Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

EDUKASI PERHITUNGAN HARGA POKOK PRODUKSI PADA PELAKU USAHA KURATO MEK Kurnianingsih, Retno; Retnaningdiah, Dian; Fitriyana, Mifta; Giyartiningrum, Eko
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 No 3 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i3.47358

Abstract

Permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro di bawah binaan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan (MEK) PRA Nogotirto adalah ketidaktepatan dalam menetapkan harga jual produk karena belum melakukan perhitungan harga pokok produksi (HPP) secara benar. Mayoritas pelaku usaha hanya memperhitungkan biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung, tanpa mempertimbangkan biaya overhead pabrik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan edukasi perhitungan HPP kepada pelaku usaha Kurato MEK melalui pelatihan dan pendampingan praktis. Metode pelaksanaan terdiri dari tiga tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pelaksanaan, dilakukan edukasi konsep struktur biaya, simulasi perhitungan HPP, serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha mulai memahami pentingnya komponen biaya secara menyeluruh dalam menentukan harga pokok penjualan dan harga jual. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk, margin keuntungan, dan kelangsungan usaha.
PENDAMPINGAN PENDAFTARAN NPWP FORKOM UMKM SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN SECARA ONLINE Kurnianingsih, Retno; Budiningrum, Endah Wening; Palevi, Reza Widhar; Prasojo, Eko
Gemi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 4 No. 1 (2024): Gemi
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/gemi.v4i1.1793

Abstract

Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Di, Kabupaten Sleman berupa Pendampingan Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak secara online, Permasalahan yang dihadapi antara lain: Belum tersosialisasi atas Perubahan peraturan perpajakan dari Undang- undang Pajak Penghasilan (UU PPh)  menjadi Undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang- undang (UU HPP); Keterbatasan pengetahuan mengenai pengertian NPWP dan Manfaatnya bagi UMKM; Pelaksanaan pengabdian dilakukan dalam pertemuan rutin bulanan Forum Komunikasi (Forkom) UMKM Seyegan bertepatan dengan agenda bazar bersama UMKM. Tanggapan dari peserta pelatihan positif dan antusias, untuk membantu pengembangan perlu pendampingan, ada pertemuan berkala baik untuk memecah permasalahan maupun meningkatakan kemampuan UMKM.
The Influence of Income Level, Self-Assessment System, and Tax Literacy on MSME Taxpayer Compliance Monika Verliana Sunarti; Retno Kurnianingsih
Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol 8 No 2 (2025): Sharia Economics
Publisher : Universitas KH. Abdul Chalim Mojokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/iijse.v8i2.6155

Abstract

This study aims to analyze the influence of income level, the self-assessment system, and tax literacy on the tax compliance of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers. This research adopts a quantitative approach with data collected through questionnaires. The data used in this study is primary data. The population of this research consists of MSME taxpayers registered as partners or beneficiaries of the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises in the Special Region of Yogyakarta. The sample consists of 57 respondents, selected using non-probability sampling with a purposive sampling technique. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis. The tests were carried out using the SPSS application. The results of the study reveal that income level has a significant influence on the tax compliance of MSME taxpayers. However, the self-assessment system and tax literacy do not show any significant influence on MSME taxpayer compliance.
Pengaruh Retribusi Daerah, Pajak Daerah, DAU serta DAK terhadap Belanja Modal Periode 2019-2023 Rosa, Olivia; Kurnianingsih, Retno
Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis Vol 17 No 1 (2026): JSEB
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jseb.v17i1.10717

Abstract

Regional governments play a substantial role in the implementation of public services and development at the regional level. Carrying out these functions requires significant funding. This study aims to examine the influence of local retribution, local taxes, DAU, and DAK on capital expenditures in regencies and cities in Central Java Province. This quantitative study used a population of 29 regencies and 6 cities. The sample consisted of the 2019-2023 APBD reports, with saturated sampling technique. Data analysis was performed through multiple linear regression with SPSS 25 as a testing tool. The study found that local retribution and DAK partially had no significant effect on capital expenditures, while local taxes and DAU had a significant effect on capital expenditures. Simultaneously, local retribution, local taxes, DAU and DAK had a significant effect on capital expenditures.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PERENCANAAN LABA USAHA DENGAN MENGANALISIS TITIK IMPAS ATAU BREAK EVEN POINT (BEP) PADA PELAKU USAHA KULINER : - Kurnianingsih, Retno; Retnaningdiah, Dian; Fitriyana, Mifta; Giyartiningrum, Eko
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 6 (2025): Vol. 6 No. 6 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i6.55292

Abstract

Keterbatasan pengetahuan dan ketrampilam tata kelola dan manajemen keuangan menjadi permasalahan utama yang dapat menghambat keberlangsungan usaha khususnya pada pelaku usaha kuliner Kurato MEK PRA Nogotirto. Meskipun beberapa pelaku usaha telah membuat perhitungan harga pokok produksi (HPP), namun pada praktiknya sebagian mitra belum mampu memanfaatkan informasi biaya untuk menyusun perencanaan laba secara terstruktur, sehingga menyebabkan para pelaku usaha belum memiliki target penjualan dengan jelas, belum mengidentifikasi batas minimal penjualan supaya tidak menderita kerugian. Kegiatan PkM ini bertujuan memberikan pemahaman dan ketrampilan finansial untuk keberlanjutan dan pertumbuhan usaha dengan teknik analisis titik impas (BEP) yaitu analisis untuk menentukan titik impas antara pendapatan dan biaya. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pelatihan dan pendampingan partisipatif yaitu mitra selain menerima materi juga terlibat aktif dalam praktik perhitungan berdasarkan kondisi usaha masing-masing. Pelaksanaan melalui beberapa tahapan, yaitu Persiapan dengan mengidentifikasi kondisi usaha mitra pasca pelatihan HPP, Tahap Pelatihan Perencanaan Laba dan BEP, Tahap Pendampingan dengan diskusi dan solusi serta evaluasi.Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai pengelolaan biaya dan perencanaan laba, mampu mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel serta menghitung titik impas (BEP). Disarankan untuk dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan materi yang lebih luas, seperti pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas usaha.
Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta Tahun 2018-2023 Wahadah, Tri Nur; Kurnianingsih, Retno
Ekonomis: Journal of Economics and Business Vol 10, No 1 (2026): Maret
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/ekonomis.v10i1.2163

Abstract

This study aims to analyze how the effectiveness and contribution of hotel tax to local revenue in Yogyakarta in 2018-2023. Using quantitative methods. Source of data from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Yogyakarta city from 2018-2023 which is secondary data. Sampling technique with cluster sampling. The results of this study, the effectiveness of hotel tax for the period 2018-2023 is classified as very effective. However, hotel taxes that contribute to Local Revenue in 2018, 2019, 2022, and 2023 are classified as very good with achievements of more than 20%. Meanwhile, in 2020 it is classified as quite good, namely 13.90% and in 2021 it is 11.63% which is classified as moderate. Therefore, it is recommended that future researchers expand the research object and use other sampling techniques.
EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Yusuf Rajiman, Sarifudin; Kurnianingsih, Retno
AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 7 No. 2 (2025): AKRUAL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/2xaafx85

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pajak hotel terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta pada tahun 2020–2023. Pajak hotelmenjadi salah satu sumber penerimaan yang signifikan, khususnya di daerah pariwisata.Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakandata sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaYogyakarta. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotelterhadap target yang ditetapkan serta menghitung kontribusinya terhadap total PAD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel tergolong dalam kategori“efektif” pada sebagian besar tahun, meskipun terdapat fluktuasi karena dampak pandemidan faktor eksternal lainnya. Kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga menunjukkan trenpositif, namun belum dominan dibandingkan jenis pajak lainnya. Oleh karena itu,diperlukan optimalisasi sistem pemungutan pajak, peningkatan kesadaran wajib pajak,serta strategi promosi sektor pariwisata agar PAD dapat ditingkatkan secaraberkelanjutan. Penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah untukmenyempurnakan kebijakan fiskal lokal.