Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengawasan Penertiban Tiang Tumpu Fiber Optic Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Wahyuni, Siti; Ananda, Fajriani
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol 5 No 3 (2025): ALGEBRA : JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN SAINS
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/algebra.v5i3.1453

The unauthorized installation of fiber optic poles in the city of Pekanbaru has had a negative impact on safety, aesthetics, and urban order. Enforcement by the Pekanbaru Municipal Police, which is responsible for addressing these violations, has not been optimal. This study aims to analyze the implementation of enforcement by the Satpol PP in the context of monitoring violations related to the installation of fiber optic support poles. Using a qualitative approach with a phenomenological method, this study identifies four monitoring indicators, as outlined by Jones and George: setting standards and targets, measuring performance, comparing results with these standards, and taking corrective actions. The results show that the establishment of standards and targets is not yet specific, performance measurement is not yet measurable, comparison of results is not systematic, and corrective actions are sporadic. Enforcement remains reactive and dependent on community reports, rather than being based on a structured work plan. The recommendation of this study is the need for a more structured, data-driven, and consistent enforcement system to create equitable public order.

Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir Virdiani, Firza Dwi; Ananda, Fajriani
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6685

Penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kolaborasi pemerintah terkait untuk mencapai tujuan nya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dan kerja sama antar instansi dari peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian kelapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalh deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan teori Ansell Gash (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program Adiwiyata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan tetapi belum terhadap semua pihak. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil antara ditunjukkan belum berjalan dengan baik.

Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir Virdiani, Firza Dwi; Ananda, Fajriani
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6685

Penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kolaborasi pemerintah terkait untuk mencapai tujuan nya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dan kerja sama antar instansi dari peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian kelapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalh deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan teori Ansell Gash (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program Adiwiyata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan tetapi belum terhadap semua pihak. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil antara ditunjukkan belum berjalan dengan baik.

Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis Nasution, Mimin Sundari; Syahza, Almasdi; Rusli, Zaili; Mayarni, Mayarni; Mashur, Dadang; Zulkarnaini, Zulkarnaini; Ananda, Fajriani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i1.15911

This research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.

PROGRAM BANK POHON SEBAGAI INISIATIF HIJAU PROGRAM BANK POHON SEBAGAI INOVASI KAMPUS HIJAU DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU: - ANANDA, FAJRIANI; Lubis, Evawani Elysa; Erlinda, Sri; Marnelly, T. Romi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 3 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i3.8320

Program Bank Pohon di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (FEB UNRI) dirintis sebagai inovasi ekologis berbasis partisipasi sivitas akademika untuk memperkuat penghijauan kampus dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Artikel ini menganalisis alasan penyelenggaraan program, pemetaan pemangku kepentingan, prosedur kerja, manfaat, faktor pendukung, serta hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokus di FEB UNRI. Data diperoleh melalui diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan divisualisasikan dalam peta konsep hubungan antarvariabel temuan mengunakan aplikasi NVIVO 12. Hasil menunjukkan bahwa penyelenggaraan program didorong oleh kesadaran ekologis dan spiritual, identitas serta tanggung jawab institusional, dan kebutuhan merespons perubahan iklim serta kerusakan lingkungan di Riau. Struktur stakeholder mencakup fakultas, mahasiswa, alumni, organisasi kemahasiswaan, instansi mitra (DLHK dan BPDAS), serta tim media dengan pembagian tugas mulai dari penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pendokumentasian dan publikasi. Prosedur kerja relatif jelas, tetapi belum sepenuhnya terstandardisasi, terutama pada aspek pelaporan dan pengawasan. Program memberikan manfaat ekologis, estetika, edukatif, sosial, dan aksi nyata pelestarian lingkungan yang memperkuat perilaku peduli lingkungan dan rasa memiliki mahasiswa terhadap pohon yang ditanam. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pelestarian lingkungan, dukungan kelembagaan, kemudahan akses program, integrasi dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, serta kolaborasi komunitas. Namun keberlanjutan program terkendala keterbatasan pengetahuan dan kesadaran lingkungan, koordinasi manajemen yang lemah, minimnya fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan waktu dan dana, serta cuaca tidak menentu. Temuan ini menegaskan penguatan sosialisasi, penyusunan SOP, dan pengembangan sistem pelaporan digital sebagai dasar institusionalisasi program di tingkat fakultas. Kata kunci: bank pohon, kampus hijau, perubahan iklim

Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Ramadhan, Rizky; Ananda, Fajriani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6945

Penetapan HET artinya suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai payung hukum dalam pengendalian harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berpijak pada beberapa kebijakan utama dalam menyusun kebijakan operasionalnya. Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Efendi (2014) yang mencakup lima indikator utama, yaitu: penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Belum adanya penetapan standar operasional prosedur dan jadwal pelaksanaan pengawasan yang jelas. Pengawasan HET sembako di Kota Pekanbaru masih menghadapi kendala seperti kesenjangan informasi, lemahnya komunikasi, minimnya pelibatan pelaku pasar, dan kurang optimalnya tindakan korektif. Untuk itu, perlu penguatan koordinasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung agar pengawasan lebih efektif dan berdampak nyata bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hambatan utama seperti keterbatasan personel pengawas, keterbatasan pasokan dari distributor, kurangnya infrastruktur yang memadai di Pasar tradisional, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HET, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar pengawasan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

Penerapan Sistem Pembayaran Qris dan Pendaftaran Google Maps Sebagai Upaya Meningkatkan Akses dan Daya Saing UMKM di Kelurahan Harjosari Fajriani Ananda; Laura Mairenza Efendes; Gratiana Br Manik
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5725

This community service activity was carried out with the primary objective of improving digital literacy and the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Harjosari Village through the implementation of a Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)-based payment system and business location registration on Google Maps. This digital transformation is expected to address the challenges faced by MSMEs amidst technological developments and increasingly fierce market competition. The activity implementation method includes several stages. First, identification of MSME needs and conditions is carried out through interviews and observations to understand the level of digital literacy and readiness to adopt technology. Second, socialization is provided to introduce the benefits of QRIS and Google Maps, while also building awareness of the importance of a digital presence for businesses. Third, technical training focused on how to create an account, activate QRIS, and register a business location on Google Maps. Fourth, direct mentoring is provided to ensure that MSMEs can apply these new skills independently in their daily business activities. The results of the activity show a significant increase in transaction efficiency, as QRIS enables a fast, secure, and cash-free payment process. Business registration on Google Maps also increases business visibility online, making it easier for potential customers to find business locations and information. Furthermore, business owners' confidence in using digital technology has increased, which in turn expands market opportunities. However, challenges remain, such as resistance from some MSMEs to QRIS transaction fees and limited digital literacy among certain groups. Overall, however, this activity provides concrete evidence that digital transformation through QRIS adoption and optimizing online presence can strengthen MSMEs' position in the digital economy era, while simultaneously opening up opportunities for business sustainability and growth.

Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru Ratu Devina; Fajriani Ananda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2954

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru menimbulkan tantangan serius seperti laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata, serta meningkatnya angka kemiskinan akibat bonus demografi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Bangga Kencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan keluarga berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Bangga Kencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan kunci dari BKKBN Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, PLKB, serta masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Namun, masih terdapat kendala signifikan seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Kesimpulannya, meskipun program telah diimplementasikan secara menyeluruh, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan literasi masyarakat terhadap program, serta sinergi lintas sektor. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola dan strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengendalian penduduk, agar program Bangga Kencana dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan keseimbangan demografis di wilayah perkotaan khususnya kota pekanbaru.

Implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Dalam Upaya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru Ratu Devina; Fajriani Ananda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3015

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Pekanbaru menimbulkan tantangan serius seperti laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, kepadatan penduduk dan persebaran penduduk yang tidak merata, serta meningkatnya angka kemiskinan akibat bonus demografi. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah mengimplementasikan Program Bangga Kencana yang bertujuan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui pembangunan keluarga berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Bangga Kencana dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dari informan kunci dari BKKBN Provinsi Riau, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, PLKB, serta masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa implementasi program Bangga Kencana di Kota Pekanbaru telah berjalan cukup baik berdasarkan indikator kemampuan organisasi, informasi, dukungan, dan pembagian potensi. Namun, masih terdapat kendala signifikan seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Kesimpulannya, meskipun program telah diimplementasikan secara menyeluruh, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas pelaksana, peningkatan literasi masyarakat terhadap program, serta sinergi lintas sektor. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan tata kelola dan strategi komunikasi dalam implementasi kebijakan pengendalian penduduk, agar program Bangga Kencana dapat lebih optimal dalam mencapai tujuan keseimbangan demografis di wilayah perkotaan khususnya kota pekanbaru

Pengelolaan Tarif Parkir di Pasar Tradisional Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Windi Olivia Hutagalung; Fajriani Ananda
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3022

Sebagai pusat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. Dalam konteks tersebut, retribusi jasa umum menjadi salah satu sumber pendapatan penting daerah, sehingga pemerintah kota perlu mengoptimalkan potensi yang tersedia, khususnya dari sektor parkir. Pengelolaan tarif parkir di pasar tradisional Kota Pekanbaru mengalami perubahan kewenangan antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Perhubungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan tarif parkir oleh pemerintah kota serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori manajemen Henry Fayol yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjuk kan bahwa pengelolaan tarif parkir belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya patroli di beberapa pasar, serta belum konsistennya penerapan tarif sesuai ketentuan. Walaupun beberapa indikator manajemen telah terpenuhi, hambatan tersebut mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan pengawasan agar pengelolaan tarif parkir dapat berfungsi maksimal dalam mendukung ketertiban pasar dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Title

Found 22 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 22 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 22 Documents
Search