Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Pengawasan Penertiban Tiang Tumpu Fiber Optic Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Wahyuni, Siti; Ananda, Fajriani
Algebra : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Sains Vol 5 No 3 (2025): ALGEBRA : JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN SAINS
Publisher : Yayasan Amanah Nur Aman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58432/algebra.v5i3.1453

Abstract

The unauthorized installation of fiber optic poles in the city of Pekanbaru has had a negative impact on safety, aesthetics, and urban order. Enforcement by the Pekanbaru Municipal Police, which is responsible for addressing these violations, has not been optimal. This study aims to analyze the implementation of enforcement by the Satpol PP in the context of monitoring violations related to the installation of fiber optic support poles. Using a qualitative approach with a phenomenological method, this study identifies four monitoring indicators, as outlined by Jones and George: setting standards and targets, measuring performance, comparing results with these standards, and taking corrective actions. The results show that the establishment of standards and targets is not yet specific, performance measurement is not yet measurable, comparison of results is not systematic, and corrective actions are sporadic. Enforcement remains reactive and dependent on community reports, rather than being based on a structured work plan. The recommendation of this study is the need for a more structured, data-driven, and consistent enforcement system to create equitable public order.
Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir Virdiani, Firza Dwi; Ananda, Fajriani
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6685

Abstract

Penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kolaborasi pemerintah terkait untuk mencapai tujuan nya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dan kerja sama antar instansi dari peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian kelapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalh deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan teori Ansell Gash (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program Adiwiyata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan tetapi belum terhadap semua pihak. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil antara ditunjukkan belum berjalan dengan baik.
Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Program Adiwiyata di Kabupaten Rokan Hilir Virdiani, Firza Dwi; Ananda, Fajriani
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 4, No 2 (2025): July 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v4i2.6685

Abstract

Penelitian skripsi ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Rokan Hilir, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana kolaborasi pemerintah terkait untuk mencapai tujuan nya, serta untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dan kerja sama antar instansi dari peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian kelapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan informan diambil secara purposive sampling. Jenis penelitian yang digunakan adalh deskriptif dan akan di analisis secara kualitatif. Adapun subjek penelitian ini adalah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat Bagan Kota, dan Koordinasi Wilayah Kecamatan Bangko, serta Masyarakat di Lingkungan Sekolah. Peneliti menggunakan teori Ansell Gash (2008) dengan hasil penelitian menunjukkan proses Collaborative Governance dalam penyelenggaraan program Adiwiyata sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari indikator (1) dialog tatap muka telah dilakukan tetapi belum terhadap semua pihak. Indikator (2) membangun kepercayaan, kepercayaan antar pihak terjadi karena komunikasi yang terjalin cukup intens. Indikator (3) komitmen terhadap proses, para pihak memiliki komitmen yang tinggi dan sejalan dengan tugas dan fungsi yang melekat pada para aktor. Indikator (4) pemahaman bersama ditunjukkan adanya tanggungjawab yang melekat pada tugas dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pada indikator (5) hasil antara ditunjukkan belum berjalan dengan baik.
Public administration in the era of digital and collaborative governance: a bibliometric analysis Nasution, Mimin Sundari; Syahza, Almasdi; Rusli, Zaili; Mayarni, Mayarni; Mashur, Dadang; Zulkarnaini, Zulkarnaini; Ananda, Fajriani
Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 15 No. 1 (2025): (April 2025)
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/ojip.v15i1.15911

Abstract

This research paper examines how digital governance evolves and intersects with collaborative governance to reshape the principles and practices of public administration. The research explores how digital platforms facilitate stakeholder collaboration, co-production of public services and evidence-based decision-making. The study also discusses the challenges that public institutions face in adapting to this new paradigm, including issues of digital divide, institutional resistance and governance capacity. These findings underscore the importance of aligning technological innovation with inclusive governance practices to achieve more effective, accountable and citizen-centred governance. The implications of this research suggest that future public sector reforms should prioritise digital inclusion, invest in collaborative capacity building, and strengthen governance networks to respond more adaptively to complex societal needs. Ultimately, this research suggests that the fusion of digital and collaborative governance offers significant potential to address complex policy challenges and enhance democratic legitimacy in contemporary public administration.
PROGRAM BANK POHON SEBAGAI INISIATIF HIJAU PROGRAM BANK POHON SEBAGAI INOVASI KAMPUS HIJAU DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS RIAU: - ANANDA, FAJRIANI; Lubis, Evawani Elysa; Erlinda, Sri; Marnelly, T. Romi
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 3 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i3.8320

Abstract

Program Bank Pohon di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau (FEB UNRI) dirintis sebagai inovasi ekologis berbasis partisipasi sivitas akademika untuk memperkuat penghijauan kampus dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Artikel ini menganalisis alasan penyelenggaraan program, pemetaan pemangku kepentingan, prosedur kerja, manfaat, faktor pendukung, serta hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokus di FEB UNRI. Data diperoleh melalui diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dan divisualisasikan dalam peta konsep hubungan antarvariabel temuan mengunakan aplikasi NVIVO 12. Hasil menunjukkan bahwa penyelenggaraan program didorong oleh kesadaran ekologis dan spiritual, identitas serta tanggung jawab institusional, dan kebutuhan merespons perubahan iklim serta kerusakan lingkungan di Riau. Struktur stakeholder mencakup fakultas, mahasiswa, alumni, organisasi kemahasiswaan, instansi mitra (DLHK dan BPDAS), serta tim media dengan pembagian tugas mulai dari penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, hingga pendokumentasian dan publikasi. Prosedur kerja relatif jelas, tetapi belum sepenuhnya terstandardisasi, terutama pada aspek pelaporan dan pengawasan. Program memberikan manfaat ekologis, estetika, edukatif, sosial, dan aksi nyata pelestarian lingkungan yang memperkuat perilaku peduli lingkungan dan rasa memiliki mahasiswa terhadap pohon yang ditanam. Faktor pendukung utama meliputi komitmen pelestarian lingkungan, dukungan kelembagaan, kemudahan akses program, integrasi dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan, serta kolaborasi komunitas. Namun keberlanjutan program terkendala keterbatasan pengetahuan dan kesadaran lingkungan, koordinasi manajemen yang lemah, minimnya fasilitas dan infrastruktur, keterbatasan waktu dan dana, serta cuaca tidak menentu. Temuan ini menegaskan penguatan sosialisasi, penyusunan SOP, dan pengembangan sistem pelaporan digital sebagai dasar institusionalisasi program di tingkat fakultas. Kata kunci: bank pohon, kampus hijau, perubahan iklim
Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Sembako oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru Ramadhan, Rizky; Ananda, Fajriani
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6945

Abstract

Penetapan HET artinya suatu barang tidak boleh dijual dengan harga lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai payung hukum dalam pengendalian harga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berpijak pada beberapa kebijakan utama dalam menyusun kebijakan operasionalnya. Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yaitu Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengamanatkan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan pangan pokok, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan pengawasan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Efendi (2014) yang mencakup lima indikator utama, yaitu: penentuan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembanding pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan harga eceran tertinggi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru belum berjalan secara optimal. Belum adanya penetapan standar operasional prosedur dan jadwal pelaksanaan pengawasan yang jelas. Pengawasan HET sembako di Kota Pekanbaru masih menghadapi kendala seperti kesenjangan informasi, lemahnya komunikasi, minimnya pelibatan pelaku pasar, dan kurang optimalnya tindakan korektif. Untuk itu, perlu penguatan koordinasi, sosialisasi, dan pendekatan langsung agar pengawasan lebih efektif dan berdampak nyata bagi stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa hambatan utama seperti keterbatasan personel pengawas, keterbatasan pasokan dari distributor, kurangnya infrastruktur yang memadai di Pasar tradisional, serta rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HET, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi agar pengawasan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Penerapan Sistem Pembayaran Qris dan Pendaftaran Google Maps Sebagai Upaya Meningkatkan Akses dan Daya Saing UMKM di Kelurahan Harjosari Fajriani Ananda; Laura Mairenza Efendes; Gratiana Br Manik
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA Vol. 4 No. 3 (2025): Oktober : Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jpmi.v4i3.5725

Abstract

This community service activity was carried out with the primary objective of improving digital literacy and the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Harjosari Village through the implementation of a Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)-based payment system and business location registration on Google Maps. This digital transformation is expected to address the challenges faced by MSMEs amidst technological developments and increasingly fierce market competition. The activity implementation method includes several stages. First, identification of MSME needs and conditions is carried out through interviews and observations to understand the level of digital literacy and readiness to adopt technology. Second, socialization is provided to introduce the benefits of QRIS and Google Maps, while also building awareness of the importance of a digital presence for businesses. Third, technical training focused on how to create an account, activate QRIS, and register a business location on Google Maps. Fourth, direct mentoring is provided to ensure that MSMEs can apply these new skills independently in their daily business activities. The results of the activity show a significant increase in transaction efficiency, as QRIS enables a fast, secure, and cash-free payment process. Business registration on Google Maps also increases business visibility online, making it easier for potential customers to find business locations and information. Furthermore, business owners' confidence in using digital technology has increased, which in turn expands market opportunities. However, challenges remain, such as resistance from some MSMEs to QRIS transaction fees and limited digital literacy among certain groups. Overall, however, this activity provides concrete evidence that digital transformation through QRIS adoption and optimizing online presence can strengthen MSMEs' position in the digital economy era, while simultaneously opening up opportunities for business sustainability and growth.
PEMANFAATAN SAMPAH ANORGANIK MENJADI ECOBRICK: UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN SUKAJADI Ananda, Fajriani; Suryadi, Imam; Hafifah, Mutia; Meyna, Viola; Pane, Dinda Aulia Rahma; Hasibuan, Vria Zulmi Rezeki; Wulandari, Syafna; Sagala, Maya Sasmita; Qurise, Siti; Utami, Ghalda Yulisa; Ningsih, Afila Kurnia
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Vol. 7 No. 1 Tahun 2026
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i1.55875

Abstract

Masalah sampah plastik masih menjadi tantangan nyata dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Kelurahan Sukajadi, di mana botol plastik bekas minuman dan bungkus makanan ringan kerap ditemukan berserakan di lingkungan sekitar. Kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah menjadi latar belakang dipilihnya program pengabdian masyarakat ini. Tim Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) MBKM UNRI 2025 menginisiasi kegiatan pembuatan tempat sampah dari ecobrick yaitu bak sampah ramah lingkungan yang dibuat dari botol plastik berisi sampah non organik sebagai solusi kreatif dan edukatif. Kegiatan ini didukung pula dengan program kerja pemasangan plang edukasi sampah di satu titik strategis sebagai bentuk ajakan visual kepada masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan adalah dengan melibatkan masyarakat dan pihak LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) dalam pengumpulan sampah plastik, sementara proses pembuatan ecobrick dan tempat sampah dilakukan oleh mahasiswa KUKERTA. Antusiasme awal warga terutama ibu rumah tangga dan remaja menjadi indikator positif bagi keberlanjutan program ini. Diharapkan, kegiatan ini dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara lebih bijak dan berkelanjutan.