Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Free & Open Indo-Pasific Sebagai Grand Strategy as Dalam Peningkatan Perekonomian PNG Venerini Gisela Wanguwesio; Triesanto Romulo Simanjuntak; Christian H J de Fretes
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.23153

Abstract

Free and Open Indo-Pasific merupakan grand strategy Amerika Serikat, yang bertujuan agar antar masyarakat dan pemerintah memiliki visi yang selaras terkait Indo-Pasifik yang sama dalam perdamaian, stabilitas, serta wilayah yang bebas dan terbuka. Penulis melihat bahwa FOIP memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian pada tahun 2022 yang disebabkan oleh hubungan bilateral antar AS-PNG. Hubungan ekonomi bilateral yang terjalin antara AS-PNG tidak hanya membantu kestabilan perekonomian PNG tetapi juga menjadi investasi bagi masa depan AS dikarenakan posisi strategis dan potensi besar yang dimiliki oleh PNG. Maka dari itu, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional dan liberalisme. Dengan Teknik pengambilan data sekunder dan metode penelitian kualitatif, tulisan ini akan membahas bagaimana Free and Open Indo Pasific sebagai grand strategy Amerika Serikat, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian di Papua Nugini.
Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Terhadap Refugees Palestina Di Yordania Pada Tahun 2018-2022 Shane Resley Kuhuparuw; Christian H J de Fretes; Triesanto Romulo Simanjuntak
Jurnal Niara Vol. 17 No. 2 (2024): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i2.23159

Abstract

Konflik Israel-Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang menjadi isu penting dalam ranah internasional. Hadirnya Indonesia sebagai eksistensi kepedulian terhadap pengungsi Palestina yang tersebar dibeberapa wilayah Timur Tengah khususnya Yordania yang menjadi negara terbanyak untuk menampung pengungsi Palestina. Penelitian ini ditulis untuk melihat bagaimana strategi diplomasi kemanusiaan Pemerintah Indonesia terhadap pengungsi Palestina yang berada di Yordania pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Data yang telah diperoleh menujukkan bagaimana adanya dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia terhadap Paletina. Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi dan adapun teori Liberalisme yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini
Kerjasama United Nations International Children Fund’s (UNICEF) Dalam Mengatasi Child Sexual Abuse di Indonesia Tahun 2017-2019 Adhanofa, Alfadhea Ajeng Avishanic Zasha; Fretes, Christian Herman Johan de; Simanjuntak, Triesanto Romulo
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

UNICEF plays an important role in combating sexual violence against children in Indonesia, with the number of victims increasing from 190 in 2018 to 419 in 2020. UNICEF's role is based on institutional liberalism, which suggests that the organization functions as a medium of information and negotiation opportunity. The organization collects, analyzes, shares, disseminates, and provides information from its point of view or opinion, taking into account personal and family background information and the social environment. UNICEF is working with other organizations to collect basic data on sexual violence against children in Indonesia. UNICEF has helped Indonesia develop legislation to protect children's rights, such as the Child Protection Law of 2002, which aims to address the long-term negative impacts of sexual violence on children's physical and mental health. The Birth Certificate for All program has an impact on data collection and implementation of the Child Protection Law, which can be used as public information and further develop the prevention of sexual violence against children in Indonesia.
Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur Pasca Pandemi Covid-19 (2021-2022) Maria Wetlin Yoanna Lumenta; Christian Herman Johan de Fretes; Wilson M. A. Therik
Jurnal Niara Vol. 17 No. 3 (2025): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v17i3.24505

Abstract

Dalam penelitian ini melihat apa upaya yang pemerintah lakukan untuk menyelesaikan kasus Human Trafficking yang terjadi di NTT setelah adanya pandemic Covid-19 yang terjadi Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan konsep transnasional yang Kejahatan transnasional merupakan masalah global yang terus meningkat, ditambah dengan globalisasi adalah masalah utama yang berkontribusi terhadap kejahatan transnasional. Dari sisi Indonesia, kejahatan transnasional perlu mendapat perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional. Dan juga menggunakan teori liberalisme, mendorong keinginan suatu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan nasionalnya untuk melakukan Upaya memberantas human trafficking yang ada di NTT. Pengambilan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan menggunakan sumber-sumber yang berasal dari perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, jurnal dan lain-lain sebagai sumber informasi dan data. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari dari berbagai referensi buku-buku maupun beberapa hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat digunakan sebagai landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti.
PERAN FAO (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) DALAM MENGUPAYAKAN KETAHANAN PANGAN DI PAPUA NEW GUINEA TAHUN 2021-2023 Feneshia Judhit Judanti; Christian H.J de Fretes; Indra Wisnu Wibisono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 2: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran FAO sebagai organisasi internasional dalam mengupayakan ketahanan pangan dalam upaya penanganan kerawanan pangan di Papua New Guinea pada tahun 2021-2023. Diketahui tahun 2021-2023 pemenuhan bahan makanan yang berkelanjutan belum stabil bahkan cenderung menurun, kondisi kerawanan pangan ini terjadi akibat berbagai faktor seperti bencana alam tanah longsor di beberapa wilayah, mengalami curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir pada tahun 2024, serta penyalahgunaan penebangan hutan dalam skala besar. Akibatnya masyarakat memiliki keterbatasan terhadap akses pemenuhan pangan yang berkelanjutan yang mengakibatkan food insecurity, 44,4% balita memiliki status kekurangan gizi akibat dari kerawanan pangan. Dengan adanya bantuan pemrograman dalam sektor pertanian serta bantuan peningkatan pengelolaan sumber daya alam oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai organisasi internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk menekan kerawanan pangan yang meningkat karena mayoritas mata pencaharian masyarakat dalam sektor pertanian, kurangnya bantuan dari pemerintah serta kesadaran masyarakat, kesejahteraan dan kualitas hidup secara berkelanjutan akan mengkhawatirkan. Dengan menggunakan teori liberalisme institusional dan konsep organisasi internasional, food security, ketahanan pangan, penelitian ini menganalisis di wilayah Papua New Guinea. Hasil dari penelitian ini menunjukan FAO memiliki beberapa bantuan yang berfokus seperti pada peningkatan sumber daya alam, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan ketahanan pangan di Papua New Guinea
Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku Rahanubun, Maria Natalia Syalomita A.; Seba, Roberto O.C; de Fretes, Christian H.J
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1579

Abstract

The inequality of development between the mainland and archipelago areas in Indonesia is still a serious problem, especially in the context of policy formulation and implementation which tends to be centralistic and does not take into account local conditions. This research aims to examine the extent to which national regulations can be adapted by the local governments of the archipelago and identify the institutional challenges faced in their implementation. The method used is a qualitative approach with case studies in the archipelago in Maluku Province, including analysis of policy documents, field observations, and in-depth interviews with key actors at the local level. The results of the study show that there is a limitation of the authority of local governments in adapting national regulations to the local context, which has an impact on the low effectiveness of development policies in the archipelago. In addition, weak supervision systems and maladministrative practices have exacerbated inequality in public services and natural resource management. The discussion emphasized the importance of intergovernmental synergy, institutional capacity building, and data-based policy formulation and community participation. Policy reform must start at the local level, by providing more space for the public to be involved in the regulatory formulation process. The conclusions of this study confirm that equitable and sustainable development in the archipelago can only be achieved through an adaptive, participatory, and contextual policy approach.
Perlindungan Masyarakat Sipil Palestina Terkait Penyerangan di Wilayah Sheikh Jarrah dalam Persfektif Hukum Humaniter Internasional pada Tahun 2017-2021 Luckas Gredenggo, Rainner; Roberto O.C Seba; Christian H.J de Fretes
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3301

Abstract

Penyerangan terhadap masyarakat sipil Palestina di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, telah menjadi salah satu episentrum konflik yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara Palestina dan Israel. Konflik ini bermula sejak tahun 1950-an ketika keluarga-keluarga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka dan digantikan oleh pemukim Israel, dan terus memburuk dengan upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dan mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dalam periode 2017-2021, ketegangan ini semakin intens dengan meningkatnya penyerangan terhadap warga sipil Palestina, serta unjuk rasa dan bentrok yang melibatkan pasukan keamanan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil Palestina di Sheikh Jarrah dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, yang meliputi hak-hak dasar warga sipil yang dilindungi oleh hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun telah ada tekanan internasional untuk menghentikan penggusuran dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, situasi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga Palestina masih minim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual mengenai peristiwa di wilayah Sheikh Jarrah, serta untuk memahami implikasi dari konflik ini terhadap perlindungan hak-hak warga sipil Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum humaniter internasional dalam konteks konflik Palestina-Israel.
Collaborative Governance in the Development of Salatiga as a Creative City of Gastronomy Dina, Sopia; Hadiwijoyo, Suryo Sakti; Fretes, Christian H.J de
Journal of Management and Administration Provision Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Management and Administration Provision
Publisher : Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55885/jmap.v5i1.574

Abstract

Gastronomy is not only related to food, but also encompasses cultural values, history, local identity, and community creativity. In the context of creative city development, gastronomy is considered a strategic sector as it can stimulate local economic growth, strengthen regional identity, and support sustainable tourism. Salatiga, a small city known as a "mini city," has a diverse range of legendary culinary traditions, including ten locally recognized culinary heritage items. This research aims to analyze the processes and mechanisms of collaborative governance in promoting Salatiga’s culinary sector as a sustainable tourist attraction. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Data were collected through observation, interviews, and literature studies related to creative city development policies and programs. The results indicate that the development of the gastronomic sector in Salatiga is supported by collaboration among government bodies, academics, business actors, communities, and the private sector. Several strategic policies have been implemented, such as the recognition of local culinary specialties as intangible cultural heritage, culinary innovation training for business actors, and the integration of gastronomy into the basic education curriculum. However, the implementation of collaborative governance faces several challenges, including suboptimal cross-sector coordination and a limited public understanding of gastronomy. This study concludes that collaborative governance plays a key role in the development of Salatiga as a UNESCO Creative City of Gastronomy. The success of this approach is reflected in the ASEAN Sustainable Tourism Award 2024 and the formal recognition of culinary heritage, which enhances Salatiga’s global competitiveness.
RESPONS NEGARA CHINA TERHADAP KEBIJAKAN JEPANG DALAM PEMBUANGAN LIMBAH NUKLIR FUKUSHIMA Rafael Imanuel Muliawan; Roberto Octovianus Cornelis Seba; Christian H.J de Fretes
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 9: April 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i9.775

Abstract

Isu Lingkungan akibat aktivitas pembuangan limbah nuklir Fukushima merupakan salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan. Kondisi laut yang tercemar akibat pembuangan limbah nuklir Fukushima oleh Jepang muncul kecaman dari negara China. Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk mengetahui respon negara China terhadap kebijakan Jepang dalam pembuangan limbah nuklir Fukushima. Untuk menganalisis topik penelitian, digunakan Green Theory, dan konsep State Responsibility. Di samping itu, digunakan juga data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon negara china menolak dan melarang impor dari 10 wilayah Jepang. Larangan tersebut mencakup produk makanan laut hidup, beku, dingin, dan kering termasuk juga garam laut dan rumput laut. Sentimen anti-Jepang meningkat di China dimulai dari beberapa agen perjalanan membatalkan perjalanan ke Jepang, warga Jepang mendapatkan teror telepon dari China, menyerukan untuk melakukan boikot terhadap produk-produk made in Japan, dan panic buying. Selanjutnya China dapat meminta tanggungjawab dari Jepang berdasarkan pada Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001.