Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.322
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Politico: Jurnal Ilmu Politik Jurnal Neo Societal jurnal niara Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton Jurnal Pendidikan dan Konseling Administraus Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen Journal of Social Science Nusantara Science and Technology Proceedings Indonesian Journal of Sociology, Education and Development (IJSED) Jurnal Hukum Lex Generalis ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Jurnal Impresi Indonesia Journal of Social Research COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Intermestic: Journal of International Studies Jurnal Ilmu Multidisplin Media Bina Ilmiah Journal of Management and Administration Provision Innovative: Journal Of Social Science Research Journal of Social Science Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Bhuvana: Journal of Global Studies Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional Journal of Innovative and Creativity Jurnal Social Science Jurnal Siber Multi Disiplin Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Christian Herman Johan De Fretes
Universitas Kristen Satya Wacana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Perlindungan Masyarakat Sipil Palestina Terkait Penyerangan di Wilayah Sheikh Jarrah dalam Persfektif Hukum Humaniter Internasional pada Tahun 2017-2021 Rainner Luckas Gredenggo; Roberto O.C Seba; Christian H.J de Fretes
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3301

Abstract

Penyerangan terhadap masyarakat sipil Palestina di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, telah menjadi salah satu episentrum konflik yang mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara Palestina dan Israel. Konflik ini bermula sejak tahun 1950-an ketika keluarga-keluarga Palestina dipaksa meninggalkan rumah mereka dan digantikan oleh pemukim Israel, dan terus memburuk dengan upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dan mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dalam periode 2017-2021, ketegangan ini semakin intens dengan meningkatnya penyerangan terhadap warga sipil Palestina, serta unjuk rasa dan bentrok yang melibatkan pasukan keamanan Israel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil Palestina di Sheikh Jarrah dalam perspektif Hukum Humaniter Internasional, yang meliputi hak-hak dasar warga sipil yang dilindungi oleh hukum internasional dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun telah ada tekanan internasional untuk menghentikan penggusuran dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, situasi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap warga Palestina masih minim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, akurat, dan faktual mengenai peristiwa di wilayah Sheikh Jarrah, serta untuk memahami implikasi dari konflik ini terhadap perlindungan hak-hak warga sipil Palestina. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum humaniter internasional dalam konteks konflik Palestina-Israel.
Dinamika Open Door Policy terhadap Penduduk Lokal dan Pengungsi Suriah di Turki Tahun 2019 - 2024 Verena Lintang Larasati; Christian Herman Johan de Fretes; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5816

Abstract

Penelitian mengkaji tentang dinamika sosial terhadap penduduk lokal dan pengungsi Suriah di Turki melalui kebijakan Open Door Policy pada rentang waktu tahun 2019-2024. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis Open Door Policy yang membawa dampak pada dinamika sosial masyarakat melalui prinsip kemanusiaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan informasi berupa teori, konsep, dan data-data yang berkaitan dengan pokok bahasan. Melalui analisis berdasarkan pandangan teori multikulturalisme menurut Will Kymlicka, kebijakan ini berusaha menciptakan integrasi melalui konsep kohesi sosial. Hasil penemuan sementara dinamika masayarakat melalui Open Door Policy menghasilkan polarisasi, diskriminasi, dan stigma negatif dalam masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya evaluasi kebijakan yang lebih inklusif untuk mengatasi tantangan integrasi sosial dan keamanan manusia secara efektif.
Studi Pengakuan dan Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Lamaholot dari Perspektif Hubungan Internasional Lidya Suratena; Christian H.J de Fretes; Petsy Jessy Ismoyo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1093

Abstract

Penelitian ini membahas terkait perjuangan masyarakat adat Lamaholot dalam melindungi hak atas tanah dan budaya mereka melalui perspektif hubungan internasional. Menggunakan teori konstruktivisme oleh Alexander Wendt dan Indigenous Paradigm sebagai landasan analisis, penelitian ini menyoroti bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat terkhususnya Lamaholot  tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh konstruksi sosial, nilai-nilai budaya dan norma internasional yang berkembang. Teori konstruktivisme menekankan bahwa identitas dan kepentingan masyarakat adat Lamaholot dibentuk melalui proses sosial dan interaksi dengan norma global, sementara Indigenous paradigm menegaskan pentingnya pengakuan kolektif, spritualitas serta hubungan hostolik antara manusia dan alam.  Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumen resmi dan sumber-sumber sekunder yang relevan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan secara konstitusional dan internasional, implementasi perlindungan hak masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi tantangan akibat kebijakan yang top-down dan minimnya partisipasi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengambilan keputusan, demi menjaga keberlanjutan identitas budaya dan hak atas tanah masyarakat Lamaholot di tengah tekanan globalisasi dan eksploitasi sumber daya alam.
Peran Advokasi Amnesty International terhadap Pelanggaran Kebebasan Berekspresi : PSN Rempang Eco City Intan Mutiara Yosafat; Christian H.J de Fretes; Petsy Jessy Ismoyo
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juni–Juli 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i2.1098

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City oleh pemerintah Indonesia telah menimbulkan konflik terkait pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi. Penolakan masyarakat terhadap relokasi paksa tersebut direspons dengan tindakan kekerasan oleh aparat kepolisian Indonesia termasuk intimidasi. Aparat kepolisian juga melakukan penangkapan dan melemparkan gas air mata kepada para pendemo. Amnesty International memiliki peran untuk mengadvokasi hak asasi manusia dengan mengangkat isu pelanggaran kebebasan berekspresi tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk advokasi yang dilakukan Amnesty International dalam menanggapi kasus Rempang. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis data sekunder dari laporan resmi dan media. Upaya advokasi ini menunjukkan pentingnya peran aktor non-negara dalam memperjuangkan hak-hak sipil.
Dampak Regulasi Nasional terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kepulauan Maluku Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun; Roberto O.C Seba; Christian H.J de Fretes
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i8.1579

Abstract

The inequality of development between the mainland and archipelago areas in Indonesia is still a serious problem, especially in the context of policy formulation and implementation which tends to be centralistic and does not take into account local conditions. This research aims to examine the extent to which national regulations can be adapted by the local governments of the archipelago and identify the institutional challenges faced in their implementation. The method used is a qualitative approach with case studies in the archipelago in Maluku Province, including analysis of policy documents, field observations, and in-depth interviews with key actors at the local level. The results of the study show that there is a limitation of the authority of local governments in adapting national regulations to the local context, which has an impact on the low effectiveness of development policies in the archipelago. In addition, weak supervision systems and maladministrative practices have exacerbated inequality in public services and natural resource management. The discussion emphasized the importance of intergovernmental synergy, institutional capacity building, and data-based policy formulation and community participation. Policy reform must start at the local level, by providing more space for the public to be involved in the regulatory formulation process. The conclusions of this study confirm that equitable and sustainable development in the archipelago can only be achieved through an adaptive, participatory, and contextual policy approach.
Upaya Penanganan ESKA Berbasis Sektor Daring di Indonesia: (Studi Kasus Kerja Sama Pemerintah dan End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes 2021–2024) Angelica Margaret Sitorus; Roberto Octavianus Cornelis Seba; Christian H.J de Fretes
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5045

Abstract

Online commercial sexual exploitation of children (CSEC) is growing alongside advances in digital technology, requiring strong collaboration between the Indonesian government and non-governmental organizations such as ECPAT Indonesia. Although the government has established various regulations, including the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and ratified the UN Optional Protocol, the dynamics of cybercrime demand more adaptive handling strategies. This study uses a descriptive qualitative method through a literature review of government documents, international agency reports, and academic publications to analyze the form and effectiveness of government-ECPAT collaboration in the 2021-2024 period. The results show that cooperation has been realized through law enforcement training, public awareness campaigns, regulatory drafting, joint research, and strengthening of case reporting mechanisms, despite challenges such as low reporting rates, the complexity of tracking anonymous perpetrators, digital literacy gaps, and limited assistance services in rural areas. These findings emphasize the importance of continuous synergy among actors to strengthen child protection in the digital space and optimize comprehensive prevention and handling of ESKA
Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengatasi Illegal Fishing di Kawasan Laut Arafura (2023-2024): Studi Kasus Kapal Run Zeng Pesulima, Eunike; Roberto Octovianus Cornelis Seba; Christian H. J. de Fretes
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i2.7551

Abstract

This research analyzes the Indonesian government’s policy responses to combating Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing in the Arafura Sea during 2023-2024, focusing on the case of the Run Zeng 03 and Run Zeng 05 vessels. These foreign-flagged vessels, owned by a Chinese company but registered under the Russian flag, were involved in illegal fishing and human rights violations against Indonesian fishery crew members. Using a qualitative descriptive approach supported by literature studies and official government data, this research analyzes how Indonesia implemented its maritime sovereignty through legal enforcement, inter-agency coordination, and international maritime diplomacy. The findings reveal that Indonesia’s measures, such as vessel monitoring AIS/VMS technology, law enforcement through arrests and seizures, and diplomatic engagement with flag states reflect a progressive but still reactive approach. The study identifies key challenges, including limited foreign authorities. This research highlights the need for an integrated policy framework that combines hard power (law enforcement and patrols) with soft power (international cooperation, economic diplomacy, and labor protection). The study concludes that a comprehensive and collaborative approach is essential to strengthen maritime governance and ensure sustainable, equitable management of Indonesia’s marine resources.
Strategi Pemerintahan Jokowi dalam Menangani Kasus Tppo di Kawasan Asia Tenggara Melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 Yosua D. Prasetyo; Christian H. J. De Fretes; Indra Wisnu Wibisono
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2761

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait strategi pemerintahan Jokowi dalam menangani TPPO, khususnya melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2023 dan implikasinya di kawasan Asia Tenggara. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, klasifikasi data, dan penyajian data, guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) masih menjadi persoalan krusial yang sulit diberantas, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang cukup terdampak menunjukkan komitmen nyata dalam menanggulangi permasalahan ini melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kebijakan ini mencakup upaya perlindungan di tingkat nasional dan kerja sama regional, serta terbukti memberikan dampak positif berupa penurunan angka kasus TPPO pasca-pandemi Covid-19. Hal ini menandakan bahwa Perpres tersebut efektif sebagai langkah sistematis dalam menangani TPPO. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, baik dari aspek koordinasi antarinstansi dalam negeri maupun dari sisi kolaborasi antarnegara di kawasan ASEAN. Secara keseluruhan, Perpres ini menjadi representasi nyata dari keseriusan pemerintah Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dalam memberikan perlindungan bagi warganya dari kejahatan perdagangan orang.
Deportation Policy for Foreign Citizens: The Case of Eight Vietnamese Citizens in Samarinda Aldo Sausele; Roberto Seba; Christian Fretes
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3018

Abstract

Indonesia faces increasing challenges in immigration management due to the rising number of foreign nationals, including violations of residence permits and transnational crimes. This study aims to analyze the effectiveness of the deportation policy, focusing on the case of eight Vietnamese nationals in Samarinda. Employing a qualitative case study approach, the research involved interviews, observations, and document analysis. The population comprised all foreign nationals deported from Samarinda in 2023, with purposive sampling of eight Vietnamese individuals and key informants from relevant agencies. Data were analyzed thematically to identify patterns and factors influencing policy implementation. The results show that deportation is an effective legal instrument for addressing illegal activities and safeguarding national sovereignty, but its impact is limited by uneven local capacity and a lack of preventive measures. The conclusion highlights the need for integrated strategies, including digital surveillance, legal education, and regional cooperation, to enhance the sustainability and fairness of immigration enforcement in Indonesia.
Efforts of the Government and the National Commission on Human Rights in Dealing with the Paniai Case: Problems of the Unfinished Grassroots Juan Carlos Christfandy Hutahaean; Christian H. J. de Fretes; Suryo Sakti Hadiwijoyo
Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan Vol. 4 No. 1 (2024): Politicos: Jurnal Politik Dan Pemerintahan
Publisher : Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/politicos.4.1.2024.1-10

Abstract

This article discusses the roles of the government and the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) in handling severe human rights violation cases in Paniai, Papua. The purpose of this article is to determine whether the National Commission on Human Rights handled the severe human rights violations in Paniai optimally. The article employs a qualitative research method as a research procedure that generates descriptive data in the form of written or oral words from individuals or things observed. For gathering information, interviews were used along with different types of literature, like journals, to look at the steps that the National Commission on Human Rights took and news stories from different media outlets about how they dealt with serious human rights violations in Paniai. This article uses the theory of institutional and institutional roles to examine the roles played by the National Commission on Human Rights. The research findings indicate that handling the severe human rights violation cases in Paniai creates problematic situations between the government and civilians. First, the National Commission on Human Rights attempts to adapt to external and social expectations. Second, the formation of an order between the majority and minority in the uniformity pattern of witness elements during the investigation stage conducted by the Attorney General. Other challenges include the back-and-forth return of investigation files, which hinders the process of handling the Paniai case by the National Commission on Human Rights.
Co-Authors Adhanofa, Alfadhea Ajeng Avishanic Zasha Agung R Gintu Aldo Sausele Amelia Oktavia Martins Angela, Tamara Angelica Margaret Sitorus Anityo, Alliva Saudia Asenda Mathius Auria Rizqi Amelia Bagaskara Ari Pamungkas Chikitta Carnelian Dhanang Puspita Dina, Sopia Elly Esra Kudubun Febby Diah Papalangi Feneshia Judhit Judanti Ferdy Karel Soukotta Firnanda Haumahu, Jessica Giorgio Hans Susanto Glory P. V. Fanggidae Gratia Emmanuel Methusala Hilda Dermaya Orifia Hutahaean, Juan Carlos Christfandy Indra Wisnu Wibisono Intan Mutiara Yosafat Irene Iriani Pah Ivan Asbri Aplugi Jeremy Resa Rumate Joanike Cornelia Leo Rohi Juan Carlos Christfandy Hutahaean Larasati, Verena Lintang Lidya Suratena Luckas Gredenggo, Rainner Maria Natalia Syalomita A. Rahanubun Maria Wetlin Yoanna Lumenta Megawati Hamdani Ba'ka Nadia M Lobangpali Nobelis, Madeline Kineta Novriest Umbu Walangara Nau Pangalila, Fredericko Constantijn Yossia Yerromio Patrisia Tahe, Sinta Pesulima, Eunike Petsy Jessy Ismoyo Putri Hergianasari R. M. Suryo Sakti Hadiwijoyo Rafael Imanuel Muliawan Rainner Luckas Gredenggo Rani Mardhika Rizqi Amelia, Auria Roberto Oktavianus Cornelis Seba Rosa Ardika Putri Rovino Maluegha Royke Roberth Siahainenia Salma Dhiacintia Salsabila Shane Resley Kuhuparuw Shella Apriani Sherin Natasya Priscilla Sih Natalia Sukmi Sri Suwartiningsih Supit, Allesandro Juventy Esatoroan Suratena, Lidya Syaloomita Jessica Inrizky Chairudin Tairas, Joshua Alexander Nelson Tesalonika Fransko Wungkana Triesanto Romulo Simanjuntak Venerini Gisela Wanguwesio Verena Lintang Larasati Vina Benita Laksono Wilson M. A. Therik Yemima Oholibama Wibowo Yosafat, Intan Mutiara Yosua D. Prasetyo