dan produksi menurut Al-Syaibani merupakan bagian dari kewajiban yang harus ditunaikan setiap muslim karena akan mendukung ketaatan kepada Allah SWT. Pengklasifikasian kerja menurut Al-Syaibani dapat dilakukan pada sektor perdagangan, sewa menyewa, pertanian dan perindustrian. Di Indonesia, strategi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan lapangan kerja dan pengangguran cukup relevan dengan pemikiran Al-Syaibani mengenai kerja (kasb) dan pengklasifikasian kerja.
PERBEDAAN PENDAPAT AL-UQUD AL-MURAKKABAH (MULTI AKAD) Anisa Ilmia; Fithri Dzikrayah
Gunung Djati Conference Series Vol. 42 (2024): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam kajian muamalah, akad merupakan hal yang esensi dengan berbagai aturan dan ketentuannya, Akad menjadi sumber munculnya hak dan kewajban yang timbul karena hubungna kontraktual. Namun demikian terdapat pendapat yang berbeda di kalangan fuqaha tentang konsep akad. Begitupun mengenai al-uqud al-murakkabah (multi akad) yang masih menjadi perdebatan tentang kebolehannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji perbedaan pendapat ulama baik tentang konsep al-uqud al-murakkabah (multi akad). Metode kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan konsep akad tidak terletak pada subtansinya melainkan pada unsur-unsur eksternalnya. Sedangkan mengenai al-uqud al-murakkabah (multi akad) ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanbali memperbolehkan multi akad, sedangkan kelompok Dhahiriyyah mengharamkannya.
BANK WAKAF MIKRO SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS USAHA MIKRO Kusuma Wijaya, Siti Maulani; Ilmia, Anisa
Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal Vol 1, No 2 (2021): LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal
Publisher : Sharia Economics Study Program Faculty of Islamic Economics and Business UIN Sunan Gunun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.736 KB) | DOI: 10.15575/likuid.v1i2.14156

Abstract

Micro Waqf Bank (BWM) is a Sharia Microfinance Institution established by the OJK with the hope of reducing poverty levels in Indonesia. Bank Wakaf Mikro is present in the pesantren environment to provide financial access for the middle to lower class society in order to get access to capital without collateral and low yields. This paper is expected to provide new knowledge and insights regarding one of the Islamic economic instruments in the micro sector, namely the Micro Waqf Bank model. This paper was prepared through the method of library research using secondary data. From observations from various literatures, Micro Waqf Bank with access to capital is one alternative for improving the standard of living of micro-entrepreneurs to develop their businesses. The ease of the process, accompanied by training and mentoring, is believed to be able to encourage the independence of the middle and lower classes in running micro-businesses and boost productivity in the real sector. With the role of pesantren which has great potential to develop the surrounding area.Keywords : Micro Waqf Bank (BWM), Micro business, Real sector, Sharia Microfinance Institutions
ERA BARU PEMASYARAKATAN PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN Nasution, Muhammad Irsan; Gumelar, Dian Rachmat; Ilmia, Anisa
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 7 No 3 (2024): PAPATUNG Volume 7 Nomor 3 Tahun 2024
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v7i3.1350

Abstract

Perkembangan persyaratan perundang-undangan untuk pemasyarakatan tidak sepenuhnya tercakup dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, juga dianggap tidak memadai dalam memfasilitasi pelaksanaan perlindungan hak sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 terhadap beberapa subsistem pemasyarakatan yang beroperasi secara independen dan tidak terhubung dengannya pada akhirnya berisiko menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dan bersifat kualitatif. Semua konsep pemasyarakatan berfungsi sebagai landasan bagi undang-undang pemasyarakatan yang baru. Sementara itu, mengubah paradigma pemasyarakatan didasarkan pada landasan filosofis, sosial, dan hukum. Sebagai subsistem peradilan pidana yang mengoordinasikan penegakan hukum, sistem pemasyarakatan yang komprehensif termasuk dalam ruang lingkup dan arah aturan dalam ukuran ini.