Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kinerja MODUS-Jurnal Ekonomi dan Bisnis JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Journal of Innovation and Research in Primary Education Indonesian Research Journal on Education Jurnal Pengabdian Masyarakat Wadah Publikasi Cendekia Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Rustiana Rustiana
Staf Pengajar Universitas Atmajaya Yogyakarta
Religion Arts Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRATIF TERHADAP LIMA DESA YANG DIKELUARKAN DARI KAWASAN IBU KOTA NEGARA rustiana, rustiana; Utami, Wahyu
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3307

Abstract

Perubahan wilayah administratif sering terjadi dalam pembangunan negara, termasuk pemindahan ibu kota baru. Di Indonesia, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyebabkan beberapa dampak, terutama bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak. Lima desa yang terdampak di dua kabupaten yaitu kabupaten kutai kartanegara Desa Muara Kembang, dan Desa Tampa Pole, dan tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara,desa binuang, desa maridan, dan desa pemaluan telah keluar dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Awalnya, desa-desa tersebut diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Namun, saat kebutuhan dan perkembangan berubah, Perda terkait RTRW diperbarui. Perubahan ini dilakukan melalui Undang-Undang tentang IKN, yang membuat status administratif desa-desa tersebut menjadi tidak jelas. Setelah perubahan, kelima desa itu tidak lagi termasuk dalam IKN dan tidak diakomodasi dalam RTRW Kalimantan Timur, menyebabkan ketidakpastian bagi penduduknya. Metode penelitian yuridis normatif, didukung dengan data faktual yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisa preskriptif mengkaji dasar hukum perubahan wilayah administratif, hak-hak masyarakat yang terdampak, serta implikasi hukum dari pengeluaran lima desa dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Hasil penelitian menunjukkan perlu ada kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkeadilan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan wilayah administratif tersebut. Langkah-langkah tersebut perlu diambil secara terpadu agar masalah ketidakpastian status administratif ini dapat segera diselesaikan dan memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan bagi masyarakat desa yang terdampak.
Legal Reconstruction of Subsidized Products from the Perspective of Consumer Protection Yatini, Yatini; Safitri, Wahyuni; Pratiwie, Dinny Wirawan; Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna; Rustiana, Rustiana
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 6 No. 2 (2025): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION, Volume 6 Nomor 2
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v6i2.3790

Abstract

The Consumer Protection Law in Indonesia has so far focused more on transactions between consumers and business actors without distinguishing between commercial products and subsidized products . In fact, subsidized products such as clean water from PDAM, subsidized electricity, and subsidized fuel have different legal characteristics because The price is set by the government and monitored by certain bodies . This difference has implications for price transparency, service quality standards, and dispute resolution mechanisms which is not fully regulated in the UUPK. This article aims to analyze the incompleteness of consumer protection regulations for subsidized products and propose a fairer and more effective legal reconstruction . By using normative approach , this research to study national regulations, WTO principles related to subsidies, and comparative studies with other countries . The results of the study indicate that consumer protection for subsidized products requires a more specific legal framework. to guarantee consumer rights without ignoring the interests of the government as a regulator and service provider as a special business actor . Therefore, it is necessary regulatory reconstruction that accommodates price transparency, improved service quality, and clearer dispute resolution mechanisms for consumers of subsidized products  
Tinjauan Hukum Administrasi Negara terhadap peralihan Kewenangan Perizinan Pembangunan dari Pemerintahan Daerah ke Otorita Ibu Kota Nusantara Rustiana, Rustiana
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 5 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i5.3449

Abstract

Peralihan kewenangan perizinan pembangunan, khususnya dalam hal Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang berwenang di wilayah terdampak kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Peralihan ini merupakan konsekuensi hukum dari penetapan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus yang diselenggarakan oleh Otorita IKN dengan kewenangan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data dianalisis dengan cara kualitatif untuk mempelajari legalitas dan dampak peralihan kewenangan dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan kewenangan perizinan pembangunan kepada Otorita IKN memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat atributif melalui Undang-Undang IKN sebagai lex specialis. Dalam Hukum Administrasi Negara, mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi tata kelola perizinan yang terintegrasi. Namun, peralihan ini menimbulkan tantangan hukum administrasi, terutama terkait: (1) Kepastian Hukum perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemda sebelumnya, (2) Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Terdampak Perubahan Wilayah Administratif, (3) Harmonisasi Regulasi antara Peraturan Otorita IKN dengan Peraturan Daerah, dan (4) Akuntabilitas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh Otorita IKN. Untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kepatuhan terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Otorita IKN wajib menyusun regulasi transisi yang komprehensif, yang mencakup skema kompensasi dan partisipasi publik, serta membangun sistem pengawasan yang kuat.
Improving Attention Abilities in Children with ADHD Characteristics through the Multisensory VAKT Method Rustiana, Rustiana; Pamungkas, Bayu
Journal of Innovation and Research in Primary Education Vol. 4 No. 4 (2025)
Publisher : Papanda Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56916/jirpe.v4i4.2033

Abstract

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) affects 5-7% of school-aged children globally, with affected children experiencing significant difficulties in maintaining focus, completing tasks, and adapting to educational environments. This study investigated the effectiveness of the Visual, Auditory, Kinesthetic, and Tactile (VAKT) method in improving attention abilities among early childhood children with ADHD characteristics. The research employed classroom action research design utilizing the Kemmis and McTaggart model across two implementation cycles at TK Negeri 1 Kec. Sangatta Selatan during the 2024/2025 academic year. Fifteen children from Group B2 participated, with particular focus on four children displaying ADHD characteristics including attention difficulties and disruptive behaviors. Data collection utilized structured behavioral observations assessing attention development across visual, auditory, kinesthetic, and tactile modalities using a four-point developmental scale. The intervention integrated multisensory activities including picture guessing games, animal sound imitation, obstacle courses, mystery box exploration, and finger painting activities designed to simultaneously engage all sensory processing systems. Results demonstrated substantial progressive improvements, with overall attention development scores increasing from 49.99% at baseline to 83.21% following Cycle II implementation, representing a 33.22 percentage point improvement. Among children with ADHD characteristics, three of four participants advanced to "Developing as Expected" category, showing marked improvements in sustained attention, reduced disruptive behaviors, and enhanced task completion. The VAKT method effectively addressed fundamental attention deficits by providing multiple simultaneous processing pathways that compensated for compromised executive function systems. These findings provide empirical evidence that theoretically-grounded multisensory interventions can produce meaningful improvements in attention capabilities, offering practical solutions for inclusive early childhood education settings serving children with diverse learning needs and neurodevelopmental differences.
Pendidikan Bagi Kader Kesehatan Desa Sungai Rangas Ulu tentang Demam dan Keamanan Obat pada Ibu Hamil Mustaqimah, Mustaqimah; Ariani, Malisa; Aryzki, Saftia; Ramadhani, Alya; Sudarya, Maharani Fitria; Rustiana, Rustiana; Saputri, Rina; Hakim, Ali Rakhman
Jurnal Pengabdian Masyarakat Wadah Publikasi Cendekia Vol 2 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat WPC
Publisher : CV. Wadah Publikasi Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63004/jpmwpc.v2i1.602

Abstract

Kader kesehatan desa merupakan tenaga kesehatan desa yang berasal dari masyarakat desa. kader kesehatan desa perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan tentang informasi kesehatan. Diantaranya pengetahuan tentang demam dan obat yang aman untuk ibu hamil merupakan informasi perlu dipahami dengan baik oleh kader kesehatan. Kegiatan ini dengan tujuan meningkatkan pengetahuan kader kesehatan tentang penanganan demam dan penggunaan obat aman untuk ibu hamil. Penggunaan obat yang aman pada ibu hamil merupakan aspek penting untuk mencegah efek samping pada ibu maupun janin, sedangkan pemahaman tentang penanganan demam diperlukan untuk memastikan tindakan yang tepat saat terjadi kenaikan suhu tubuh. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi secara langsung dengan media berupa PowerPoint, leaflet, dan modul. Sebanyak 8 orang kader Desa Sungai Rangas Ulu berpartisipasi dalam kegiatan ini. Proses kegiatan dimulai dengan pemberian pre-test, dilanjutkan dengan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan diakhiri dengan post-test untuk mengevaluasi peningkatan pengetahuan kader. Hasil dari kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan kader mengenai penanganan demam dan obat yang aman untuk ibu hamil setelah edukasi dilakukan.
Co-Authors Ali Rakhman Hakim Ariani, Malisa Aryzki, Saftia bayu pamungkas Caecilia Mesian Anggit Sari, Caecilia Mesian Anggit Lusius Kharismawan Sindudisastra, Lusius Kharismawan Mustaqimah Mustaqimah Prabandari, Jeane Deart Meity Pratiwie, Dinny Wirawan Queenaria Jayanti, Queenaria Ramadhani, Alya Rina Saputri Rosalina Kurniwati Tethool, Rosalina Kurniwati Safitri, Wahyuni Sari, Mieke Yustia Ayu Ratna Sudarya, Maharani Fitria Wahyu Utami, Wahyu Yatini, Yatini