Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Neo Societal Journal of Public Administration and Government (JPAG) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Arus Jurnal Sosial dan Humaniora SIGn Journal of Social Science Journal Publicuho
Rahmat Hidayat
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Pengentasan Kemiskinan Melalui Program PKH Di Kabupaten Kolaka Timur (Studi Di Kelurahan Atula) Arafat; Rahmat Hidayat
Journal of Public Administration and Government Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (991.987 KB) | DOI: 10.22487/jpag.v2i1.39

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji serta mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalh pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, data yang didapatkan melalui data wawancara dengan informan dan didukung data skunder. Metode anlisis data yang digunakan melalui pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Atula sesuai dengan implentasi kebijakan publik yakni (1) Organisasi, bahwa organisasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur sudah terbentuk kepengurusannya baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat Kabupaten (2) Interpretasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Kolaka Timur pada umumnya dan di kelurahan Atula pada Khususnya mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial (3) Aplikasi. menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di kelurahan Atula belum berjalan dengan maksimal
KEMAMPUAN DESA DALAM MENGELOLA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) SECARA AKUNTABEL Nimrah Rahmayanti Yusuf; Rahmat Hidayat; Isra Djabbar
Jurnal Neo Societal Vol 7, No 1 (2022): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (51.061 KB) | DOI: 10.52423/jns.v7i1.21029

Abstract

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease – 2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebaran semakin luas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari dana desa atau disebut BLT - Dana Desa untuk mengurangi dampak Covid-19. Namun pada tataran implementasinya program  tersebut menuai banyak problem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan Desa dalam mengelola BLT-DD secara transparan dan akuntabel di Kabupaten Kolaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa; Partisipasi masyarakat Kabupaten Kolaka dalam proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD sampai dengan penyalurannya banyak terlibat  dan tingkat kehadiran dalam musyawarah Desa tinggi, Pemerintah Desa Kabupaten Kolaka dalam mengelola BLT DD telah menerapkan prinsip Transparansi dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman,media sosial penyampaian langsung, Kemudian Pelaporan pertanggungjawaban BLT DD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian aparat desa dan tim pengelola kegiatan. Hal ini dikarenankan latar belakang pendidikan aparatur Desa yang rata-rata berpendidikan tamatan SMA.
Persepsi Publik Terhadap Rencana Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia Rahmat Hidayat; Mardiana Mardiana
Jurnal Neo Societal Vol 6, No 2 (2021): Edisi April
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (623.143 KB) | DOI: 10.52423/jns.v6i2.13465

Abstract

Persepsi masyarakat terkait kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajem Paser Utara menjadi kajian utama dalam penelitian ini. pemindahan ibu kota negara yang bertahun-tahun menjadi polemik akhirnya berujung pada keputusan presiden jokowi yang menetapkan kalimantan timur sebagai ibu kota negara baru Republik Indonesia menjadi fenomena menarik yang menjadi landasan penelitian ini dilaksanakan. Pendekatan explanatory dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Penajem Paser utara, terkait kebijakan publik yaitu  pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Kabupaten penajem paser utara kalimantan timur. survey penelitian dilakukan  pada 104 orang sampel dari 159.386 jiwa  populasi Penajem Paser Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa 67,31% tingkat pengetahuan masyarakat tentang rencana pemindahan ibukota negara, 51,92%,  tingkat pengetahuan terkait alasan pemindahan, 42,31%, tingkat pengetahuan terkait dampak pemindahan ibu kota, dan 57,69% masyarakat menyatakan setuju/menerima pemindahan ibu kota. Secara umum masyarakat di penajem paser utara menyuarakan persepsinya dalam bentuk persetujuan atas kebijakan pemindahan ibu kota negara dan menerima segala dampak dan alasan pemindahan yang sebelumnya telah mereka ketahui melalui berbagai sumber infomasi baik langsung ataupun media massa. 
TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN COVID 19 Rahmat Hidayat; Nimrah Rahmayanti Yusuf A.; Saddam Husain Tamrin
Jurnal Neo Societal Vol 7, No 4 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/jns.v7i4.28071

Abstract

Krisis Covid-19 memperburuk ketidaksetaraan yang ada, dengan potensi dampak pada pelepasan keterlibatan public, polarisasi, dan keresahan public. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi Permasalahan Public , mulai dari penerapan Sosial distancing, physical distancing, menghimbau masyarakat agar selalu menggunakan masker saat keluar rumah, meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di area public, hingga pembatasan Sosial berskala besar (PSBB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani Covid-19 serta mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tehnik pengumpulan data metode survey dimana analisis data menggunakan regresi sederhana. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kepercayaan publik bepengaruh positif terhadap kebijakan publik dengan tingkat kepercayaan publik terhadap implementasi kebijakan covid-19 berkategori tinggi
Efektivitas Penerapan E-File di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara Rahmat Hidayat
Jurnal Neo Societal Vol 8, No 1 (2023): Edisi Januari
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/jns.v8i1.29086

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan E-government melalui E-File dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatikan dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara dalam meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif,data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 9orang dan hasil pengamatan lapangan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan reduksi data, display data penyajian dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. E-Government dalam penerapannya dimulai dari bentuk layanan yang sederhana yaitu penyediaan informasi dan data-data berbasis komputer tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai bentuk wujud keterbukaan (transparancy) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Meski demikian, kondisi di lapangan menemukan perbedaan yang terjadi dengan berbagai alasan, seperti faktor keterbatasan anggaran, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. E-government yang dikembangkan hanya mengindikasikan sekedar pemenuhan kebijakan tanpa disertai peningkatan kualitas. Analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dalam mengukur efektivitas dari Duncan dalam Richard M. Steers. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan E-file dalam meningkatkan transparansi yang ada di Kantor Dinas Komunikasi Informatikan dan Persandian Kabupaten Kolaka Utara belum mampu meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah dikarenakan penerapan E-file belum sepenuhnya efektif dalam pemberian informasi dari kegiatan maupun tentang program-program pemerintah daerah di Kabupaten Kolaka Utara.
TIPE PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOMBANA Rahmat Hidayat; Irawati; Hasnidar
Journal Publicuho Vol. 6 No. 2 (2023): May - July - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i2.157

Abstract

The role of women in politics in almost all countries experiences obstacles, especially in developing countries, with both structural and cultural constraints. The structural constraints referred to are the level of education, economy, work of housewives, child care, and kitchen work. This work is identified as a second-class job that is difficult to balance with men when it comes to involvement in the public sector. While cultural constraints are cultural factors that place women in a private space where they have to live at home, women are always perceived as serving the family. Bombana District is one of the areas with a high level of female voter turnout and abstention for female voters. This study aims to determine the type of female voter participation in the 2019 legislative elections in Bombana District. The method used in this research is descriptive qualitative. The types and sources of data in this study are using primary data and secondary data with observation data collection techniques, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the type of participation of female voters in the 2019 legislative elections in Bombana uses two types of participation, namely the type of passive participation and the type of golput participation.
Efektivitas Program Kotaku di Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka Tita Antaliana Panni; Arafat; Rahmat Hidayat
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 1: April (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i1.320

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program KOTAKU Di Kabupaten Kolaka Dalam Menurunkan area Permukiman Kumuh Di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari data primer dan data sekunder.Data primer bersumber dari wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang dan dari hasil pengamatan. Sedangkan untuk data sekunder dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan literatur pendukung lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program KOTAKU dalam menurunkan area permukiman kumuh di dua kelurahan yaitu Sea dan Kolakaasi belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan masih adnya  3 lingkungan yang ada di Kelurahan Sea dan 3 lingkungan yang ada di kelurahan Kolakaasi masih ditetapkan sebagai lingkungan kumuh, berdasarkan 7 indikator dan 19 kriteria kumuh. 7 indikator tersebut meliputi kondisi bangunan gedung, jalan, lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta proteksi kebakaran. Dengan permasalahan utama yaitu bangunan gedung, jalan, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, dan pengelolaan persampahan, proteksi kebaran dengan nilai kekumuhan yang masuk kategori sedang.
BERSAMA MEMBANGUN: Kisah Sukses Partisipasi Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Watubangga Rahmat Hidayat; Achmad Lamo Said; Putri Murniati
Journal Publicuho Vol. 6 No. 4 (2023): November - January - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v6i4.284

Abstract

The purpose of this study was to determine community participation in village development in Kukutio Village, Watubangga Sub-district, Kolaka Regency. This research used descriptive qualitative research method with the number of informants as many as 9 people. Data collection techniques are observation, direct interviews, and documentation. The data analysis technique is by using data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that community participation in Kukutio Village, Watubangga Sub-district, Kolaka Regency in development was quite good. Community participation in development planning in the form of thoughts, the community participates in musrembang to explore ideas to be conveyed in the village level musrembang. Community participation in development implementation is in the form of contributions in the form of money, property, labor and skill.
Fungsi Pengawasan PT ASDP terhadap Penyedia Jasa Penyeberangan di Pelabuhan Kolaka Sudarmi Ningsih; Yudi Agusman; Laode Asrun Asis; Rahmat Hidayat; Abd. Kahar Muzakkir
SIGn Journal of Social Science Vol 3 No 1: Juni - November 2022
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v3i1.321

Abstract

This research aims to analyze the supervisory function of PT ASDP regarding the services of ferry companies at Kolaka Port. This research uses an inductive qualitative analysis. Inductive analysis is an approach that begins with field facts, analyzes them based on relevant theories and arguments, and ultimately yields a conclusion. The results show the discrepancies between theoretical and practical aspects of PT ASDP supervision, particularly in direct versus indirect supervision within social and economic interactions on ships, notably concerning ongoing mat rental practices despite existing reprimands and routine inspections. Additionally, the lack of regulation for mat rental practices creates legal uncertainties and potential disturbances, suggesting a more comprehensive supervisory approach encompassing preventive, repressive, and internal and external elements to address these issues. The presence of mats in outdoor areas causes passenger discomfort, and interactions between the government and related parties in resolving these issues underscore the necessity for evaluating and refining existing supervision mechanisms. Therefore, it is recommended that PT ASDP enhances the effectiveness of both direct and indirect supervision of ferry services at Kolaka Port by integrating a more comprehensive supervisory approach, including preventive aspects to anticipate potential issues and repressive measures for violations. It necessitates reviewing and refining ship regulations to incorporate clear rules regarding mat rental practices and ensure strict supervision of these regulations' enforcement. Related government agencies are advised to collaborate closely with PT ASDP to develop effective policies and supervisory mechanisms and conduct public awareness campaigns to underscore the importance of regulatory compliance. NGOs could play a role in monitoring the implementation of supervision and providing constructive feedback for improvements. The community is also encouraged to monitor and report discrepancies to support collective efforts to enhance future ferry service quality.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Restoran dengan Penerapan Tapping Box A. Murya Ramadhani; Yudi Agusman; Ashari Ashari; Rahmat Hidayat
SIGn Journal of Social Science Vol 3 No 2: Desember 2022 - Mei 2023
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjss.v3i2.326

Abstract

This research aims to explore the contribution of tapping boxes in enhancing Regional Revenue through restaurant taxes. This research uses an inductive qualitative analysis. Inductive analysis is an approach that begins with field facts, analyzes them based on relevant theories and arguments, and ultimately yields a conclusion. The results show that implementing tapping boxes in Kolaka Regency has effectively increased Regional Revenue through restaurant taxes. However, there are shortcomings in the distribution of the devices, resulting in not all qualified restaurants being equipped with tapping boxes. A significant challenge arises from customers adjusting to price changes due to tax transparency, leading to a decrease in customer numbers by up to 30% in some restaurants. Ultimately, although the contribution of restaurant taxes to Regional Revenue has increased significantly, customer satisfaction and the effectiveness of tapping box distribution require further attention to balance fiscal success with the sustainability of restaurant businesses. Therefore, it is recommended that the Local Government and the Regional Revenue Agency of Kolaka Regency improve the effectiveness of tapping box distribution by ensuring that all restaurants meeting the criteria are equipped with the devices while also conducting evaluations and adjusting the installation criteria to avoid discrepancies. Restaurant owners are advised to adopt innovative business strategies to counteract the decline in customer numbers, such as by enhancing service quality or implementing customer loyalty programs. Meanwhile, as customers, the public must be educated about the importance of tax transparency and its contribution to regional development to understand better and accept price changes. Through a collaborative approach among the government, restaurant owners, and the public, a balance between increasing Regional Revenue and the sustainability of restaurant businesses and long-term customer satisfaction is expected to be achieved.
Co-Authors A. Murya Ramadhani Abd. Kahar Muzakkir Achmad Lamo Said Aksal Aksal Amiluddin Amiluddin Arafat Ashari Ashari Ayu Andira Azhari Azhari Bayu Krisna Hasnidar Irawati Isra Djabbar Kamsinar Kamsinar Laode Asrun Asis Lilis Karlina Mardiana Mardiana Mariani Mariani Mariani Muliyani Muh. Alfitra Nimrah Rahmayanti Yusuf Nimrah Rahmayanti Yusuf A. Nur Hikma Putri Ananta Putri Murniati Saddam Husain Tamrin Sinta Sudarmi Ningsih Tita Antaliana Panni Ulandari Ulandari Wiwi Dwiyanti Yudi Agusman