Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

Analisis Segitiga Lederach Kegagalan Perjanjian Minsk Dalam Pembangunan Perdamaian Antara Rusia-Ukraina dalam Konflik Kiev 2014-2022 Irene Iriani Pah; Christian Herman Johan De Fretes; Roberto Octavianus Cornelis Seba
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.855

Abstract

Konflik Kyiv antara Rusia dan Ukraina di wilayah Ukraina Utara bermula sejak aneksasi wilayah Krimea oleh Rusia pada tahun 2014. Referendum Krimea merupakan rentetan dari sejarah konflik panjang antara Rusia dan Ukraina yang berhubungan dengan ekonomi dan politik sejak awal kemerdekaan Ukraina pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kelompok Separatis Donetsk dan Luhansk juga berjuang untuk memisahkan diri dari Ukraina dan medirikan negara sendiri dengan dukungan Rusia. Perjanjian Minsk I dan II di buat untuk mengentikan konflik yang terjadi di wilayah Timur Ukraina oleh pihak yang bertikai dan dimediasi oleh Jerman, Prancis dan Polandia melalui OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), namun faktany perjanjian ini gagal diterpkan dan pada 21 Februari 2022 perjanjian Minsk dibatalkan oleh Rusia. Penilitian ini menggunakan teori konflik untuk untuk menganalisis aktor konflik dan sumber konflik dalam konflik Rusia-Ukraina untuk mengetahui penyebab kegagalan pembangunan perdamain dalam perjanjian Minsk. Konflik sendiri manifestasi dari kekerasan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun konsep piramida Lederach ( Top-Leadeship, Midlle-Range Leadership dan Grassroots Leadership) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan aktor dan peran dalam kegagalan pembangunan perdamaian melalui perjanjian Minsk I dan II dengan unit amatan dalam penelitian ini adalah Pembangunan Perdamaian antara ukraina dan Rusia dalam Konflik Kiev tahun 2014-2022. Dan unit analisis adalah Kegagalan Implementasi Perjanjian Minsk dalam Konflik Kiev tahun 2014-2022.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM IMPOR BERAS TAHUN 2021 Bagaskara Ari Pamungkas; Christian H. J. De Fretes; Putri Hergianasari
Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v7i2.181

Abstract

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan import beras sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengatasi potensi krisis pangan di tengah pandemi Covid-19. Namun kebijakan import beras diterapkan oleh pemerintah Indonesia memiliki beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapai. Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori realisme dan konsep kepentingan nasional. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa kebijakan import beras yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2021 cukup kontroversial. Meskipun kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dan mengurangi harga beras di pasaran, namun disisi lain kebijakan tersebut dapat mengancam keberlangsungan petani lokal yang sebelumnya telah mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil panen mereka akibat pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam keputusannya dalam Impor beras tahun 2021 ini didasari oleh beberapa hal, yakni didasarkan oleh peningkatan permintaan beras dalam negara. Lalu adanya kekurangan dalam produksi beras di Indonesia. Kemudian, dibutuhkannya stabilisasi harga komoditi beras dalam negara. Kebijakan pemeritah Indonesia yang terakhir adalah untuk peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.
Restorasi Identitas Masyarakat Maluku melalui Pendekatan Berbasis Kearifan Lokal Sih Natalia Sukmi; Christian H.J de Fretes; Elly Esra Kudubun; Roberto Octaviaus Cornelis Seba; Ferdy Karel Soukotta
Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development Vol 5 No 1 (2023): Januari-Juni 2023
Publisher : Asosiasi Profesi Pendidik dan Peneliti Sosiologi Indonesia (AP3SI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52483/ijsed.v5i1.97

Abstract

Abstrak Globalisasi dan postmodernitas menawarkan konsep berpikir dan praktek yang berimbas pada cara hidup masyarakat secara berbeda. Euforia gelombang budaya Korea dan Jepang, sedikit menggeser budaya barat (dewesterinisasi) yang telah mengkooptasi budaya anak muda di Indonesia, menjadi salah satu bukti bagaimana kontestasi kepentingan terjadi pula dalam era kini. Terlebih ketika isu ini kemudian melekat dengan persoalan pergeseran identitas anak muda, pun yang terjadi di Maluku, dimana lokus penelitian ini akan dilakukan. Dalam kondisi tersebut, berbagai gerakan diinisiasi oleh beberapa kelompok untuk mempertahankan identitas subkultur yang dimiliki. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk (a) mendeskripsikan identitas kultural yang dipahami penggiat seni di Maluku; (b) menjelaskan upaya restorasi identitas subkultur masyarakat Maluku dilakukan oleh para penggiat seni; dan (c) mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam restorasi tersebut. Penelitian akan dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara mendalam terhadap 6 orang seniman Maluku, observasi, serta menggunakan proses analisis yang diperkuat dengan dokumen-dokumen karya yang mereka ciptakan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggiat seni di Maluku memandang identitas kultural merupakan kekhasan budaya Maluku yang bersifat statis dan harus dipertahankan. Upaya restorasi mereka lakukan menggunakan medium karya seni berupa musik (baik lirik maupun instrument) dan karya foto dan audio visual. Tantangan penggiat seni di Maluku adalah rendahnya penerimaan masyarakat lokal terhadap karya seni berbasis identitas lokal dan keberlangsungan pelaku sendiri dalam mempertahankan ideologi mereka terhadap eksistensi budaya lokal. Kata kunci: Restorasi, identitas, Maluku, sustainabilitas Abstract Globalization and postmodern society have provided a way of thinking and pragmatism aspect that yields diverse impacts. The euphoria of Korea and Japan's cultural wave has shaped the de-westernization that has coopted Indonesian youth. The issue influenced by identity shifting includes the youth of Molluca where this research is conducted. This condition ignited several community groups to preserve their subculture. According to the above background, this study aims to (a) describe the cultural identity of Mollucan artists, (b) describe the challenges in the culture restoration process, and (c) explain the restoration efforts to preserve Mollucan subculture identity by the Mollucan artist. The research used a qualitative method which conducted Focus Group Discussion (FGD) and in-depth-interview with 6 Mollucan artists and observation. In the analysis process, we strengthened the secondary data including their artworks. The results conclude that Mollucan artists perceive that cultural identity is Molucca cultural peculiarities that tend to be static and need to be maintained. They have undertaken cultural restoration through artwork, such as music (lyrics and instruments), photos, and audio-visual. Their challenges are local people's rejection of art based on local identity and the sustainability of artist livelihood in the art ecosystem to keep their ideology of local culture. Keywords: Restoration, identity, Molluca, sustainability
STRATEGI KOMUNITAS EKONOMI DIASPORA INDONESIA (KEDI) DAN PERHIMPUNAN PELAJARA INDONESIA (PPI) MELALUI FESTIVAL PASAR SENGGOL TURKI TAHUN 2022 DALAM MENINGKATKAN NATION BRANDING INDONESIA Auria Rizqi Amelia; Christian Herman Johan De Fretes; Roberto Octavianus Cornelis Seba
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 4 (2023): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i4.2023.1652-1663

Abstract

Komunitas Ekonomi Diaspora Indonesia (KEDI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) merupakan aktor non-negara yang ikut berperan aktif dalam mendukung berbagai kebijakan dari pemerintah untuk mencapai kepentingan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya nation branding yang dilakukan oleh Komunitas Ekonomi Diaspora dan Perhimpunan Pelajar Indonesia melalui Festival Pasar Senggol Turki tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini akan menganalisis bagaimana strategi Komunitas Ekonomi Diaspora Indonesia (KEDI) dan Perhimpunan Pelajar Indonesia ( PPI) dalam melakukan nation branding khususnya dibidang ekonomi dan budaya melalui penyelenggaraan Festival Pasar Senggol di Turki. Melalui promosi nation branding ini dibidang ekonomi dan budaya Indonesia dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Turki.
GERAKAN KELOMPOK RADIKALISME NAXALITE DI INDIA TAHUN 2011-2021 Tesalonika Fransko Wungkana; Christian H. J. De Fretes; Putri Hergianasari
Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v7i2.198

Abstract

Kelompok Radikalisme Naxalite adalah gerakan pemberontakan bersenjata yang berasal dari desa Naxalbari di negara bagian Bengal Barat, India, pada tahun 1967. Gerakan ini dipimpin oleh kelompok komunis bersenjata yang dikenal sebagai Maois atau Naxalites. Tujuan utama Naxalisme adalah menggulingkan pemerintah India dan mendirikan negara sosialis dengan menggunakan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan perlawanan terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dialami oleh masyarakat pedesaan rural. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori radikalisme dan konsep piramida Lederach. Artikel ini menjelaskan analisis gerakan Radikalisme kelompok Naxalites yang mengklaim mewakili kaum miskin, petani, dan suku-suku pribumi yang dianggap tertindas oleh pemerintah dan korporasi. Mereka melakukan serangan gerilya, sabotase, dan pembunuhan terhadap personel keamanan, politisi, dan orang-orang yang mereka anggap sebagai penindas. Pemerintah India telah memberlakukan operasi militer dan langkah-langkah penegakan hukum untuk menangani gerakan ini. Namun dinamika konflik Naxalisme dan pemerintah India tetap menjadi masalah yang kompleks dan belum terselesaikan sepenuhnya.
UPAYA INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME MELALUI KERJASAMA ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) Yemima Oholibama Wibowo; Novriest Umbu Walangara Nau; Christian H. J de Fretes
Administraus Vol. 7 No. 2 (2023): Administraus: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen
Publisher : STIA Bina Banua Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56662/administraus.v7i2.199

Abstract

Tindak kejahatan terorisme menjadi ancaman berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan bagi suatu negara karena dapat menyebabkan hilangnya kemerdekaan, korban yang kehilangan nyawa, munculnya ketakutan di masyarakat luas, kehilangan harta benda. Terorisme merupakan masalah besar di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Fenomena terorisme menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia hampir setiap tahun dan aksi terorisme muncul di berbagai wilayah Indonesia. Dalam upaya kontra-terorisme, Sebagai bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara, ASEAN menyepakati ASEAN Counter-Terrorism Convention (ACCT). Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan menggungakan data sekunder yang didapatkan dari buku, jurnal, artikel, laporan tahunan serta web ASEAN dan web organisasi atau lembaga terkait. Peneliti menggunakan konsep kerjasama regional. Dalam kerjasama ACCT guna mendukung upaya memerangi terorisme di Indonesia, Indonesia melibatkan sejumlah Institusi nasional seperti BNPT, TNI dan POLRI terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia.
IMPLEMENTASI DIPLOMASI VAKSIN TIONGKOK DALAM KEPENTINGAN GEOPOLITIK TERKAIT HEALTH SILK ROAD DI EROPA TAHUN 2020-2022 Megawati Hamdani Ba'ka; Christian H.J. De Fretes; Suryo S. Hadiwijoyo
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.45574

Abstract

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk memperluas kebijakan luar negerinya, dari yang semula terfokus pada Belt and Road Initiative di bidang ekonomi dan pembangunan, ke Health Silk Road yang difokuskan pada sektor kesehatan. Hal tersebut karena krisis kesehatan yang terjadi di negara lain, ditambah dengan adanya kekosongan kepemimpinan dalam bidang kesehatan, memberikan celah bagi Tiongkok untuk muncul sebagai pemimpin dalam health governance. Penelitian pun selanjutnya difokuskan pada permasalahan terkait penggunaan diplomasi vaksin sebagai instrumen kebijakan luar negeri Tiongkok untuk mencapai kepentingan geopolitiknya di Eropa, yakni pelaksanaan HSR pada tahun 2019-2022. Penelitian dilakukan dengan menggunakan konsep geopolitik dan diplomasi vaksin, serta teori diplomasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi vaksin merupakan kebijakan luar negeri Tiongkok yang dilakukan untuk mencapai kepentingan geopolitiknya dalam lingkup HSR. Diplomasi vaksin Tiongkok dilakukan dengan memberikan bantuan vaksin dalam jumlah besar kepada negara-negara Eropa Timur dan Tengah ketika kawasan tersebut mengalami keterbatasan pasokan vaksin Covid-19. Dengan memberikan bantuan vaksin, Tiongkok dapat meningkatkan hubungan bilateral dan regional dengan Eropa, sehingga inisiatif HSR pun dapat dilaksanakan di wilayah tersebut. Dalam jangka panjang, diharapkan kondisi itu akan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan luar negeri Tiongkok lainnya di Eropa. The Covid-19 pandemic that has occurred since 2020 has provided an opportunity for China to expand its foreign policies, from the original Belt and Road orientation in the economic and development fields to the Health Silk Road which focuses on the health sector. This is because the health crisis that occurred in other countries, coupled with the weakness of leadership in the health sector, has provided an opening for China to emerge as a leader in health governance. The research then discusses issues related to the use of vaccine diplomacy as an instrument of China's foreign policy to achieve its geopolitical interests in Europe, namely the implementation of the HSR in 2019-2022. The research was conducted using the concepts of geopolitics and vaccine diplomacy, as well as the theory of public diplomacy. The results of the study show that vaccine diplomacy is China's foreign policy which is carried out to achieve its geopolitical interests within the scope of HSR. China's vaccine diplomacy was carried out by providing vaccine assistance in large quantities to Eastern and Central European countries when the region experienced limited supplies of the Covid-19 vaccine. By providing vaccine assistance, it is hoped that China can enhance bilateral and regional relations with Europe so that HSR initiatives can be implemented in the region. In the long term, the expected conditions will support the implementation of other Chinese foreign policies in Europe.
PERAN IMIGRASI KELAS I TPI MANADO TERKAIT PENGAWASAN ORANG ASING TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL DALAM SUBJEK VISA KUNJUNGAN TAHUN 2019-2022 Rovino Maluegha; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Christian Herman Johan de Fretes
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2023): November: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v2i6.957

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado memantau orang asing atas pelanggaran izin tinggal, khususnya yang melibatkan visa kunjungan yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2022. Kasus pelanggaran izin tinggal ini menjadi hal yang harus diberikan penindakan karana dalam kurun 4 tahun terakhir terutama pasca pandemi. Pelanggaran biasanya terjadi karena melanggar aturan izin tinggal (Overstay) atau melanggar kebijakan keimigrasian di Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA). Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai Kimigrasian merupakan acuann dalam mengatur WNA baik terkait pengawasan sampai penindakan keimigrasian. Pengawasan yang mendalam  melalui investigasi oleh pihak keimigrasian dapat membantu menggolongkan tindakan yang diberikan kepada pelanggar baik TAK atau Projustitia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif untuk membantu mengumpulkan data serta menganalisis peran dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado ketika mengawasi pelanggaran atas perizinan menetap. Tulisan ini menggunakan konsep kepentingan nasional dan teori National Security sebagai pandangan terkait fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado pada pengawasan  Orang Asing terhadap pelanggaran izin tinggal dalam subjek Visa Kunjungan Tahun 2019 – 2022.
RELEVANSI PRINSIP RESPOSIBLE TO PROTECT PADA KONFLIK RUSIA-UKRAINA Rosa Ardika Putri; Christian H.J de Fretes; Roberto O.C Seba
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2023): November: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v2i6.988

Abstract

Invasi Rusia ke Ukraina terjadi pada 24 Februari 2022 dan memicu berbagai respons internasional. Dilaporkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan perang dan kemanusiaan, hingga terjadi krisis kemanusiaan di Ukraina. Muncul argumen tentang prinsip Responsibility to Protect (R2P). Namun hal ini masih menjadi kontroversi di kancah internasional dan memerlukan komitmen dan konsensus kuat dari komunitas internasional. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui relevansi prinsip R2P terhadap konflik Rusia-Ukraina. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena ini secara detail dan akurat, dengan memanfaatkan data sekunder seperti artikel jurnal, laporan, dan data publik lainnya yang tersedia dari internet. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa R2P tidak relevan dan tidak dapat diterapkan di Ukraina karena berbagai hal.
KEBIJAKAN KEAMANAN PEMERINTAH SWEDIA TERKAIT PENGUNGSI TAHUN 2015-2020 Asenda Mathius; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Christian H.J de Fretes
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2023): November: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v2i6.1002

Abstract

Akhir tahun 2015, Swedia menerima arus penggunsi secara massal untuk   mendapatkan perlindungan. Swedia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kesejahteraan harus berdepan dengan tantangan yang luar biasa karena Swedia terkenal sebagai negara yang terbuka terhadap pengungsi. Di balik sikap Swedia yang terbuka terhadap pengungsi, tidak pernah menyangka bahwa arus pengungsi yang terjadi menjadi ancaman non-tradisional terhadap keamanan negara. Perjanjian Schengen yang telah ditandatangai Swedia membuat sistem open-border bagi negara anggota diberlakukan  tetapi dengan adanya ancaman yang terjadi bagi keamanan dan kestabilan kesejahteraan negara Swedia mengubah kepada u-turn policy. Sikap tegas Swedia terhadap pengungsi ini membuat kebijakan dan aturan baru bagi mengawasi dan mengawal dari masuknya pengungsi yang berlebihan. Sekuritisasi merupakan salah satu tindakan yang dilakukan Swedia sebagai langkah awal bagi mengatasi masalah lonjakan pengungsi yang terjadi ini.