Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Jurnal Inovasi Penelitian Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Journal of Law, Administration, and Social Science Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik Strata Law Review Zona Law And Public Administration Indonesia JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Journal Governance and Politics (JGP) Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Abdal Abdal
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Analisis Tata Kelola dan Strategi Pelayanan Birokratis di Laboratorium FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung Kirani Azaliya; Abdal
Journal Governance and Politics (JGP) Vol 6 No 1 (2026): Journal Governance and Politics (JGP) 2026
Publisher : IISIP YAPIS Biak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laboratorium sebagai unit pelayanan akademik merupakan bagian dari sistem tata kelola birokrasi fakultas yang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran kegiatan akademik mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan strategi pelayanan birokratis di Laboratorium FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif melalui wawancara dan observasi terhadap petugas laboratorium dan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan telah berjalan cukup baik melalui penerapan SOP, sistem penjadwalan yang terstruktur, pengembangan kompetensi SDM, mekanisme umpan balik, dan fleksibilitas pelayanan. Berdasarkan analisis SERVQUAL, seluruh dimensi pelayanan telah terpenuhi, meskipun masih terdapat kendala pada konsistensi respons media sosial dan pemerataan sosialisasi layanan. Pelayanan birokratis menunjukkan efektivitas awal yang baik namun memerlukan penguatan komunikasi dan kapasitas SDM secara berkelanjutan.
From Emergency to Regulation: Agenda Setting for Indonesia's Covid-19 Policy Through the Perspectives of Govermentality and the Policy Cycle Putri Khairunnsia Bekti; Welsa Aswita; Abdal
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 24 No. 2 (2026): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v24i2.1079

Abstract

AbstractThe COVID-19 pandemic prompted the Indonesian government to immediately take various policy measures in response to the health crisis, which had become a more complex problem. However, this policy agenda-setting process is not simply viewed as a simple response to public health issues, but also as a result of broader governmental rationality. This study aims to analyze how agenda-setting in COVID-19 policy in Indonesia occurs by combining the policy cycle perspective and Michael Foucault's concept of governmentality. The method chosen is descriptive qualitative research with a literature review approach, utilizing government policy documents, academic sources, and ongoing previous studies. The analysis focuses on the formation of the policy agenda, starting with the establishment of the COVID-19 Task Force and continuing through the implementation process involving various regulations for handling the pandemic throughout 2020. The research findings indicate that the pandemic was successfully elevated to the government agenda as a public issue requiring a rapid response, but also necessitating policy development that proceeded not solely based on public health logic. The government has classified COVID-19 as a national emergency and a non-natural disaster, allowing for expanded state intervention through various social, economic, and security regulatory instruments. This study concludes that the establishment of the COVID-19 policy agenda in Indonesia is the result of the interaction between the need to address the health crisis and the rationality of power exercised through population management mechanisms. Incorporating a governmentality perspective into policy cycle analysis provides a more comprehensive understanding of the relationship between power, knowledge, and the public policymaking process.Keywords: COVID-19, agenda setting, policy cycle, governmentalit y, public policy, Indonesia.
Analisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia Anisa Ramadani; Nebilla Sauda Azzahra; Abdal
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i3.10842

Abstract

Digital transformation in public services has encouraged the Indonesian government to introduce various innovations, including the implementation of Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD). This policy aims to improve the efficiency of population administration while enhancing the quality of digital-based public services. This study examines the implementation of the IKD policy in improving public service quality in Indonesia and identifies the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review of academic journals, books, government documents, and other relevant scholarly sources. The findings indicate that IKD contributes to faster identity verification, easier access to public services, improved administrative efficiency, and better integration of population data. Nevertheless, its implementation continues to face several challenges, including limited digital infrastructure, low levels of digital literacy, unequal access to technology across regions, and concerns regarding personal data security. The effectiveness of IKD implementation is largely influenced by infrastructure readiness, human resource capacity, institutional commitment, and public acceptance of digital technology. Therefore, continuous efforts are required to strengthen digital infrastructure, improve digital literacy, and enhance personal data protection in order to maximize the benefits of IKD in creating more effective, efficient, transparent, and integrated public services.
Pendidikan Sebagai Pilar Negara: Analisis Prioritas Kebijakan Pendidikan di Indonesia Adisha Madhina Rahma; Zika Alzahra; Abdal
Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA) Vol. 2 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi
Publisher : CV. Dalle' Deceng Abeeayla

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69623/vxxhb016

Abstract

Pendidikan merupakan pilar utama pembangunan bangsa, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Artikel ini bertujuan menganalisis posisi pendidikan sebagai pilar pembangunan negara, mendeskripsikan kondisi dan permasalahan pendidikan di Indonesia, mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan, menganalisis dampaknya terhadap pembangunan nasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Metode penelitian menggunakan pedekatan kualitatif deskriptif dengan kajian literatur dan analisis kebijakan, menggunakan data sekunder dari BPS, Kemendikbudristek, laporan lembaga internasional, dan artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan Indonesia pada tahun 2025 mencapai Rp724,3 triliun atau 20 persen APBN, kualitas dan pemerataan pendidikan belum optimal. Skor PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat ke-70 dari 81 negara, ketimpangan akses antara perkotaan dan perdesaan masih lebar, serta angka putus sekolah belum sepenuhnya teratasi. Kebijakan Kurikulum Merdeka, Dana BOS, dan Kartu Indonesia Pintar telah memberikan dampak positif, namun terkendala efektivitas implementasi dan pengawasan anggaran. Diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata.  
VARIASI DAN EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB): ANALISIS KOMPARATIF EMPAT PROVINSI DI INDONESIA Najwa Fariha; Rizqa Putri Utami; Abdal
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2055

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor berbeda-beda pada empat provinsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena banyak orang yang tidak mematuhi aturan pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak maksimal. Untuk melakukan penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian yang mendeskripsi-kan dan menganalisis data dari berbagai sumber, seperti jurnal, peraturan pemerintah, laporan resmi, dan publikasi dari empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Kalimantan Timur, Riau, dan Sulawesi Utara. Kami melihat bagaimana efektif kebijakan ini dengan memperhatikan beberapa hal, seperti berapa banyak pajak yang diterima, seberapa banyak orang yang mematuhi aturan pajak, dan seberapa efisien layanan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mendorong orang untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Jawa Barat dan Kalimantan Timur berhasil meningkatkan penerimaan pajak, sedangkan Sulawesi Utara fokus pada digitalisasi layanan perpajakan melalui e-Samsat. Sementara itu, Provinsi Riau masih menghadapi masalah rendahnya partisipasi wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor efektif dalam jangka pendek untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah. Namun, untuk membuat kepatuhan pajak berkelanjutan, perlu didukung oleh digitalisasi layanan, sosialisasi yang baik, dan desain kebijakan yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Implementation of PMA Number 73 of 2022 at PTKIN: A Study of the PPKS Task Force at UIN Sunan Gunung Djati Bandung Anita Fitriyani Rahayu; Yasmin Putri Ananda; Abdal
Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 24 No. 2 (2026): Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu sosial
Publisher : Pengurus Pusat Perkumpulan Ilmuwan Administrasi Negara Indonesia (PIANI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63309/dialektika.v24i2.1078

Abstract

AbstractThis study analyzes the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2022 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) at UIN Sunan Gunung Djati Bandung through the PPKS Task Force, using George C. Edward III’s policy implementation theory, which encompasses communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The study employs a descriptive qualitative approach through in-depth interviews and document analysis, with informants selected through purposive sampling. The findings indicate that policy implementation has been carried out through existing institutional mechanisms; however, challenges remain in the areas of communication and resources, particularly limited human resources, low participation of peer counselors, and delays in budgetary and facility support. Disposition emerged as the strongest aspect, reflected in the commitment of implementers, competency-based selection, and a humanistic approach. Meanwhile, the bureaucratic structure has been formally established, although challenges regarding institutional independence persist. Overall, the implementation of Minister of Religious Affairs Regulation No. 73 of 2022 at UIN Bandung has been implemented reasonably well, but further strengthening is needed in the areas of communication, resources, and bureaucratic structure.Keyword: George C. Edward III, Policy Implementation; PPKS; PPKS Task Force; State Islamic Higher Education Institutions (PTKIN)
Transformasi Nilai-nilai Sosial dalam Kebijakan Moneter Islam: Tinjauan Sosiologis dan Antropologis Hukum Ekonomi Syariah Nur Hafizhatul Khairi; Abdal
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/992zma13

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan nilai-nilai sosial dalam kajian moneter Islam dengan memanfaatkan pendekatan sosiologis dan antropologis dalam hukum ekonomi syariah. Sistem moneter syariah memiliki peran lebih dari sekadar menjaga stabilitas nilai tukar atau mengatasi inflasi. Hal ini juga berfungsi untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (mizan), manfaat (maslahah), dan solidaritas (ta'awun) yang merupakan nilai-nilai fundamental dalam perekonomian umat. Perkembangan globalisasi, urbanisasi, dan digitalisasi telah mengubah orientasi masyarakat dari nilai-nilai kolektif menjadi keterampilan yang lebih individualistis dan konsumtif, yang menurut hukum ekonomi syariah harus tetap relevan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan literatur melalui analisis buku, jurnal, dan informasi lain yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai sosial menghasilkan perubahan struktur sosial, pemahaman publik tentang sistem moneter syariah, serta adaptasi budaya dan implementasi keuangan syariah modern. Dari perspektif sosiologis, kebijakan moneter syariah berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial melalui penyaluran kekayaan berbasis zakat, wakaf dan pembiayaan bagi hasil. Sementara itu, dari sudut pandang antropologis, budaya dan tradisi lokal merupakan faktor penting untuk memperkuat legitimasi sosial hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan moneter syariah dalam menghadapi tantangan modern sangat bergantung pada kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosial dengan instrumen ekonomi syariah secara adil dan berkelanjutan.
Changes in Economic Activities in the Lens of Sociology and Anthropology of Islamic Law Akbar Muhamad Ashoni; Abdal Abdal
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 17 No. 2 (2025): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v17i2.5922

Abstract

Changes in economic activities in Muslim society are phenomena influenced by social, cultural, and legal aspects. Sociology and anthropology of Islamic law play an important role in understanding these dynamics, including how the application of sharia principles adapts to the times. This research uses a qualitative literature study approach, examining written sources from classical texts and academic literature related to the sociology of law, legal anthropology, and Islamic economics. Data were collected from journal articles, books, and open documents through various online repositories, and then analyzed descriptively and holistically, The results of the study show that social and economic changes continue to affect the application of Islamic law and sharia economics. Islamic economic principles that are rooted in the values of monotheism, justice, and morals are the main guidelines in adapting to the development of economic activities. The application of this principle also shows the dynamism in social reality and the importance of understanding the socio-cultural context. The dynamics of this change underscore the need for a comprehensive study of the relationship between legal, social, and economic in the context of Islam. Adjustments to the needs of the times will strengthen the sustainability of the sharia economy and be able to maintain a balance between religious norms and the social needs of the community.
Co-Authors Adilla Sabrina Adisha Madhina Rahma Afani Akhira Agil Raga Hafizh Agung Prayoga Ajeng Laila Qori Akbar Muhamad Ashoni Andini Eka Maharani Anisa Ramadani Anita Fitriyani Rahayu Asep Hidayat Bima Adityo Budi Sulistiyo Dedeng Maolani Yusuf Fadli Daud Abdullah Herabudin, Herabudin Hilman Fitrian Akbar Hukman Faathir Turmuji Khaerul Umam Kirani Azaliya Melania Dwi Lestari Mohamad Ichsana Nur Muhammad Abdul Jabbar Muhammad Febriansyah Rohimat Muhammad Rizal Sidiq Muhammad Rizqi Firdaus Muhammad Ziddane Al Kautsar Mumtaz Amri Rai Najwa Fariha Nanang Suparman Nebilla Sauda Azzahra Nikita Oriza Nur Hafizhatul Khairi Putri Khairunnsia Bekti Rahayu Kusumadewi Resty Nurdiantika Ramadhanti Riki Riki Rizqa Putri Utami sakrim miharja, sakrim Sapitri Sapitri Shofya Humaira Siti Salma Siti Saodah Tajul Arifin Tajul Arifin Tasya Febriana Wawan Setiawan Abdillah Welsa Aswita Yasmin Putri Ananda Zika Alzahra