Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance Nindiana Okta Auliya; Juli Ratnawati; Enny Susilowati Mardjono; Ratna Herawati
Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol. 6 No. 5 (2024): Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/alkharaj.v6i5.1616

Abstract

This research uses a quantitative approach aimed at determining the influence of institutional ownership, transfer pricing, and sales growth on tax avoidance in energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The population in this research is all energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2022. The sampling technique used purposive sampling technique which resulted in a total sample of 14 companies and a total of 56 data. The analysis technique uses multiple linear regression analysis. The research results conclude that institutional ownership has a negative effect on tax avoidance. Meanwhile, transfer pricing and sales growth have no influence on tax avoidance.
Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing: Studi Kasus Pada Sektor Basic Materials dan Industrials yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021 Widya Anggraini; Ratna Herawati; Dian Indriana Hapsari; Amalia Nur Chasanah
Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE) Vol 4 No 2 (2023): Journal Of Business, Finance, and Economics (JBFE)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/jbfe.v4i2.4777

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of tax, foreign ownership and company size on transfer pricing. The data used in this study are secondary data and quantitative research methods. This study uses the observation method for the company`s financial reports and annual reports. This research focuses on basic materials and industrials sector companies listed on the IDX in 2017-2021. The sampling method used purposive sampling. This study uses SPSS 25 to analysis 175 observational data. Data analyzed using descriptive statistics, model feasibility test, classic assumption test, logistic regression analysis, and hypothesis testing. Research has shown that taxes have no influence on transfer pricing, foreign ownership and company size affect transfer pricing.
Pemanfaatan Daun Pisang Untuk Bahan Baku Sirup Sebagai Alternatif Produk UMKM Dan Pemasarannya Melalui Media Digital Kardha, Dessyana; Herawati, Ratna; Widianto, Tri; Yulia, Yosephine Angelina
WASANA NYATA Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : STIE AUB Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36587/wasananyata.v8i1.1751

Abstract

 Desa Munggur merupakan desa yang berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah. Memiliki potensi besar sebagai desa wisata karena sumber daya alam dan struktur alamnya. Salah satu hasil alamnya adalah pohon pisang, karena melimpahnya pisang maka otomatis limbah dari pisang seperti kulit dan daun juga meningkat. Oleh sebab itu muncul pemikiran untuk membantu masyarakat mengolah salah satunya yaitu daun pisang sebagai bahan baku untuk membuat sirup. Selain sebagai bentuk dari kepedulian lingkungan juga sebagai alternatif produk untuk Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini sedang berkembang di Desa Munggur. Menghasilkan produk yang memiliki waktu kadaluarsa tentunya harus dibarengi dengan pemasaran yang efektif agar produk dikenal masyakarat dan diharapkan menghasilkan perputaran ekonomi yang baik untuk UMKM itu sendiri. Maka selain memberikan pelatihan membuat sirup, pelaku UMKM juga diberikan pengetahuan mengenai cara memasarkan produk melalui media digital yang bisa diakses online dan menjangkau ke luar daerah. Pengabdian Masyarakat ini diikuti oleh kelompok PKK pelaku UMKM Desa Munggur sebanyak 14 orang, 8 mahasiswa Universitas Dharma AUB Surakarta dan perangkat kelurahan Desa Munggur. Pelaksanaan ini dilaksanakan selama satu hari di kantor kelurahan. Luaran yang diharapkan dari ada dua yaitu publikasi jurnal dan peserta mampu mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan yang diperoleh untuk dipraktekkan dalam berwirausaha.
Profitabilitas, Leverage, Dan Struktur Modal: Apakah Berdampak Terhadap Nilai PerusahaanProfitabilitas, Leverage, Dan Struktur Modal: Apakah Berdampak Terhadap Nilai Perusahaan Setyani, Renny; Herawati, Ratna; Kustya Ulfa, Adilla; Resha Fatmawati, Elia
JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing) Vol. 5 No. 1 (2024): JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)
Publisher : Universitas Dian Nuswantoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56696/jaka.v5i1.11049

Abstract

This study was conducted with the aim of analyzing the impact of profitability (ROE), leverage (DAR), and capital structure (DER) on firm value (PBV) in energy sector companies for the 2019-2022 period. The data used in this study are secondary data in the form of financial reports obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The sample of this study used purposive sampling method and obtained data as many as 28 energy companies that met the predetermined criteria. The analysis method in this study uses regression analysis method. The results of the data analysis conducted show that profitability impacts firm value, while leverage and capital structure have no impact on firm value.
PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SEMARANG Zulqa, Ihdaa; Herawati, Ratna; Hardjanto, Untung Sri
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (363.964 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19777

Abstract

Kota Semarang secara geografis  terbagi menjadi dua bagian yaitu, Semarang atas dibagian selatan yang dikelilingi oleh dataran tinggi dan perbukitan, dan Semarang bawah dibagian utara yang merupakan daerah dengan dataran yang lebih rendah. Kondisi geografis tersebut mengakibatkan Kota Semarang sering dilanda bencana terutama bencana alam seperti banjir rob pada daerah dataran rendah dan tanah longsor pada daerah dataran tinggi. Berdasarkan kondisi geografis Kota Semarang yang rawan terhadap bencana terutama bencana alam maka, Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kota Semarang. Pembentukan BPBD Kota Semarang ini sesuai dengan amanat yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang tugas utamanya adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana, tahap saat bencana atau tahap tanggap darurat sampai tahap pascabencana, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.
Development of Regulations on Factual Actions Post-Law on Government Administration: 2024 Election Process Dispute Study in Casu Prima Political Party Said, Ahmad; Herawati, Ratna; -, Sulistiani
YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Vol 15, No 1 (2024): YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/yudisia.v15i1.22110

Abstract

Factual actions in state administrative law have experienced developments after the issue of government administration law. This factual action is active in nature and is always preceded by a written decision from state administrative officials (TUN). However, in practice, factual actions involving written decisions are still subject to district courts accepting claims for unlawful acts (PMH) such as official decisions of state administrative officials (TUN) which are naturally the public law. This can be seen in the Jakarta District Court Decision Number: 757/Pdt.G/2022/PN which has punished the General Election Commission of the Republic of Indonesia (KPU RI) to postpone the General Election (Pemilu) and pay compensation. The aim of the research is to analyze the problems of the authority of written factual actions and to reformulate fair laws in the PTUN judicial system as well as the amount of awarded compensation procedures. Meanwhile, this research uses normative legal methods with statutory, conceptual and case approaches. The data collection method is by means of secondary data. The results of this research show that in the development of factual actions in state administrative law there has been an expansion of meaning to include written decisions, so that if there is a dispute over the election process between participants and the organizers of the General Election (Pemilu) then dispute resolution becomes the realm of absolute competence of the State Administrative Court (PTUN) after taking legal adjudication efforts at the Election Supervisory Body (Bawaslu). For this reason, in the future, legal reformulation efforts are needed regarding the expansion of the meaning of written decisions to also include factual actions contained in Law Number 51 of 2009 concerning PTUN, and changes to Government Regulation Number 43 of 1991 in the nominal amount of compensation awarded in PTUN according to real conditions regarding factual actions that give rise to PMH by the government.
Uji Aktivitas Ekstrak Ganoderma lucidum sebagai Imunostimulan pada Tikus Putih (Rattus novergicus) pasca infeksi virus dengue 3 (DEN-3) Sulistyawati, Dewi; Ifandari, Ifandari; Herawati, Ratna
Jurnal Kesehatan Kusuma Husada Vol. 15 No. 2, Juli 2024
Publisher : Universitas Kusuma Husada Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34035/jk.v15i2.1487

Abstract

Kejadian Demam Berdarah Dengue sampai saat ini masih menjadi masalah di negara-negara beriklim tropis dan sub tropis seperti Indonesia (Kemenkes RI, 2022). Tatalaksana pengobatan yang bisa dilakukan berupa terapi supportif untuk meningkatkan system imun. Ganoderma lucidum dapat dipakai sebagai imunostimulan karena kandungan polisakaridanya (Khatian dan Aslam, 2018). Penelitian ini menguji aktivitas ekstrak G. lucidum sebagai imunostimulan pada tikus putih pasca infeksi virus Dengue dengan pemeriksaan IgG anti Dengue. Penelitian dilakukan dengan menginfeksikan virus Dengue 3. Jumlah tikus berjumlah 20 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok yaitu 3 kelompok dengan dosis 0,8 g; 1,6 g; 3,2 g/0,2 KgBB, dan 2 kelompok kontrol. Metode sampling darah dilakukan selama 10 hari pasca infeksi dengan pengambilan darah yang pertama (I) pada hari ke-4 pasca infeksi, pengambilan darah kedua (II) hari ke-10 pasca infeksi. Pemeriksaan IgG anti-dengue dilakukan dengan metode ELISA. Pengujian statistik dengan one way anova membuktikan bahwa ada perbedaan signifikan rata-rata titer IgG anti Dengue pada setiap perlakuan dengan p value = 0.001 ( < 0,05), dengan kata lain terdapat perbedaan titer IgG antara kelompok kontrol positive, kontrol negative dan kelompok perlakuan. Perbedaan signifikan juga terlihat antara titer IgG anti Dengue pasca infeksi hari ke-4 dengan hari ke-10 dengan p value = 0.000 ( < 0,05). Hal ini membuktikan bahwa ekstrak G. lucidum efektif sebagai imunostimulan pada infeksi virus Dengue 3 dan dosis ekstrak G. lucidum yang paling efektif adalah 0.8 g/KgBB. The incidence of Dengue Hemorrhagic Fever is still a problem in countries with tropical and sub-tropical climates such as Indonesia (Kemenkes RI, 2022). The treatment that can be carried out is in the form of supportive therapy to improve the immune system. Ganoderma lucidum can be used as an immunostimulant because of its polysaccharide content (Khatian and Aslam, 2018). This study tested the activity of G. lucidum extract as an immunostimulant in white mice after Dengue virus infection by examining anti-Dengue IgG. The research was carried out by infecting the Dengue 3 virus. There were 20 mice divided into 5 groups, namely 3 groups with a dose of 0.8 g; 1.6g; 3.2 g/0.2 KgBW, and 2 control groups. The blood sampling method is carried out 10 days after infection with the first blood collection (I) on the 4th day post-infection, the second blood collection (II) on the 10th day post-infection. Anti-dengue IgG examination was carried out using the ELISA method. Statistical testing using one way anova proved that there was a significant difference in the average anti-dengue IgG titer for each treatment with p value = 0.001 (<0.05), in other words there was a difference in IgG titer between the positive control group, negative control group and the treatment group. A significant difference was also seen between anti-Dengue IgG titers after infection on day 4 and day 10 with p value = 0.000 (<0.05). This proves that G. lucidum extract is effective as an immunostimulant in Dengue 3 virus infection and the most effective dose of G. lucidum extract is 0.8 g/KgBW.
The Urgency of Presidential Institution Regulations in Strengthening the Presidential Government System Widayati, Widayati; Haji Mohiddin, Mas Nooraini binti; Herawati, Ratna; Winanto, Winanto
LAW REFORM Vol 19, No 2 (2023)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v19i2.57880

Abstract

The existence and authority of the executive, legislative and judicial institutions are regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, then regulated in more detail in the law, except for the President. There is no law on presidential institutions yet, so there is concern that the President will exceed or abuse his authority in carrying out his duties. This research discusses the importance of regulating presidential institutions in strengthening the presidential system. The research approach was normative juridical; examining legal rules or regulations as a building system related to a legal event. The data used were secondary data in the forms of primary and secondary legal materials. Based on the results of the analysis, it is concluded that: 1) the regulation of presidential institutions is only found in the Constitution. There is no description of the position and division of authority between the President and Vice President and other positions in the presidential institution. 2) The position of the Vice President is as assistant to the President, and the Vice President replaces the President when the President dies, resigns, is dismissed, or is unable to carry out his obligations during his term of office. 3) Regulation of presidential institutions in strengthening the presidential government system is very urgent to prevent arbitrary actions by the President and to provide clarity on the authority of positions within the presidential realm so that they can carry out their duties well in supporting the President as head of state and head of government. With clear arrangements, each person has responsibilities, and there will be no overlapping of authority.
Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia Prasetyo, Dwi; Herawati, Ratna
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v4i3.402-417

Abstract

Permasalahan dalam tataran penegakan hukum pidana dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih terjadi. Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang upaya sistem peradilan pidana yang cocok dalam penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Hasil tulisan menunjukan bahwa penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki ciri dan tata cara yang khas sesuai dengan sistem hukum yang dianut dan terus menerus bergeser dengan penuh keseimbangan melalui pembaharuan sistem hukum. pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Simpulannya bahwa jaminan penghormatan, perlindungan serta penegakan hak warga negara merupakan hak konstitusi meliputi, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum, hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap tersangka telah diatur di KUHAP sebagai peraturan yang memedomani tindak pidana dalam sistem peradilan.
PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI KEBIJAKAN HUKUM TERBUKA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA Nufus, Ahmad Fahriza Ilun; Herawati, Ratna; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43829

Abstract

Kebijakan yang dibuat oleh DPR mengenai presidential threshold yang merupakan salah satu bentuk dari open legal policy, oleh MK seharusnya dapat diubah, akan tetapi oleh MK ketentuan tersebut tidak diubah dan masih menjadi problematika dalam Pemilu di Indonesia. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis kriteria pembentukan kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia, serta menganalisis kesesuaian penerapan presidential threshold dengan kriteria kebijakan hukum terbuka dalam Pemilu di Indonesia. Jenis penulisan ini deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif. Hasil dalam penulisan ini yaitu berdasarkan putusan MK No. 86/PUU-X/2012 bahwa pembentuk UU dalam menggunakan open legal policy tidak dapat dijalankan sebebas-bebasnya dan harus memenuhi beberapa kriteria dalam membuat kebijakan hukum terbuka. Selain itu dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bukan merupakan suatu kebijakan hukum terbuka karena dianggap tidak sesuai dengan norma dasar yang menambahkan pembatasan baru yang tidak ada dalam rumusan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945.