p-Index From 2021 - 2026
7.147
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Jurnal Visi Ilmu Pendidikan ANTHROPOS: JURNAL ANTROPOLOGI SOSIAL DAN BUDAYA (JOURNAL OF SOCIAL AND CULTURAL ANTHROPOLOGY) Jurnal Sosiologi Reflektif Ulul Albab: Jurnal Studi Islam El-HARAKAH : Jurnal Budaya Islam Analisis: Jurnal Studi Keislaman Pattingalloang : Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Jurnal Dakwah Risalah Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender Sosial Budaya Auladuna Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains Intizar Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah Jurnal Sejarah Citra Lekha Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman MUSLIM HERITAGE: JURNAL DIALOG ISLAM DENGAN REALITAS Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Journal of Islamic Studies and Humanities Sawwa: Jurnal Studi Gender Musawa : Jurnal Studi Gender dan Islam Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Jurnal Politik Profetik MILLATI: Journal of Islamic Studies and Humanities Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama Jurnal Orientasi Baru Jurnal ORTOPEDAGOGIA UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Berkala Arkeologi SANGKHAKALA JURNAL WALENNAE Journal of Islamic Architecture Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya Jurnal Pemikiran Sosiologi ALQALAM Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman community: Pengawas Dinamika Sosial Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender RELIGIA Jurnal Ilmu Dakwah Forum Tarbiyah Kebudayaan Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora Politea : Jurnal Politik Islam Wacana Publik Islamic Management and Empowerment Journal Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Majalah Hukum Nasional Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Aceh Anthropological Journal Riwayah : Jurnal Studi Hadis ADDIN Jurnal Penelitian Agama Hindu Al-Adyan: Journal of Religious Studies Journal of Nahdlatul Ulama Studies Masyarakat Indonesia Hermeneutik : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Lingue : Jurnal Bahasa, Budaya, dan Sastra Kafa’ah: Journal of Gender Studies Proceedings of The International Conference on Social and Islamic Studies Tasamuh: Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Islam Journal of ASEAN Dynamics and Beyond Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Prabayaksa: Journal of History Education Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Jurnal Islam Nusantara Pustakaloka: Jurnal Kajian Informasi dan Perpustakaan Balale' : Jurnal Antropologi Muslim Heritage Religia : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah Journal of Demography, Etnography, and Social Transformation Jurnal Hukum dan Pembangunan Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman EDUKASI TILA (Tarbiyah Islamiyah Lil Athfaal) Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan Muwazah: Jurnal Kajian Gender PALASTREN: Jurnal Studi Gender Khazanah Theologia ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Quality BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam
Claim Missing Document
Check
Articles

TAREKAT ASY-SYAHADATAIN: SEJARAH, AKTIFITAS, DAN AJARAN Moh Rosyid
Journal of Islamic Studies and Humanities Vol 3, No 2 (2018): Journal of Islamic Studies and Humanities
Publisher : UIN Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (481.622 KB) | DOI: 10.21580/jish.32.2932

Abstract

Tarekat Asy-Syahadatain was established in Panguragan, Cirebon, West Java in 1947. It, then, expanded to Central Java. In most cases, tarekat was established in the Middle East and then spreaded to Nusantara. Asy-Syahadatain was founded by Habib Umar, firstly as a religious congregation (pengajian) which later on developed into a tarekat. The name was taken from its teachings which focused on the implementation of syahadat in daily life. This article employed a library research method. The results are the specificity of this tariqa to recite syahadat, shalawat tunjina, and to wear white clothes during canonical prayers and supplementary prayers. AbstrakTarekat Asy-Syahadatain tumbuh di Panguragan, Cirebon, Jawa Barat tahun 1947 hingga kini berkembang di Jawa Tengah. Lazimnya, tarekat tumbuh di Timur Tengah dan berkembang hingga di Nusantara. Tarekat ini dideklarasikan oleh Habib Umar yang awalnya mendirikan kelompok pengajian syahadatain hingga nama ini diabadikan menjadi nama tarekat. Penamaan syahadatain karena mendalami makna kata syahadat dan diwujudkan dalam perilaku. Penelitian ini, menggunakan metode library research. Hasil dari penelitian didapat bahwa, Kekhasan tarekat ini yaitu mentradisikan membaca syahadatain, membaca salawat tunjina, dan berpakaian serba putih (surban dan sejenisnya) bagi perempuan dan lelaki tatkala salat maktubah dan salat sunah.
MENDUDUKKAN PERSOALAN ANTARA PERTAHANAN AJARAN AGAMA DENGAN HAK PENDIDIKAN ANAK Moh. Rosyid
Sawwa: Jurnal Studi Gender Vol 9, No 2 (2014): April 2014
Publisher : Pusat Studi gender dan Anak (PSGA) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.477 KB) | DOI: 10.21580/sa.v9i2.632

Abstract

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap jiwa sejak dalam kandungan hingga mati. Naskah ini mendalami HAM bagi anak warga Samin di Kudus yang harus dilindungi khususnya aspek pendidikan formal. Dipilihnya komunitas Samin karena sebagian masih mempertahankan ajaran leluhurnya yang tidak me­ngenyam sekolah formal, wujud penolakan kebijakan Kolonial Belanda, meskipun kini sebagian sekolah formal dan mayoritas taat peraturan pemerintah lainnya. Fokus naskah ini pada hak anak Samin bila tidak sekolah formal dalam perspektif perundangan. Metode riset untuk mendapatkan data dengan wawancara dan observasi langsung dengan objek penelitian. Analisisnya deskriptif kualitatif. Kajian ditemukan: 1) harus di­sedia­kan guru agama Adam dalam proses pembelajaran pen­didikan formal bagi warga Samin. Di sisi lain, negara ber­anggap­an bahwa agama Adam bagi warga Samin dikategorikan aliran ke­percayaan, 2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik terutama hak non-derogable (hak absolut) khususnya hak atas kebebasan beragama harus dipenuhi negara terhadap warga Samin. Hal ini sebagai modal untuk memahami ajaran agama warga Samin dalam wadah pendidikan formal, 3) Ke­mendikbud RI harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Sekolah Rumahan karena amanat UU Sisdiknas, 4) Bagi warga Samin yang anaknya tidak sekolah formal, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif agar menjadi warga yang taat peraturan di bidang pendidikan, sebagaimana amanat PP 48 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 15 (1), (2), dan (3).
OBJEK DAKWAH YANG TERNAFIKAN: Studi Kasus Pada Komunitas Samin Moh. Rosyid
Jurnal Dakwah: Media Komunikasi dan Dakwah Vol 15, No 2 (2014)
Publisher : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4024.368 KB) | DOI: 10.14421/jd.2014.15202

Abstract

Negara kita di dalamnya terdapat berbagai budaya, suku, ras, kepercayaan, dan agama. Secara perundangan, negara mengakui adanya ragam budaya, suku, ras, dan agama, meskipun kepercayaan dipadukan dengan budaya. Meski pemeluk kepercayaan mengaku beragama sesuai dengan keyakinannya, sebagaimana warga Samin mengaku ber-agama Adam, oleh pemerintah dianggap kepercayaan. Pengakuan publik tak banyak mengetahui karena masih membenarkan anggapan kolonial masa lalu bahwa Samin ateis, kolot, miskin, dan introfet. Imbasnya warga Samin tak dijadikan mad’u. Para da’i perlu memahami bahwa ada mad’u yang belum digarap secara optimal. Pedoman yang ditetapkan bahwa Kepercayaan terhadap TYME merupakan budaya spiritual berunsur tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME.Da’i yang berperan adalah guru agama Islam di sekolah formal, modin desa, dan guru mengaji. Bagi warga Samin yang kawin dengan cara Islam di KUA, modin desa dapat berperan sebagai pendakwah sejak belajar membaca syahadatain dan dididik memahami ajaran Islam pasca-nikah (mualaf). Begitu pula guru mengaji dapat berperan sebagai pendakwah dengan memberi bekal pemahaman pada mualaf (eks-Samin) dalam forum nonformal seperti kajian agama secara personal atau kelompok. Ketiga sosok da’i ditunggu kiprahnya menjadi da’i sejati.
Muslim’s Responses to Believers of Indigenous Faiths Lina Kushidayati; Moh Rosyid
Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities Vol 5, No 1 (2020): Trends of Islamic Thought, Literature, and History on The Changing World Order
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18326/mlt.v5i1.51-64

Abstract

Manuskrip ini bertujuan untuk mendeskripsikan usaha penulis dalam memberi pemahaman kepada delapan kelompok penghayat kepercayaan di Kabupaten Kudus beserta respon Muslim terhadapnya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif mengunakan metode wawancara dan observasi. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstituni No. 97/PUU-XIV/20016 yang menyatakan bahwa penghayat kepercayaan setara dalam hal keagamaan. Sehingga, mereka kemudian mengubah kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka menjadi penghayat kepercayaan. Menggunakan tanda strip (-) pada KTP mereka merupakan salah satu wujud penolakan bagi penghayat kepercayaan Persada dan Samin. Sebaliknya, keenam kelompok penghayat kepercayaan tetap menulis Islam sebagai agama mereka karena menurut mereka, dengan mengubah agama mereka dapat menimbulkan beberapa keresahan meliputi (1) penolakan pada pemakaman umum, (2) perlakuan diskriminatif bagi anak-anak mereka yang mencari pekerjaan, dan (3) kesulitan dalam mencari pasangan hidup, terutama bagi penghayat kepercayaan wanita. Selain itu, keberadaan mereka dianggap sebagai organisasi spiritual yang tidak terkait dengan status keagamaan.
PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 DALAM MENGURAI KONFLIK SOSIAL BERBASIS KEBUDAYAAN PERSPEKTIF SEJARAH Moh. Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i1.674

Abstract

EFEK PEMBERLAKUAN UU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER Moh. Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v5i2.708

Abstract

Interest of become civil servants (PNS) are always great, especially for young scholars living in the village. This is caused by the embarrassment of living in the village due to limited access to economic resources. Thus becoming civil servant comes across their mind and they are competing for the seats. For those who are not able to compete, they are willing to become a temporary employee in the office. The numbers of temporary employee endanger national stability because the process of recruitment neglects the ability of local cash or units of work in salary. This was addressed by the government with the enactment of Law No. 5 of 2014 on Civil Administrative State (ASN). The bill states that the appointment of civil servants should be rely on future service work.Keywords: servant, temporary employee, and dynamics
MUKTAMAR 2015 DAN POLITIK NU DALAM SEJARAH KENEGARAAN Moh Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2015): YUDISIA
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v6i1.1499

Abstract

NU and its followers is a national asset that needs to be affirmed by the state. Since its establishment, NU has colored the journey of the nation. This is confirmed by the number of NU figures who became national heroes, public officials and others. However, as mass organization, NU finds difficulties to contribute in politics, so they look back to the 1926 khittah. As one of Muslim organization, NU is expected to respect and care for others including their opponents. NU Muktamar in Jombang, East Java August 2015 showed the political dynamics within NU, between two groups: proponents of Ahlul halli wal aqdi (AHWA) and its opponents.    
MEWUJUDKAN PEMIMPIN AMANAH PADA PEMILU 2014 DALAM BINGKAI SEJARAH Moh. Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2014): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v5i1.699

Abstract

Political parties serve as the wheel to realize that reliable national leader election is always interesting matter to be discussed. Optimism and pessimism toward the 2014 election color media coverage. For those who are optimistic, the existence of the institution of the Corruption Eradication Commission (KPK), free from ‘political interest’, and the Supreme Court (MA) support mass organizations such as NU and Muhammadiyah who criticize the state policy direction. There are also NGOs ‘contribution’ in guarding the performance of the government, and the power of the media as an element of the establishment of democracy. However, the result quality of 2014 parliamentary election is doubted by the public for: (1) candidates proposed by political parties are not selected based on competence, track record, and integrity, (2) the vision and mission of candidates are not well-publicized. Thus, their performance will be difficult to be evaluated once elected as a board member, (3) public control over the parliament is weaken, (4) the parties do not open up opportunities that enable them to adjudicate complaints concerning members of the parliament. Pros and cons in assessing the quality of the 2014 elections can be addressed to unravel tangled yarn. First, the cost of the general election needs to be simplified. Second, the state must allocates extra grant for the election to reduce the expense of elected candidates. Third, the rule of law is the key word.Keywords: identity, leaders, and law enforcement
KONTRAKULTUR PERWAKILAN RAKYAT: BELAJAR DARI IMPROVISASI PEMILIHAN PEMIMPIN POLITIK Moh. Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2013): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v4i2.688

Abstract

Leaders are persons idolized by their community or society. This is in case when they are selected through lawfull process. However, in reality, most direct election of government lead to political turbulence both in national and regional levels. Departing from this circumstance, discourse on changing the direct election to indirect system in some regions has been brought about due to social comfort. Discourse on the direct and indirect election is part of political dynamics in national and regional level. It is not taboo to be discussed, especially in academic level. This article is unfinished review of the problem with the expectation to be continued by politicians and political experts in order to understand each other and offer arguments and solutions. The dynamic discussion includes the topics of direct, indirect and collective election; the cost of the election; political dynasties; one package or separate; discrimination; and the popularity of candidates.Keywords: dynamic discourse, regional and national politics
POTRET PERKAWINAN UMAT AGAMA BAHA’I DENGAN UU NOMOR 1 TAHUN 1974: STUDI KASUS DI PATI JAWA TENGAH Moh Rosyid
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2016): Yudisia
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v7i2.2163

Abstract

This article is based on field research among Baha‟i community in Pati, Central Java. According to Penpres No 1/PNPS/1965 there is no limitation of religion in Indonesia. However, some of regional officers in Pati still believe that there are only six official religions in Indonesia in which Baha‟i is excluded. Consequently, Baha‟i people who want to register their marriage is refused by the officials in the office of Civil Registration.